1 / 6

Kewajiban Konsumen

Kewajiban Konsumen. Oleh : Soemali. Kewajiban Konsumen. Dalam rangka melindungi konsumen secara mandiri, maka diperlukan adanya kewajiban konsumen. Kewa-jiban tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, meliputi :

shiloh
Download Presentation

Kewajiban Konsumen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kewajiban Konsumen Oleh : Soemali

  2. Kewajiban Konsumen • Dalam rangka melindungi konsumen secara mandiri, maka diperlukan adanya kewajiban konsumen. Kewa-jiban tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, meliputi : • 1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan pro-sedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan kesela-matan. • 2. beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. • 3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati • 4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa kon-sumen secara patut.

  3. Kewajiban Membaca • Kewajiban ini sangat penting, karena pelaku usaha se-ring menyampaikan peringatan secara jelas pada suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang disampaikan kepa-danya. Dengan pengaturan ini, memberikan konsekwensi pelaku usaha bertanggung jawab apabila konsumen menderita kerugian akibat me-ngabaikan kewajiban tersebut. • Konsumen tidak dapat menuntut jika peringatan sudah diberikan secara jelas dan tegas. Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak meng-halangi pemberian ganti rugi pada konsumen yang diru-gikan.

  4. Itikad Baik • Kewajiban konsumen beritikat baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsu-men, kemungkinan untuk dapat merugikan pro-dusen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelakau usaha kemungkinan teradinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/-diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

  5. Kewajiban Membayar • Ewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang di-sepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Namun, dalam perkembangan sistem pembayaran sekarang ini, yang menggunakan sistem pembayaran dengan mengguna-kan kartu kredit, ada kemungkinan kewajiban pemba-yaran yang dilakukan konsumen dilaksanakan oleh pi-hak ketiga lebih dahulu dengan cara kredit, baru kemu-dian setelah satu bulan berikutnya konsumen membayar pada pihak ketiga tersebut, inipun kadangkala konsumen menunggak pembayarannya.

  6. Upaya Penyelesaian Hukum • Kewajiban ini merupakan suatu hal yang baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata. Sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh apara kepolisian dan/atau kejaksaan. Kewajiban ini dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelsaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

More Related