1 / 38

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SALESMANSHIP

Pertemuan 14. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SALESMANSHIP. Universitas Narotama Surabaya Oleh : I Putu Artaya. PENGERTIAN KONSUMEN. Hornby : “ Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa ”

alaura
Download Presentation

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SALESMANSHIP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pertemuan 14 PERLINDUNGAN KONSUMENDALAM SALESMANSHIP UniversitasNarotama Surabaya Oleh : I Putu Artaya

  2. PENGERTIAN KONSUMEN • Hornby: “ Konsumen (consumer) adalahseseorang yang membelibarangataumenggunakanjasa” “Seseorangatausuatuperusahaan yang membelibarangtertentuataumenggunakanjasatertentu” “SesuatuatauSeseorang yang menggunakansuatupersediaanatausejumlahbarang” “Setiaporang yang menggunakanbarangataujasa” • Black’s Law Dictionary: “One who consumers, individuals who purchase, use, maintain and dispose of product and services” artinya: “seseorang yang mengkonsumsi, individu yang membeli, menggunakan, memeliharadanmenggunakan/ menghabiskandariprodukdanjasa”

  3. JENIS KONSUMEN • Konsumen yang menggunakanbarang/ jasauntukkeperluankomersial (intermediate consumer, intermediate buyer, derived buyer, consumer of industrial market) • Konsumen yang menggunakanbarang/ jasauntukkeperluandirisendiri/ keluarga/ non komersial ( Ultimateconsumer, Ultimate buyer, end user, final consumer, consumer of the consumer market)

  4. BATASAN KONSUMEN AKHIR • BPHN: “Pemakaiakhirdaribarang, digunakanuntukkeperluandirisendiriatauorang lain dantidakdiperjualbelikan”. • YayasanLembagaKonsumen Indonesia: “Pemakaibarangataujasa yang tersediadalammasyarakat, bagikeperluandirisendiriataukeluarganyaatauorang lain dantidakuntukdiperdagangkankembali” • FakultasHukumUniversitas Indonesia “Setiaporangataukeluarga yang mendapatkanbaranguntukdipakaidantidakuntukdiperdagangkan”

  5. KONSUMEN AKHIR MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN • Undang-UndangPerlindunganKonsumen India: “Konsumenadalahsetiaporangpembelibarang yang disepakati, menyangkuthargadancarapembayarannya, tetapitidaktermasukmereka yang mendapatkanbaranguntukdijualkembaliatau lain-lain keperluankomersial” • Perundang-undangan Australia: “setiaporang yang mendapatkanbarangtertentudenganharga yang telahditetapkan (setinggi-tingginya A $. 15,000, ataukalauharganyalebih , makakegunaanbarangtersebutumumnyauntukkeperluanpribadi, domestik, ataurumahtangga (normally used for personal, family or household purposes) • Undang-UndangJaminanProduk (AmerikaSerikat): “Setiappembeliprodukkonsumen yang tidakuntukdijualkembali, danpadaumumnyadigunakanuntukkeperluanpribadi, keluargaataurumahtangga (personal, family or household )

  6. KONSUMEN AKHIR MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN • BW BaruBelanda (NBW): “ orangalamiah (yang dalammengadakanperjanjiantidakbertindakselakuorang yang menjalankanprofesiatauperusahaan” • HukumInggris: “Setiappembeli (private purchaser) yang padasaatmembelibarangtertentu , tidakmenjalankanbisnisdagangataukeuangan, baiksebagianmaupunseutuhnyadaribarangtertentu yang dibelinyaitu”.

  7. KESIMPULAN: PENGERTIAN KONSUMEN • Di dalamrealitasbisnistidakjarangdibedakanantara: • Consumer (Konsumen) dan Customer (pelanggan). • Konsumenadalahsemuaorangataumasyarakattermasukpelanggan. • Pelangganadalahkonsumen yang telahmengkonsumsisuatuproduk yang diproduksiolehprodusentertentu. • Konsumenakhirdengankonsumenantara: • Konsumenakhiradalahkonsumen yang mengkonsumsisecaralangsungproduk yang diperolehnya, sedangkan: • Konsumenantaraadalahkonsumen yang memperolehprodukuntukmemproduksiproduklainnya. • Misal: • membelikainuntuklangsungdigunakanadalahkonsumenakhir. • membelikainuntukdibuatbusanadandijualkembaliadalahkonsumenantara.

  8. HUBUNGAN PRODUSEN - KONSUMEN(JALUR PEMASARAN) Terdapat 2 Model: Produsen Konsumen Produsen Grosir/ Whole Saler Pengecer/ Retailer Konsumen

  9. HUBUNGAN PRODUSEN - KONSUMEN(JALUR PEMASARAN) Produsen Grosir/ Whole Saler Pengecer/ Retailer Konsumen Wanprestasi Perbuatan Melawan Hukum

  10. HUBUNGAN PERIKATAN DAN PERJANJIAN Menggugat atas dasar hubungan kontraktual (wanprestasi/ ingkar janji) dinamakan pula: Contractual Liability Perjanjian (Privity of Contract) Undang-Undang saja Perikatan Sesuaihukum: Zaakwarneming Perbuatan manusia Undang-Undang Melawan hukum (Pasal 1365 KUHPe)

  11. Tahap Tahap Transaksi Konsumen Kemanfaatan penerapan tahapan konsumen: • agar dengan mudah mencari akar permasalahan dan mencari jalan penyelesaiannya. • penyusunan perundang-undangan yang melindungi konsumen. • Tahap Pra transaksi konsumen. • Tahap transaksi konsumen. • Tahap purna transaksi konsumen.

  12. Tahap Tahap Transaksi Konsumen • Tahap Pra transaksi konsumen • Konsumen mencari informasi atas barang dan jasa. • Informasi yang benar dan bertanggungjawab. • Putusan pilihan konsumen yang benar atas barang dan jasa yang dibutuhkan sangat bergantung atas kebenaran dan bertanggungjawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen. • Informasi dapat berupa: • Label/etiket pada produk. • Kegiatan marketing berupa pamflet, brosur, selebaran, • Kegiatan peluncuran ptoduk; • Iklan dan hal lainnya yang serupa.

  13. Tahap Tahap Transaksi Konsumen • Label/etiket pada produk harus memuat semua informasi pokok tentang produk tersebut sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditempelkan atau dimasukan dalam kemasan • Iklan peran iklan sangat berpengaruh terhadap konsumen, baik menyesatkan atau memberi perlindungan. Iklan yang baik dapat memberikan pertimbangan putusan bagi konsumen, sedangkan yang menyesatkan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. • Perlu dibinanya kode etik priklanan. Regulasi periklanan adalah Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI) yang dijalankan oleh Komisi Tata Krama dan Tata Cara Periklanan

  14. Tahap Tahap Transaksi Konsumen • Tahap transaksi konsumen • Transaksi konsumen sudah terjadi. • Permasalahan banyak terjadi untuk transaksi di luar tunai (cash), misalnya: kredit, beli sewa dsb. • Masalah banyak diakibatkan dengan menggunakan perjanjian baku, di mana orang tidak meneliti terlebih dahulu atas syarat-syarat baku yang disodorkan oleh penjual. • Perjanjian ini dikenal dengan kontrak standar (standard contract) atau syarat-syarat umum (algemene voorwaarden) • Konsumen harus menerima perjanjian baku yang disodorkan untuk transaksi tersebut (“take it or leave it).

  15. Tahap Tahap Transaksi Konsumen • Penerapansyarat-syaratbaku yang bersifatnegatif ( hakmenuntutgantirugi, pengalihantanggungjawab) dinilaimergikanposisikonsumen. • Penggunaanmetodepemasaranproduk (desain, jaringandistribusi, iklanuntukmengingatproduktertentu, sistem direct selling dsb) • Diperlukanadanyapersainganusaha yang jujur (fair competition), khususnyaterhadappenjualan yang menggunakancaradenganembel-embelhadiahdsb. • Kasus-kasusbanyakterjadi yang berkaitandenganbarang yang dijualdengancarakredit, perumahandikawasan real estate dsb.

  16. Tahap Tahap Transaksi Konsumen • Tahappurnatransaksikonsumen • telahterjaditransaksidanpelaksanaannyatelahdiselenggarakan. • Terdapatkepuasanataukekecewaandarikonsumen. • Masalahhukumdanekonomiterjadi: • bilabarang/jasa yang telahdigunakankonsumentidakmemenuhiharapannyasebagaimana yang diiklankan. • bilabarang/jasatidaksesuaidenganmutuproduk, baiksesuai standard yang berlakumaupunklaimpengusahaybs. • Layananpurnajualtidakcocoktentangjaminanmutuproduk (guarantee) maupunpenyediaansukucadangnya. • Sengketaterhadapmasalahinidiatasidengancara: • melaluipenyelesaiandamai. • Melaluilembagaatauinstansi yang berwenang.

  17. PERTANGGUNGJAWABAN PRODUK • Tanggungjawabprodusendibidang goods (barang) danbukanjasa, karenapertanggungjawabanjasatelahkhususyaituProffesional liability yang bersandarpada contractual liability. • Dalam product liability dikenaldua caveat yaitu Caveat Emptor (konsumenberhati-hati) dan Caveat Venditor (produsenberhati-hati) • pertanggungjawabanprodukinimerupakantanggungjawabprodusenkalauproduknyamenimbulkankerugiandanmerupakantanggungjawabperdata. • Untukmelindungikonsumenterdapatduaketentuanyaituhukumpublikdanhukumperdata, dimanadalamhukumperdataterdiridarihukumperjanjiandanhukumtentangperbuatanmelawanhukum. • Hukumperjanjiandidalamnyaterdapattanggungjawabatasdasarkontrak (contractual liability) sedangkanhukumtentangperbuatanmelawanhukumatasdasarTortius liability (Tanggungjawabatasdasarperbuatanmelawanhukum

  18. Hubungan Product Liability danPerlindunganKonsumen CONSUMER PROTECTION Civil Law Public Law Law of Obligations (Perikatan) Law of Contract (Perjanjian) Law of Tort (HkTentang PerbuatanMelawanHukum Contractual Liability (tanggungjawab atasdasarkontrak) Tortius Liability ( Tanggungjawab atasdasarperbuatanmelawanhukum) No Fault Liability/ Strict Liability Fault Liability (Klasik:) Tanggungjawabatasdasarkesalahan Pasal 1365 KUHPerdata PRODUCT LIABILITY Building Owner liability Vicarious Liability

  19. Hubungan Product Liability danPerlindungan Konsumen No Fault Liability/ Strict Liability Fault Liability (Klasik: tanggung jawab atas dasar kesalahan Pasal 1365 KUHPerdata Vicarious Liability PRODUCT LIABILITY Building Owner liability Bukan atas dasar kontraktual atau perjanjian, tetapi perbuatan melawan hukum

  20. FAULT AND NO FAULT LIABILITY • Pasal 1365 KUHPerdataberbunyi: “Tiapperbuatanmelanggarhukum, yang membawakerugiankepadaseorang lain, mewajibkanorang yang karenasalahnyamenerbitkankerugianitu, menggantikerugiantersebut.” • bukanmendasarkankontraktualatauperjanjiantetapiperbuatanmelawanhukum, karenadalambisnisjarangsekalihubunganprodusenlangsungkekonsumen (lihat model pemasaran 2). • Bilamelihatbahwaprodusen yang bertanggungjawab , makakitamenggugatnyatidakdenganwanprestasi, karenatidakadahubungankontraktual (Privity of contract, yaituhubungan yang langsungdengankonsumen). Jadibilatidakadahubungantersebutmakamenggugatnyaharusberdasarkanperbuatanmelawanhukum.

  21. FAULT AND NO FAULT LIABILITY • Kronologisnyahukumperikatan------ hukumperjanjian------ hukumperbuatanmelawanhukum. • Bilaberdasarkanhukumperjanjianadalahwanprestasi (contractual liability) sedangkanberikutnyaadalahperbuatanmelawanhukum (law of Tort) adalahtortius liability. • Tortius liability terbagiatas: • Fault Liability menggugatberdasarkanPasal 1365 KUHPerdata, berartisiapa yang mendalilkan, diaharus yang membuktikan. Biladiterapkandalamkasusbiskuitberacun, makakonsumenharusmembuktikanbahwaprodusen yang bersalah. Initidakmenguntungkanbagikonsumen. Perlindunganterhadapkonsumenmenjadimustahilkalauberdasarkan fault liability, karena yang mendalilkanharusmembuktikan.

  22. FAULT AND NO FAULT LIABILITY • IsiPasal 1365 KUHPerdatabiladikaji: • Perbuatanmelawanhukum. • Kesalahan. • Kerugian • HubunganKausal (sebabakibat) • membuktikankesalahanadalahupaya yang paling sulit. Bagaimana agar bebankonsumendiperingan?. • Olehkarenaituunsurkesalahan yang tadinyadibebankankepadakonsumendialihkanataudibebankankepadaprodusen yang harusmembuktikanbahwadiatidakbersalah. Ketigaunsurlainnyatetapberadapadakonsumen. • Ini yang disebutrezimbaruyaituNo fault liability dimanadalam product liability penggugat/konsumentidakperlumembuktikankesalahanprodusen, melainkanprodusen yang harusmembuktikanbahwadiatidakbersalah.

  23. FAULT AND NO FAULT LIABILITY • Kesimpulan: • Fault: Penggugat membuktikan. • No fault liability: Penggugat tidak perlu membuktikan. • Strict liability disebut pula No Fault Liability. • Di Indonesia terdapat Vicaroius liability, yaitu perbuatan melawan hukum yang berada dalam tanggungjawab majikan terhadap pekerjaan buruhnya (Pasal 1367 KUHPerdata). • Building Owner Liability: pemilik gedung. • Pete’s master Liability: pemilik binatang peliharaan yang bertanggungjawab.

  24. FAULT AND NO FAULT LIABILITY • Perkembangan/munculnyaPrinsip No Fault Liability. • Prosesterjadinyamenimbulkanpolemikdalamhukum, khususnyaterhadapprinsip “Presumption innocence”, dimanaharusdibuktikanterlebihdahuludipengadilanbarudapatdikatakanbersalah. • AwalmulanyaterdapatprinsipRES IPSA LOQUITUR (the things speak for itself), artinyafaktatelahbicarasendiri, tidakperludibuktikanlagi. Hal inisangatberpengaruhdalamperkembangan no fault liability. Misal: sungaitelahtercemar (berbusa) dariindustritersebut. • Munculkasus-kasus yang PRIMA FACIE CASE (nyata-nyatatidakperludiperdebatkanlagi, kejadiantelahberbicarasendiri). Misalmakanbiskuitlangsungmati, faktatelahmembuktikannya. • PrinsipNo Fault Liabilitydipeloporiparaadvokasi/ praktisikonsumen.

  25. BATASAN HUKUM KONSUMEN DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN • HukumKonsumenmenurutMochtarKusumaatmajaadalah: • “ Keseluruhanasas-asasdankaidah-kaidahhukum yang mengaturhubungandanmasalahantaraberbagaipihaksatusama lain berkaitandenganbarangdan/ ataujasakonsumendidalampergaulanhidup.” • HukumPerlindunganKonsumenadalah: • “Keseluruhanasas-asasdankaidah-kaidahhukum yang mengaturdanmelindungikonsumendalamhubungandanmasalahnyadenganparapenyediabarangdan/ ataujasakonsumen”. • Kesimpulan: • Hukumkonsumenpadapokoknyalebihberperandalamhubungandanmasalahkonsumen yang kondisiparapihaknyaberimbangdalamkedudukansosialekonomi, dayasaingmaupuntingkatpendidikannya. • HukumPerlindunganKonsumendibutuhkanapabilakondisipihak-pihak yang mengadakanhubunganhukumataubermasalahitudalammasyarkattidakseimbang.

  26. KEPENTINGAN-KEPENTINGAN KONSUMEN • KepentinganFisikkonsumen: • “kepentinganbadanikonsumen yang berhubungandengankeamanandankeselamatantubuhdan/ ataujiwamerekadalampenggunaanbarangataujasakonsumen. Dalamsetiapperolehanbarangataujasakonsumen, barangataujasatersebutharusmemenuhikebutuhanhidupdarikonsumentersebutdanmemberikanmanfaatbaginya (tubuhdanjiwanya)”. • Kepentingansosialekonomikonsumen: • “Setiapkonsumendapatmemperolehhasil optimal denganpenggunaansumber-sumberekonomimerekadalammendapatkanbarangataujasakebutuhanhidupmereka. Untukkeperluanitu, tentusajakonsumenharusmendapatkaninformasi yang benardanbertanggungjawabtentangprodukkonsumentersebut, yaituinformasi yang informatiftentangsegalasesuatukebutuhanhidup yang diperlukan. • kepentinganperlindunganhukum:

  27. KEPENTINGAN-KEPENTINGAN KONSUMEN • kepentinganperlindunganhukum: Sampaisaatinimasihmerupakan • hambatanbagikonsumenatasperaturanyang diterbitkanbukantujuanutamanyamengaturdanataumelindungikonsumen. • Kriteriakonsumendanapakategorikepentingankonsumen. • Perilakudaripelakubisnis yang canggih, sehinggaterhadapperbuatantersebutundang-undangtidakdapatmenjangkaunya. • Hukumacara yang adatidakdapatsecaramudahdimanfaatkanolehkonsumen yang dirugikandalamhubungannyadenganpenyediabarangdan/ataujasa.

  28. PRAKTEK NIAGA YANG MERUGIKAN KONSUMEN BeberapaPraktekNiaga Yang MerugikanKonsumen: • Iklanpancingan (bait and switch ad) • iklanpancinganadalahiklan yang sebenarnyatidakberniatuntukmenjualproduk yang ditawarkantetapilebihditujukanpadamenarikkonsumenketempatusahatersebut. Setelahmerekadatangditawarkanproduklainnya, karenaproduktersebutsudahhabis. • Contoh: analogiiklan: Air Asia dsb. • iklan-klan yang menyesatkan ( mock up ad). • Iklanjenisinimengesankankeampuhansuatubarangdengancaramendomontrasikannyasecaraberlebihandanmengarahmenyesatkan. Umumnyamenggunakan media televisi. • Contoh: iklanpencukur (shave cream). • Kunjunganpenjualdankirimanlangsung

  29. PRAKTEK NIAGA YANG MERUGIKAN KONSUMEN BeberapaPraktekNiaga Yang MerugikanKonsumen: • Kunjunganpenjualdankirimanlangsung • dilakukandengankunjunganpenjual (salesman calls) yang selainmenawarkanjugamenjualproduktersebut. • Praktekniagakirimanlangsungmenimbulkan 2 (dua) masalahyaitu: • Apakahiamerupakanbagiandariperjanjianantarapengusahadankonsumenatautidak; • siapa yang dibebanikewajibanmengembalikanprodukkonsumen yang dikirimlangsung, apabilatidakterjadikesepakatanuntukmengadakanhubunganhukummengenaiprodukitu.

  30. PRAKTEK NIAGA YANG MERUGIKAN KONSUMEN Konstruksihukum: • Perjanjian • Perbuatanmelawanhukum (Pasal 1365 KUHPerdata) Perbandingan: • Australia: Trade Practises Act 1974/1977 • Unsolicited Goods and Services Act 1971 • Kesimpulandari 2 (dua) undang-undangdiatas, bahwapengirimanbarangataujasa yang tidakdipesanataudimintaolehkonsumenbaiksecaratertulisataulisanmerupakanperbuatanmelawanhukum. • Akibatnyatidakdapatmemintapembayaranatasbarangtersebut.

  31. TINJAUAN ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK • Aspek Hukum Privat: • Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1) • Asas Konsensualitas (Pasal 1320 ayat 1). • Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3) Asas Hukum • Perjanjiandengan syarat2 baku • (standard contract). • LihatPraktikdiInggris • “ The Unfair Contrcat Terms Act 1977 Hukum Perjanjian • Syaratbakudilarangberkaitandengan: • pengecualiantanggungjawabkarena • wan prestasi. • MenghindariTanggungjawabataskelaikan • barang. • Pembatasantanggungjawab ( jumlahgantirugi, • Jangkawaktuklaim, pemanfaatanhak) Kaidah Hukum

  32. TINJAUAN ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK LIHAT PERIKATAN Kaidah Hukum Perjanjian PerbuatanMelawanHukum

  33. TINJAUAN ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK NyonyaDonoghuediajaktemannyakrrestoranmilikMinchella, dandisanaiaditraktirtemannyaitudengansebotolminuman “ginger beer” daneskrim. Botol “ginger beer” ituburamsehinggaorangtidakdapatmelihatapa yang adadidalamnya. Minchellamenuangkansebagian “ginger beer” kedalamgelasberisieskrimuntukNyonyaDonoghuedanlangsungdiminumnya, sedangkansisanyadituangkantemanNyonyaDonoghuekegelaskosong lain yang tersedia, dankinididalamgelaskosongtersebutterlihatkeong (snail) dalambentukterpotong-potong. MilihatbarangmenjijikantersebutNyonyaDonoghue shock danmenderita “gastro enteritis”. Atasgangguankesehatantubuhdankejiwaannya, iamenggugatgantirugiterhadap Stevenson, produsen “ginger beer” itu. APA HUBUNGAN HUKUMNYA?

  34. TINJAUAN ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK Perbuatan Melawan Hukum • House of Lord memutuskan: • NyonyaDonoghuemempunyai alas hakuntukmenggugat • Stevenson danmengabulkangugatanNyonyaDonoghue. • Pertimbangan House of Lord • …. That a manufacturer owner a general duty to take care • to ultimate consumer”

  35. TINJAUAN ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK • AspekHukumPublikterdiriatas: • HukumAdministrasi: • Peraturan yang berhubungandenganpembinaandanpengawasanmutudankeamananbarang. • Peraturan yang berhubungandenganpraktikpenjualan. • Peraturan yang berhubungandenganlingkunganhidup. • HukumPidana: • KUHPidanadanperaturanperundang-undangandiluarKUHPidana.terdiriatasKUHAPidana • Dapatdijadikandasaruntukmenggugatsecaraperdata (kasusbiskuitberacun). • Pasal-pasalpenting: Pasal 204, 205 KUHPidana: menyangkutbarang-barangpadaumumnya. • Pasal 382 bis : persaingancurang.

  36. TINJAUAN ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK • AspekHukumPublikterdiriatas: • Pasal 383: penjualmenipupembelitentangberbagaibarang, keadaan, sifatdst. • Pasal 386: menyangkutkhususbarangmakanan, minumandanobat-obatan. • Pasal 386 ayat 2: barangmakanan, minumandanobat-obatanpalsuyaitu yang hargadangunaobattersebutmenjadiberkurangkarenatelahdicampurdenganbahan-bahan lain. • Dst. • HukumInternasional: • Yurisdiksi : Hakim mana yang berwenangmengadiligugatan. • Pilihanhukum: hukummana yang digunakandalammemeriksadanmemutussengketa yang terjadi.

  37. HukumKonsumen/ HukumPerlindunganKonsumen Hukum Perdata (dalam arti luas) Hukum Publik Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Perdata Internasional Hukum Dagang Hukum Acara Perdata/Pidana

  38. TerimaKasih

More Related