1 / 24

HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. H. Suardi Abbas , SH,MH. Hotel Nala Sea Side - Bengkulu. Pendahuluan.

dexter-rios
Download Presentation

HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA H. Suardi Abbas, SH,MH Hotel Nala Sea Side - Bengkulu

  2. Pendahuluan Bantuanhukumbagipegawainegeridiperlukanuntukmempertahanhak-hakdansetiapwarganegaratermasukdidalamnyaPegawainegerisipil. PadaprinsipnyaHakseorangpegawainegerisipilhanyadapatdicabutapabilakewajibanwarganegaratermasuk PNS tidakdilaksanakan. KhususPegawainegerisipilhakdankewajibannyadiatursecarakhususdidalamperaturanperundangantermasukdidalamnyasanksiapabilakeawibantersebuttidakdilaksanakan

  3. Pengertian PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 bahwa : “PegawaiNegeriadalahsetiapWarga Negara Republik Indonesia yang telahmemenuhisyaratyang ditentukan, diangkatolehpejabat yang berwenangdandiserahitugasdalamsuatujabatannegeri, ataudiserahitugasnegaralainnya, dandigajiberdasarkanperaturanperundang-undanganyang berlaku.”

  4. KEWAJIBAN PNS Kewajiban PNS berdasarkanPasal 3 PP No. 53 Tahun 2010 : Mengucapkansumpah/janji PNS; Mengucapkansumpah/janjijabatan; SetiadantaatsepenuhnyakepadaPancasila, UUD RI 1945, Negara KesatuanRepublik Indonesia, danpemerintah; Menaatisegalaketentuanperaturanperundang-undangan; Melaksanakantugaskedinasan yang dipercayakankepada PNS dengapenuhpengabdian, kesadarandantanggungjawab Menjunjungtinggikehormatannegara, pemerintahdanmartabat PNS; Mengutamakankepentingannegaradaripadakepentingansendiri, seseorang, dan/ataugolongan; Memegangrahasiajabatan yang menurutsifatnyaataumenurutperintahharusdirahasiakan; bekerjadenganjujur, tertib, cermat, dan bersemangat untukkepentingannegara;

  5. LanjutanKewajiban PNS 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabilamengetahuiadahal yang dapatmembahayakanataumerugikannegaraatauPemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, danmateriil; 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12. Mencapaisasarankerjapegawai yang ditetapkan; 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negaradengansebaik-baiknya; 14. Memberikanpelayanansebaik-baiknyakepadamasyarakat; 15. Membimbingbawahandalammelaksanakantugas; 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkankarier; dan 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

  6. PelanggaranDisiplin PNS yang melakukanpelangggarandisiplindijatuhihukumandisiplin, yakniberdasarkanPasal 7 PP No.53 Tahun 2010 adatingkatandanjenishukuman : (1) Tingkat hukumandisiplinterdiridari: a. hukumandisiplinringan; b. hukumandisiplinsedang; dan c. hukumandisiplinberat. (2) Jenishukumandisiplinringansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. teguranlisan; b. tegurantertulis; dan c. pernyataantidakpuassecaratertulis.

  7. (3) Jenishukumandisiplinsedangsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b terdiridari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunanpangkatsetingkatlebihrendahselama 1 (satu) tahun. (4) Jenishukumandisiplinberatsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c terdiridari: a. penurunanpangkatsetingkatlebihrendahselama 3 (tiga) tahun; b. pemindahandalamrangkapenurunanjabatansetingkatlebihrendah; c. pembebasandarijabatan; d. pemberhentiandenganhormattidakataspermintaansendirisebagai PNS; dan e. pemberhentiantidakdenganhormatsebagai PNS.

  8. Kelompok I

  9. Lanjutan Kelompok I

  10. Pelanggaran yang dilakukanterhadapketentuandiatas, 1) Apabilapelanggaranberdampaknegatifpada unit kerja, makadikenakanhukumandisiplinringan, 2) Apabilaberdampaknegatifpadainstansi yang bersangkutan, makadikenakanhukumandisiplinsedang, 3) Apabilaberdampaknegatifpadapemerintahdan/ataunegara, maka dikenakanhukumandisiplinberat.

  11. Kelompok 2 Pelanggaran yang dilakukanterhadapketentuandiatas, 1) Apabiladilakukandengantidaksengaja, makadikenakanhukumandisiplinringan. 2) Apabiladilakukandengansengaja, makadikenakanhukumandisiplinsedang.

  12. Kelompok 3 Jenishukumandisiplinterhadappelanggaranketentuaninimengacuantara lain kepadaperaturanperundang-undangantentangpelayananpublik.

  13. Kelompok 4 Kewajibannyaadalah : a. Mengucapkansumpah/janji PNS. b. Mengucapkansumpah/janjijabatan Pelanggaran yang dilakukanterhadapketentuandiatas, apabilapelanggarandilakukan tanpa alasan yang sah, maka dikenakan hukuman disiplin ringan.

  14. Kelompok 5 Larangan yang adapadakelompok 5 iniadlahsebagaiberikut : Menyalahgunakanwewenang Menjadiperantarauntukmendapatkankeuntunganpribadidan/atauorang lain denganmenggunakankewenanganorang lain TanpaizinPemerintahmenjadipegawaiataubekerjauntuknegara lain dan/ataulembagaatauorganisasiinternasional Bekerjapadaperusahaanasing, konsultanasing, ataulembagaswadayamasyarakatasing Memberiataumenyanggupiakanmemberiseuatukepadasiapapunbaiksecaralangsungatautidaklangsungdandengandalihapapununtukdiangkatdalamjabatan Menerimahadiahatausuatupemberianapasajadarisiapa pun juga yang berhubungandenganjabatandan/ataupekerjaannya Pelanggaran yang dilakukanterhadapketentuandiatas, makadikenakanhukumandisiplinberat.

  15. Kelompok 6 Kewajiban yang adapadakelompok 6 iniadalahMasuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 1. Dikenakan disiplin ringan berupa: a. Teguran lisan bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 harikerja. b. Teguran tertulis bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 – 10 harikerja. c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 – 15 hari kerja.

  16. LanjutanKelompok 6 2. Dikenakan disiplin sedang berupa: Penundaankenaikangajiberkalaselama 1 tahunbagi yang tidakmasukkerja tanpa alasan yang sah selama 16– 20 hari kerja. Penundaankenaikanpangkatselama 1 tahunbagi yang tidakmasukkerjatanpa alasan yang sah selama 21 – 25 hari kerja. Penurunanpangkatsetingkatlebihrendahselama 1 tahunbagi yang tidakmasuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 – 30 hari kerja.

  17. LanjutanKelompok 6 3. Dikenakandisiplinberatberupa: Penurunanpangkatsetingkatlebihrendahselama 3 tahunbagi yang tidakmasuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja. Pemindahandalamrangkapenurunanjabatansetingkatlebihrendahbagi yang tidakmasukkerjatanpaalasan yang sahselama 36 – 40 harikerja. Pembebasandarijabatanbagi yang tidakmasukkerjatanpaalasan yang sah selama 41 - 45 hari kerja. Pemberhentiandenganhormattidakataspermintaansendiriataupemberhentiantidakdenganhormatsebagai PNS bagi yang tidakmasukkerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih. Ketentuan jam kerja PNS adalah 7,5 jam per hari. Keterlambatan masuk kerja dan/ataupulangcepatdihitungsecarakumulatifdandikonversi 7,5 jam samadengan 1 haritidakmasukkerja. Penghitunganjumlahtidakmasukkerjainidihitungsecarakumulatifsampaidenganakhirtahunberjalan.

  18. Kelompok 7 KewajibanMencapaisasarankerjapegawai yang ditetapkanjikaadapelanggaranberikutiniadalahhukumandaripelanggaran : 1) Apabilapencapaiansasarankerjapadaakhirtahunhanyamencapai 25% - 50%, maka dikenakan hukuman disiplin sedang. 2) Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%, maka dikenakanhukumandisiplinberat.

  19. Kelompok 8 Larangan Memberi dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPD ataucalonKepala Daerah/WakilKepala Daerah. JikaMelakukanpelanggaranhukuman yang dapatdikenakanadalahsebagaiberikut : 1) Dikenakanhukumandisiplinsedangapabiladilakukandengancara: Ikutsertasebagaipelaksanakampanye, menjadipesertakampanyadenganmenggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye denganmengerahkan PNS lain; Mengadakankegiatan yang mengarahkepadakeberpihakanterhadappasangancalon yang menjadipesertapemilusebelum, selama, dansesudahmasa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, atau pemberian barang kepada PNS dalamlingkungan unit kerja, keluarga, danmasyarakat. Memberikansuratdukungandisertaifotokopi KTP

  20. LanjutanKelompok 8 2) Dikenakanhukumandisiplinberatapabiladilakukandengancara: a. Sebagaipesertakampanyedenganmenggunakanfasilitasnegara b. Membuatkeputusandan/atautindakan yang menguntungkanataumerugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye c. Menggunakanfasilitas yang terkaitdenganjabatandalamkegiatankampanye.

  21. HAK PNS Berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 7 menyatakanbahwa : (1) SetiapPegawaiNegeriberhakmemperolehgaji yang adildanlayaksesuaidenganbebanpekerjaandantanggungjawabnya. (2) Gaji yang diterimaolehPegawaiNegeiharusmampumemacuproduktivitasdanmenjaminkesejahteraannya. (3) GajiPegawaiNegeri yang adildanlayaksebagaimanadimaksuddalamayat (1), ditetapkandenganPeraturanPemerintah

  22. LanjutanHak PNS Yang dimaksuddengangaji yang adildanlayakadalahbahwagajiPegawaiNegeriharusmampumemenuhikebutuhanhidupkeluarganya, sehinggaPegawaiNegeri yang bersangkutandapatmemusatkanperhatian, pikiran, dantenaganyahanyauntukmelaksanakantugas yang dipercayakankepadanya. PengaturangajiPegawaiNegeri yang adildimaksudkanuntukmencegahkesenjangankesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan swasta. Sedangkangaji yang layakdimaksudkanuntukmenjaminterpenuhinyakebutuhanpokokdandapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.

  23. HakTambahan Mendapatkanpensiundalamhal PNS tidakmelanggarKetentuantentangdisiplin MendapakanpromosiJabatandalam Hal PNS berprestasi Mendapatkanpenghargaan

  24. Sekiandan TerimaKasih

More Related