1 / 44

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak 201 3. APA ITU PAJAK ?. Def i nisi Pajak.

georgio-betagh
Download Presentation

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HakdanKewajibanWajibPajak DirektoratJenderalPajak 2013

  2. APA ITU PAJAK?

  3. Definisi Pajak ” Pajakadalahkontribusiwajibkepadanegara yang terutangolehorangpribadiataubadan yang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-Undang, dengantidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluannegarabagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat”. (UU KUP Pasal 1 ayat (1))”

  4. PeranPajak Dalam Pembangunan Bangsa APBN Pajak

  5. PeranPajakDalam Pembangunan Bangsa PEMBANGUNAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA NON PAJAK NON PAJAK PAJAK PERAN SERTA MASYARAKAT DJP YANG DAPAT DIPERCAYA(TRUST) DUKUNGAN DARI INSTANSI LAIN

  6. APBN/APBD ALURPENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD Kas Negara melalui Bank dan Kantor Pos Kementerian/Lembaga DJP mengadministrasikan Fasilitas publik Masyarakat

  7. SumberPenerimaan Negara (APBN): Menjual Sumber Daya Alam Pinjaman LN dan DN Pajakdan PNBP

  8. UNTUK MENJADI BANGSA YANG MANDIRI, PAJAK MENGAJAK PERAN SERTA RAKYAT INDONESIAUNTUK MEMBIAYAI NEGARANYA SENDIRI

  9. Apasajamanfaatpajak?

  10. Penggunaan APBN 2013 Energi dan lainnya Perhubungan Pemukiman Irigasi

  11. 2. MeringankanBebandanMenyejahterakan Rakyat Penggunaan APBN 2013

  12. Penggunaan APBN 2013 Pertahanan Negara KeamanandanKetertiban

  13. SUBSIDI

  14. DANA TRANSFER KE DAERAH

  15. FILOSOFI DASAR PAJAK DEFINISI Self Assessment UU Perpajakan • Mendaftarkandiri • Menghitung • Memperhitungkan • Menyetorkan • Melaporkan Self assessment Compliance Tax Revenue Enforcement

  16. JENIS PAJAK

  17. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

  18. KewajibanMendaftarkanDiri BADAN ORANG PRIBADI Wilayah tempat kedudukan Wilayah tempat tinggal KANTOR PELAYANAN PAJAK Syarat Objektif Syarat Subjektif Pasal 2 PP nomor 74 tahun 2010

  19. NomorPokokWajibPajak • Fungsi NPWP • Sebagaisaranadalamadministrasiperpajakan • Sebagaiidentitas WP • Menjagaketertibandalampembayaranpajakdanpengawasanadministrasiperpajakan • Menjadipersyaratandalampelayananumum, misalnyapaspor, kredit bank, danlelang Dapatdibuatdi: KPP/KP2KP e-registration Mobil PajakKeliling

  20. PengukuhanPengusahaKenaPajak (PKP) Orangpribadiataubadan yang melakukanpenyerahanbarang/jasakenapajakdenganjumlahperedaranbruto (omzet) melebihi Rp600.000.000 (enamratusjuta) setahun. Wajibmemungut PPN darisetiappembeli/pemakaijasadenganmenerbitkanFakturPajak WP yang belummemenuhisyaratdapatmengajukanpermohonanuntukdikukuhkansebagai PKP

  21. KewajibanPembayaranPajak Pasal 9 PP nomor 74 tahun 2010

  22. KewajibanPemotongan/PemungutanPajak Pajak-pajak yang dipotong: • Dilakukanolehpihakpemberipenghasilan, yaitupihak yang ditunjukberdasarkanketentuanperpajakan, antara lain: • Bendaharapemerintah • Subjekpajakbadandalamnegeri • Penyelenggarakegiatan • BUT

  23. KewajibanPelaporan Merupakansaranadalammelaporkandanmempertanggung-jawabkan penghitunganjumlahpajak yang sebenarnyaterutang SuratPemberitahuan (SPT) SPT Masa (laporanbulanan) SPT Tahunan (laporantahunan)

  24. KewajibanPembukuandanPencatatan Pencatatan Pembukuan • WP Badan • WP OrangPribadi yang melakukankegiatanusahaataupekerjaanbebas • WP OrangPribaditertentu yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilanNeto Tata Cara PenyelenggaraanPembukuandenganMenggunakanBahasaAsingdanSatuan Mata Uangselain Rupiah PeraturanMenteriKeuangan No. 24/PMK.011/2012

  25. Kewajibandalam Hal Diperiksa • Memperlihatkan/meminjamkanbukuataucatatan, dokumen yang menjadidasarnyadandokumen lain yang berhubungandenganpenghasilan yang diperoleh, kegiatanusaha, pekerjaanbebas WP, atauobjek yang terutangpajak • Memberikankesempatanmemasukitempatatauruang yang dipandangperludanmemberibantuangunakelancaranpemeriksaan • Memberikanketerangan lain yang diperlukan Pasal 11 PP nomor 74 tahun 2011

  26. KewajibanMemberi Data Setiapinstansipemerintah, lembaga, asosiasi, danpihak lain, wajibmemberikan data daninformasi yang berkaitandenganperpajakankepadaDirektoratJenderalPajak Pasal 35A UU KUP Adalah data daninformasiorangpribadiataubadan yang dapatmenggambarkankegiatanatauusaha, peredaranusaha, penghasilandan/ataukekayaan yang bersangkutan, termasukinformasimengenainasabah, debitur, data transaksikeuangandanlalulintasdevisa, kartukredit, sertalaporankeuangandan/atau lap. kegiatanusaha yang disampaikankepadainstansi lain diluar DJP.

  27. HAK WAJIB PAJAK

  28. HakatasKelebihanPembayaranPajak WP berhakmendapatkankembalikelebihantersebut Jikapembayaranpajak yang dibayarataudipotongataudipungutlebihbesardari yang seharusnyaterutang Diberikandalamwaktu 12 bulan Dan untuk WP Patuh, dalamwaktu 3 bulan (PPh) dan 1 bulan (PPN) Dengancaramengajukanpermohonan: Melalui SPT (SuratPemberitahuan) Mengirimkansuratpermohonan yang ditujukankepadaKepala KPP. Apabila DJP terlambatmengembalikankelebihanpembayaran , maka WP berhakmenerimabunga 2% perbulanmaksimum 24 bulan

  29. HakdalamhalWajibPajakDilakukanPemeriksaan

  30. HakuntukMengajukanKeberatan, Banding, danPeninjauanKembali

  31. HAK WAJIB PAJAK LAINNYA

  32. HakKerahasiaanbagiWajibPajak • SuratPemberitahuan, LaporanKeuangan, dandokumenlainnya yang dilaporkanoleh WP • Data daripihakketiga yang bersifatrahasia • Dokumenataurahasia WP lainnyasesuaiketentuanperpajakan yang berlaku Namundemikian, dalamrangkapenyidikan, penuntutanataudalamrangkakerjasamadenganinstansilainnya, keteranganataubuktitertulisdariatautentang WP dapatdiberikanataudiperlihatkankepadapihaktertentu yang ditetapkanolehMenteriKeuangan Pasal 53 PP nomor 74 tahun 2011

  33. HakuntukPengangsuranatauPenundaanPembayaran PeraturanMenteriKeuangan No. PMK-80/PMK.03/2010 PeraturanDirjenPajak No. PER-38/PJ/2008

  34. HakuntukPenundaanPelaporan SPT Tahunan Misalnyakarenalaporankeuanganbelumselesai DenganmembuatPemberitahuanPerpanjangan SPT Tahunansecaratertulis PeraturanMenteriKeuangan No. PMK-152/PMK.03/2009 PeraturanDirjenPajak No. PER-21/PJ./2009

  35. HakuntukPenguranganPPhPasal 25 Misalnyakarena WP mengalamipenurunanusaha DenganmengajukanpermohonansecaratertuliskepadaKepala KPP KeputusanDirjenPajak KEP-62/PJ./2005 KeputusanDirjenPajak KEP-537/PJ./2000

  36. HakuntukPengurangan PBB (PajakBumidanBangunan) • WP OrangPribadidanBadankarenakondisitertentuobjekpajak yang adahubungannyadengansubjekpajakataukarenasebab-sebabtertentulainnya • Dalamhalobjekpajakterkenabencanaalam • Bagi WP anggota veteran pembelakemerdekaan Khusus PBB PedesaandanPerkotaan (Kota/Kabupaten), pengurusanuntukpengurangan PBB tidaklagidi KPP (Kantor PelayananPajak), tetapidi Kantor DinasPendapatan Kota/Kabupatensetempat.

  37. HakuntukPembebasanPajak PPhPasal 21 PPhPasal 22 PPhPasal 22 Impor PPhPasal 23 SuratKeteranganBebas (SKB) PeraturanDirjenPajak No.PER-1/PJ/2011

  38. HakuntukPembebasandan/atauPenguranganPPh Dalamkondisitertentu, WP berhakmendapatkanfasilitaspembebasanataupenguranganPPh Kebijakanperpajakandibidangpenanaman modal PeraturanMenteriKeuangan PMK-130/PMK.011/2011

  39. PengembalianPendahuluanKelebihanPembayaranPajak Pasal 25-26 PP nomor 74 tahun 2011

  40. HakuntukMendapatkanPajakDitanggungPemerintah

  41. HakuntukMendapatkanInsentifPerpajakan

  42. Terima Kasih Banggabayarpajak

  43. PERHATIAN • Untuk keperluan penyuluhan, bahan presentasi ini (slide) dapat dimodifikasi atau dikondisikan sesuai dengan keperluan seperti dengan menambahataumengurangislide yang ada. • Jikadiperlukan, softcopy slide dapatdibagikankepadawajibpajakhanyadalambentuk .pdf(untukmenjagaisidarimateridanmenghindaripenyalahgunaan)

More Related