510 likes | 982 Views
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak 201 3. APA ITU PAJAK ?. Def i nisi Pajak.
E N D
HakdanKewajibanWajibPajak DirektoratJenderalPajak 2013
Definisi Pajak ” Pajakadalahkontribusiwajibkepadanegara yang terutangolehorangpribadiataubadan yang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-Undang, dengantidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluannegarabagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat”. (UU KUP Pasal 1 ayat (1))”
PeranPajak Dalam Pembangunan Bangsa APBN Pajak
PeranPajakDalam Pembangunan Bangsa PEMBANGUNAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA NON PAJAK NON PAJAK PAJAK PERAN SERTA MASYARAKAT DJP YANG DAPAT DIPERCAYA(TRUST) DUKUNGAN DARI INSTANSI LAIN
APBN/APBD ALURPENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD Kas Negara melalui Bank dan Kantor Pos Kementerian/Lembaga DJP mengadministrasikan Fasilitas publik Masyarakat
SumberPenerimaan Negara (APBN): Menjual Sumber Daya Alam Pinjaman LN dan DN Pajakdan PNBP
UNTUK MENJADI BANGSA YANG MANDIRI, PAJAK MENGAJAK PERAN SERTA RAKYAT INDONESIAUNTUK MEMBIAYAI NEGARANYA SENDIRI
Penggunaan APBN 2013 Energi dan lainnya Perhubungan Pemukiman Irigasi
2. MeringankanBebandanMenyejahterakan Rakyat Penggunaan APBN 2013
Penggunaan APBN 2013 Pertahanan Negara KeamanandanKetertiban
FILOSOFI DASAR PAJAK DEFINISI Self Assessment UU Perpajakan • Mendaftarkandiri • Menghitung • Memperhitungkan • Menyetorkan • Melaporkan Self assessment Compliance Tax Revenue Enforcement
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
KewajibanMendaftarkanDiri BADAN ORANG PRIBADI Wilayah tempat kedudukan Wilayah tempat tinggal KANTOR PELAYANAN PAJAK Syarat Objektif Syarat Subjektif Pasal 2 PP nomor 74 tahun 2010
NomorPokokWajibPajak • Fungsi NPWP • Sebagaisaranadalamadministrasiperpajakan • Sebagaiidentitas WP • Menjagaketertibandalampembayaranpajakdanpengawasanadministrasiperpajakan • Menjadipersyaratandalampelayananumum, misalnyapaspor, kredit bank, danlelang Dapatdibuatdi: KPP/KP2KP e-registration Mobil PajakKeliling
PengukuhanPengusahaKenaPajak (PKP) Orangpribadiataubadan yang melakukanpenyerahanbarang/jasakenapajakdenganjumlahperedaranbruto (omzet) melebihi Rp600.000.000 (enamratusjuta) setahun. Wajibmemungut PPN darisetiappembeli/pemakaijasadenganmenerbitkanFakturPajak WP yang belummemenuhisyaratdapatmengajukanpermohonanuntukdikukuhkansebagai PKP
KewajibanPembayaranPajak Pasal 9 PP nomor 74 tahun 2010
KewajibanPemotongan/PemungutanPajak Pajak-pajak yang dipotong: • Dilakukanolehpihakpemberipenghasilan, yaitupihak yang ditunjukberdasarkanketentuanperpajakan, antara lain: • Bendaharapemerintah • Subjekpajakbadandalamnegeri • Penyelenggarakegiatan • BUT
KewajibanPelaporan Merupakansaranadalammelaporkandanmempertanggung-jawabkan penghitunganjumlahpajak yang sebenarnyaterutang SuratPemberitahuan (SPT) SPT Masa (laporanbulanan) SPT Tahunan (laporantahunan)
KewajibanPembukuandanPencatatan Pencatatan Pembukuan • WP Badan • WP OrangPribadi yang melakukankegiatanusahaataupekerjaanbebas • WP OrangPribaditertentu yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilanNeto Tata Cara PenyelenggaraanPembukuandenganMenggunakanBahasaAsingdanSatuan Mata Uangselain Rupiah PeraturanMenteriKeuangan No. 24/PMK.011/2012
Kewajibandalam Hal Diperiksa • Memperlihatkan/meminjamkanbukuataucatatan, dokumen yang menjadidasarnyadandokumen lain yang berhubungandenganpenghasilan yang diperoleh, kegiatanusaha, pekerjaanbebas WP, atauobjek yang terutangpajak • Memberikankesempatanmemasukitempatatauruang yang dipandangperludanmemberibantuangunakelancaranpemeriksaan • Memberikanketerangan lain yang diperlukan Pasal 11 PP nomor 74 tahun 2011
KewajibanMemberi Data Setiapinstansipemerintah, lembaga, asosiasi, danpihak lain, wajibmemberikan data daninformasi yang berkaitandenganperpajakankepadaDirektoratJenderalPajak Pasal 35A UU KUP Adalah data daninformasiorangpribadiataubadan yang dapatmenggambarkankegiatanatauusaha, peredaranusaha, penghasilandan/ataukekayaan yang bersangkutan, termasukinformasimengenainasabah, debitur, data transaksikeuangandanlalulintasdevisa, kartukredit, sertalaporankeuangandan/atau lap. kegiatanusaha yang disampaikankepadainstansi lain diluar DJP.
HAK WAJIB PAJAK
HakatasKelebihanPembayaranPajak WP berhakmendapatkankembalikelebihantersebut Jikapembayaranpajak yang dibayarataudipotongataudipungutlebihbesardari yang seharusnyaterutang Diberikandalamwaktu 12 bulan Dan untuk WP Patuh, dalamwaktu 3 bulan (PPh) dan 1 bulan (PPN) Dengancaramengajukanpermohonan: Melalui SPT (SuratPemberitahuan) Mengirimkansuratpermohonan yang ditujukankepadaKepala KPP. Apabila DJP terlambatmengembalikankelebihanpembayaran , maka WP berhakmenerimabunga 2% perbulanmaksimum 24 bulan
HakKerahasiaanbagiWajibPajak • SuratPemberitahuan, LaporanKeuangan, dandokumenlainnya yang dilaporkanoleh WP • Data daripihakketiga yang bersifatrahasia • Dokumenataurahasia WP lainnyasesuaiketentuanperpajakan yang berlaku Namundemikian, dalamrangkapenyidikan, penuntutanataudalamrangkakerjasamadenganinstansilainnya, keteranganataubuktitertulisdariatautentang WP dapatdiberikanataudiperlihatkankepadapihaktertentu yang ditetapkanolehMenteriKeuangan Pasal 53 PP nomor 74 tahun 2011
HakuntukPengangsuranatauPenundaanPembayaran PeraturanMenteriKeuangan No. PMK-80/PMK.03/2010 PeraturanDirjenPajak No. PER-38/PJ/2008
HakuntukPenundaanPelaporan SPT Tahunan Misalnyakarenalaporankeuanganbelumselesai DenganmembuatPemberitahuanPerpanjangan SPT Tahunansecaratertulis PeraturanMenteriKeuangan No. PMK-152/PMK.03/2009 PeraturanDirjenPajak No. PER-21/PJ./2009
HakuntukPenguranganPPhPasal 25 Misalnyakarena WP mengalamipenurunanusaha DenganmengajukanpermohonansecaratertuliskepadaKepala KPP KeputusanDirjenPajak KEP-62/PJ./2005 KeputusanDirjenPajak KEP-537/PJ./2000
HakuntukPengurangan PBB (PajakBumidanBangunan) • WP OrangPribadidanBadankarenakondisitertentuobjekpajak yang adahubungannyadengansubjekpajakataukarenasebab-sebabtertentulainnya • Dalamhalobjekpajakterkenabencanaalam • Bagi WP anggota veteran pembelakemerdekaan Khusus PBB PedesaandanPerkotaan (Kota/Kabupaten), pengurusanuntukpengurangan PBB tidaklagidi KPP (Kantor PelayananPajak), tetapidi Kantor DinasPendapatan Kota/Kabupatensetempat.
HakuntukPembebasanPajak PPhPasal 21 PPhPasal 22 PPhPasal 22 Impor PPhPasal 23 SuratKeteranganBebas (SKB) PeraturanDirjenPajak No.PER-1/PJ/2011
HakuntukPembebasandan/atauPenguranganPPh Dalamkondisitertentu, WP berhakmendapatkanfasilitaspembebasanataupenguranganPPh Kebijakanperpajakandibidangpenanaman modal PeraturanMenteriKeuangan PMK-130/PMK.011/2011
PengembalianPendahuluanKelebihanPembayaranPajak Pasal 25-26 PP nomor 74 tahun 2011
Terima Kasih Banggabayarpajak
PERHATIAN • Untuk keperluan penyuluhan, bahan presentasi ini (slide) dapat dimodifikasi atau dikondisikan sesuai dengan keperluan seperti dengan menambahataumengurangislide yang ada. • Jikadiperlukan, softcopy slide dapatdibagikankepadawajibpajakhanyadalambentuk .pdf(untukmenjagaisidarimateridanmenghindaripenyalahgunaan)