Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. HakdanKewajibanWajibPajak DirektoratJenderalPajak 2013

2. SUMMARY PROSES BISNIS PEMERIKSAAN PENAGIHAN HITUNG LAPOR PENGAWASAN KEBERATAN & BANDING DAFTAR BAYAR PENYIDIKAN

3. Definisi Pajak ”Pajakadalahkontribusiwajibkepadanegara yang terutangolehorangpribadiataubadan yang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-Undang, dengantidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluannegarabagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat”. (UU KUP Pasal 1 ayat (1))”

4. JENIS PAJAK

5. HAK & KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

6. DAFTAR • NPWP • PKP

7. KewajibanMendaftarkanDiri BADAN ORANG PRIBADI Wilayah tempat kedudukan Wilayah tempat tinggal KANTOR PELAYANAN PAJAK Syarat Objektif Syarat Subjektif Pasal 2 PP nomor 74 tahun 2010

8. NomorPokokWajibPajak • Fungsi NPWP • Sebagaisaranadalamadministrasiperpajakan • Sebagaiidentitas WP • Menjagaketertibandalampembayaranpajakdanpengawasanadministrasiperpajakan • Menjadipersyaratandalampelayananumum, misalnyapaspor, kredit bank, danlelang Dapatdibuatdi: KPP/KP2KP e-registration Mobil PajakKeliling

9. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK WanitaKawin WanitaKawinygMemilikiPenghasilan Penghasilanisteridigabungdgnsuami hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan &harta NPWP isteri = NPWP suami (Hak& kewajibanperpajakandigabung) YA TIDAK ingin melaksanakan hak &memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak &kewajiban perpajakan suami bilatelahmemiliki NPWP sebelumkawinmakaharusmengajukanpenghapusan bilatelahmemiliki NPWP sebelumkawinmakatidakperlumendaftarkandirilagi Isteri&suamimasing-masingmemiliki NPWP, (Hak& kewajibanperpajakanterpisah) Pasal 2

10. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK Anak yang BelumDewasa Sesuai UU PPh1984 dan perubahannya Anakygbelumdewasa belum berumur 18 tahun & belum pernah menikah kewajiban perpajakandigabung dgn orang tuanya NPWP ikut dgn orang tuanya Pasal 2

11. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK Warisan Yang BelumTerbagi Warisan yg belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yg berhak menggunakan NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan diwakilioleh • salah seorang ahli waris; • pelaksana wasiat; atau • pihak yang mengurus harta peninggalan. Pasal 3

12. WAJIB PAJAK PINDAH ALAMATPER-44/PJ/2008 jo. PER-41/PJ/2009 jo. PER-62/PJ/2010 WajibPajak • KPP LAMA MenerbitkanSuratPindahkepadaWajibPajaktembusanke KPP Baru • KPP BARU • Meneruskanpermohonanpindah WP ke KPP lama maks 1 harikerjalengkap • MenerbitkanKartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) harikerja (menggunakannomor lama denganmenggantikode KPP Baru) FormulirPerubahan Data danWajibPajakPindah dan/atau FormulirPerubahan Data dan PKP Pindah.

13. TempatPendaftaranWajibPajak

14. PENGHAPUSAN NPWP Jabatan Permohonan WP Dirjen Pajak Pemeriksaan Verifikasi WP TERTENTU Catatan: Verifikasidapatjugauntukpenerbitan NPWP secarajabatan Penghapusan NPWP 6 BULAN 12 BULAN WP OP WP BADAN Pasal 4

15. WP TERTENTU OP telah meninggal dunia &tidak meninggalkan warisan; Bendahara Pemerintah yg tidak lagi memenuhi syarat sebagai WP; OP yg telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; WP memiliki lebih dari 1 NPWP untuk menentukan NPWP yg dapat digunakan sebagai sarana administratif dlm pelaksanaan hak &pemenuhan kewajiban perpajakan; WP badan kantor perwakilan perusahaan asing yg tidak mempunyai kewajiban PPhBadan yg telah menghentikan kegiatan usahanya; Warisan yg belum terbagi dlm kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi; Wanita yg sebelumnya telah memiliki NPWP&menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta &penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak &memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya; WPBUT yg telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; WP lain yg diatur dalam PMK. Pasal 4

16. PengukuhanPengusahaKenaPajak (PKP) Orangpribadiataubadan yang melakukanpenyerahanbarang/jasakenapajakdenganjumlahperedaranbruto (omzet) melebihi Rp600.000.000 (enamratusjuta) setahun. Wajibmemungut PPN darisetiappembeli/pemakaijasadenganmenerbitkanFakturPajak WP yang belummemenuhisyaratdapatmengajukanpermohonanuntukdikukuhkansebagai PKP

17. PengukuhanPengusahaKenaPajak Pengusaha Omzet 1 tahun > 600 juta • Melakukan: • Penyerahan BKP • Penyerahan JKP • Ekspor BKP Berwujud • Ekspor BKP TidakBerwujud • Ekspor JKP Wajib PKP Omzet 1 tahun< 600 juta DapatMemilih Wajibmemungut, menyetor, danmelapor PPN terutang PMK 68/2010 Bermaksudmelakukanpenyerahan/ekspor DapatMemilih • Pengusaha yang sejaksemulabermaksudmelakukanpenyerahan, dapatmelaporkanusahauntukdikukuhkansebagai PKP

18. Timeline PelaporanPengukuhan PKP Penyerahan Omzet > 600 jt Praproduksi JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL Dapatlapor PKP Dapatlapor PKP Ps 2 PP 1/2012 Wajiblapor PKP p.l. akhirJuni PMK 68/2010 Tidak/Terlambatlapor PKP PMK 68/2010 Dapatdikenaisanksi PMK 68/2010 jo PP 74/2011 • Pengusaha yang tidak/terlambatlaporuntukdikukuhkansbg PKP, dapatdikenaisanksisejakomzetnyamelebihi Rp600 juta

19. PENCABUTAN PKP Jabatan Permohonan WP Dirjen Pajak Pemeriksaan Verifikasi WP TERTENTU 6 BULAN Catatan: Verifikasidapatjugauntukpenerbitan NPWP secarajabatan PENCABUTAN PKP Pasal 4

20. WP TERTENTU PKP yg telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain; PKPyg pindah alamat ke wilayah kerja kantor DJP lainnya; atau PKPyg sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai PKP. Pasal 4

21. HITUNG

22. HITUNG(PPhpasal21*/29) WP OP WP OP Karyawan WP OP Usaha /PekerjaanBebas WP BADAN USAHA Gaji/Honor/Tunjangan - PTKP PenghasilanKenaPajak X Tarifpasal 17 PajakTerutang - KreditPajak (buktipotong) Pajak yang masihharusdibayar Omzet/Pengh. Bruto - HPP + Biaya/bebanusaha PenghasilanNetto - PTKP PenghasilanKenaPajak X Tarifpasal 17 PajakTerutang - KreditPajak (buktipotong) Pajak yang masihharusdibayar Omzet/Pengh. Bruto - HPP + Biaya/bebanusaha PenghasilanNetto X Tarifpasal 17 PajakTerutang - KreditPajak (buktipotong) Pajak yang masihharusdibayar • *) untukpenghasilan yang bersifatrutinberupa (gaji/tunjangan)

23. Hitung PPhpasal 21 * PPhpasal 22 PPhpasal 23 PPhPasal 15 PPhPasal4 ayat 2 PPN TarifPajak X DasarPengenaanPajak • *) Untukpenghasilandiluarpenghasilan yang bersifatrutin (honorarium, uanghadir, uangrapat, dll)

24. BAYAR

25. KewajibanPembayaranPajak Pasal 9 PP nomor 74 tahun 2010

26. KewajibanPemotongan/PemungutanPajak Pajak-pajak yang dipotong: • Dilakukanolehpihakpemberipenghasilan, yaitupihak yang ditunjukberdasarkanketentuanperpajakan, antara lain: • Bendaharapemerintah • Subjekpajakbadandalamnegeri • Penyelenggarakegiatan • BUT

27. Jenis-jenisSuratSetoranPajak : PER-38/PJ/2009 jo. PER-23/PJ/2010 • SSP (SuratSetoranPajak) • SSPCP (SuratSetoranPabean, Cukai dan Pajak)

28. SSP Standar(PER-38/PJ./2009 sejak 01 Juli 2009) Terdiri 4 lembar : • Lembar ke 1: untuk Arsip WP • Lembar ke 2: untuk KPPN • Lembar ke 3: untuk dilaporkan oleh WP ke KPP • Lembar ke 4: untuk Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

30. LAPOR

31. KewajibanPelaporan Merupakansaranadalammelaporkandanmempertanggung-jawabkan penghitunganjumlahpajak yang sebenarnyaterutang SuratPemberitahuan (SPT) SPT Masa (laporanbulanan) SPT Tahunan (laporantahunan)

32. KEWAJIBAN PELAPORAN WP OP WP OP Karyawan WP OP Usaha /PekerjaanBebas WP BADAN USAHA Tahunan : SPT PPhPasal 29(1770 S atau 1770 SS) Masa: SPT PPhPasal 25 SPT PPhPasal 21 • SPT PPhPasal 22² SPTPPhPasal 23 SPTPPhPasal 4 (2) • SPT PPN³ Tahunan : SPT PPhPasal 29 (1771) Masa: SPT PPhPasal 25 • SPT PPhPasal21¹ SPT PPN³ Tahunan : SPT PPhPasal 29 (1770) • ¹) Apabilawajibpajakmemilikikaryawandalammenjalankanusahanya • ²) ApabilaterdapattransaksiterkaitpemotonganPPhpasal 22 • ³) ApabilawajibpajakmerupakanPengusahaKenaPajak

33. (jikaterdapatpajakterutang) SSP Lembar 1 s.d. 5 SSP Lembarke 1 SSP Lembar ke-3 MembayarSendiri 2 BANK PERSEPSI 1 MenghitungSendiri (digabungkan) SPT Masa / Tahunan Copy SPT Masa / Tahunan WAJIB PAJAK MelaporkanSendiri arsip 3 KANTOR PELAYANAN PAJAK

34. JATUH TEMPO PEMBAYARAN & PELAPORAN • *) UntukPPhpasal 4 ayat 2 danPPhpasal 15 yang disetorkansendiri (bukanpemotongan) bataswaktupembayarannyatanggal 15 bulanberikutnya Catatan : Apabilatanggaljatuh tempo pembayaran/penyetoranbertepatandenganharilibur, makapembayaran/penyetorandapatdilakukanpadaharikerjaberikutnya

35. SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2a) UU KUP PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN)

36. SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT Pasal 7 (1) UU KUP WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN SPT MASA SELAIN PPN SPT TAHUNAN OP SPT TAHUNAN BADAN DENDA Rp 100.000 DENDA Rp 500.000 DENDA Rp 1.000.000

37. PENGAWASAN

38. KewajibanPembukuandanPencatatan Pencatatan Pembukuan • WP Badan • WP OrangPribaditertentu yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilanNeto • WP OrangPribadi yang melakukankegiatanusahaataupekerjaanbebas Tata Cara PenyelenggaraanPembukuandenganMenggunakanBahasaAsingdanSatuan Mata Uangselain Rupiah PeraturanMenteriKeuangan No. 24/PMK.011/2012

39. PEMBETULAN SPT WP Membetulkan SPT denganmenyampaikanpernyataantertulis Beritandadi SPT • Syarat, belumdilakukan: • Verifikasi dalam rangka menerbitkan skp; • Pemeriksaan; atau • Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka. rugi atau lebih bayar TIDAK YA sampai daluwarsa paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa Pasal 5

40. PEMBETULAN SPT KompensasiKerugian WP menerima: yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda denganrugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan skp WP membetulkan SPT WP tidak membetulkan SPT SK Keberatan • jangkawaktu • 3 bulan • sejak tanggal • stempel pos pengiriman • diterima secara langsung SK Pengurangan Ketetapan Pajak Dirjen Pajak memperhitungkan rugi fiskal SK Pembatalan Ketetapan Pajak SK Pembetulan atas Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, Putusan Banding Putusan PK Pasal 6 PP 74 tahun 2011

41. PEMBETULAN SPTKompensasiKerugian Dirjen Pajak memperhitungkan rugi fiskal DirjenPajakmenghitung kembali kompensasi kerugian pada saat proses: Pemeriksaan, Pemeriksaan ulang, Verifikasi dalam rangka penerbitan skp, penyelesaian keberatan, penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, penerbitan SK Pembetulan Dalamhalproses Banding & PeninjauanKembaliDirjenPajak menyampaikan rugi fiskal tersebut ke badan peradilan pajak Pasal 6 PP 74 tahun 2011

42. PEMERIKSAAN

43. Hakdalam Hal DilakukanPemeriksaan

44. Kewajibandalam Hal Diperiksa • Memperlihatkan/meminjamkanbukuataucatatan, dokumen yang menjadidasarnyadandokumen lain yang berhubungandenganpenghasilan yang diperoleh, kegiatanusaha, pekerjaanbebas WP, atauobjek yang terutangpajak • Memberikankesempatanmemasukitempatatauruang yang dipandangperludanmemberibantuangunakelancaranpemeriksaan • Memberikanketerangan lain yang diperlukan Pasal 11 PP nomor 74 tahun 2011

45. KEBERATAN DAN BANDING

46. ALUR KUP WP SPT SKP Inkraacht • 3 bulan Inkraacht Inkraacht Pemeriksaan Keberatan Daftar • 5 tahun • 3 bulan Inkraacht Banding • 3 bulan PK Self assesment Penetapan DJP Inkraacht PenyelesaianSengketa

47. Alur Sistem Perpajakan Pemeriksaan Oleh DJP WP SETUJU Lebih Bayar Kurang Bayar Nihil Surat Ketetapan Pajak (SKP) WP TIDAK SETUJU KEBERATAN

48. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DJP PP MA PENINJAUAN KEMBALI[UU Pengadilan Pajak] BANDING [Ps.27] KEBERATAN (Ps.25) PembetulanSuatuKeputusan [Ps.16] GUGATAN [Ps.23] Pengurangan/PenghapusanSanksiAdministrasi [Ps.36 (1) a] Pengurangan/Pembatalan surat ketetapanpajak [Ps.36 (1) b] Pengurangan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak [Ps.36 (1) c] PembatalanHasilPemeriksaanatauskpHasilPemeriksaan [Ps.36 (1) d]

49. KEBERATAN Bila WP berpendapatbahwajumlahrugi, jumlahpajak, danpemotongan / pemungutanpajaktidaksebagaimanamestinya, WP dapatmengajukankeberatanhanyakepadaDirjenPajak. SKPKB 12 bulan SKPN KEBERATAN SK KEBERATAN SKPLB 3 bulan SKPKBT Pemotongan/ PemungutanPihak III Kecuali: SKPKB yang diterbitkanberdasarkanPasal 13A UU KUP

50. SkemaPenyelesaianSengketaPajak Wajib Pajak Mahkamah Agung Pengadilan Pajak Keberatan Banding Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Objek Gugatan Pasal 23 Gugatan INKRACHT Pengurangan Sanksi Ps 36(1)a Pembatalan Ketetapan Pajak Ps 36(1)b DJP Pembatalan STP Ps 36(1)c Pembatalan Hasil Pemeriksaan Ps 36(1)d