1 / 31

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH. Balikpapan, 4 Juli 2019. AMANAT INTEGRASI E-PLANNING DAN E-BUDGETING MENJADI SIPD. PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK). UU 23/2014. DIJABARKAN DALAM SKB 5 MENTERI. UU 23/2014. Jenis Informasi :

diannel
Download Presentation

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Balikpapan, 4Juli2019

  2. AMANAT INTEGRASI E-PLANNING DAN E-BUDGETING MENJADI SIPD PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK) UU 23/2014 DIJABARKAN DALAM SKB 5 MENTERI UU 23/2014 • JenisInformasi : • Informasi Pembangunan Daerah • InformasiKeuangan Daerah • InformasiPemerintahan Daerah Lainnya • DikeloladalamSistemInformasiPemerintahan Daerah Arahan Bapak SekjendalamRapatKerja Es. 1 dan Es. 2 (5 April 2019 Permendagri 98/2018 ttg SIPD diarahkanutkdirevisi agar memuatE-budgeting ygnantinyamenjadisatukesatuanSistemInformasiPemerintahan Daerah sebagaimanaamanatPasal 391 UU 23/2014

  3. AMANAT PERPRES 54/2018 TTG STRANAS PK

  4. KONDISI EKSISTING • Perencanaandanpenganggaran yang sinkrondanterpadudalamsatu system aplikasi IDEAL • Penyusunananggarandaerahberbasis e-budgeting • Penyusunanrencanapembangunandaerahberbasiseplanning Belumbisadimulai • Pembaharuan database program dankegiatandalameplanningdanebudgetingsecaraterpadu Belumbisadimulai KENAPA NOMENKLATUR? • Perubahanurusandankewenangan yang mengharuskanadanyapembaharuankodefikasi program dankegiatan • Perencanaandaerahbelummemiliki system kodefikisasi yang standar, sehingganomenklatur yang disusundalamperencanaantidaksertamertadapatdiakomodirdalamkodefikasipenganggaran • Kodefikasidalampermendagri 13 Tahun 2006 tidaksecarategasmemisahkankewenanganprovinsidankabupaten/kota, sehinggaterdapatpotensi tumpeng tindihdalampenganggaran yang tidaksesuaidengankewenangan • Perludilakukanperubahankodefikasiperencanaandanpenganggaransecaraterpadu Belumbisadimulai • Nomenklatur program dankegiatan Dalam Proses Dalam Proses • RegulasiPerencanaandanpenganggaran EKSISTING • perencanaandanpenganggaran yang belumsinkronsertaterpadu

  5. PROGRES INTEGRASI E-PLANNINGPUSAT DAN DAERAH (SKEMA PERMENDAGRI 98/2018) 1 Provinsi sudah selesai integrasi (Web Service) 3 Provinsitelahditarikdatanyamelalui inject data 3 Provinsi sedang dalam proses Integrasi (Web Service) 30 Provinsi belum proses integrasi (Web Service) Permasalahan yang dihadapi : Perbedaan format RKPD Perbedaankodefikasi Standaraplikasi yang berbeda-beda di tiap daerah

  6. SIKLUS PERENCANAAN Pasal 262 (UU 23/2014) danPasal 14 (86/2017) e-Planning Program Outcome RKPD  KUA/PPAS Kegiatan Pasal 274 & 392 UU 23/2014 Pasal 393 UU 23/2014 Output e-Data e-Budgeting Pengendalian Perencanaan dan Penganggaran e-Reporting e-Dalev Pasal275 UU 23/2014 PP 13/2019 Evaluasi Hasil Pelaksanaan

  7. SISTEM YANG MENGELOLA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Ps. 391 UU 23/14 SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Ps. 393 UU 23/14 Ps. 392 UU 23/14 Ps. 395 UU 23/14 SistemInformasi Pembangunan Daerah (Sibangda) SistemInformasi Keuangan Daerah (Sikeuda) SistemInformasi PenyelenggaraanPemdaLainnya E-Budgeting E-Data E-LPPD E-Pelaksanaan dan PenatausahaanKeuda E-Planning E-EPPD E-AkuntansiKeuda E-Dalev Pembangunan E-PERDA E-Pertanggungjawaban dan PelaksanaanKeuda E-Profil Daerah Dst. E-BMD E-ProfilKeuda

  8. SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KERANGKA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 391 UU 23/2014 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH E-DATABASE E-DALEV Keseluruhanpenyelenggaraanperencanaan dan penganggarandimasukkankedalamPelaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah dengankebutuhanindaktor yang disesuaikan (e-LPPD) INFORMASI ANGGARAN Pasal 393 UU 23/2014 E-PLANNING Pasal 274 & 392 UU 23/2014 Pasal 275 UU 23/2014 PELAKSANAAN ANGGARAN RPJPD LAPORAN KEUANGAN RPJMD Renstra PD Pasal 262 (UU 23/2014) danPasal 14 (86/2017) Pasal 314 & 315 UU 23/2014 RKPD Renja PD KUA/PPA E-BUDGETING APBD Rancangan APBD

  9. ALUR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH E-Data E-Profil Bangda E-Pelaksanaan dan PenatausahaanKeuda Program, Kegiatan, Outcome, Output E-Pelaporan E-Budgeting E-Planning E-LPPD E-ProfilKeuda KUA-PPAS E-AkuntansiKeuda RPJPD APBD E-EPPD RPJMD - Renstra RKPD - Renja E-Pertanggungjawaban dan PelaksanaanKeuda E-Dalev Pembangunan

  10. POIN-POIN PERUBAHAN PERMENDAGRI 98/2018 DENGAN RAPERMENDAGRI PENGGANTI

  11. ROAD MAP SIPD RevisiKebijakan - 2019 Integrasi e-Planning dan e-Budgeting - 2019 Pembaharuan Database - 2019 IntegrasiAplikasi Pusat dan Daerah (Pilot Project) – 2019 Penyiapaninfrastruktur di lingkunganKemendagri - 2020 Implementasi - 2020

  12. SISTEM KODEFIKASI NOMENKLATUR Sub Kegiatanmerupakanbagiandarikegiatansebagaibentukaktifitaspelaksanaankewenangandaerah yang dilaksanakan oleh 1 ataubeberapa PD sebagaibagiandaripencapaiansasaranterukur pada suatukegiatan dan terdiridarisekumpulantindakanpengerahansumberdayabaik yang berupapersonil, barang modal termasukperalatan dan teknologi, dana ataukombinasidaribeberapaatausemuajenissumberdayatersebut, sebagaimasukanuntukmenghasilkankeluarandalambarang/jasa KodeFungsiBisamasuksebelumUrusan KolomFungsi Kolom 1 KodeUrusan Kolom 2 KodeOrganisasi B A N G D A Kolom 3 Kode Program Kolom 4 KodeKegiatan RPP PUPK Kolom 5 Kode Sub Kegiatan Kolom 6 KodeJenisBelanja KOMPONEN INPUT (Jikadiperlukanhrsnambahkolom) K E U D A Kolom 7 Kodeobyekbelanja PP 12/2019 Kolom 8 KodeRincian Obyekbelanja

  13. RANCANGAN KODEFIKASI NOMENKLATUR RANCANGAN

  14. PROGRAM PRIORITAS DALAM RENSTRA SESUAI TUPOKSI, UNTUK DITERJEMAHKAN KE DALAM KEGIATAN. RenstraOPD

  15. KONSEP SISTEM manajemensibangda Laporan Masyarakat Indikator dan Analisa SIPD E-Monitoring E-Evaluasi E-Reporting Partisipasi Masyarakat E-Database Profil Pembangunan Daerah E-Planning E-Budgeting AnalisisKebijakanPemda AnalisisKewilayahan Webinar

  16. RAPERMENDAGRI TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

  17. OUTLINE BAB RAPERMENDAGRI SIPD

  18. RUANG LINGKUP PENGATURAN RAPERMENDAGRI TTG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH RUANG LINGKUP Ps. 2 • InformasiPemerintahan Daerah Lainnya Informasi Pembangunan Daerah InformasiKeuangan Daerah Ps. 3 Ay. 1 Sibangda SistemPemerintahan Daerah Lainnya Sikeuda Ps. 3 Ay. 2 s.d. 4 • Informasiperencanaananggaran daerah; • Informasipelaksanaan dan penatausahaankeuangan daerah; • Informasiakuntansi dan pelaporankeuangan daerah; • Informasipertanggungjawabanpelaksanaankeuangan daerah; dan • Analisiskeuangan daerah. Informasi LPPD; Informasi EPPD; dan InformasiPerda. Data dan informasiperencanaanpembangunan daerah; Informasiperencanaanpembangunan daerah; Informasipengendalian dan evaluasipembangunan daerah; dan Analisispembangunan daerah. Ps. 5 Ps. 4 • SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkanlayanan yang salingterhubungdan dapat diaksesmelalui situs jaringanresmi Kementerian Dalam Negeri. Informasipemerintahan daerah diumumkankepadamasyarakatsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  19. Tim Daerah (Psl. 7) TIM PENGELOLA SIPD • Pemdamembentuk Tim SIPD Sendiri Pemdatidakperlumembentuk Tim Khusus SIPD Tim Kemendagri (Psl. 6) • Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Pengelola SIPD (Keputusan Menteri) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasikan oleh Ditjen Bina Bangda dan dapat membentuksekretariatbersama yang bersifatex-officio. Koordinator (Setda) bersamadenganBappeda dan BPKAD Untuk efektivitas dan efisiensi, tim terbagi2 berdasarkantim yang memilikitugassejenis (karena SIPD prinsipnyahanyasebuahalatutkmempermudahpekerjaantim) • Dapat mengikutsertakanpemerintah dan non-pemerintahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • E-Data (Tim Satu Data Indonesia) • E-Planning & E-Budgeting (TAPD) • E-LPPD & E-EPPD (adaistilahTimnas & Timdaygdiatur di PP 13/2019) • PembentukanPerda(Tim penyusunPerda)

  20. DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 8 Data dan informasiperencanaanpembangunan daerah di keloladalame-Data Ps. 9 s.d. Ps. 13 Perencanaan Data Pengumpulan Data Pemeriksaan Data Pengisian Data Data hasilpemeriksaan data (Data tahun 2019) digunakanutkPerencanaan Pembangunan Daerah th. 2021 Hasilnyadigunakansebagaidasarperencanaanpembangunan daerah (WALIDATA & BAPPEDA) (BAPPEDA) • (BAPPEDA) (WALIDATA) Tahapan Tahapan pengelolaan data Koord. Februari 2019 Februari 2020 Maret 2019 s.d.Januari 2020 Maret 2019 s.d.Januari 2020

  21. INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 15 Informasiperencanaanpembangunan daerah didapatkandarihasilpenyusunandokumenperencanaanpembangunan daerah dan dokumenperencanaanperangkat daerah berbasise-Planning • Dokumenrencanapembangunan daerah • RPJPD; • RPJMD; dan • RKPD. Dokumen yang dihasilkandariinformasiperencanaanpembangunan daerah berbasise-Planning • Dokumenrencanaperangkat daerah • Renstra; dan • Renja. Aplikasi e-Planning digunakansebagaiinstrumen untuk pelaksanaanpengendalianperumusankebijakanrencanapembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

  22. INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 16 • Informasipengendalian dan evaluasipembangunan daerah didapatkandarihasilpengendalianpelaksanaanrencanapembangunan daerah dan evaluasihasilrencanapembangunan daerah dalamaplikasie-Dalev Bangda. Pengendalian dan evaluasidilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • Ps. 275 UU 23/2014 • Permendagri 86/2017 ANALISIS PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 17 • Analisispembangunan daerah dikelolamelaluiaplikasie-Profil Bangda yang data dan informasinyabersumberdaripengisiandalamaplikasiSibangdalainnya untuk menggambarkankondisi daerah. • Analisispembangunan daerah paling sedikitmemuat, kondisigeografis daerah, demografi, potensisumberdaya Daerah, ekonomi dan keuangan Daerah, aspekkesejahteraanmasyarakat, aspekpelayananumum, dan aspekdayasaing Daerah.

  23. INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH Pasal 18 • Informasiperencanaananggaran daerah merupakanhasilpenyusunandokumenanggaran daerah denganmenggunakan aplikasiaplikasie-Budgeting yang terintegrasidengane-Planning. • Penyusunandokumenanggaranmeliputi: • KUA dan PPAS; • RKA-SKPD; • Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang APBD; dan • DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah. • Aplikasie-Budgetingdigunakanpemerintah daerah pada setiaptahapan proses kerjadalampenyusunandokumenpenganggaransesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

  24. INFORMASI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 19 • Informasipelaksanaan dan penatausahaankeuangan daerah merupakanhasilpenyusunandokumenpelaksanaan dan penatausahaankeuangan daerah denganmenggunakanaplikasie-Pelaksanaan dan penatausahaanKeuda • Dokumenpelaksanaan dan penatausahaanKeuda • DPA-SKPD; • Anggaran Kas; • SPD; • Pelaksanaan dan penatausahaanKas Daerah; • Pelaksanaan dan penatausahaanPendapatan; • Pelaksanaan dan penatausahaanBelanja; dan • Pelaksanaan dan penatausahaanPembiayaan; • E-Pelaksanaan dan PenatausahaanKeudadigunakanpemerintah daerah pada setiaptahapan proses kerjadalampenyusunandokumenpelaksanaan dan penatausahaankeuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

  25. INFORMASI AKUNTANSI KEUDA Pasal 20 • Informasiakuntansi dan pelaporankeuangan daerah merupakanhasilpenyusunandokumenakuntansi dan laporankeuangan daerah denganmenggunakanaplikasiE-Akuntansi. • Penyusunan dokumen akuntansi dan laporankeuangan daerahmeliputi penyusunan: • Jurnal; • BukuBesar; • NeracaSaldo; • JurnalPenyesuaian; • JurnalKoreksi; dan • JurnalPenutup. • LK-SKPD Bulanan/Semesteran/Tahunan; dan • LK-PemdaBulanan/Semesteran/Tahunan. • e-AkuntansiKeudadigunakanpemerintah daerah pada setiaptahapan proses kerjadalampenyusunandokumenAkuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

  26. INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 21 • Informasipertanggungjawabanpelaksanaankeuangan daerah merupakanhasil proses PertanggungjawabanPelaksanaanKeuangan Daerah dallamaplikasie-PertanggungjawabanPelaksanaanKeuda. • Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya; • Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya ANALISIS KEUANGAN DAERAH Pasal 22 • Analisiskeuangan daerah dikelolamelaluiaplikasie-Profil Keudayang data dan informasinyabersumberdaripengisiandalamaplikasiSikeudalainnya yang mencakupinformasistatistikKeuda. • Aplikasie-ProfilKeudadigunakan untuk mempublikasikanhasilpengelolaankeuangan daerah dan menggambarkankondisipengelolaankeuangan daerah.

  27. INFORMASI LPPD Pasal 23 • Informasi LPPD didapatkandarihasilpelaporanpenyelenggaraanpemerintahan daerah dalamaplikasie-LPPD yang terhubungdengan EPPD. • Aplikasie-LPPD digunakan untuk melaporkanpenyelenggaraanPemerintahan Daerah yang meliputi: • Data Umum; • CapaianKinerjaPemerintahan Daerah; • CapaianKinerjaTugasPembantuan; dan • LaporanPenerapan SPM. INFORMASI LPPD Pasal 24 • Informasi EPPD didapatkandarihasil EPPD yang dilakukandalamaplikasie-EPPD yang terhubungdenganaplikasie-LPPD untuk menyusunrangkinghasilpenilaiankinerjaPemerintah Daerah.

  28. INFORMASI PERATURAN DAERAH Pasal 25 • InformasiPeraturan Daerah didapatkandarihasilpembentukanPerdamelaluiaplikasie-Perda untuk digunakansebagai instrument pelaksanaanpembentukanPerda yang dilakukandenganmelaluitahapan: • e-konsultasi; • e-fasilitasi; dan • e-register. • Fitur e-Konsultasidimanfaatkan untuk melakukankonsultasisecara daring pembentukanprodukhukum daerah oleh pemerintah daerah secaralangsungdengan admin pengelolae-Perda Kementerian Dalam Negeri. • Fiture-Fasilitasidimanfaatkan untuk proses permohonanfasilitasisecara daring rancanganPerdaprovinsi dan RancanganPeraturanGubernur yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangihukumprovinsidengan admin pengelolae-Perda Kementerian Dalam Negeri. • Fiture-Registerdimanfaatkan untuk proses permohonanpemberiannomor register secara daring rancanganPerdaprovinsikepada Kementerian dalam Negeri yang disampaikan oleh perangkat daerah yang membidangihukumprovinsimelalui admin pengelolae-Perda Kementerian Dalam Negeri. • Dalamhalfitur e-Fasilitasi dan e-Register pemanfaatannyadigunakan oleh Kabupaten/Kota, makapembentukanPerdaberbasiselektronik/e-Perda dapat dilakukanpengembangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  29. PEMBINAAN Pasal 27 • MenteriDalam Negeri melaluiDirjen Bina Pembangunan Daerah melaksanakanpembinaanpengelolaan aplikasi dalamSIPD yang dilakukanmelalui, pemberianpedoman, bimbingan, supervisi, dan konsultasi yang dilaksanakansecaraberkala dan/atausewaktu-waktusesuaidengankebutuhan. Pasal 28 Gubernursebagai wakil Pemerintahpusatmelaksanakanpembinaanpengelolaanaplikasidalam SIPD kabupaten/kota yang dilakukanmelalui, bimbingan, supervisi, dan konsultasi yang dilaksanakansecaraberkala dan/atausewaktu-waktusesuaidengankebutuhan. PENDANAAN Pasal 29 Pendanaanpembangunan, pengembangan dan pembaharuanSistemInformasiPemerintahan Daerah dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan lain-lain sumberpendapatan yang sah dan tidakmengikat.

  30. KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 Dalamhalterdapatpenambahaninformasipemerintahan daerah dan informasipemerintahan daerah lainnya yang dikeloladalamsisteminformasisertabelumdiaturdalamPeraturan Menteri ini, akandiaturlebihlanjutdalamPeraturan Menteri yang mengaturterkaitdenganpengelolaan dan pemanfaatanteknologi dan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pasal 31 Penerapanaplikasi SIPD dan aplikasisejenis SIPD bagi daerah yang telahmenerapkan dan belummenerapkan, akandisampaikanlebihlanjut oleh Menteri. KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2018 tentangSistemInformasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  31. TERIMA KASIH 31

More Related