ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH-1

1. ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH-1 TUGAS,KEWENANGAN, FUNGSI &PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH oleh : FaridMa’ruf

2. KEPEMIMPINAN • Kepemimpinanadlhgejala yang universal, dimanakepemimpinanakanselaludibutuhkanolehmanusiamulaidarikelompokterkecilsepertikeluargahinggakelompokterbesarsepertinegara. • Kepemimpinanadalahkemampuanmempengaruhiorang lain untukmelakukansesuatu yang dikehendakiolehpemimpin. • Negara denganorganisasipemerintahannya (presiden, Gubenur, Bupatidankepaladesa) jugatidakluputdarikajiankepemimpinanbaiksecaraorganisatorismaupunsosial • KepemimpinantdkbisalepasdariSubyekPemimpinnya • PemimpinMerupakanperpaduandariFungsiBakat, KemampuandanKesempatan

3. 3 ASPEK PENTING DLM KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN • KAPABILITAS, adlgambarankemampuansipemimpinbaikscrintelektualmaupun moral yang dptdilihatdarirekamjejakpendidikandanprilakuselamaini. • AKSEPTABILITAS, adltingkatpenerimaanpemimpindimasyarakat & organisasi. • KOMPATIBILITAS, adlkemampuansipemimpindalmberadaptasi/menyesuaikandiridengankebijakandrtingkatataskepada level dibawahnya

4. DerajatPentingnyaaspekkepemimpinanberdasarkanwilayahpemerintahanDerajatPentingnyaaspekkepemimpinanberdasarkanwilayahpemerintahan

5. APA & SIAPA KEPALA DAERAH • Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. • Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota. • Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. • Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

6. GUBENUR

7. TUGAS & WEWENANG KEPALA DAERAH • Kepaladaerahmempunyaitugasdanwewenang: a.memimpinpenyelenggaraanpemerintahandaerahberdasarkankebijakan yang ditetapkanbersama DPRD; b.mengajukan rancangan Perda; c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d.menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. ....

8. e.mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; f.mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan g.melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. TUGAS & WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota; e. ........

10. e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan • melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. • Dalam melaksanakan tugas wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. • Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6(enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

11. KEWAJIBAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban: a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; f. ...........

12. f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

13. TugasdanwewenangGubernursebagaiwakilpemerintahpusat DlmkerangkaDekonsentrasiGubenurmemilikitugas : pembinaandanpengawasanpenyelenggaraanpemerintahandaerahkabupaten/kota; koordinasipenyelenggaraanurusanPemerintahdidaerahprovinsidankabupaten/kota; koordinasipembinaandanpengawasanpenyelenggaraantugaspembantuandidaerahprovinsidankabupaten/kota. Dalamkedudukannyatersebut, GubernurbertanggungjawabkepadaPresidenmelaluimendagri.

14. KEWAJIBAN LAIN • memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan memerintahan daerah kepada masyarakat. • Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. • Laporan sebagaimana dimaksud digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain; b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun; c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan; d.

16. d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

17. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

18. SyaratmenjadiKepaladaerah CalonkepaladaerahdanwakilkepaladaerahadalahwarganegaraRepublik Indonesia yang memenuhisyarat: a. bertakwakepadaTuhan Yang MahaEsa; b. setiakepadaPancasilasebagaiDasarNegara,Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,cita-cita ProklamasiKemerdekaan 17 Agustus 1945, dankepada Negara KesatuanRepublik Indonesia sertaPemerintah; c. berpendidikansekurang-kurangnyasekolahlanjutantingkatatasdan/atausederajat; d. berusiasekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) tahunbagicalongubernur/wakilgubernurdanberusiasekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) tahunbagicalonbupati/wakilbupatidanwalikota/wakilwalikota; e. ………

19. e. sehatjasmanidanrohaniberdasarkanhasilpemeriksaankesehatanmenyeluruhdaritimdokter; f. tidakpernahdijatuhipidanapenjaraberdasarkanputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetapkarenamelakukantindakpidana yang diancamdenganpidanapenjara 5 (lima) tahunataulebih; g. tidaksedangdicabuthakpilihnyaberdasarkanputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap; h. mengenaldaerahnyadandikenalolehmasyarakatdidaerahnya; i. menyerahkandaftarkekayaanpribadidanbersediauntukdiumumkan; • tidaksedangmemilikitanggunganutangsecaraperseorangandan/atausecarabadanhukum yang menjaditanggungjawabnya yang merugikankeuangannegara; k. ….

20. k. tidaksedangdinyatakanpailitberdasarkanputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap; l. dihapus; m.memilikiNomorPokokWajibPajak (NPWP) ataubagi yang belummempunyai NPWP wajibmempunyaibuktipembayaranpajak; n. menyerahkandaftarriwayathiduplengkap yang memuatantara lain riwayatpendidikandanpekerjaansertakeluargakandung, suamiatauistri; o. belumpernahmenjabatsebagaikepaladaerahatauwakilkepaladaerahselama 2 (dua) kali masajabatandalamjabatan yang sama; p. tidakdalam status sebagaipenjabatkepaladaerah; dan q. mengundurkandirisejakpendaftaranbagikepaladaerahdan/atauwakilkepaladaerah yang masihmendudukijabatannya.

21. Kepaladaerahdan/atauwakilkepaladaerahdiberhentikankarena: a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepaladaerah.

22. Tugaspembelajaran buatkelompokkecil DiskusikantentangkasussistemmonarkidiDI.Yojyakarta

23. Sumbertulisan : • UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemda • UU No. 12 Tahun 2008 tentangperubahan ke-2 pemda • PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH • Sadu Wasistiono,2003. Kapita Selecta MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH, Fokusmedia Bandung