1 / 24

Selamat datang peserta program sarjana 1 Universitas BRAWIJAYA Malang Program Studi Ilmu Hukum Mata Kuliah Hukum Penata

Selamat datang peserta program sarjana 1 Universitas BRAWIJAYA Malang Program Studi Ilmu Hukum Mata Kuliah Hukum Penataan Ruang. pengajar: Imam Koeswahyono The Centre for Agrarian Law Development Faculty of Law Brawijaya University. Pokok Bahasan Penyajian. Dua Bulan Pertama :

dimaia
Download Presentation

Selamat datang peserta program sarjana 1 Universitas BRAWIJAYA Malang Program Studi Ilmu Hukum Mata Kuliah Hukum Penata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Selamat datang peserta program sarjana 1 Universitas BRAWIJAYA MalangProgram Studi Ilmu HukumMata Kuliah Hukum Penataan Ruang pengajar:Imam Koeswahyono The Centre for Agrarian Law Development Faculty of Law Brawijaya University

  2. Pokok Bahasan Penyajian • Dua Bulan Pertama : 1. Pengertian/ Definisi, Maksud & Tujuan 2. Ruang lingkup/ Cakupan Materi 3. Kebijakan & Pengaturan 4. Landasan konsepsional & Prinsip/ Asas 5. Problematika/ Potret kasus & Pemetaannya 6. Pembahasan/ Diskusi ♣ Dua Bulan Kedua : 1. Latar Belakang/ Sejarah Hk Penataan Ruang 2. Konsepsi & Prinsip Hk Tata Ruang Nasional 3. Kebijakan & Pengaturan Tata Ruang Nas 4. Problematika/ Potret kasus & pemetaannya 5. Pembahasan/ Diskusi

  3. DAFTAR PUSTAKA ACUAN • AP Parlindungan.,1993., Komentar Atas UU No.24 Th 1992, Mandar Maju, Bandung • Chris Verdiansyah (Eds).,2006., Politik Kota & Hak Warga Kota Masalah Keseharian Kota Kita, Penerbit Buku Kompas, Jakarta • Djayadinata.,2003, Perencanaan Tata Guna Tanah di Pedesaan & Perkotaan, Eds revisi, ITB, Bandung • Imam Koeswahyono & Tunggul Anshari SN, 2000., Bunga Rampai Politik & Hukum Agraria di Indonesia, Edisi revisi, Univ.Neg Malang Press, Malang • Siti Sutriah Nurzaman.,2002., Perencanaan Wilayah Wilayah di Indonesia Pada Masa Sekitar Krisis, Eds revisi, ITB, Bandung • UU No.24 Tahun 1992 dan peraturan terkait • Majalah /Jurnal Perencanaan Kota & Wilayah ITB jurusan Planologi Fak teknik ITB • Artikel di media massa cetak & elektronika tentang penataan ruang

  4. PENGERTIAN • Ruang: wadah yg meliputi ruang: daratan, lautan, udara sbg kesatuan wil tempat manusia dan SDA melakukan kegiatan & memelihara kelangsungan hidupnya • Tata Ruang: wujud struktural & pola pemanfaatan ruang baik terencana/ tidak • Penataan Ruang: proses perenc, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang • Planning  Organizing  Actuating  Controlling  Evaluating  POACE • Kawasan: wilayah dg fungsi utama lindung/ budi daya • Azas:  semua kepentingan, terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan & perlindungan hukum

  5. Ruang lingkup/ Cakupan Materi • Pencermatan fakta: SDA:land (tanah), hutan (forest), mining (tambang), sea (laut) & wilayah pesisir, kekayaan alam lainnya: flora & fauna, energi • Pendekatan Ekosistem: sbg salah satu cara mencapai pemb berkelanjutan (sustainable development) • Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) • Kompleksitas Masalah, Uncertainty (ketidakpastian), goncangan • Prediksi Ke belakang & Masa depan • Pengkajian alternatif • Partisipasi & Kemitraan • Sistem Pengetahuan Lokal • Alternatif Penyelesaian Konflik • Kebijakan & pengaturan global & nasional Landasan konsepsional & Prinsip/ Asas Problematika/ Potret kasus & pemetaannya

  6. Landasan konsepsional & Prinsip/ Asas • Pembangunan berkelanjutan (sustainable development)diintroduksi WCED 1987 Our Common Future Komisi Bruntland mengusulkan strategi lingk jangka panj mulai 2000 & mengidentifikasi relasi man, SDA, lingk & pemb dlm kebj nas & global 7 tujuan: rethinking dev,mengubah kualitas pertmb,pemen kebth dsr, menjmin keberlanj,konsev & peningkatan SDA, mengubah arah tekn & risk management, memadukan pertb lingk & ekonm • Prinsip (Manitoba,1992):1. keterpaduan kepts lingk & ekon, 2.Pemanduan, 3.Pembag tangg jwb, 4.Pencegahan, 5.Pelestarian,6. Pendaurulangan, 7.Peningkatan,8.rehabilitasi & reklamasi,9. Inovasi Iptek, 10.Tangg jwb global • Pendekatan ekosistem Bocking (1994) hub makh hidup & lingk terintegrasi pendekatan komprhsf, menylh &terpadu, Kay & Schneider (1994) dlm Mitchell (1997) kompleksitas, keanekaragaman & stabilitas. Kendala (Norton & Walker 1982): berciri 1.normatif drpd post, 2.ilmiah/post dlm 2 aras, 3. ketatnya norma

  7. History of Sustainable Development • In 1972, 113 nations gathered in Stockholm to address growing concerns about the undesirable environmental effects of economic growth. • Two instruments were created: The Declaration on the Human Environment and The Action Plan for the Human Environment. • The United Nations Environment Program (UNEP) was established.

  8. History of Sustainable Development • Following the Stockholm Conference, international governmental and non-governmental organisations formulated programmes to implement the policies and principles. • Important international instruments include: World Conservation Strategy in 1980, World Charter for Nature in 1982and Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living in 1991.

  9. History of Sustainable Development • Of particular importance is the report Our Common Future in 1987 which articulated the original concept of sustainable development as “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

  10. History of Sustainable Development • In 1992, 20,000 people from 178 countries attended the United Nations Conference on the Environment in Rio de Janeiro, Brazil. • Five key documents were signed: • Rio Declaration on Environment and Development; • Agenda 21 • The Convention on Biological Diversity; • The Framework Convention on Climate Change; and • The Statement of Forest Principles

  11. Hukum Penataan Ruang/ Spatial Law/ Ruimtelijke Recht • Pengertian/ Definisi: bid hk HAN yg mengatur ttg POACE tata ruang yg dilakukan melalui keputusan/ pengaturan pem/ kepts pjbt publik • Maksud & Tujuan: memahami wujud, proses/ meka-nisme, pengaturan dan implikasi pengt tata ruang, melakukan penged dan evaluasi peny tata ruang, terciptanya ruang yg dinamis & sesuai asas, berkualitas, keterpaduan, optimalisasi, perlind ruang, keseimbangan kepent • Pengertian/Definisi: Hukum : as one of tool/ piranti pengkajian: bgm norma, asas, pelaksanaan/ implementasi & penegakannya ( TO Ihromi, Rahardjo, Nurjaya) • Hak & Kewajiban: hak menikmati manfaat, pertambah-an nilai, mengetahui renc, berperan serta, memperoleh penggantian yg layak atas kond yg dialami sbg akibat pemb

  12. Konsep perenc wil & perubahan pemikiran (Nurzaman 1999 & Siti Sutriah2002)

  13. Proyeksi penduduk indonesia 2000-2025 total angka kelahiran 2005: 2,27 % = 4 juta bayi/ tahun

  14. Angka korban kecelakaan lalin

  15. Jangan bunuh alam ini ! • “Pengolahan SDA di Indonesia dilakukan tanpa mempertimbangkan batas ambang kemampuan hi-dup SDA itu sendiri” (Rien Kuntari KOMPAS 6 Jan 2007: 34) • Bencana Banjir & Longsor 2004-2007 (KOMPAS 6-01-2007) • 19 Des 2004 Prov Riau krn sungai SiRoKam 6 tewas • 17 Okt 2005 Kab Malang 4 Kec: Ampel Gading, Dampit,Tirtoyudo, Sumber Manjing Wetan • 2 Jan 2006 Kab Jember Kec Panti & Rambipuji 31 tewas, 7 hilang, 120 rmh hancur, 140 Ha sawah rusak • 29 Mei 2006 Kab Sidoarjo: Porong sumur Banjarpanji menyemburkan lumpur panas akibat pengeboran PT Lapindo • 20 Juni 2006 Kab Jeneponto, Sinjai,Bantaeng & Bulukumba Sulawesi Selatan 128 tewas, puluhan hilang • 23 Desember 2006 6 kab (Aceh Tamiang) di NAD 8 tewas • 2 Jan 2007 banjir Sambas Kalimantan Barat 3000 Ha sawah & 6000 Ha kebun jeruk terendam

  16. Kondisi budi daya padi di beberapa negarasumber indian farming: kompas 17 nov 2006: 33

  17. DAMPAK LUMPUR LAPINDO THD KERUGIAN PLN & USERSumber: KOMPAS Jatim 02 Desember 2006 hal: A

  18. Pencermatan Psl 33 Ay (3) UUD 1945, Psl 2  14 UUPA • Terjadinya pengaruh otonomi daerah reformasi OrBa  Uu No.22/ 1999- uu no.32/ 2004 hampir semua sektor kewnangan kab/kota. • Kewenangan prop pem lintaskab/ kota • Terjadi kesenjangan perkemb wilayah: pusat daerah, prop kab/ kota, kota desa • reposisi peran perencanaan keruangan dari “providing” (memberikan arahan/ kerangka pemanfaatan ruang dan penyediaan prasarana pembangunan) menjadi “enabling” (memberi peluang terjadinya investasi dan pembangunan); juga dari mengatur menjadi mendorong atau menstimuli pembangunan “(Healey dalam Bakti Setiawan, 2001: 16) • Faludi (1973) sebagaimana dikutip oleh Bakti Setiawan paradigma perencanaan tata ruang kota cenderung dilihat secara dikotomis yaitu: substantive dan procedural atau explanatory dan prescriptive (Bakti Setiawan, 1994: 33). • sasaran kebijakan rasional, analisis yang sistematik, penyusunan alternatif kebijakan yang lagik, evaluasi sistematik terhadap alternatif kebijakan, monitoring hasil, Kelemahan teori prosedural planning cenderung memisahkan antara kebijakan dengan tindakan praksis (pelaksanaan) karena mengedepankan proses/ prosedur. • Eksplanatory planning dan prescriptive planning mengedepankan pada rasionalisasi perencanaan dengan cara menjelaskan rasionalitaspilihan yang dilakukan.. Kelemahan yang ada pada teori ini adalah karena terlampau rasional, maka berkecenderungan melupakan dinamika sosial-politik pada masyarakat yang bersangkutan (depoliticisation of planning menurut terminologi Friedman (1973)

  19. Landasan konsepsional & Prinsip/ Asas lanjutan…. • Community based resources management: sbg jwb atas kegagalan HMN/ ide yg tak aplikatif hrs dibreakdown dlm norm/ keharusan (is a must) • Genuine public participation 8 tangga partisipasi publik (Arnstein, 1969):1. manipulasi, 2.terapi, 3. pemberitahuan, 4.konsultasi, 5.Placation (menampung saran),6. kemitraan, 7.pendelegasian kekuasaan, 8. kontrol masyarakat • Pengakuan & perlindungan HAM debat universalitas vs partikularis,rethinking relasi ngr (pem) dgn SDA, hak dasar manusia:pangan, papan, kesehatan, pendidikan, akses. Wiradi & Fauzi (2001) hak bawaan vs hak pemberian • Desentralisasi yang demokratis upaya memperbarui hub pem pusat & daerah,penyerahan hak & kew dr pem pusat kpd daerah dekonsentrasi & medebewindUU 5/7422/9932/2004 • Public accountabilitypert jwb kebjk,tugas, keuangan,siapa kpd siapa, mekanisme • Pengakuan & pengakomodasian Pluralisme Hukum2/ lebih sistem hk saling interaksi pluralisme hk kuat, lemah, pemetaan hk, pluralisme hk kritisfilosofi paradigma asas norma

  20. Sistem Pengetahuan Lokal • Indigenous Knowledge periksa hasil KTT Bumi Rio de Jaineiro 1992 ttg keanekaragaman hayati diratifikasi 176 Ngr masy Adat diberikan kesempatan laus mengemb pengeth. • Karakteristik: komunal & religio magis (Arimbi H,1999) • Statement Kongres AMAN 15-16 Maret 1999 “ • Pengakuan & perlindunganHAM 1. HAT, 2.Penguasaan Sda,3.Penghormatan sistem Adat & identitas budaya, 4.Pengurusan diri sendiri via lmbg Adat,5. Pengakuan thd hk Adat • Instrumen HI 1. menentukan nasib sendiri, 2.mewakili diri sendiri dlm masynya,3.menjalankan hk Adat,4. memiliki & menguasai SDA,5.Self identification, 6.Indigenous knowledge Konv ILO 107/1957 & 169/ 1989, SU PBB 9 Agst hari masy Adat 1995-22004 dekade masy Adat intrnas membentuk working group 54 angg perwk, penggalangan dana, ranc deklarasi hak masy Adat, permanen forum PBB masy Adat, lemb yg lsg berhub masy Adat: ILO,WHO,UNESCO • Dimensi kesejarahan psg surut kebebasan (kolonial), pengeka-ngan/ tdk diakui self governance kejelasan dlm norm atas bwh (sinkronisasi & konsistensi)

  21. Perbedaan nilai ganti rugi tnh & bang korban lumpur poronghasil pertemuan 1 des 2006 di gd kab sidoarjo

  22. DAMPAK LUMPUR LAPINDO THD KERUGIAN PLN & USERSumber: KOMPAS Jatim 02 Desember 2006 hal: A

  23. Alternatif Penyelesaian Konflik • Conflict (sosiologi): benturan antara 2 pihak >krn perbd nilai, status, kekuasaan & kelangkaan SDA (Suporahardjo,2001) Dispute (antropologi hk):Gulliver 1977: “no dispute exists unless & until the right claimant or someone of his behalf actively raises the initial disagreement from the level of dyatic argument into the public arena, with the express intention of doing something about the desired claim” • Tipologi Konflik SDA: 1. Land, 2.Income, 3.Cultural & social relationship, 4.Natural resources • Ad.4. Jenis konflik SDA mencakup: a. introduksi teknologi baru pengelolaan SDA b. dampak negatif pengl SDA oleh sekelompok masy, c. eksploitasi SDA tanpa planning d.dampak proyek vs pemilik SDA yg berkualitas tinggi • Tahapan konflik (Nader & Todd 1978): 1.pre-conflict, 2. conflict, 3.dispute • Wujud konflik: 1.latent, 2. emerging 3.manifest (Suporahardjo) • Solusi: Law (hk)keterbatasan,unifikasi, monologis (eenheidsbeginsel) • MAPS/ ADRa. fasilitasi, b.konsultasi, c.koordinasi, d. konsili-asi, e. mediasi, f. negosiasi

  24. Sekian • TERIMA KASIH/ THANK YOU • ATAS PERHATIAN SDR/ FOR YOUR ATTENTION

More Related