viktimologi

1. KERANGKA PAPARAN LPSK • PERLUNYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN • LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN • PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI BERBAGAI NEGARA • PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN • REKOMENDASI

2. LPSK I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN • KeberadaanSaksidanKorbansangatpentingdanmenjadikuncikeberhasilansistimperadilanpidana • Perkembangankejahatanmakinpesatdengan modus canggihdanberlintas Negara (Extra Ordinary and Trans National Crimes) • Banyakkejahatan yang tidakterbongkarkarenaketiadaanPelapordanSaksikorbandalamprosesperadilan • TuntutanmasyarakatuntukmembongkarkajahatandanmendorongperlindungankepadaPelapor, Saksi, danSaksiPelaku yang Bekerjasama

3. LPSK • SaksidanKorbanmemilikiperanpentingdansebagaiWarga Negara perlumendapatkanjaminanterhadaphak-haknyanamunbelumcukuppengaturannyaterutamadalam KUHAP • Perkembangan Sistem Peradilan yang bertujuanmemenuhikeadilanKorbanRetributif Justice SystemkeRestoratif Justice System • PerluadaLembaga yang kredibeluntukmelaksanakanpemenuhanhak-hakSaksiKorbandanmembangunkondisi yang nyamansehinggamasyarakatbersediamelapordanbersaksi • PerlukerjasamadandukungankuatdariAparatPenegakHukumdanLembagaterkaitdalampemenuhanhak-hakSaksidanKorban

4. LPSK II. LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN A. KONVENSI DAN DEKLARASI INTERNASIONAL (UN CONVENTION & DECLARATION) • United Nations Convention Against Corruption 2004 (Konvensi PBB PemberantasanTindakPidanaKorupsiTahun 2004 yang telahdiratifikasidalamUndang-undangNomor 7 Tahun 2006) • United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB MenentangKejahatanTransnasionalTerorganisasitelahdiratifikasidalamUndang-undangNomor 5 Tahun 2009) • UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Deklarasi PBB TentangPrinsip-PrinsipDasarKeadilanUntukKorbanKejahatandanPenyalahgunaanKekuasaan)

5. II. LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN A. KONVENSI DAN DEKLARASI INTERNASIONAL (UN CONVENTION & DECLARATION) • United Nations Convention Against Corruption 2004 (Konvensi PBB PemberantasanTindakPidanaKorupsiTahun 2004 yang telahdiratifikasidalamUndang-undangNomor 7 Tahun 2006) • United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB MenentangKejahatanTransnasionalTerorganisasitelahdiratifikasidalamUndang-undangNomor 5 Tahun 2009) • UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Deklarasi PBB TentangPrinsip-PrinsipDasarKeadilanUntukKorbanKejahatandanPenyalahgunaanKekuasaan)

6. Hal-halprinsip yang perlumendapatperhatiandariketentuandalamkonvensitersebutadalah : • Bahwasetiap Negara wajibmelakukanupaya yang perludilakukanuntukmencegahdanmengatasiadanyapembalasandanintimidasi.yangmengakibatkansaksidanatauKorbanketakutansehinggatidakmempunyaikeberanianbersaksi. • Negara wajibmembangunkondisi yang kuatditengahmasyarakatsehinggaorangmempunyaikeberanianmelapordan yang terlibatkejahatanbersediabekerjasamadenganaparatpenegakhukum. • Korbandiberikankemudahandalammengakseskeperadilanpidanadanpelayananuntukmendapatkanpenggantiankerugiandanbantuankesehatanmedispsikhologis, olehpelakutindakpidanaatauoleh Negara .

7. B. PERATURAN PERUNDANGAN DalamrangkaperlindunganSaksidanKorbantelahdilahirkansejumlahperaturanperundang-undangan yang memberikandasarhukumdanmandatbagipemberianperlindungansaksidankorban, yaitu : • TAP MPR VIII/2001 tentangRekomendasiArahKebijakanPemberantasandanPencegahanKorupsi, Kolusi, danNepotisme, - UU No 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM yang diaturlebihlanjutdidalam PP No 2 Tahun 2002 tentangTatacaraPerlindunganSaksidanKorban, - UU No 15 Tahun 2002 yang diperbaharuidenganUndang-UndangNomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahandanPemberantasanTindakPidanaPencucianUang (TPPU), serta PP No 57 Tahun 2003 tentangperlindunganterhadapSaksidanPelapor, - UU No 30 Tahun 2002 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi, - UU No 15 Tahun 2003 tentangPemberantasanTerorisme yang diaturlebihlanjutdalam PP No 24 tahun 2003,

8. - UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, - UU No 9 Tahun 2008 tentangTindakPidanaPerdaganganOrang (TPPO), - dansecarakhususpengaturanperlindungansaksidankorbandidalamUndang-UndangNomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindunganSaksidanKorban. Kehadiranberbagaiperaturanperundang-undangantersebutmenunjukkanbetapapentingnyaperansaksidankorbandalamsistemperadilanpidana yang selanjutnyauntukmelaksanakanpemberianpelindungandanbantuantelahdibentukLembagaPerlindunganSaksidanKorban.

9. III. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI BERBAGAI NEGARA • - Program PerlindunganSaksidanKorbantelahdilaksanakanolehsebagianbesar Negara-negara • - PerlindunganSaksidanKorbanmenjadiInstrumendalamsistimperadilanpidanapadasetiapnegarauntukmengungkaptindakpidana • - PengaturankelembagaanPerlindunganSaksidanKorbandibeberapa Negara bervariasisesuaidengankebutuhandan system hukumdimasing-masing Negara • AmerikaSerikatmembentuk program perlindungansaksiberdasarkan Witness Protection Act 1984. PelaksanaanperlindunganSaksidibawahnaunganDepartemenKehakimansebagaipelaksana UU PerlindunganSaksidanKorban yang bernama Kantor OperasiPenegakan Unit KhususPerlindunganSaksi yang berpartnerdenganKejaksaanAgung, US Marshal, FBI, Burau of Prison, pengadiladankantorimigrasi. • Bentuk-bentukperlindungansaksidiAmerika : • Status saksidalamperlindungandankeberadaannyadirahasiakan • Perlindunganataskeselamatandiridankeluarga, • Pengawasanmelalui video • Perlindunganterhadapekonomisaksidankeluarganya.

10. IV. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN • PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN • Sebelumadanya UU 13 tahun 2006 PerlindunganSaksidanKorbanmasihdilakukansecarapartsialolehlembaga yang menanganitindakpidanatertentuberdasarkanperaturanperundangankhususmisal HAM, Korupsi, PencucianUang, Narkotika, Terorisme. • PengaturanmengenaihakperlindunganmasihterbataspadaperlindungankeamanankepadaSaksidanKorban • KUHAP yang diundangkanpadatahun 1981 belumbanyakmemuatpengaturanperlindungansaksidankorbanolehkarenapadawaktutersebutmasihbelumdirasakansebagaisatukebutuhan. • muncultuntutan agar SaksidanKorbanlebihdiakuidandiberikanproteksisertadipenuhihak-haknyadenganpertimbagan : • Banyakperkaratidakterungkap • Korbantidakberanimelapordanmenjadisaksi • Kekerasanterhadapkorbandansaksiseringterjadihak-hakkorbanterabaikan • BerdasarkantuntutankebutuhanperlindungansaksidankorbanmakadibuatUndang-undangPerlindunganSaksidanKorban yang mengaturmengenaihak-haksaksidankorban, tatacaradanlembaga yang menanganiperlindungansaksidankorban

11. 2. PeranLembagaPerlindunganSaksidanKorban LPSK merupakanlembagamandiridalamSistemperadilanPidana yang bertanggungjawabdalammenanganipemberianPerlindungandanbantuanterhadapSaksidanKorbanTindakPidana. LPSK Berfungsi : • MengkoordinasikanfungsidanperanperlindungansaksidankorbandalamSistemPeradilanHukumPidana; • Menerimapermintaan, penyerahan, danataupermohonanuntukdilakukanperlindunganterhadapsaksidanataukorbandalamkasusperkarapidanatertentu; • Menentukanpersyaratandanwujudperlindungankepadaparasaksidankorbansesuaipertimbangan yang dilakukan; • Melakukankoordinasi, kerjasama, dankemitraandenganberbagaipihakdalamprosesmaupunaktivitasperlindungansaksidankorban; • Melaksanakanpemberianperlindungandalambentukpemenuhanhak-hakkorban

12. Pasal 5 ayat (1) Hak-hakSaksidanKorban : a. Memperolehperlindunganataskeamananpribadi, keluarga, danhartabendanya, sertabebasdariAncaman yang berkenaandengankesaksian yang akan, sedang, atautelahdiberikannya; b. Ikutsertadalamprosesmemilihdanmenentukanbentukperlindungandandukungankeamanan; c. Memberikanketerangantanpatekanan; d. Mendapatpenerjemah; e. Bebasdaripertanyaan yang menjerat; f. Mendapatkaninformasimengenaiperkembangankasus; g. Mendapatkaninformasimengenaiputusanpengadilan; h. Mengetahuidalamhalterpidanadibebaskan; i. Mendapatidentitasbaru; j. Mendapatkantempatkediamanbaru; k. Memperolehpenggantianbiayatransportasisesuaidengankebutuhan; l. Mendapatnasihathukum; dan/atau m.Memperolehbantuanbiayahidupsementarasampaibataswaktuperlindunganberakhir.

13. PERLINDUNGAN HUKUM PASAL 10 UU 13 2006 (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

14. BANTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI Korbanmelalui LPSK dapatmengajukankepengadilanberupa: • Hakpemberiankompensasidari Negara dalamkasuspelanggaranhakasasimanusia yang berat; Hakatasrestitusiataugantikerugian yang menjaditanggungjawabpelakutindakpidana. • Keputusanmengenaikompensasidanrestitusidiberikanolehpengadilan. • KetentuanlebihlanjutmengenaipemberiankompensasidanrestitusidiaturmelaluiPeraturanPemerintah. REPARASI KORBAN • PengajuanKompensasi • PengajuanRestitusi • Rehabilitasi (Medis & Psikologis) • Jaminantidakterulangnyakriminal PENDAMPINGAN DALAM PROSES PERADILAN KASUS YANG DIHADAPINYA ADVOKASI

15. BEBERAPA CONTOH BENTUK PELAYANAN BANTUAN KEPADA KORBAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH LPSK PengajuanRestitusi & Kompensasi • Pengajuanrestitusi An. EndangdiMagetan, JawaTimur LayananMedis • Korban An. Fujiyo (gigirontokdianiayakarenamelaporkankasuskorupsi yang dilakukanolehAnggota DPR RI), An. Suharno (korbanpenusukandibagianleher, dada, danperutkarenamelaporkankasuskorupsiKepalaDesadiMadiun), An. SaipulYeniSuhendri, Fahmi, Agus, Legiono, danMunawir (kasuspenganiayaandanpenembakan yang dilakukanaparatdi Jambi) • Bantuanlayanananmediskepada 400 KorbanPelanggaran HAM Berattahun 1965-1966 LayananPsikologis • Korban An. DaradiBekasi (korbanperkosaanolehkakekdantetangganya) dan An. AhmeWiyate (perkosaanolehpreman-premandiDepok) • Bantuanlayananpsikhologiskepada 400 KorbanPelanggaran HAM Berattahun 1965-1966

16. LayananJaminanKriminalnyaTidakTerulang • Korban An. ArumiBachsindalamkasus KDRT LayananPerlindunganFisikdanPendampingandalamProsesPeradilan • Korban An. Charles Mali, dkkdiperadilanmiliterAtambua, NTT dalamkasuspenganiayaanolehoknummiliterdan An. PitinusKogoyadiPuncakjaya, Papua dalamkasuspelanggaran HAM Beratolehoknum TNI. LayananAdvokasi • MemberikanadvokasikepadapihakPolri agar mengingatkanparawartawantidakmengeksploitasiberitadariparakorbanbomdi Hotel Mariothdalamwaktutertentu. • MelakukanadvokasikepadapihakPolri agar memberikanpengamanandanpengawalankepada dr. Ambar yang menjadikorbanpercobaanpembunuhankarenamengungkapkankasusperkarakorupsidisuatuPerguruanTinggidi Bandung.

17. V. REKOMENDASI • PerlindungandanBantuankepadaSaksidanKorbanmenjadituntutanuntukPemenuhannyasebagaiperwujudankeadilanKorban yang mengalamipenderitaandarikejahatan yang menimpanya. • Pengaturanmengenaihak-hakkorbandantatacarauntukmemperolehnyaperlulebihdiperjelasbaikdalamRevisi KUHAP maupundalamRevisi UU 13 2006 • PengetahuandankomitmenolehPemangkuKepentinganperludiperluasdanditingkatkanterhadapperlindungandanbantuankepadaKorban • LPSK sebagailembaga Negara yang diberikanmandatuntukmemberikanlayananbantuankepadakorbanberupayameningkatkankapasitaskelembagaandan SDM untukmemberikanbantuankepadaKorban • DukungandankerjasamadariSemuaPihaksangatdiperlukanuntukmewujudkanhak-hakkorban.

19. Abdul Haris Semendawai, S.H., LLM. (Ketua LPSK RI) Lahir di Ulak Baru OKU - Sumatera Selatan, 28 September 1964, menyelesaikan studi S1 di FH Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (1991) dan Master Hukum di Northwestern University School of Law (2004) Chicago, USA. Tamat kuliah di UII, Semendawai bergabung dengan Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (LEKHAT) Yogyakarta (1991-1993) sebagai Direktur Eksekutif; menjadi pengacara satu Law Office di Yogyakarta (1994-1998); juga aktif sebagai sekjen the Yogyakarta Young Lawyers Club. Desember 2008 pindah ke Jakarta menjadi pengacara di Lembaga Studi dan Advocacy Masyarakat (ELSAM 1998-2008); mulai 1999 – 2006 menjadi Koordinator Divisi Pelayanan Hukum ELSAM; juga menjadi Koordinator Tim Advocacy Pembela Aktifis Lingkungan (TAPAL) Jakarta (2000-2003); sebagai Koordinator Badan Pengawas Perkumpulan Sawit Watch Bogor (2004–2008). Pernah aktif di koalisi masyarakat sipil untuk advokasi RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada tahun 2006-2008 menjadi Koordinator Koalisi Nasional Revisi KUHP. Terlibat sebagai anggota Tim Pemerintah dalam penyusunan sejumlah Peraturan PerUU-an. Pada 2007 diangkat menjadi Deputi Direktur ELSAM; sampai akhirnya terpilih menjadi Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) periode 2008-2013.