1 / 82

KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN / GUGATAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA

KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN / GUGATAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA. Anna Haroen Atmodirono, SH KONSULTAN HUKUM RUMAH SAKIT. PROSES PENYELESAIAN PERKARA. M A. M A. P T. P T. P N. P N. JAKSA. PERDATA PERATUN. POLRI. PIDANA. PASAL 66 UU PRAKTEK KEDOKTERAN.

dinos
Download Presentation

KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN / GUGATAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN / GUGATAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA Anna Haroen Atmodirono, SH KONSULTAN HUKUM RUMAH SAKIT

  2. PROSES PENYELESAIAN PERKARA M A M A P T P T P N P N JAKSA PERDATA PERATUN POLRI PIDANA

  3. PASAL 66 UU PRAKTEK KEDOKTERAN • Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua majelis kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. • Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat : • Identitas pengadu; • Nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan • Alasan pengaduan • Pengaduan sebagaimana dimaksud sebagai ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Untuk non dokter sanksi pidananya pasal 359-361 KUHP sanksi perdatanya pasal 1365-1371 KUH perdata

  4. KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN • Bekerja sesuai prosedur • Memahami hak & kewajiban dokter & pasien • Memahami aspek hukum yang berlaku bagi dokter / drg • Membuat rekam medis • Meminta persetujuan atau penolakan tindakan medik • Meminta pernyataan pulang paksa dari pasien • Menyimpan rahasia pasien • Bersikap etis terhadap pasien • Hati-hati dalam memberikan komentar

  5. CARA PENANGGULANGAN • Pendampingan oleh kuasa hukum yang memahami medico legal • Asuransi

  6. HAK PASIEN • ATAS INFORMASI • MEMBERIKAN PERSETUJUAN • MEMILIH DOKTER • MEMILIH SARANA KESEHATAN • ATAS RAHASIA KEDOKTERAN • MENOLAK PENGOBATAN / PERAWATAN • MENOLAK TINDAKAN MEDIK TERTENTU

  7. HAK PASIENpasal 52 UU PRADOK • MENDAPAT PENJELASAN SECAA LENGKAP • MEMINTA PENDAPAT DOKTER / DOKTER GIGI LAIN • MENDAPAT PELAYANAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEDIS • MENOLAK TINDAKAN MEDIS • MENDAPATKAN ISI REKAM MEDIS

  8. KEWAJIBAN PASIENPASAL 53 UU PRADOK • MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP DAN JELAS TENTANG MASALAH KESEHATANNYA. • MEMATUHI NASEHAT DAN PETUNJUK DOKTER / DOKTER GIGI • MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DISARANA PELAYANAN KESEHATAN • MEMBERIKAN IMBALAN JASA S.E DIRJEN JANMED 10-6-07

  9. HAK DOKTER • Perlindungan hukum • Bekerja menurut standar profesi • Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi, etika dan peraturan UU • Menghentikan jasa profesionalnya • Privacy • Informasi • Di perlakukan adil dan jujur • Imbalan atas jasa

  10. KEWAJIBAN DOKTER • Mematuhi perundang-undangan • Pelayanan medis • Merujuk Px ke dokter / drg lain yang punya keahlian atau kemampuan lebih baik • Memberi kesempatan pada Px utk beribadah • Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Px • Membuat RM • Bekerja sesuai dengan profesi

  11. KELALAIAN 359-361 KUHP EUTHANASIA 344 KUHP SUMPAH PALSU Ps 242 KUHP MENGHALANGI PENYIDIKAN 216 KUHP TANPA PERSETUJUAN Px PermenKes 290 TH 2008 MENGHINA Px Ps 310-315 MELAKUKAN PERBUATAN YG TIDAK MENYENANGKAN PS 335 KUHP TANPA KEAHLIAN & KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN KEDOKTERAN Ps 77 UU PRADOK YANG DILARANG

  12. ABORTUS PROV. CRIMINALIS Ps 283 ,299,346,347,348,349,534.KUHP dan Ps 75 DAN 90 UU NO 36 TH 2009 TTG KESEHATAN KETERANGAN PALSU- 263-268 KUHP ASUSILA – 281-300 KUHP PENIPUAN – 378 KUHP EXPLANTASI TANPA PERSETUJUAN Px – 34, 81 UU Kes MEMBOCORKAN RAHASIA PASIEN – 79 UU PRAKTEK KEDOKTERAN YANG DILARANG

  13. Yang Dilarang di UU Pradok Pasal 79 : Dipidana 50 juta • Sengajatidakmemasangpapannama • Tidakmembuatrekammedis • 1. Memberikanyanmedtidaksesuaidengan : standarprofesi, SOP, kebutuhanmedispx. 2. Tidakmerujukpx 3. Tidakmenyimpanrahasiakedokteran 4. Tidakmelakukanpertolongandaruratkecualibilayakinpadaorang lain yang lebihmampu. 5. Menambahilmupengetahuan

  14. Pasal 75 UU Pradok Ayat (1) : Dokter/Dokter gigi praktek tanpa SIP  penjara max 3 tahun / denda max 100 juta. Pasal 76 UU Pradok Dokter/dokter gigi praktek tanpa SIP  penjara max 3 th/denda max 100 juta. Pasal 77 UU Pradok Orang yang sengaja menggunakan Identitas seolah-olah dr/drg  Penjara max 5 th/ denda max 150 juta. Pasal 78 UU Pradok Orang yang sengaja menggunakan alat, metode cara Yankes seolah-oleh dr/drg  Penjara max 5 tahun/denda max 150 juta Pasal 80 UU Pradok Ayat (1) : Yang memperkerjakan dr/drg yang tidak punya SIP max penjara 10 th / denda 300 juta.

  15. SIP dan Pelaksanaan PradokPERMENKES No 269/th 2008 IJIN PRAKTEK Pasal 2 ayat (2) : SyaratPermohonanke DKK • Fotocopy STR • Pernyataanpunyatempatpraktek • Rekomendasi IDI / PDGI • Pas Photo berwarna : 4 x 6 3 lembar 3 x 4  2 lembar Pasal 2 ayat (4) : SIP ke 2 dan 3  dr/drg yang bekerjadiYankesPemerintah  melampirkanSuratIjindariPimpinan

  16. Pasal 4 ayat (1) : SIP diberikan paling banyak 3 tempat. Ayat (2) : kepala DKK otomatis memberikan SIP pada dr/drg yang memiliki STR yang ditempatkan di sarana yankes milik pemerintah. Ayat (3) : SIP dapat berada : Dalam 1 kabupaten / kabupaten kota Dalam 1 kabupaten / kabupaten kota lain (Dalam Provinsi yang sama atau yang lain)

  17. Pasal 9 : Tidakmemerlukan SIP (Insidentil) : • Dimintayankesuntukmemenuhiyanmed yang khusus tidakterusmenerus / tidakberjadwaltetap. • Melakukanbaktisosial • Tugaskenegaraan • Melakukanpenangananbencanaataupertolongandarurat • Memberikanpertolonganyanmedkepada : keluarga, tetangga, kunjunganrumah, pertolonganmasyarakattidakmampu

  18. SURAT TUGAS / ST Pasal 10 : Ayat (1) : Surat tugas diberikan oleh kepala Kadinkes Prov tanpa SIP berdasar permintaan kepala DKK Ayat (2) : ST berlaku 1 tahun Ayat (3) : Perpanjangan  dengan persetujuan Kadinkes Prov Ayat (4) : kepala DKK harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pelayanan dan kemampuan dr/drg Ayat (5) : keseimbangan berdasar pedoman yang ditetapkan Menkes

  19. Pemberhentian Praktek Pasal 12 Ayat (1) : dr/drg yang akan memberhentikan praktek  memberitahu kepala DKK Ayat (2) : Pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan foto copy STR yang telah dilegalisir KKI Ayat (3) : Kepala DKK hrs mengembalikan foto copy STR kepada dr/drg yang telah mengembalikan SIP. Pasal (4) : Bila foto copy STR yang dilegalisir hilang kepala DKK hrs membuat pernyataan tentang hilangnya STR kepada KKI.

  20. Pencabutan SIP Alasanpencabutan SIP : Pasal 23 : • Atasdasarrekom MK DKI • Dicabutoleh KKI • Tempatpraktektidaksesuaidengan SIP • Dicabutrekomnyaoleh IDI / PDGI Pasal 24 : Ayat (1) :Pencabutan o/ kepala DKK disampaikan paling lambat 14 harisejaktanggalkeputusan. Ayat (2) : Biladr/drgkeberatan diajukankepadakepala DKK untukditeruskankeMenkesdalamwaktu 14 harisetelahkeputusan. Ayat (3) :Menkesmeneruskankepada MK DKI paling lambat 14 hari

  21. PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI INDONESIA PERMENKES No. 290/MENKES/PER/III/2008

  22. Pasal 1 • Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. 4. Tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh manusia

  23. BENTUK PERSETUJUAN Pasal 2 TERTULIS LISAN (yang berisiko tinggi) (yang tidak berisiko tinggi) Formulir khusus Ucapan setuju/ mengangguk Kalau Meragukan tertulis (Pasal 3 ayat 5)

  24. INFORMASI DIAGNOSE & TATA CARA TERAPI / ALTERNATIFNYA TUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN RISIKO & KOMPLIKASI KEMUNGKINAN RASA SAKIT KEUNTUNGAN PROGNOSE PERKIRAAN PEMBIAYAAN LENGKAP & JELAS

  25. INFORMASI • HARUS DIBERIKAN • ISTILAH KEDOKTERAN (-) • SESUAI DGN TINGKAT PENDIDIKAN • LENGKAP & JUJUR, KECUALI MERUGIKAN Px • TINDAKAN INVASIF ->INFORMASI DARI DOKTER AHLI • TINDAKAN BUKAN INVASIF ->DOTER LAIN / PERAWAT

  26. PENJELASAN • LANGSUNG KEPADA PX DAN/ATAU KELUARGA TERDEKAT • PX ANAK-ANAK / ORG TIDAK SADAR PENJELASAN PADA KELUARGA / YANG MENGANTAR PERKECUALIAN PENJELASAN RESIKO & KOMPLIKASI • RISIKO & KOMPLIKASI SUDAH MENJADI PENGETAHUAN UMUM • SANGAT JARANG TERJADI / DAMPAKNYA SANGAT RINGAN • TIDAK DAPAT DIBAYANGKAN SEBELUMNYA / UNFORESEEABLE

  27. PENOLAKAN PENJELASAN PASAL 9 Ayat (3) Yang merugikan Px Px menolak Diberikan kepada keluarga terdekat Saksi 1 Nakes

  28. Dr/ Drgberhalanganmenjelaskan (Pasal 10) Dr/Drg lain yang KompetenNakestertentu LIFE SUPPORT Pasal 14 • Harusmendapatpersetujuankeluargaterdekat • Persetujuandiberikansetelahmendapatinformasi • Harustertulis

  29. PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN PASAL 16 • DilakukanolehPxataukeluargaterdekat • HarusTertulis • Akibatpenolakan manjaditanggungjawabPx

  30. YANG BERHAK T. TANGAN • 21 THN / SUDAH MENIKAH (Px. SENDIRI) • < 21 THN : - AYAH / IBU KANDUNG - SAUDARA KANDUNG

  31. YANG BERHAK T. TANGAN • < 21 THN  TDK PUNYA ORTU : - AYAH / IBU ADOPSI - SAUDARA KANDUNG - INDUK SEMANG

  32. YANG BERHAK T. TANGAN • < 21 THN  TDK PUNYA ORTU : - AYAH / IBU ADOPSI - SAUDARA KANDUNG - INDUK SEMANG

  33. YANG BERHAK T. TANGAN • Px. DEWASA  GANGGUAN MENTAL : - AYAH / IBU KANDUNG - WALI YANG SAH - SAUDARA KANDUNG

  34. YANG BERHAK T. TANGAN • Px. DIBAWAH PENGAMPUAN : - WALI - CURATOR

  35. URUTAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN • SUAMI / ISTERI • AYAH / IBU KANDUNG • ANAK-ANAK KANDUNG • SAUDARA KANDUNG

  36. SANKSI HUKUM • PIDANA : ps. 351 KUHP • PERDATA : ps. 1365, 1366, 1367, 1370, 1371 KUH PERDATA • ADMINISTRATIF : ps. 13 PERMENKES No. 585 / 1989

  37. TANPA PERSETUJUAN PxPERMENKES No. 290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 4 : Untuk menyelamatkan jiwa Px dan menghindari kecacatan Pasal 12 : Untuk perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya Pasal 15 : Tindakan yang sesuai dengan program pemerintah

  38. ASPEK LEGAL REKAM MEDIS

  39. Permenkes No. 269/MENKES/PER/111/2008 Tentang Rekam Medis Pasal 1 • Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

  40. NAKES TERTENTU 4. Tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien selain dokter dan dokter gigi.

  41. JENIS RM Pasal 2 ayat (2) Tertulis, lengkan & jelas Elektronik Isi RM Pasal 3 Rawat Jalan Rawat Inap Gawat Darurat (A – J) (A – M) ( A – L)

  42. (2) Isi ringkasan pulang : a. Identitas pasien b. Diagnosa masuk dan indikasi pasien dirawat c. Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang diagnosa akhir, pengobatan dan tindak lanjut lain. d. Nama dan tanda tangan dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan.

  43. TATA CARA Pasal 5 • Dokter / dokter gigi wajib membuat rekam medis • Harus dibuat segera setelah Px menerima Yankes • Catatan dan Dokumentasi : - Hasil pemeriksaan - Pengobatan - Tindakan & Pelayanan lain • TT Dr, Drg dan NAKES tertentu • Kalau ada kesalahan tulis  dapat dibetulkan • Cara pembetulan : Dicoret, Ditulis pembetulannya dan diparaf.

  44. SanksiPidana: • Pasal 79 UU TentangPraktekKedokteran:Dokter yang tidakmembuatrekammedisdipidanakurungan paling lama 1 tahunataudendaRp. 50.000.000,-

  45. PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN DAN KERAHASIAANPASAL 8 • Px rwt Inap  minimum 5 tahun • Setelah 5 tahun  dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan pertindok • Ringkasan pulang dan pertindok  10 tahun • Ayat (3) di atas dilaksanakan o/ petugas yang di tunjuk oleh Pimpinan Sarana Yankes Non Rs  min 2 th (Pasal 9)

More Related