Gugatan Kelompok

1. Gugatan Kelompok Oleh : Soemali

2. Legal Standing • Legal standing secara umum dapat diartikan se-bagai hak gugat dari seseorag, sekelompok orang atau organisasi. • Hak gugat adalah hak dari pihak tertentu untuk melakukan tuntutan melalui pengadilan. • Legal standing dapt diartikan sebagai hak dari organisasi untuktampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata atau tata usaha negara.

3. Lanjut … • Dengan perkataan lain, persoalan legal standing pada dasarnya adalah persoalan tentang penen-tuan diperbolehkan atau tidaknya suatu organi-sasi untuk mengajukan suatu perkara (berkedu-dukan sebagai penggugat) di pengadilan. • Meskipun legal standing berkaitan dengan hak gugat dari suatu organisasi, akan tetapi tidak setiap organisasi dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan.

4. Lanjut … • Khusus yang berkaitan dengan masalah konsu-men, organisasi yang dikenal dengan nama Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), yang memenuhi persya-ratan dalam Pasal 46 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menyatakan bahwa gu-gatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat di-lakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan,

5. Lanjut … • yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organi-sasi tersebut adalah untuk kepentingan perlin-dungan konsumen dan telah melaksanakan ke-giatan sesuai dengan anggaran dasarnya. • Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsu-men, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada peradilan umum.

6. Class Action • Class action atau gugatan perwakilan atau gu-gatan perwakilan kelompok dapat didefinisikan sebagai gugatan yang diajukan oleh satu orang atau lebih, yang bertindak hanya mewakili ke-pentingannya sendiri, tetapi juga bertindak seba-gai perwakilan kelompok (class representatif) mewakili kepentingan puluhan atau ratusan atau ribuan orang lainnya yang menjadi korban, yang merupakan anggota kelompok (class member) terhadap orang atau orang-orang atau badan hukum di forum pengadilan.

7. Lanjut … • Acara gugatan perwakilan kelompok diatur da-lam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Ta-hun 2002. Pengaturan ini didasarkan karena ada beberapa undang-undang yang mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok dan gugatan yang mempergunakan dasar gugatan perwakilan kelompok, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada ketentuan

8. Lanjut … • yang mengatur acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan. • Sangatlah tidak efektif dan efisien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara se-rentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak, yang memiliki fakta, dasar hu-kum, dan tergugat yang sama, apabila diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan.

9. Lanjut … • Untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara, pelanggaran hukum, dapat di-lakukan dengan gugatan perwakilan ke-lompok, dalam mana satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas pelanggaran hu-kum tersebut, mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan seka-ligus mewakili orang yang jumlahnya ba-nyak, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama.

10. Lanjut … • Gugatan perwakilan kelompok adalah sua-tu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlah banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

11. Lanjut … • Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gu-gatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. • Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelom-pok di pengadilan. • Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelomok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian.

12. Lanjut … • Gugatan dapat diajukan dengan memperguna-kan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila : • 1. jumlah anggota kelompok demikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan; • 2. terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

13. Lanjut … • 3. wakil kelompok memiliki kejujuran dan ke-sungguhan untuk melindungi kepentingan ang-gota kelompok yang diwakilinya; • 4. hakim dapat menganjurkan kepada wakil ke-lompok untuk melakukan penggantianb peng-acara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

14. Lanjut … • Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat : • 1. identitas lengkap dan jenis wakil kelompok; • 2. definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu; • 3. keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan; • 4. posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang

15. Lanjut … • terindentifikasi maupun tidak terindentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci; • 5. dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dike-lompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda; • 6. tuntutan atau petitum ganti rugi harus dikemu-kakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusi-an ganti kerugian kepada seluruh anggota ke-lompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel membantu membantu memper-

16. Lanjut … • memperlancar pendistribusian ganti kerugian. • Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. • Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kreteria gugatan perwakilan kelompokj. • Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok.

17. Lanjut … • Sahnya gugatan perwakilan kelompok dituang-kan dalam suatu penetapan pengadilan. • Apabila hakim memutuskan penggunaan prose-dur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerin-tahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. • Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinya-takan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan di-hentikan dengan suatu putusan hakim.

18. Lanjut … • Hakim berkewajiban mendorong para pihak un-tuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara. • Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

19. Contoh Kasus Class Action • Kasus perumahan, 34 konsumen/penggugat melawan PT. Kentanix Supra Internasional/-Pengembang/Tergugat (kasus fasilitas peman-cingan dan rekreasi) • Kasus listrik, antara Yayasan Lembaga Konsu-men Indonesia melawan PT. (Persero) Perusa-haan Listrik Negara (PLN), kasus padamnya listrik (black out) di sebagian besar Jawa dan Bali selama 10 jam pada tanggal 13 April 1997

20. Lanjut … • Kasus halal haram ajinomoto (PT. Ajino-moto) telah mengganti bahan nutrisi untuk mengambangkan kultur bakteri, dari baco-soytone yang mengandung porcine (enzim dari pancreas babi) sejak Juni 2000, tetapi tidak memberitahukan/ melaporkan peru-bahan tersebut ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Ksmetik MUI (LPPOM-MUI), korban tidak jelas, abstract victim.

21. Lanjut … • Kasus kenaikan harga Elpiji, enam konsumen/-penggugat sebagai class action melawan Peru-sahaan Pertambangan dan gas Bumi Negara, putusan pengadian negeri Jakarta Pusat Nomor 550/Pdt.G/2000/ tanggal 9 Oktober 2001. • Kasus tabrakan kerta api, KA Empu Jaya de-ngan KA Gaya baru Malam, tanggal 25 Desem-ber 2001, di Stasiun Ketanggungan Barat, Bre-bes, 5 konsumen/penggugat sebagai class re-presentatif melawan PT. KAI (I), Menteri Perhu-bungan (II), Menteri Negara Pemberdayaan Ba-dan Usaha Milik Negara (III).

22. Evaluasi Kuliah • Bagimana pendapat Anda tentang lama waktu kuliah ini ? (beri tanda lingkaran) • 1. terlalu lama • 2. cukup • 3. terlalu singkat • Bagaimana pendapat Anda tentang penyediaan bahan-bahan, peraga selama kuliah ini. • 1. sangat membantu • 2. cukup memadai • 3. terlalu sedikit

23. Lanjut … • Bagaimana tentang struktur acara dan jadwal kuliah ini (beri tanda lingkar) • 1. terlalu ketat • 2. imbang antara waktu kuliah dan istirahat • 3. terlalu santai • Bagaimana pelayanan fasilitas teknis (LCD, AC, dan alat informasi lainnya(beri tanda lingkaran) • 1. memuaskan • 2. cukup • 3. kurang

24. Lanjut … • Akhirnya, saran-saran Anda mengenai perkuli-ahan Hukum Perlindungan Konsumen bagai-mana ? • 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7.

25. Terima Kasih • Terima kasih atas perhatian Anda dalam meng-ikuti paparan matri ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi Anda. • Alhamdulillah, semoga Anda membaca dan lebih mendalami materi ini secara Ihklas.