Download
1 / 10
E N D
Penghasilan Kena Pajak5 Penghasilan Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambaah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh temasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 3. Laba usaha 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
. • Penghasilan • Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambaah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: • Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh temasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini • Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan • Laba usaha • Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: • Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal • Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota • Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan usaha • Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus saru derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau Menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang • Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun temasuk dividen dari perusahan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi • Royalti • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta • Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala • Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 130/2000) • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing • Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva • Premi asuransi • Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas • Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, mengenai pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah
. • Penghasilan bukan obyek adalah: • 1). Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak • 2). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan ke agamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. • Warisan • Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikamatan dari Wajib Pajak atau pemerintah • Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa • Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia dengan syarat: • Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan dan • Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut • uran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai • Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan • Bagian Laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi • Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (Lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha • Penghasilan yang diterma atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dri badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: • Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan • Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek indonesia
. • Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada WP, penghasilan dikelompokkan : • Penghasilan dari pekerjaan dlm hubungan kerja • dan pekerjaan bebas • Penghasilan dari Usaha dan kegiatan • Penghasilan dari Modal, baik berupa harta gerak maupun harta tak gerak. • Penghasilan lain lain • Penghasilan Kena Pajak • Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negari dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: • Biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan • Penyusutan atas pengeluarkan untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A • Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan • Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan • Kerugian dari selisih kurs mata uang asing • Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia • Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia • Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: • Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laporan laba-rugi komersial • Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan • Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus dan, • Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak • Apabila penghasilan bruto setelah mengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun • Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak .
. • Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: • Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi • Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota • Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (SE-20/PJ.4/1995) • Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (446/KMK.04/2000, KEP.213/PJ/2001, KEP.220/PJ/2002) • Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan • Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah • Pajak penghasilan • Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya • Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komenditer yang modalnya tidak terbagi atas saham • Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan • Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A
. • Penghasilan yang dikenakan PPh final • PPh yang bersifat final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan yang pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka ( kredit pajak ). • Dengan demikian maka pada akhir tahun penghasilan yang dipotong PPh final juga tidak lagi dihitung ulang PPh nya ( tidak lagi diperhitungkan di SPT Tahunan. • Karena kekhasan karakteristik pengenaan PPh final maka Wajib Pajak yang memiliki penghasilan final harus memisahkan pencatatan penghasilan – penghasilan yang dikenakan PPh final dari penghasilan – penghasilan yang dikenakan PPh biasa ( PPh non final ). Konsekuensi lain dari pengenaan PPh final atas suatu penghasilan adalah harus dipisahkan juga biaya – biaya yang benar – benar dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang dikenakan PPh final. • Biaya – biaya tersebut tidak boleh dimasukan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun di SPT Tahunan PPh Orang pribadi / Badan. • Beberapa penghasilan yang dikenakan PPh final : • Penghasilan bunga, deposito, dan tabungan berdasarkan PP No 131/2000 dikenakan tarif 20% dari jumlah bruto mulai berlaku 1 januari 2001 • Penjualan saham di bursa. • Atas penghasilan yang diterima orang peribadi / badan dari teransaksi saham di bursa efek di pungut PPH final oleh penyelenggara bursa efek : • Atas semua transaksi penjualan saham dikenakan PPH 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan • Atas transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan PPH sebesar 0, 5% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan • Penghasilan hadiah undian • Penyelenggara undian wajib memotong / memungut PPH atas hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun sebesar 25% dari jumlah bruto nilai undian yang dibayarkan atau nilai pasar hadiah berupa natura yang diserahkan bersifat final berlaku mulai 1 januari 2001 • Penghasilan sewa tanah dan bangunan • Atas penghasilan yang diterima atau di peroleh WP orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, toko, gudang, dan industri dikenakan PPH final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Penyewa harus memotong PPH final tersebut dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, dan orang pribadi yang ditunjuk • Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan • Atas penghasilan yang dipeoleh WP orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan wajib dibayar PPh sebesar 5%. • Pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa :
. • Penghasilan Luar Negeri • Dalam undang-undang No. 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008, bahwa wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima baik di Indonesia maupun diluar Indonesia. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dari luar Indonesia telah dipotong pajak berdasarkan tariff yang berlaku di negara asal penghasilan tersebut. Dalam hal ini, PPh pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan diluar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. • Secara sederhana untuk menghitung PPh pasal 24 yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka seluruh penghasilan wajib pajak tersebut digabungkan. Untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri tata cara pegabungan penghasilan dilakukan dengan cara sebagai berikut : • atas penghasilan dari kegiatan usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut • atas penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut • penghasilan berupa dividen dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama-sama dengan WP dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha diluar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek, dilakukan dalam tahun pajak dimana dividen tersebut diperoleh. • Saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan menteri keuangan.
. • Jumlah kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi jumlah tertentu, yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak terutang, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang dari PhKP dan lebih kecil dari pajak yang dibayar diluar negeri. • Besarnya kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah : • hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dari luar negeri dan; • setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri, tapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. • Indonesia menganut metode pengkreditan terbatas (ordinary credit method ), sehingga tidak semua pajak penghasilan yang terutang diluar negeri dapat dikreditkan terhadap selu
. • Ketentuan kredit paja PPh pasal 24 apabila wajib pajak memperoleh penghasilan luar negeri dari beberapa negara : • Jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara. • Kerugian yang diderita diluar negeri tidak boleh digabungkan / dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia atau dinegara lain.. • Apabila terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka wajib pajak harus melakukan pembetulan surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan cara melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. • Dalam hal jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri melebihi jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan, maka kelebihan tersebut : • Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP) • Kepada orang pribadi sebagai WP dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak yang besarnya untuk mulai januari tahun 2009 adalah sebagai berikut : • Untuk diri wajib Pajak Orang Pribadi Rp 15.840.000 • Tambahan untuk WP kawin Rp. 1.320.000 • Tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan suami Rp. 15.840.000 • Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus , serta anak angkat paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Rp. 1.320.000 / orang • Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah awal tahun pajak atau saat mulainya menjadi subyek pajak dalam negeri.
