350 likes | 870 Views
INDIKATOR PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN. Sukamdi Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2013. Mengapa diperlukan Indikator Pembangunan Berwawasan Kependudukan ?. Mandat ICPD untuk mengintegrasikan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan
E N D
INDIKATOR PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN Sukamdi PusatStudiKependudukandanKebijakan UniversitasGadjahMada Yogyakarta 2013
MengapadiperlukanIndikator Pembangunan BerwawasanKependudukan ? • Mandat ICPD untuk mengintegrasikan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan • Pembangunan berwawasan kependudukan dipahami sebagai suatu konsep • Secara operasional dibutuhkan suatu penjabaran yang memiliki implikasi kebijakan
Ada kebutuhan bagi kabupaten/kota untuk memahami integrasi kependudukan dalam pembangunan • Diperlukan alat untuk melakukan evaluasi proses pembangunan (apakah sudah mengintegrasikan aspek kependudukan atau belum) • Diperlukan alat yang dapat dimanfaatkann untuk menentukan prioritas pembangunan
Kerangkakonseptual • Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) • Pembangunan Sumberdaya manusia (PSDM) • Pembangunan Manusia (Human Development) • Pembangunan berwawasan kependudukan (People Centered Development)
Dimensi Pembangunan BerwawasanKependudukan • Sustainable development: development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts • Environmental, economic and social well-being for today and tomorrow
PSDM (Human Resource Development) adalah usaha untuk memperbesar kemampuan berproduksi seseorang atau masyarakat, baik dalam pekerjaan, seni dan kegiatan lainnya yang dapat memperbaiki taraf hidup bagi diri sendiri atau orang lain
Human development is a process of enlarging people’s choices. Themost critical of these wide-ranging choices are to live a long and healthy life, to be educated and to have access to resources needed for a decentstandard of living. Additional choices include political freedom, guaranteedhuman rights and personal self-respect (HDR 1990).
People Centered Development • Pendudukan sebagai subyek (pelaku) dan obyek (penikmat) pembangunan • Penduduk sebagai titik sentral pembangunan (sejak dari perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi). • Lebih menakankan pada proses
Dimensi • Population responsive : integrasi • Penduduk sebagai subyek : partisipasi • Penduduk sebagai obyek : pro-poor • Pembangunan berkelanjutan : keberlanjutan
PSDM Pembangunan berkelanjutan Pembangunan Manusia PembanguanBerwawasanKepndudukan • Dimenasi • Integrasi • Partisipasi • Pro people • Keberlnjutan
Participation Integration Pro Poor Sustainability
Prinsipdasar • Policy-relevant • Specific • Valid • Reliable • Sensitive • Measurable • User-friendly • Cost-effective
Pertanyaanpokokterkaitdengandimensi • Participation : • Apakahpembangunan di daerahsudahmelibatkanpendudukbaikdalamperencanaan, pelaksanaan, danevaluasi ? • Sustainability • Apakahpembangunan yang dilaksanakantelahmenjaminkeberlanjutan (lingkungan, ekonomi, sosial) • Integration • Apakahpembangunantelahmengintegrasikanproyeksipendudukdalamperencanaanpembangunan • Pro people • Apakahalokasianggaranpembangunantelahmencapainilai ideal untukketigasektor, pendidikan, kesehatan, danpenanggulangankemsikinan
Participation Sustainability pro people Integration Dimension Budget alocation for future conservation Population data as basic of development Rate of people’s participation in the development process Budget allocation for public spending Indicator Index Integration Index Pro Poor index Paticipation Index Sustainability index People Centered Development Index
Perhitunganindeks • Indeks = (Nactual – NMinimum)/(Nmaksimum – Nminimum)
Apa yang dapatkitapelajaridarihasiltersebut ? • Hasil tersebut dapat digunakan mengidentifikasi kabupaten/kota mana saja yang memiliki IPBK rendah. • Indikator apa yang memberikan kontribusi terhadap rendahnya IPBK • Menyusun prioritas berdasarkan hasil dari identifikasi no 2.
Langkahberikutnya : • Hasil dari ujicoba ini masih belum dapat digunakan karena perli diujicobakan untuk seluruh Indonesia yang melibatkan seluruh kabupaten/kota • Menyusun indikator yang fix dan disepakati seluruh stakeholder • Memanfaatkannya untuk melakukan evaluasi reguler