KONSEP DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN

1. KONSEP DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN

2. A. ARTI PEMBANGUNAN • PEMBANGUNAN ADALAH PROSES JANGKA PANJANG (Proses jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan nasional) PROSES Ada hubungan kausalitas antara berbagai aspek ekonomi dan non-ekonomi. Proses pembangunan secara fundamental ditentukan oleh aspek non-ekonomi meskipun muaranya aspek ekonomi. Begitupun pentingnya pembangunan sosial, diwujudkan dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai unsur pembangunan SDM. JANGKA PANJANG Diperkirakan akan membutuhkan waktu paling tidak dua dasawarsa, bukan terselesaikan dalam waktu pendek (1 tahun), dan atau jangka menengah (5 tahun). Proses ini secara kumulatif menunjang pertumbuhan pembangunan berkelanjutan (sustained seculartrend daripada cyclical)

3. PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUAN “Dua konsep yang merepresentasikan pembangunan ‘proses jangka panjang’ “ PERTUMBUHAN Menunjukkan adanya peningkatan output . PEMBANGUNAN Mencakup peningkatan output yang terkait dengan perubahan tehnis dan institusional. Jadi pembangunan lebih luas dari pada pertumbuhan. Konsep pertumbuhan saling terkait dengan pembangunan. Tanpa pembangunan maka pertumbuhan akan tersendat/berhenti. Bagaimana harus dapat mempertahankan pertumbuhan.

4. PEMBANGUNAN ADALAH MENGHILANGKAN KETIDAKSEMPURNAAN PASAR (market imperfections). MARKET IMPERFECTIONS: Segala hambatan yang membuat pasar tidak dapat secara sempurna mengalokasikan sumber2 ekonomi secara effesien. Hambatan antara lain: • Informasi tidak sempurna • Faktor ekonomi yang kurang dapat bergerak (factor immobility). • Praktek monopolistik (mekanisme mengasumsikan adanya persaingan sempurna sehingga harga yang tercipta merupakan harga ekuilibirium yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran. • Penetapan harga oleh pemerintah.

5. PEMBANGUNAN ADALAH INDUSTRIALISASI Upaya untuk mengatasi ciri-ciri pokok dari perekonomian yang terbelakang – ketergantungan pada produksi bahan primer (pertanian). Sehingga dianggap bahwa pembangunan adalah industrialisasi. Biasanya merujuk kepada negara “maju” yang umumnya sebagai negara industri. Pembangunan sebagai indutrialisasi memberikan pengertian yang keliru – karena: • Produksi bahan primer bukan penyebab keterbelakangan, tapi pada rendahnya produktifitas dan produksi bahan primer (pertanian) • Pertanian bukan faktor penyebab tapi merupakan faktor asosiatif dari keterbelakangan. Praktek monopolistik • Pembangunan menjadi terlalu sempit bila hanya dikaitkan dg beberapa jenis industri saja – tapi harus dikaitkan dg sektor-sektor ekonomi lainnya, dan juga faktor yang non-ekonomi.

6. PERBANDINGAN KETIGA ARTI PEMBANGUNAN

7. B. PEMBANGUNAN DI INDONESIA

8. C. BEBERAPA KONSEP PEMBANGUNAN 1. KONSEP EKONOMI MAKRO • Hasil akhir pembangunan adalah adanya pertumbuhan ekonomi • Pendapatan nasional sebagai ukuran, dan hal yang perlu diperhatikan: 2. KEPENDUDUKAN • Laju pertumbuhan besar = Kesempatan kerja besar • Kesempatan kerja terbatas = Tingkat kemiskinan rendah 3. TRANSISI DEMOGRAFI • Pertumbuhan stagnan - Kelahiran & kematian tinggi • Pertumbuhan cepat - Kelahiran tinggi, kematian rendah • Pertumbuhan stabil - Kelahiran rendah, kematian rendah

9. 4. STRUKTUR UMUR • Dependency Ratio, penduduk dibawah umum 15 th dengan penduduk usia kerja sangat besar (negara sedang berkembang) • Usia kerja tinggi, usia dibawah umur 15 th rendah (negara maju) • Usia di bawah 15 th tinggi, angka kelahiran turun, pertumbuhan penduduk tetap tinggi. 5. PENGANGGURAN • Pengangguran terbuka • 1). Tenaga sukarela yang tidak bekerja walaulpun • mempunyai ketrampilan • 2). Tenaga bukan sukarela yang mau bekerja tapi tdk • ada kesempatan kerja

10. Underemployment, pekerja bangunan yang bekerja pada waktu tertentu. • Disguised underemployment, angkatan kerja yang hasil kerjanya kurang dari jam kerjanya 6. KEMISKINAN • Kemiskinan Absolut; penduduk yang tingkat kesejahterannya berada di bawah garis kemiskinan. • Konsep “garis kemiskinan”; jumlah penghasilan minimum untuk dapat sekedar bertahan hidup • Kemiskinan relatif.

11. D. INDIKATOR PEMBANGUNAN • Pendapatan per-capita • Pertumbuhan ekonomi – pertumbuhan ekonomi tinggi akan semakin besar penyerapan tenaga kerja • Laju inflasi – kenaikan harga barang & jasa (Indek Harga Konsumen) • Surplus/defisit APBN/Product Domistic Bruto (PDB) • Pertumbuhan ekonomi(Sumbangan konsumsi, Sumbangan investasi, pertumbuhan ekonomi).

12. Investasi dan Pembiayaan (Ratio investasi thd PDB, Peranan investasi dunia usaha, Peranan dana luar negeri diharapkan menurun) • Distribusi PDB; Ukuran kemajuan adalah besarnya proporsi sektor industri dibanding pertanian • Distribusi kesempatan kerja; Sektor pertanian dan Sektor industri (Proporsi industri lebih besar)

13. E. INDIKATOR PEMBANGUNAN NON-EKONOMI • Bidang Hukum; • Meningkatnya peran & fungsi program legeislasi nasional • Meningkatnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan yang berkualitas. • Bidang Sosbud • Meningkatnya keluarga yang menggunakan jamban yang sehat • Meningkatnya keluarga yang menggunakan air bersih

14. Meningkatnya tempat pengelolaan makanan sehat. • Meningkatnya keluarga yang menghuni rumah sehat. • Bidang Politik • Terwujudnya berbagai jenis fasilitas sosialisasi politik dan komunitas politik • Meningkatnya budaya politik dan demokratis • Meningkatnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan yang berkualitas.

15. F. INDIKATOR PEMBANGUNAN GABUNGAN (HDI) Indikator UNDP: • Harapan hidup minimal 25 th., maksimal 85 th • Tingkat melek huruf dewasa 0% - 100% • Angka partisipasi sekolah 0% - 100% • PDB Perkapita 100.

16. G. MASALAH PEMBANGUNAN 1. KRISIS EKONOMI (Sejak, 1997) • Indonesia belum mencapai industrialisasi – krisis ekonomi Asia menular ke Indonesia • Basis produksi yang mengandalkan industri besar dan kurang terkait dengan usaha kecil dan menengah • Perlu adanya reformasi yang siste,ik pada tatanan ekonomi dan politik.

17. AKIBAT KRISIS EKONOMI • Meningkatnya pengangguran • Meningkatnya penduduk miskin dari 35 juta menjadi +/- 50 juta • Tingkat kesejahteraan menurun • Gizi balita kurang & buruk 15 % bayi lahir, berat badan di bawah normal • Anak tidak sekolah

18. Kriteria Miskin • Luas lantai rumah < 8 m2 per anggota • Lantai tanah • Air bersih tidak ada • Jamban tidak ada (WC Umum) • Kursi tamu tidak ada • Lauk pauk tidak bervariasi • Tidak mampu beli 1 (satu) stel pakain setahun.

19. ALUR PIKIR (PROSES) PEMBANGUNAN MASYARAKAT POLICY REGULATION FACILITY GOVERNMENT SEKTOR LAIN COORDINATING PEMBANGUNAN MASYARAKAT COORDINATING SUPPORT SEKTOR SWASTA COORDINATING SUPPORT INSTITUSI & TOMA/TOGA SUPPORT SUPPORT PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT BERDAYA (MAMPU, MAJU & MANDIRI) ALTERNATIF SOLUSI

20. ? Mencakup: Community Development (pembangunan masyarakat) Community Based Development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat) Community-driven Development (pembangunan yang digerakkan masyarakat) PEMBANGUNAN MASYARAKAT “Memampukan dan Memandirikan Masyarakat” = PEMBERDAYAAN

21. STRATEGI DAN TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT STRATEGI • Pengetahuan dan pengertian tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana melaksanakannya • Pengetahuan dan pengertian tentang sikap dan kemungkinan tanggapan terhadap upaya pemberdayaan masy. Termasuk kecenderungan atau kemauan untuk melaksanakan rancangan yang dikehendaki • Kemampuan sasaran atau khalayak untuk melaksanakan cita-cita yang dikembangkan tersebut setelah dapat diterimanya. • Perluasan jangkauan (Expansion Program) • Pembinaan (Maintenance Program) • Pelembagaan dan pembudayaan TAHAPAN

22. KERANGKA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN SASARAN FUNGSI Kelembagaan Masyarakat Masyarakat FASILITASI Pasangan Suami -Istri Keluarga PENGGERAKAN Pria/Perempuan danAnak PENDAMPINGAN Individu

23. HIRARKI FUNGSI PEMB. MASY Unit terkait dan LSM Peduli prog pemb masy Regulator PROVINSI O P E R A T O R Unit terkait dan LSM Peduli prog pemb masy KOTA/ KABUPATEN Implementator Program Unit terkait dan LSM Peduli prog pemb masy Supervisor Kegiatan KECAMATAN Pelaksana Kegiatan (Eksekutor) Unit terkait dan LSM Peduli prog pemb masy KELURAHAN

24. PENGGERAKAN DAN POLA JEJARING DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Goverment Community Empowerment Regulation, Policy,,Fascility Regulation, Policy,,Fascility Pemberdayaan masyarakat Institution & Leader People Participation & Responsibility

25. PELAYANAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN Goverment Movement Empowerment Regulation, Policy,Fascility Regulation, Policy,Fascility PELAYANAN MASYARAKAT Private Community Participation & Responsibility Partnership Community Development

26. Thank You

27. TERIMA KASIH SAMPAI JUMPA DI LAIN KESEMPATAN Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh