1 / 29

Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2013. I NTEGRITAS  P ROFESIONALISME  S INERGI  P ELAYANAN  K ESEMPURNAAN. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM.

easter
Download Presentation

Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2013 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  2. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM Dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2013, perlu ada pengaturan khusus tentang penerimaan dan pengeluaran negara diakhir TA 2013. Perdirjen Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2013 merupakan peraturan pelaksanaan atas PMK No. …../PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA

  3. KERANGKA PENGATURAN PERDIRJEN Dasar Hukum Bab I Ketentuan Umum Bab II Penerimaan Negara Bab III Pengeluaran Negara Bab IV Penyelesaian UP Bab V Pelaksanaan TSA Bab VI Pengiriman LKP Bab VII Akuntansi dan Pelaporan Bab VIII Ketentuan Lain-Lain Bab IX Ketentuan Penutup

  4. DASAR HUKUM UU Nomor 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara PP Nomor 45 Th 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN PMK Nomor 99/PMK.06/2006 tentang MPN PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran BLU PMK Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri PMK Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013 PMK Nomor …/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA

  5. PENERIMAAN NEGARA Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pelimpahan penerimaan negara pada tanggal 2 Januari 2014 termasukpenerimaan negara yang belummemperoleh NTPN namun tercatat dalam rekening koran.

  6. PENERIMAAN NEGARA PBB Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7

  7. PENERIMAAN NEGARA PBB Pasal 9 Pasal 5 25 Des Pk. 15.00 s.d. 31 Des Pk. 24.00 WST Pasal 6 Pasal 8

  8. PENERIMAAN NEGARA Pasal 10 • Pelimpahan saldo BO III ke SUBRKUN KPPN (25-31 Des 2013 s.d. pukul 24.00) dibukukan sebagai berikut: • Untuk KPPN KBI menggunakan kode akun 824311 (Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN). • KPPN Non KBI menggunakan kode akun 824111 (Pengeluaran Kiriman Uang Antar KPPN). • Penerimaan atas pelimpahan saldo BO III sebagaimana butir 1 KPPN KBI membukukan sebagai berikut: • Untuk transaksi intern KPPN bersangkutan menggunakan kode akun 814311 (Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN. • Untuk transaksi kiriman dari KPPN Non KBI menggunakan kode akun 814111 (Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN).

  9. PENERIMAAN NEGARA Sanksi Denda • Keterlambatan/kekurangan pelimpahan ke SubRKUN/BO III, dan/atau • Keterlambatan/kekurangan transfer DBH-PBB/BP-PBB • dikenakan dendasebesar 1‰ per hari • (termasuk hari libur dari jumlah yang kurang/terlambat dilimpahkan, minimal Rp5000,-) Pasal 11

  10. PENGELUARAN NEGARA Pasal 14 Pasal 12 Pasal 13

  11. PENGELUARAN NEGARA Pasal 15

  12. PENGELUARAN NEGARA Pasal 16 Pembayaran honorarium dan vakasi bulan Desember TA 2013 dapat dibayarkan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA. Pasal 17 Pembayaran uang makan dan uang lembur PNS bulan Desember TA 2013 dapat dibayarkan dengan uang persediaan. Pengajuan pengesahan SKPA oleh KPA kepada KPPN paling lambat tanggal 20 Nopember 2013. Pasal 18 Pengeshan SKPA oleh KPPN paling lambat tanggal 22 November 2013. Pengajuan SPM-UP/TUP/GUP/LS ke KPPN berdasarkan SKPA sesuai jadwal dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c.

  13. PENGELUARAN NEGARA Pasal 19 PENERBITAN SP2D PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN 5% (RETENSI) Pekerjaan selesai 100%. Untuk pemeliharaan s.d. Akhir TA/yang melampaui TA 2013, dapat dibayarkan pada TA 2013 dengan dilampiri copy jaminan pemeliharaan dan disahkan oleh PPK. Minimal sebesar jumlah tagihan. Masa berlaku jaminan = masa pemeliharaan. SPM pembayaran retensi dibuat terpisah/disatukan dengan pembayaran angsuran/termin.

  14. PENGELUARAN NEGARA Pasal 20 Khusus BAPP yang dibuat 23 s.d. 31 Des 2013, pengajuan SPM-LS ke KPPN dilampiri: • Surat Perjanjian Pembayaran. • Asli Jaminan/garansi bank. • Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank • Asli Surat Kuasa Pencairan Jaminan Bank • Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan. • Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak <Rp 50 juta, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM • PPK wajib menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir

  15. PENGELUARAN NEGARA Pasal 20 PEKERJAAN TIDAK DISELESAIKAN/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S.D. BERAKHIRNYA MASA KONTRAK • PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan BAP terakhir kepada Kepala KPPN, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir. • Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima Surat Pernyataan dari PPK, mengajukan klaim pencairan jaminan /garansi bank. • Atas klaim jaminan/garansi bank disetor ke Kas Negara sebagai: • Pengembalian belanja TA berkenaan  pada T.A 2013, dan • Pendapatan anggaran lain-lain (akun 4239xx)  padaT.A 2014. • Besaran klim pencairan tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetor ke kas negara/potongan SPM.

  16. PENGELUARAN NEGARA Pasal 20 • PPSPM pada saat mengambil Asli Jaminan Bank ke KPPN harus menyerahkan copy jaminan pemeliharaan (5%) yang telah disahkan oleh PPK. • Dalam hal PPK paling lambat 10 (hari kerja) hari kerja sejak masa kontrak berakhir, PPK tidak menyampaikan BAPP, Kepala KPPN membuat surat pernyataan dan mengajukan klaim. • Dalam hal terdapat keterlanjuran penyetoran/pemotongan pajak diselesaikan dengan restitusi. • Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank: • PPK wajib mengembalikan uang jaminan bank. • Untuk tahun berikutnya, KPPN tidak diperkenankan menerima penjaminan/garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank umum bersangkutan. Pasal 21

  17. PENYELESAIAN UP Pasal 22 Pasal 23 dengan mencantumkan uraian tambahan pada SP2D “Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP TA 2013”

  18. PENYELESAIAN UP Pasal 24 Sisa dana UP TA 2013 disetorkan kembali ke Kas Negara paling lambat 30 Desember 2013. Untuk mengetahui sisa dana UP yang harus disetor, Bendahara Pengeluaran melakukan pencocokan data dengan KPPN. Dalam hal Satker/BP s.d. 31 Desember 2013 tidak/ belum menyetorkan sisa dana UP, Satker/BP bsk tidak dapat diberikan pembayaran UP/TUP dalam TA berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke rekening Kas Negara.

  19. PENYELESAIAN UP Pasal 25 • Atas SSBP yang diterima dari BP, Seksi Pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan pencocokan dengan data pada Seksi Bank. • Saldo UP/TUP pada kartu pengawasan UP/TUP harus sama dengan saldo kas BP pada neraca. • Dalam hal terdapat perbedaan saldo UP/TUP, KPPN melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan.

  20. PENYELESAIAN UP Daftar Penguji/Daftar Pengantar SP2D-GUP Nihil/PTUP dibuat tersendiri. Pasal 26 Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP, KPPN mencetak Kartu Pengawasan Kredit satker berkenaan dan disahkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Pasal 27 Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP, KPPN melakukan perbaikan LKP tanggal 31 Desember 2013. Pasal 28

  21. PENYAMPAIAN KEBUTUHAN DANA Pasal 29 s.d. 32 Dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) pengeluaran, KPPN mengajukan permintaan kebutuhan dana. Kebutuhan dana untuk gaji bulan Jan’14 disampaikan ke Dit. PKN tanggal 27 Des’13 paling lambat pukul 16.00 wst (disatukan kebutuhan dana awal 30 Des 2013). Pengisian dana ke BO II/Kantor Pos untuk pembayaran gaji bulan Jan’14 dilaksanakan tanggal 30 Des’13. Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPK-BUN-P) mulai 19 Des 2012 s.d. 30 Des 2013, dilaksanakan paling lambat pukul 17.30 WST.

  22. PENYAMPAIAN DATA SPM DAN SP2D Pasal 33 • KPPN melaporkan data SPM yang diterima tanggal 23 Des 2013 kepada Dir. PKN c.q. Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat 24 Des 2013 pukul 09.00 WST. • KPPN setiap hari melaporkan data SP2D yang diterbitkan 19 s.d. 30 Des 2013 kepada Dir. PKN c.q. Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat pukul 15.00 WST.

  23. PENGIRIMAN LKP Pasal 34 Pengiriman LKP tgl. 19 s.d. 31 Des’13 pukul 21.00 WST, Pengiriman LKP perbaikan atas penerimaan negara 31 Des 2013 setelah 15.00 s.d. 24.00 WST pada tgl 2 Jan’14 pukul 11.00 WST. Pengiriman LKP perbaikan atas SP2D GUP-Nihil/PTUP 2013 dilakukan secara harian pukul 10.00 WST hari kerja berikutnya. Kepala Kanwil DJPb melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan KPPN dalam pengiriman LKP secara tepat waktu dan akurat. LKP yang telah dikirimkan, harus dikonfirmasi ke DSP u.p Subdit Pengelolaan Basis Data dan Dukungan TI dan Dit PKN u.p Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas. LKP harian/mingguan untuk TA 2014 dibuat secara terpisah dari LKP perbaikan TA 2013. Pasal 35

  24. AKUNTANSI DAN PELAPORAN Pasal 36

  25. KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 37 Penyelesaian dana retur sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian dan penatausahaan pengembalian (retur) SP2D. Pasal 38 • Penyampaian pertanggungjawaban atas penggunaan UP oleh Perwakilan RI di LN dan Atase Teknis K/L • Perwakilan RI di LN dan Atase Teknis K/L menyampaikan SPTB dengan nilai tanpa batas sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke Kement LN/K/L melalui faksimile • KementLN /K/L menyampaikan SPM-GUP Nihil ke KPPN dengan dilampiri copy SPTB, yang diketahui oleh Kepala Biro Keuangan/pejabat yang berwenang. • Dalam hal Kuasa PA/Satker/BP Perwakilan RI di LN dan Atase Teknis Kementerian, s.d. 31 Des 2013 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP, maka sisa dana UP tersebut akan diperhitungkan pada saat pengajuan SPM dana UP TA 2014

  26. KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 39 • Sisa dana UP/TUP TA 2013 untuk pembayaran dalam rangka restitusi PPN bagi turis asing: • Tidak disetor pada akhir TA 2013 • Dapat diperhitungkan dengan permintaan UP pada TA berikutnya Pasal 40 • SP3B BLU triwulan IV atas realisasi s.d. 31 Desember 2013 • SP3B BLU triwulan IV atas realisasi s.d. 31 Des 2013 harus telah diterima KPPN paling lambat 8 Januari 2014 • KPPN menerbitkan SP2B BLU TA 2013 dengan tanggal 31 Des 2013, paling lambat tanggal 10 Januari 2014 • KPPN melakukan perbaikan LKP tertanggal 31 Des 2013 atas penerbitan SP2B BLU.

  27. KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 41 Revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah: Dalam hal realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan (BP) PBB Bagian daerah TA 2013 lebih besar dari pagu DIPA tahun anggaran 2013, dilakukan perubahan/revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan diberi tanggal 31 Desember 2013. Pasal 43 • Dispensasi penerbitan bank garansi: • Penerbitan bank garansi diluar lokasi KPPN pembayar, Kuasa PA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. • Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan dispensasi: • Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat bank umum yang dapat menerbitkan garansi bank. • Bank umum penerbit garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan.

  28. KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 44 • SP2HL/SP4HL untuk realisasi s.d. 31 Desember 2013: • Harus telah diterima KPPN paling lambat 8 Januari 2014. • Berdasarkan SP2HL/ SP4HL, KPPN menerbitkan SPHL/SP3HL TA 2013 dengan tanggal 31 Des 2013, paling lambat 10 Jan 2014. • KPPN melakukan perbaikan LKP tertanggal 31 Des 2013 atas penerbitan SPHL/SP3HL Pasal 45 • Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN untuk realisasi s.d. 31 Des 2013 harus telah diterima KPPN paling lambat 8 Januari 2014. • KPPN melakukan persetujuan MPHL-BJS TA 2013 dengan tanggal 31 Des 2013, paling lambat 10 Januari 2014.

  29. Sekian dan terima kasih

More Related