Berkelas

1. Berkelas

2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelas : VIII Semester : I (satu) Standar Kompetensi: Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia

3. PENGERTIAN KONSTITUSI

4. KONSTITUSI Secara sederhana diartikan sebagai hukum dasar TERTULIS TIDAK TERTULIS UUD KONVENSI Kebiasaan ketatanegaraan/aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara berupa

5. DEFINISI KONSTITUSI Konstitusi (Latin : Constitutio, Perancis dan Inggris :constitution, Belanda : constitutie) berarti aturan-aturan pokok dan dasar tentang negara, bangunan negara dan tata negara, demikian pula aturan-aturan dasar lainnya yang mengatur peri hidup suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara

6. KONVENSI DIPERLUKAN DLM TATA KEHIDUPAN BERNEGARA Jarang sekali semua hal diatur secara tertulis dalam UUD untuk mengubah UUD sangat sulit dan prosedural

7. KONSEP LIVING CONSTITUTION bahwa suatu konstitusi yang benar-benar hidup dalam masyarakat tidak terdiri atas naskah-naskah tertulis saja, akan tetapi juga meliputi konvensi.

8. SIFAT KONSTITUSI

9. Tertulis & tidak tertulis. SIFAT KONSTITUSI MENURUT PROF. K.C. WHEARE Fleksibel & Rigid

10. Fleksibel & rigidnya sebuah konstitusi bisa dilihat dari tiga hal : 1. Mudah tidaknya diubah 2. Mudah tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat 3. Tergantung kekuatan nyata yang ada dalam masyarakat

11. Pembahasan tentang sifat konstitusi sangat berhubungan perubahan konstitusi.Hal tersebut dikarenakan sifat dari suatu konstitusi akan ditentukan dari mudah atau tidaknya suatu konstitusi berubah (diubah). Perlu diingat…!

12. FUNGSI KONSTITUSI Membagi kekuasaan dlm. negara Membatasi kekuasaan penguasa WAKTU KEKUASAAN VERTIKAL (territorial division of power) HORIZONTAL ISI KEKUASAAN Menjadi beberapa tingkat pemerintahan TRIAS POLITICA (legislatif,eksekutif, yudikatif)

13. ISI KONSTITUSI • struktur organisasi negara, • hak asasi manusia, • prosedur untuk merubah UUD, • terkadang berisi larangan untuk mengubah ciri khusus UUD, dan • filsafat negara.

14. KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949) KONSTITUSI RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) Kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – 14 Oktober 1999) Amandemen UUD 1945 (mulai 14 Kotober 1999)

15. UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949) • Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diraih, kebutuhan • akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar- • tawar lagi. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah • ikrar kemerdekaan PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan • beberapa keputusan, yaitu sebagai berikut. • Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. • Memilih ketua PPKI, yaitu Ir. Soekarno menjadi Presiden • & Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. • Sebelum MPR terbentuk, tugas Presiden untuk sementara • dibantu oleh sebuah Komite Nasiona.

16. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 • Presiden di samping berkedudukan sebagai kepala negara, juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. • MPR adalah lembaga yang sepenuhnya memegang kedaulatan rakyat. MPR mempunyai wewenang untuk menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta mengubah UUD. • Presiden memegang kekuasaan tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden adalah mandataris MPR atau pemegang dan pelaksana mandat yang diberikan oleh MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. • Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh menteri-menteri. Sebagai pembantu Presiden, menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada Presiden. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

17. Lanjutan • Menurut ketentuan Pasal 7 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ketentuan pasal ini menimbulkan multitafsir, karena tidak ada batas waktu yang jelas. • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Presiden dalam pembuatan Undang-Undang. DPR tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada Presiden dan menteri-menterinya. Tetapi walaupun demikian, kedudukan DPR tidak bisa dikatakan lemah, sebab seluruh anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR. Selain itu, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. • UUD 1945 Pasal 16 mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak untuk mengajukan usul kepada pemerintah.

18. KONSTITUSI RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) Dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) maka bentuk negara Indonesia berubah, dari bentuk negara kesatuan menjadi bentuk negara serikat atau federal. Negara serikat atau federasi adalah penggabungan dari beberapa negara bagian tanpa menghapuskan ciri khas masing-masing negara bagian

19. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI RIS • Kekuasaan di dalam Negara Indonesia Serikat dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR (parlemen) dan Senat. Pemerintah memegang kekuasaan eksekutif (pelaksana peraturan perundang-undangan), sedangkan DPR dan Senat memegang kekuasaan legislatif (pembuat peraturan perundang-undangan). • Yang dimaksud dengan Pemerintah menurut Konstitusi RIS adalah Presiden dengan para menteri (Pasal 68 ayat 2). • Pemerintah menjalankan tugas pemerintahan federal. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden tidak dapat diganggu gugat, namun tanggung jawab kebijaksanaan pemerintahan berada di tangan menteri-menteri. Sehingga dapat dikatakan bahwa Konstitusi RIS digolongkan ke dalam sistem yang menganut sistem kabinet parlementer, yaitu kabinet (menteri-menteri) bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Artinya, apabila kebijaksanaan para menteri tidak setujui oleh DPR, maka menteri-menteri harus mengundurkan diri.

20. Lanjutan • Presiden merupakan kepala negara dan dipilih oleh wakil-wakil dari negara bagian (Pasal 69). • Selain DPR terdapat Senat. Senat adalah utusan-utusan yang mewakili negara bagian. Anggota Senat ditunjuk oleh pemerintah negara bagian, yaitu sebanyak 2 orang untuk masing-masing negara bagian. • Wilayah RIS terdiri atas wilayah-wilayah sebagai berikut. • Negara bagian yang terdiri atas Negara Republik Indonesia, • Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, • dan Negara Sumatera Selatan. • Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah, • Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah • Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. • Daerah-daerah selebihnya yang bukan daerah bagian.

21. PERLU KALIAN KETAHUI... Bentuk negara serikat tampaknya bukan bentuk negara yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai tuntutan dari berbagai daerah untuk bergabung dengan NegaraRepublik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta.Rakyat tetap memperjuangkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indoenesia sebagaimana dicita-citakan sejak 17 Agustus 1945 Untuk mengatasi situasi kenegaraan yang demikian, maka diadakan perundingan antara pemerintah RIS (yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur) dengan Negara Republik Indonesia. Akhirnya, tercapailan sebuah keputusan bersama, yaitu persetujuan 19 Mei 1950. Dalam persetujuan tersebut kedua belah pihak bersepakat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama membentuk Negara Kesatuan sebagai penjelmaan dari Negara Republik Indonesia.

22. Untuk melaksanakan isi persetujuan 19 Mei 1950 kemudian dibentuklan sebuah panitia bersama antara kedua pemerintahan yang masing-masing diketuai oleh Prof. Mr. Soepomo (wakil RIS) dan A. Halim (wakil Negara Republik Indonesia). Panitia ini bertugas untuk menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rancangan UUD kemudian diterima dengan baik oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950 dan oleh DPR serta Senat pada tanggal 14 Agustus 1950. Kemudian dengan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 ditetapkanlah perubahan dari Konstitusi RIS menjadI UUD Sementara. Di dalam Pasal II ayat (1) Undang-Undang ini dinyatakan bahwa UUD Sementara Republik Indonesia mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus UUDS 1950 mulai berlaku secara resmi, UUDS 1950.Selain itu, mulai tanggal 17 Agustus 1950 bentuk negara Republik Indonesia Serikat berganti menjadi Negara Kesatuan

23. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UUDS 1950 • Negara Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan berasaskan desentralisasi. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil yang masing-masing berhak mengurus rumah tangganya sendiri. • UUDS 1950 menganut sistem kabinet Parlementer. Artinya, menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Presiden hanyalah sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan.Pemerintahan berada di tangan dewan menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. • Apabila Dewan Menteri tidak lagi mendapat dukungan dari DPR, maka Dewan Menteri harus mengundurkan diri. • Apabila DPR dianggap tidak representatif lagi, maka Presiden berhak membubarkan DPR sekaligus memerintahkan untuk mengadakan pemilihan umum anggota DPR. • Kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan berada pada Pemerintah bersama-sama DPR. • Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah dengan DPR.

24. Kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – 14 Oktober 1999) Mengapa Indonesia kembali kepada UUD 1945? Sistem kabinet parlementer yang dijalankan pada masa berlakuknya UUDS 1950 memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain sering terjadi jatuh bangun (pergantian) kabinet karena tidak mendapatkan dukungan dari DPR. Hal ini tentu mengakibatkan kekacauan pemerintahan. Selain itu, Badan Konstituante (dibentuk pada tanggal 10 Nopember 1956) yang ditugasi untuk menyusun UUD ternyata tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Presiden Soekarno selaku Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia kemudian mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, yang kemudian dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

25. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 Membubarkan Badan Konstituante. 1 Berlakunya kembali UUD 1945. 2 Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). 3 Sejak tanggal 5 Juli 1959 UUD 1945 berlaku kembali untuk kedua kalinya.

26. BERBAGAI PENYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSI INDONESIA

27. PENYIMPANGAN TERHADAP UUD 1945 • PADA AWAL KEMERDEKAAN Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR,DPR,dan DPA. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi ”Sebelum MPR,DPR,dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”. 1 Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer.Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945. 2 Rongrongan dari dalam negeri yang bertujuan utuk mengganti dasar negara Pancasila serta ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, seperti pemberontakan PKI Madiun 1948, DI/TII, dsb 3

28. PENYIMPANGAN TERHADAP UUD 1945 • PADA MASA ORDE LAMA Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk Penetapan Presiden (Penpres), yang hal itu tidak dikenal dalam UUD 1945. 1 2 MPRS, dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN yang bersifat tetap. 3 Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri negara, yang berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu Presiden. Sebagai contoh, Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung Prof. Wiryono Prodjodikoro dan Wakil Ketua MPRS Chairul Saleh menjadi menteri. 4 Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan.

29. 5 Pada tanggal 5 Maret 1960, melalui Penetapan Presiden No.3 tahun 1960, Presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilihan umum 1955. Kemudian melalui Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960 dibentuklahDPR Gotong Royong (DPR-GR. 6 MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/ 1963.

30. PENYIMPANGAN TERHADAP UUD 1945 • PADA MASA ORDE BARU MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (Pasal 104 Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Tata Tertib MPR). Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta Pasal 37 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah UUD 1945. 1 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/ 1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan pasal 37 UUD 1945 2 Presiden Soeharto terpilih dlm sidang MPR menjadi presiden selama 7 kali berturut-turut. Hal ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang menghendaki adanya suksesi (pergantian) kepemimpinan nasional secara periodik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak melanggar konstitusi, sebab Pasal 7 UUD 1945 tidak menyebutkan batas waktu secara jelas 3

31. Kebebasan berserikat dan berpendapat mengalami tekanan yang sangat besar. Pres yang dinilai terlalu kritis terhadap pemerintah terancam dicabut ijin usaha penerbitannya (dibreidel). Akibatnya masyrakat menjadi tidak bebas menyuarakan aspirasinya. 4 5 Pendirian partai politik tidak dimungkinkan karena pemerintah membatasi jumlah partai politik yang ada menjadi tiga saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP),Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

32. AMANDEMEN (PERUBAHAN) UUD 1945 • Sejarah perjalanan konstitusi Indonesia belum berakhir. • Dalam perjalanan waktu, ternyata muncul keinginan untuk mengubah • isi UUD 1945 agar senantiasa sesuai dengan perkembangan jaman. • Sampai saai ini telah terjadi 4 kali perubahan UUD 1945, yaitu : • Perubahan pertama UUD 1945 sebagai hasil Sidang Umum MPR th. 1999 (tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999). • Perubahan kedua UUD 1945 sebagai hasil Sidang Umum MPR th. 2000 (tanggal 7 sampai 8 Agustus 2000). • Perubahan ketiga UUD 1945 sebagai hasil Sidang Umum MPR th. 2001 (tanggal 1 sampai 9 Nopember 2001). • Perubahan keempat UUD 1945 sebagai hasil Sidang Umum MPR th. 2002 (tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002).

33. ALASAN DILAKUKANNYA AMANDEMEN UUD 1945 • UUD 1945 merupakan salah satu konstitusi yang paling singkat, sehingga • makin lama materi/isinya tidak sesuai dengan perkembangan jaman. • Adanya pasal-pasal yang multitafsir (bisa ditafsirkan lebih dari satu • penasfiran), misalnya PAsal 7 UUD 1945. • UUD 1945 memberi kekuasaan yang terlalu besar kepada eksekutif, dalam hal ini Presiden. Hal ini dikenal dengan istilah executive heavy. • UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sanat besar bahkan tanpa batas kepada MPR untuk memegang kekuasaan negara yang tertinggi, MPR dianggap sebagai penjelmaan rakyat, dan MPR memegang kedaulatan negara sehingga memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. • UUD 1945 tidak cukup memadai untuk mengatur sistem kontrol dan keseimbangan (checks and balances) antarcabang kekuasaan. • UUD 1945 terlalu memberikan kepercayaan kepada semangat penyelenggara negara. Terlalu mengandalkan kepada semangat penyelenggara negara tanpa diimbangi dengan penyusunan sistem penyelenggaraan negara yang ketat dan tegas akan membuka pleung bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

34. TUJUAN DILAKUKANNYA AMANDEMEN UUD 1945 • Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai • tujuan nasional dan memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan • kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan • perkembangan paham demokrasi. • Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM • agar sesuai dengan perkembangan paham HAM & peradaban umat manusia • yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam • UUD 1945. • Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis • dan modern. • Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara • bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, • seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum. • Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa & bernegara • sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan bangsa dan negara.

35. KESEPAKATAN DASAR DALAM AMANDEMEN UUD 1945 Mengapa diperlukan kesepakatan dasar dalam amandemen UUD 1945???

36. UUD 1945 merupakan prestasi & simbol perjuangan serta kemerdekaan bangsa&negara Indonesia. UUD 1945 merupakan Hukum Dasar tertulis (konsti tusi) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kesepakatan dasar menjadi koridor dan platform dalam melakukan perubahan UUD 1945, dengan beberapa alasan : Supaya perubahan UUD 1945 memunyai arah, tujuan, dan batas yang jelas. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembahasan yang melebar kemana-mana atau terjadinya perubahan tanpa arah. Perubahan yang dilakukan merupakan penjabaran & penegasan cita-cita yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.

37. ISI KESEPAKATAN DASAR DALAM AMANDEMEN UUD 1945 Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Tetap mempertahankan NKRI Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh) Melakukan perubahan dengan cara addendum. Artinya, perubahan UUD 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945. Naskah perubahan UUD 1945 diletakkan melakan dengan naskah aslinya.

38. JENIS AMANDEMEN UUD 1945 Merubah rumusan yang telah ada. Sebagai contoh, rumusan Pasal 2 ayat (1) semula berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Rumusan tersebut kemudian diubah menjadiMajelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

39. Membuat rumusan yang baru sama sekali, yang belum ada dalam naskah asli UUD 1945. Sebagai contoh, rumusan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyiPresiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan langsung oleh rakyat. Menghapus atau menghilangkan rumusan yang telah ada. Sebagai contoh,dihapusnya ketentuan Bab IV UUD 1945 tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya, memindahkan rumusan ayat ke dalam rumusan pasal. Sebagai contoh, Pasal 34 UUD 1945 dipindah ke dalam rumusan ayat menjadi Pasal 34 ayat (1) dengan bunyi yang masih sama. Contoh lainnya, rumusan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 dipindah ke dalam rumusan pasal menjadi Pasal 23B dengan bunyi yang masih sama.

40. HASIL AMANDEMEN UUD 1945 Sebelum amendemen UUD 1945, sistematika UUD 1945 terdiri atas 3 bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Setelah amendemen UUD 1945, sistematika UUD 1945 berubah menjadi 2 bagian, yaitu Pembukaan dan Pasal-pasal. Perbedaan jumlah bab, pasal, serta ayat UUD 1945 sebelum dan sesudah amendemen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

41. REFLEKSI DIRI • Setelah mengikuti pembelajaran ini, cobalah kalian adakan • refleksi diri sebagai berikut. • Sudahkah kalian memiliki kemampuan sebagaimana yang • diharapkan pada bagian awal uraian bab ini? • 2.Adakah hal-hal yang belum kalian pahami? • 3.Adakah kesulitan-kesulitan yang kalian temui dalam mengikuti • pembelajaran ini? Jika ada, tanyakan dan sampaikan hal itu • kepada guru kalian. SELAMAT BELAJAR