muatan substantif lembaga ham

1. MUATAN SUBSTANTIF LEMBAGA HAM I. JIMMY SIAGIAN Kasubdit Pelayanan Komunikasi Khusus Disampaikan pada Diklat PIM IV Kemkumham 29 September 2010

3. TUGAS DAN FUNGSI(Permenhukham No. M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2008) DITJEN HAM : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hak asasi manusia (termasuk pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional HAM / PANAS RANHAM)

4. DIT YANKOMMAS : • Melaksanakan sebagian tugas Ditjen HAM dibidang Pelayanan Komunikasi Masyarakat • Istilah komunikasi berdasarkan prosedur 1503 PBB DIT KERJASAMA HAM: • Melaksanakan sebagian tugas Ditjen HAM di bidang kerjasama HAM • Kerjasama luar negeri  MoU, kerjasama dengan badan-badan PBB dan organisasi internasional di bidang HAM • Kerjasama dalam negeri  MoU, kerjasama dengan K/L Pusat dan Daerah serta LSM/organisasi HAM dan Kemanusiaan

5. DIT DISEMINASI HAM • Melaksanakan sebagian tugas Ditjen HAM di bidang Diseminasi HAM (Pendidikan HAM) • Diseminasi kepada aparat pemerintah, Pusat dan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan/LSM.

6. DIT. PENGUATAN HAM • Melaksanakan sebagian tugas Ditjen HAM di bidang penguatan HAM (pendidikan HAM) • Pelatihan TOT Ham kepada aparatur pemerintah, Pusat dan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan/LSM (merupakan pendidikan lanjutan di bidang HAM)

7. DIT INFORMASI HAM Melaksanakan sebagian tugas Ditjen HAM di bidang informasi hak asasi manusia. • Pengumpulan, pengolahan data/informasi HAM • Penyebaran informasi HAM (majalah, booklet, leaflet, TV, radio, sinetron dsb)

8. Kedudukan Lembaga HAM di Indonesia Pemerintah : • Ditjen HAM, Kementerian/lembaga pemerintah • Pasal 28I UUD 1945  P4HAM Non Pemerintah : • KOMNAS HAM (UU 39/1999 Pasal 75 s/d 99), KPAI, KOMNAS Perempuan

9. KOMNAS HAM : KOMNAS HAM merupakan lembaga mandiri (independen) setingkat lembaga negara (UU Nomor 39/1999) Tugas dan Fungsi : • Penelitian, pengkajian • Penyuluhan dan pendidikan HAM • Penyelidikan dan pemeriksaan (termasuk pemanggilan saksi/korban dan pihak terkait) • Mediasi

10. Materi HAM Apakah HAM itu?

11. HAM merupakan hal yang sangat luas yang meliputi seluruh kehidupan manusia. Kebanyakan orang ketika mendengar kata-kata HAM, maka yang terbayang dalam pikirannya adalah kasus pembunuhan Munir, kasus Trisakti, Semanggi I & II, kasus Lapindo, kasus Tanjung Priok dan sebagainya. Tahukah anda bahwa melayani pembuatan KTP, pengurusan KK dan akte kelahiran adalah HAM?

12. KONSEP HAM MENURUT UU 39/1999 : Seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

13. APA KARAKTERISTIKNYA ? • QODRAT : HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. • HAKIKI : HAM melekat pada setiap manusia, tanpa memandang latar belakang kehidupannya. • UNIVERSAL : HAM itu berlaku umum • TDK BOLEH DICABUT : Dalam keadaan bagaimanapun, HAM setiap orang tetap ADA. • TDK DAPAT DIBAGI : HAM itu tidak dapat diwakili, dialihkan ataupun dipisah-pisah

14. APA KANDUNGAN NILAINYA ? • KEMERDEKAAN • PERDAMAIAN • KESEDERAJATAN

15. BAGAIMANA HAM DI INDONESIA ? • HAM DIBATASI OLEH ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • UNIVERSALITAS VERSUS RELATIVISME BUDAYA • HAK TAK TERPISAHKAN DENGAN KEWAJIBAN • HAM MENYATU DENGAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA

16. Tanggung Jawab Negara 5 P • PERLINDUNGAN, MELINDUNGI WARGA NEGARA DARI BERBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM • PEMAJUAN, MEMAJUKAN PENGETAHUAN HAM DAN MENINGKATKAN KESADARAN WARGA NEGARA TENTANG HAK DAN KEWAJIBANNYA • PENEGAKAN HAM, MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH YANG SIMULTAN UNTUK MENEGAKKAN ATURAN HAM • PEMENUHAN HAM, BERUSAHA SEMAKSIMAL MUNGKIN MEMENUHI KEBUTUHAN HAM WARGA NEGARA BERDASARKAN KEMAMPUAN SERTA MENCEGAH TERJADINYA PENGABAIAN • PENGHORMATAN, MEMBERIKAN KESEMPATAN SELUAS-LUASNYA KEPADA WARGA NEGARA UNTUK MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBANNYA.

17. KESADARAN HAM • PASCA PERANG DUNIA, LAHIR KESADARAN BARU UNTUK HIDUP BERDAMPINGAN SECARA DAMAI • TUNTUTAN UNTUK MENGAPLIKASIKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

18. POSISI INDONESIA (dalam kegiatan HAM Internasional) • ANGGOTA HUMAN RIGHTS COUNCIL PADA PBB (2007 – 2008) • ANGGOTA NON-PERMANEN PADA SECURITY COUNCIL PBB • INDONESIA MENJADI KETUA MDG’s 4 AND 5 (HAK WANITA DAN HAK ANAK) • PENGGAGAS ASEAN CHARTER DI LINGKUNGAN ASEAN • SATU DARI 24 NEGARA DI DUNIA YANG MEMILIKI RENCANA AKSI NASIONAL HAM • PANITIA RANHAM ADALAH SATU-SATUNYA YANG ADA DIDUNIA DAN MERUPAKAN NET WORKING HAM TERPANJANG (Konvensi WINA)

19. PROSEDUR PENGADUAN PELANGGARAN HAM P R O S E S Pencari perlindungan MelaluiPresiden, Menteri Dan Lembaga Nasional/Intnasional • Presiden, • Menteri, • Ditjen • Ham. • Kanwil • Depkum • Ham. • Panitia • Ranham • Daerah • (prov, kab, • Kota) MENYAMPAIKAN PERMASALAHAN DENGAN BUKTI 2. Melalui KANWIL/PANITIA RANHAM P R O S E S DITJEN HAM • MELAKUKAN TELAAHN • MELIPUTI : • DATA PELAPOR • PERUMUSANMASALAH • PENCATATAN FAKTA. • ANALISA HUKUM • KESIMPULAN SARAN • LAPOR PUSAT • MONITORING • MELAKUKAN TELAAHAN • MELIPUTI : • DATA PELAPOR • PERUMUSANMASALAH • PENCATATAN FAKTA. • ANALISA HUKUM • KESIMPULAN SARAN • MONITORING EVALUASI DAN LAPORAN PERUMUSAN SURAT KOORDINASI Tembusan ke Kanwil PENGIRIMAN PROSES KOORD & PEMANTAUAN PERUMUSAN “REKOMENDASI” MELALUI UPAYA MEMPEROLEH TEMUAN HASIL MONITORING Bila tidak ada tanggapan (Kanwil Wajib Menyampaikan tembusan Ke Pusat)

20. TERIMA KASIH