1 / 21

PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 6, 7 SERTA PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 6, 7 SERTA PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR. HASIL SIDANG KOMISI B RAKERKESNAS REGIONAL TENGAH TAHUN 2013. Sub Komisi B1  MDG 6 ( HIV – AIDS, TB, Malaria) Sub Komisi B2  MDG 7 ( Penyehatan air dan sanitasi ) Sub Komisi B3  Pengendalian PTM.

efuru
Download Presentation

PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 6, 7 SERTA PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 6, 7 SERTA PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR HASIL SIDANG KOMISI BRAKERKESNASREGIONAL TENGAH TAHUN 2013 • Sub Komisi B1  MDG 6 (HIV – AIDS, TB, Malaria) • Sub Komisi B2  MDG 7 (Penyehatan air dansanitasi) • Sub Komisi B3  PengendalianPTM

  2. LATAR BELAKANG (1) • HIV/AIDS • Klp usia 15-24 th memiliki pengetahuan komprehensif ttg HIV/AIDS masih rendah (21,25%) (target 85% tahun 2012). • Penggunaan kondom pada seks berisiko masih rendah (35,65%) (target 45% tahun 2012) • Akses ARV oleh pddk terinfeksi HIV telah mencapai target • Perlu peningkatan akses layanan konseling dan tes HIV. • Tuberkulosis (TB) • Salah satu indikator MDG’s yaitu menurunnya angka kesakitan dan kematian TB menjadi setengahnya di tahun 2015. • Tahun 2011 insidens TB di Indonesia 189 per 100.000 pddk, prevalensi 680.000 per tahun, angka kematian sebesar 27 per 100.000 pddk (65.000 kasus atau 181 kasus per hari). • Saat ini insidensi TB 45%, prevalens sebesar 37% dan kematian sebesar 71%, angka penemuan kasus (target sebesar 70%) dan keberhasilan pengobatan (target sebesar 85%).

  3. LATAR BELAKANG (2) • Malaria • Menurunnya kasus dari tahun 1990 API sebesar 4,68‰ menjadi sebesar 1,69‰ pada tahun 2012 • Sekitar 80% populasi penduduk tinggal di wilayah berisiko malaria tahapan Eliminasi (API < 1‰). • Wilayah Indonesia Bagian Timur penyumbang kasus terbanyak (sekitar 70% dari seluruh kasus nasional) pada tahun 2012. • Jumlah kasus terkonfirmasi tahun 2011 sebesar 92% (kurang lebih 1,1 juta), sedangkan 2012 sebesar 96% (kurang lebih 1,7 juta). • Penurunan API kurang signifikan pada 2011/2012 menyebabkan sulitnya pencapaian Indikator MDGs yaitu menurunkan API menjadi < 1 ‰ pada tahun 2014.

  4. LATAR BELAKANG (3) • Penyehatan Air dan Sanitasi • Capaian air minum yang layak tahun 2012 sebesar 41,66% (target 2015 sebesar 68,87%) • Capaian sanitasi yang layak dalam rumah tangga tahun 2012 sebesar 56,24% (target sebesar 62,41% pada tahun 2015) • Pengendalian PTM • Kematian akibat PTM tahun 2007 adalah 59,5%. Penyebab terbanyak: jantung, stroke, diabetes melitus (DM), kanker dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). • Diproyeksikan akan meningkat menjadi 83% pada tahun 2030, (WHO 2010) jika upaya tidak ditingkatkan. • Prevalensi jantung 7,2%, DM di perkotaan 5,7%, stroke 8,3‰, dan kanker/tumor 4‰. • Akses pelayanan PTM masih rendah. Kasus PTM diketahui dalam fase lanjut dan muncul tanpa disadari.

  5. PENGENDALIAN HIV/AIDS

  6. PENGENDALIAN HIV/AIDS

  7. PENINGKATAN AKSES PELAYANAN ATM • HIV –AIDS : Pemberitaan ttg keberadaan klinik ATM di RS Pem dan swasta, perusahaan , bekerjasama dgn mucikari , LSM dan PMI di semua kab / kota dg perjanjian supaya tdk terstigmatisasi, Pembebasan retribusi bagi odha yang mengakses layanan di RS atau puskesmas • TB : kerjasama dgn DPS, RS swasta,-perusahaan • Malaria : integrasi dengan promkes,KIA, Imunisasi ,surveilans , payung hukum agar JMD terlatih dapat melakukan penemuan dan penanganan kasus di daerah khusus/ tertentu

  8. PENCEGAHAN ATM • HIV AIDS : Penyediaan dan pendistribusian kondom di layanan terkait HIV, Pembentukan layanan IMS, Harm Reduction, CST., PMTCT dan Kolaborasi TB HIV • Malaria : Integrated vector control (Pengendalian breeding places : sanksi bagi pelanggar bekerjasama dengan perusahaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup), Longitudinal Study untvektor

  9. JAMINAN MUTU PELAYANAN ATM • HI V -AIDS : Penguatan dan pengembangan LKB mulai dari KPA, Dinkes terkait, Fasyankes dan Kader. • TB : Pedoman nasional Pelayanan Kedokteran TB: clinical pathway, DOTS masuk ke dlm kebijakan RS/komite medik, Peningkatan peran pharmacist --> Penggantian obat dari spesialis yg tdk standar secara otomatis, bimbingan teknis di tk PERSI, org profesi,, Sertifikasi dokter praktik swasta • Malaria : RDT utk penemuan kasus hingga ke fasyan-kes swasta secara gratis, Peningkatan kemampuan SDM Mikroskopis Malaria. Pengobatan menggunakan ACT, Penggunaan RDT di daerah yang tidak ada fasilitas mikroskopis atau kualitas pemeriksaan mikroskopis yang masih sangat kurang

  10. SDM • Advokasi kepada Pemda agar tidak terjadi turn over yg tinggi • Usul revisi UU 32 ttg Pemerintahan daerah dan PP 38/ 2007 : pengaturan tenaga kes

  11. Pemberdayaan masyarakat • HIV AIDS :Pendamping ODHA • TB : PMO MDR • Malaria-: Intensifikasi kegiatan Gebrak Malaria, Posmaldes

  12. R-R ATM • HIV- AIDS :Intensifikasi R-R • TB : -Permenkes ttg Mandatory Notification, Sistem informasi terpadu TB yg "user friendly" unt sektor swasta • Malaria : Intensifikasi sistem yg sudah ada: EWARS, SMS gateway atas kasus/ suspect Malaria REWARD • Insentif bagi petugas berprestasi : coin and point

  13. PENDANAAN ATM • SK Menkes utk Exit Strategy ATM • Advokasi kpd Pemda dan legislatif utk pembiayaan keg ATM • Surat edaran Mendagri untuk peningkatan pembiayaan ATM • Pendanaan dari BPJS meliputi promotif, preventif, dan kuratif termasuk ARV (konsep saat ini belum tercover) • Revisi Permendagri ttg larangan Pendanaan Bansos untuk KPAD setiap tahun

  14. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak masih rendah • Kebijakan/Regulasi yang dibutuhkan : • Advokasi kpd Pemda spt telah dilakukan AKKOPSI (Asosiasi Kab Kota Peduli Sanitasi) • Dukungan Kepala Daerah melalui kebija kan khusus (Perda/ Pergub/Peraturan Bupati) termasuk- Pengawasan audit eksternal (perkotaan) dan pengawasan eksternal (pedesaan) ttg kualitas air • Seluruh kab/kota diupayakan masuk PPSP (Program Perce-patan Pembangunan Sanitasi Permukiman)

  15. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak masih rendah b. PemberdayaanMasyarakat : - membentuk lembaga khusus pengelola air minum di luar PDAM yg berbasis masy khususnya di pedesaan, contoh PAMDES , BP SPAM, danuntpemicuan ODF (arisanjamban) - Peningkatan peran LSM (contoh simavi di NTT) c. Revitalisasi peran Pokja AMPL melalui peningkatan koordi-nasi komprehensif lintas sektor (me-maksimalkan peran Pokja oleh Dinkes), termasuk penginte-grasian ke dlm penilaian Adipura (usulan) d.Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, contoh Teknologi RO (reverse osmosis) , dan pemanfaatan sumur air tanah dengan tenaga solar

  16. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak masih rendah e-Pembiayaan : • Optimalisasi dana BOK,CSR, PNPM Mandiri, dan dana lain (LSM,NGO) f. Reward : Pemberian penghargaan/hadiah bagi desa dan kecamatan ODF oleh Bupati/Walikota g. SDM: Pemenuhan kebutuhan sanitarian melalui PTT sanitarian

  17. PENGENDALIAN PTM a. Kebijakan / Regulasi yang dibutuhkan : • Surat Edaran Bersama Menkes – Mendagri ttg Program PPTM • MOU antara Menkes dg Mendiknas dan Menag ttg Materi pendidikan PPTM yang memuat antara lain : Memasukkan Pengetahuan ttg PTM ke dlm MULOK di PAUD, TK, SD, SMP dan SMA • Permenkes ttg masuk nya obat-obat PTM dalam daftar obat esesial nasional untuk Pelayanak Kesehatan Dasar • Menkes membuat Surat kepada Dir ASKES utk menunjang program PPTM di PUSKESMAS • Menkes membuat Surat kepada Dir ASKES utk menunjang program PPTM di PUSKESMAS b.

  18. PENGENDALIAN PTM • Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Car Free day dan kegiatan-kegiatan lain yang menyertainya dalam rangka mendukung Program PPTM • PergubtentangPengawasanPengobatandanObatTradisionalbaikdaridalammaupunluarnegeri • SK Gubernur tentang TIM Jejaring PPTM • Keputusan Ka Dinkes Prov/Kab/Kota ttg Pengadaan Obat-Obatan PTM dan Jumlah Obat Minimal Satu Tahun

  19. PENGENDALIAN PTM b. PeningkatanAksespelayananmelalui : - Posbindu (kelompokkeagamaan, paguyuban- paguyuban) - Pembentukan minimal 1 PuskesmasPeduli PTM per Kab/KodengankegiatanPuskesmasmelaksanakan kegiatan Promotif dan Preventif satu minggu sekali - Program Penanganan Khusus di sekolah (terutamasekolah elite)pada anak-anak Pengidap Obesitas

  20. PENGENDALIAN PTM c. Peningkatankualitas SDM melalui Pelatihan PPTM Terintegrasi d. PemberdayaanMasyarakat : integrasikaderkesehatan e. Pembiayaan : APBN, APBD, CSR, masyarakat f. R-R : PerluSistem Pelaporan yang terintegrasi

  21. TERIMA KASIH

More Related