Perbandingan Jepang - Korea Selatan - Indonesia

1. Kelompok IV: Chusnul Melissa Laik Rahmelya Oktari PerbandinganJepang - Korea Selatan - Indonesia

2. LatarBelakang • tiga jenis tata kelola pemerintahan yang dikenal dunia ; • Sentralisasi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi • pilihan utama yang dominan bagi negara-negara di dunia khususnya negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi adalah desentralisasi • Desentralisasi : 1. Desentralisasi politik 2. Desentralisasi administrasi 3. Desentralisasi fiskal

3. Desentralisasifiskal kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

4. Rumusan Masalah • ApakahbentukpembagianurusankhususnyadalamkeuanganpusatdandaerahnegaraJepang? • Apakahbentukpembagianurusankhususnyadalamkeuanganpusatdandaerahnegara Korea ? • Apakahbentukpembagianurusankhususnyadalamkeuanganpusatdandaerahnegara Indonesia ? • Apakah yang menjadikesamaanmaupunperbedaanketiganegaratersebut (Jepang, Korea, Indonesia) dalamhalpembagianurusankhususnyadalamkeuanganpusatdandaerah?

5. GambaranUmumJepang • GeografisdanDemografiJepang • SistemPemerintahanJepang -negarakesatuan -sistemparlementer

6. Pemerintah Daerah Jepang • StrukturaldanFungsional -pemerintahdaerahdibawahkepalaeksekutifmenjadiduakategoriutama, yaituordinary local public entities danspecial local public entities. -ordinary local public entities : prefekturdan Kota • PembagianUrusan

7. Sumber : Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan ( 2009) STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

8. Lanjutan • Fungsional Memilikiotoritasdalamhalpendidikan, kesejahteraanmasyarakat, ekonomidanindustri, pembangunanjalan, danpembuangansertapengumpulansampah

9. PembagianUrusan Daerah danPusat • PembagianUrusandalamhal : -Keamanan -pendidikan -kesejahteraan, kesehatandansanitasi -penjaminanbiayasosial -pembangunanInfrastruktur -perumahan -industridanekonomi

10. PembagianUrusan Daerah danPusat Sumber : Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan ( 2009)

11. PengelolaanKeuanganPemerintah Daerah diJepang • PenerimaanPemerintah Daerah -pendapatanaslidaerah : enterprise -sumberpenerimaandariperimbanganpusatdandaerah

12. Komposisi Total PenerimaanPemerintah Daerah TahunAnggaran 2005

13. Penerimaan Total PemerintahPrefekturdan Kota

14. Dana PerimbanganPusatdan Daerah • Pertama, adanya sejumlah besar dana yang ditransfer ke daerah oleh pusat • Kedua, dana perimbangan ini diberikan tidak secara proporsional PengeluaranPemerintah Daerah • Pengeluaransecaraumum • Pengeluaransecarakhusus

15. Perimbangan Pembiayaan

17. Korea Selatan • GeografisdanDemografi Korea Selatan • SistemPemerintahan Korea Selatan • Pemerintah Daerah Korea Selatan • StrukturaldanFungsional • PembagianUrusan

18. Sumber : MOPAS(Ministry of Public Administration and Security, 2008) STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KOREA SELATAN

19. Fungsional

20. PembagianUrusan PembagianUrusandalamhal : • Urusan harian • Pembatalan dan penundaan keputusan • Kontrol keuangan • Mediasi • Kekuasaan veto ataskeputusandewanlokal

21. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Korea Selatan • Penerimaan Pemerintah Daerah • PengeluaranPemerintah Daerah

22. Penerimaan Daerah • PendapatanAsli Daerah • Dana PerimbangandariPusatdanPemerintah Daerah Tingkat Atas • Pendapatanaslidaerahdanbantuanperimbangandaripemerintahpusatdapatdibagimenjaditiga sub-kategori; yaitu : • Bantuankategori • Pembagiankeuntungan • PembagianPajak

23. Pengeluaran Daerah Sumber : Local Government in Korea; A Transition from a Marionette Performance toward an Elementary Class, Dalgon Lee

24. Indonesia • Geografis dan Demografi Indonesia • Sistem Pemerintahan Indonesia • Pemerintah Daerah Indonesia • Struktural dan Fungsional • Pembagian Urusan

25. GeografisdanDemografi Indonesia • Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki lebih kurang 17.508 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 km2. • indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan menganut sistem pemerintahan presidensil

26. Pemerintahan Daerah • Diatur dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah • pembagian urusan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat

27. Keuangan daerah • menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.

28. Sunber-sumberpenerimaandanpengeluaran • Sumber-sumberpenerimaanataupendapatandareahyaituPendapatan Daerah sebagaimanadimaksuddalam UU 29/2002 Pasal 2 Ayat (2) dirincimenurutKelompokPendapatanyanmeliputiPendapatanAsli Daerah, Dana Perimbangandan Lain-lain Pendapatan yang sah. • Pengeluarandaerahterdiridaribelanjatidaklangsungdanbelanjalangsung.

29. Penerimaan Daerah

30. PerbandinganPemerintahJepang, Korea dan Indonesia

31. Perbandingan

33. Lanjutan

34. PerbandinganKeuangan

37. Kesimpulan • Ketiga negara pada dasarnya memiliki sistem pemerintahan daerah yang relatif sama, baik secara struktural dan fungsional Serta pembagian urusan antara pusat dan daerah, dimana urusan pemerintah daerah lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah pusat. Selain itu, urusan pemerintah daerah lebih dirinci dan menyangkut pelayanan kepada masyarakat langsung.

38. Kesimpulan • Perbedaan yang adadiantaraketiganegaradalamhalpembagianpenerimaankeuangandanpengeluarankeuangandaerahterjadidikarenakanadanyaperbedaantingkatkemampuansetiapnegaradankondisigeografis (termasukdidalamnyaketersediaansumberdayaalam). • Hal tersebutjugamengakibatkanadanyaperbedaandalamhaldanaperimbanganantarapusatdandaerah.

39. Saran • Stiapnegara, Indonesia khusunya, melakukanhubungankeuangan yang baikantarapemerintahpusatdandaerahsupayasetiappenerimaandaerah, khususnya Dana PerimbanganKeuanganPusatdan Daerah dapatberlangsungsecaraadildanmeratabagisetiapwilayahotonomilokal. • peningkatanpenerimaanpajakbaikdipusatdandidaerahmerupakansalahsatujawabanuntukmeningkatkankinerjapemerintahdaerahdi Indonesia.