1 / 48

Konsep Dasar Pajak

Konsep Dasar Pajak. Dwi Martani Departemen Akuntansi FEUI. 1. 2. 3. 4. Pajak dalam LK. Pajak dalam Perusahaan. Konsep Umum Pajak. Regulasi Pajak. Agenda. PERTANYAAN MENDASAR. Bagaimana mencatat ? Penjualan P embayaran gaji P embayaran sewa P enerimaan pendapatan jasa?

rahim-hunt
Download Presentation

Konsep Dasar Pajak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KonsepDasarPajak DwiMartani DepartemenAkuntansi FEUI

  2. 1. 2. 3. 4. Pajakdalam LK Pajakdalam Perusahaan KonsepUmumPajak RegulasiPajak Agenda

  3. PERTANYAAN MENDASAR • Bagaimana mencatat ? • Penjualan • Pembayaran gaji • Pembayaran sewa • Penerimaan pendapatan jasa? • Dari mana pos-pos pajak dalam Laporan Keuangan diperoleh ? • Bebanpajakpenghasilan • Utangpajakpenghasilan / pajakdibayardimuka • Asetdanliabilitaspajaktangguhan • Bagaimanapengungkapan ?

  4. Pajak dalamLaporanKeuangan • Aktiva • Kewajiban • Beban Pajak • Arus kas

  5. Ilustrasi Pajak Perusahaan LABA RUGI Laba sebelum pajak xxx Pajak kini (current tax) (xxx) Pajak tangguhan (deferred tax) xxx Laba tahun bjln dari operasi dilanjutkan xxx Kerugian/pendapan operasi dihentikan xxx Laba tahun berjalan xxx Pendapatan komprehensif xxx Pajak penghasilan terkait (xxx) Total laba komprehensif xxx Laba yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk xxx Kepentingan non pengendali xxx NERACA Aktiva Pajak Tangguhan xxx atau Kewajiban Pajak Tangguhan xxx

  6. Pajak Perusahaan Dipotong PPh 23 ataspenghasilanjasa Badan MemotongPPh 21 atasgaji PPN ataspenyerahanbarang/jasa PBB Meterai BPHTB Pajak Daerah Lapor KPP Setor Kasnegara

  7. PAJAK dalam Perusahaan • Pajak atas Penghasilan Perusahaan • Dibayar langsung oleh perusahaan : • Angsuran pajak (PPh 25) • Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29) • Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23) • Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca  utang pajak / pajak dibayar dimuka • Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax) • Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26) • PPN  pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak • Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka • Pajak Lainnya • PBB, pajak daerah, PPnBM  beban • Pajakataspengalihanhakatastanahdanbangunan (BPHTP) • Pajak Daerah • Bea Materai

  8. PAJAK untukIndividu • Pajak atas Penghasilan Perusahaan • Dibayar langsung oleh perusahaan : • Angsuran pajak (PPh 25) • Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29) • Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23) • Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax) • Orangpribadisebagaipengusahaatau yang mempekerjakanpihak lain • Pajakatastransaksi  PPN • Pajak Lainnya • PBB, pajak daerah, PPnBM  beban • Pajakataspengalihanhakatastanahdanbangunan (BPHTP) • Pajak Daerah • Bea Materai

  9. Akuntansi pajak penghasilan • Fokus pada pajak penghasilan perusahaan • Sebelum PSAK 46: • Beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terutang menurut fiskal PSAK ETAP • PSAK 46 (eff 1 Jan 1999 perusahaan listed dan 1 Jan 2001 non listed) • Beban pajak kini  pajak terutang menurut fiskal • Beban / penghasilan pajak tangguhan • Aktiva / kewajiban pajak tangguhan

  10. Perbedaan Pajak dan Akuntansi -1 PSAK Undang-Undang AKUNTANSI PAJAK PERBEDAAN Permanen Temporer Penelitian: Book tax Gap Eff Tax Rate • Pajak Tangguhan: • Aktiva/utang • Beban/Pendapatan

  11. Trade off Akuntansi dan Pajak • Pajak  Penghasilan Kena Pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar. • Akuntansi : Laba sebelum pajak besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan besar • Trade off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka, karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi  sehingga pajak tidak dapat dikecilkan.

  12. PengertianPajak Prof. Dr. RochmatSoemitro, S.H iuranrakyatkepadakasnegaraberdasarkanundang-undang (yang dapatdipaksakan) dengantidakmendapatjasatimbal (kontraprestasi), yang langsungdapatditunjukkandan yang digunakanuntukmembayarpengeluaranumum (Dasar-dasarhukumpajakdan pajakpendapatan 1990:5)

  13. PENGERTIAN PAJAK Prof.Dr.P.J.A.Adriani Iurankepadanegara (dapatdipaksakan) yang terutangoleh yang wajibmembayarnyamenurutperaturandengantidakmendapatprestasikembaliyglangsungdptditunjukdangunanyaadalahuntukmembiayaipengeluaranpengeluaranumumberhubungandengantugasnegarauntukmenyelenggarakanpemerintahan Mr. DR. N. J. FeldmannPajakadalahprestasi yang dilaksanakanolehdanterutangkepadaPengusaha (menurutnorma-norma yang ditetapkannyasecaraumum), tanpaadanyakontra-prestasi, dan semata2 digunakanuntukmenutup pengeluaran2 umum.

  14. PengertianPajak Prof. Edwin R. A. Seligman “Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”

  15. Definisi Pajak • Dipungutberdasarkanundang-undang • Tidakmenunjukkanadanyakontraprestasi • Dipungutnegarabaikpemerintahpusatdandaerah • Diperuntukkanpengeluaranpemerintah public investment • Mempunyaitujuan lain  reguler

  16. PERBEDAAN PAJAK • RETRIBUSI Mendapatkontraprestasilangsung Unsur yang melekatpadapengertianretibusiadalah: • Pemungutanretribusiharusberdasarkanundang-undang. • Sifatpemungutannyadapatdipaksakan • Pemungutannyadilakukanolehnegara • Digunakanuntukpengeluaranbagimasyarakatumum • Kontraprestasilangsungdapatdirasakanolehpembayarretribusi

  17. PERBEDAAN PAJAK • SUMBANGAN Yangmendapatmanfaatpenerimasumbangan • Sumbangantidakdiartikanuntukkepentingan pengeluaran2 yang dikelolaolehpemerintah,tetapidilaulanolehdanuntukkepentingansekelompokmasyarakattertentudantidakmemerlukandasarhukumpungutannyaberdasarkan UU sertaunsurpelaksanaannya pun tidakada • Sumbanganpungutannyatidakberdasarkan UU tetapilebihbersifatgotongroyong

  18. FungsiPajak • Budgetair sumberpenerimaanutama • Reguler PPnBMMinimunkeras, PPhpengusahankecillebihrendah, • Redistribusi • Demokrasi

  19. Pajakdalam APBN

  20. Azaspajak • CONVINIENCE  tidakmenyulitkan, Pay as you earn, ex:withholding system • EQUALITY  Pajakadildanmerata • Adilsecaravertikal • Adikhorisontal • ECONOMY  efisienex:selfassesment • CERTAINTY  tidaksewenang-wenang, berdasarkanundang-undang yang dilaksanakan Adam Smith dalam An Inquiri into the nature and cause of the wealth of nations

  21. AzasPemungutan AzasMenurutFalsafahHukum • TeoriAsuransi (melindungi) • TeoriKepentingan • Teoridayapikul • TeoriBakti • Teoriazasdayabeli Azasyuridis Hukumpajakharusmemberikanjaminanhukum UU Azasuntukmemungut • Azastempattinggal • Azaskebangsaan • Azassumber Azasekonomi Negara  perekonomianmeningkat. Pajaktidakmenghambatekonomi

  22. TEORI ASURANSI • Pembayaranpajakdisamakandenganpembayaranpremi. • Masyarakatseakanmempertanggungjawabkankeselamatandankeamananjiwanyakepadanegara. Benarkah ?

  23. TEORI KEPENTINGAN • Negara melindungikepentinganhartadanjiwawarganegaradenganmemperhatikanbeban yang harusdipungutdarimasyarakat

  24. TEORI GAYA PIKUL • Tiaporangdikenakanpajakdenganbobot yang sama (adil) sesuaidengandayapikul: • UnsurObyektif (besarnyapenghasilan) • UnsurSubyektif (besarnyapengeluaran)

  25. TEORI GAYA BELI • Pajakuntukmemeliharakepentinganmasyarakat • Pajakditekankanuntukfungsimengatur

  26. TEORI BAKTI • Pajakdianggapsebagaibentukbaktirakyatkepadanegara • Teorikewajibanpajakmutlak. • Padajamankerajaan, pajak=ulubektisebagaibentukkesetiaanrakyatpada raja. Raja=wakilDewa

  27. HUKUM PAJAK Kumpulanperaturan-peraturan yang mengaturhubungan antara pemerintahsebagaipemungutpajak dan rakyatsebagaipembayarpajak

  28. HUKUM PAJAK MATERIAL mengaturtentangobyekpajak, subyekpajak, besarpajak yang dikenakantimbuldanhapusnyautangpajakdanhubunganhukumantarapemerintahdan WP UU PPhdan UU PPN HUKUM PAJAK FORMAL tatacarauntukmewujudkanhukum material menjadikenyataan UU KUP, UU PPSP, UU PengadilanPajak PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

  29. KUP UU 28/2007 FISKUS WP SKP-KB, N, KBT PENDAFTARAN PEMERIKSAAN NPWP KEBERATAN PENETAPAN SSP PEMBUKUAN PEMBAYARAN KEP KEBERATAN BANDING BPP SPT KEP BANDING PELAPORAN MA

  30. HukumPerdata Mencaridasarkemungkinanpemungutanataskejadian,keadaandanperbuatanhukum yang bergerakdalamlingkunganperdata HukumPidana Adanyasanksiataskealpaandankesengajaanterhadap WP yang melanggarperaturan KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

  31. KedudukanHukumPajak • HukumPidana • Mengenakansanksiataskealpaandankesengajaanterhadap WP yang melanggarperaturan. • HukumPerdata • Mencaridasarkemungkinanpemungutanataskejadian,keadaandanperbuatanhukum yang bergerakdalamlingkunganperdata.

  32. IlustrasiKetentuanPidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000) • Karenakealpaan • Tidakmenyampaikan SPT; atau • Menyampaikan SPT, tetapiisinyatidakbenaratautidaklengkap, ataumelampirkanketerangan yang isinyatidakbenar, sehinggadapatmenimbulkankerugianpadapendapatannegara . • Dipidanakurungan paling lama 1 (satu) tahundan/ ataudenda paling tinggi 2 (dua) kali jumlahpajakterutang yang tidakataukurangdibayar.

  33. IlustrasiKetentuanPidana:(Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000) • KesalahanDisengaja • Tidakmendaftarkandiri, ataumenyalahgunakan NPWP; atau • Tidakmenyampaikan SPT; atau • Menyampaikan SPT danatauketerangan yang isinyatidakbenaratautidaklengkap; atau • Menolakuntukdilakukanpemeriksaan; atau • Menolakmemperlihatkanpembukuan, pencatatan, ataudokumen lain yang palsuataudipalsukanseolah-olahbenar; atau • Tidakmenyelenggarakanpembukuanataupencatatan, tidakmemperlihatkanatautidakmeminjamkanbuku, catatanataudokumenlainnya; atau • Tidakmenyetorkanpajak yang telahdipotongataudipungut, sehinggadapatmenimbulkankerugianpadapendapatannegara. • Dipidanapaling lama 6 (enam) tahundanataudenda paling tinggi 4 (empat) kali jumlahpajak yang terutang yang tidakataukurangdibayar.

  34. Hutangpajak • Saattimbulhutangpajak • Materiil : saatdiberlakukannya UU • Formal : saatditagih / ditetapkanolehfiskus • Berakhirnyautangpajak • Pembayaran • Kompensasi • Daluwarsa • Pembebasan / penghapusan

  35. JenisPajak Pajak Golongan Sifat Lemb. Pemungutnya PajakObyektif PajakSubyektif PajakPusat Pajak Daerah PajakLangsung pajaktdklangsung

  36. PAJAK SUBYEKTIF BERDASARKAN SUBYEK BARU DICARI OBYEKNYA PPh PAJAK OBYEKTIF BERDASARKAN OBYEK BARU DICARI SUBYEKNYA PPN, PPnBM MENURUT SASARAN/ OBYEKNYA

  37. PAJAK LANGSUNG PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KPD PIHAK LAIN PPh PAJAK TIDAK LANGSUNG PEMBEBANANYA DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA PIHAK LAIN PPN MENURUT SIFATNYA

  38. PAJAK PUSAT PPh,PPNPPnBM, PBB, Bea Materai PAJAK DAERAH PajakReklame, PajakHiburan, PajakRumahMakan/Restorandan Hotel MENURUT PEMUNGUTANNYA

  39. PAJAK PENGHASILAN Pengenaanpajakdi Indonesia . Negara Daerah PPH : UU. No. 7 Th. 1983 diubah UU. No. 36Th 2008 DasarhukumPajak Daerah & Retribusi: UU No. 18 Th. 1997 diubah UU. No. 34 Th. 2000 PPN danPPnBM: UU. No. 8 Th. 1983 diubah UU. No. 42 Th. 2009 Bea Meterai: UU. No. 13 Th. 1985 PBB: UU. No. 12 Th. 1985 diubah UU. No. 12 Th 1994 BPHTB: UU. No. 21 Th. 1997 diubah UU. No. 20 Th. 2000

  40. JENIS-JENIS PAJAK • PajakPenghasilan • PajakPertambahanNilai & PPn BM • Bea Meterai • PajakBumidanBangunan • Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunan PAJAK PUSAT PAJAK PROPINSI • Bea BalikNama • PajakKendaraan PAJAK DAERAH • Pajak Hotel & Restoran • PajakHiburan • Pajak Radio PAJAK KABUPATEN

  41. KUP UU 28/2007 FISKUS WP SKP-KB, N, KBT PENDAFTARAN PEMERIKSAAN NPWP KEBERATAN PENETAPAN SSP PEMBUKUAN PEMBAYARAN KEP KEBERATAN BANDING BPP SPT KEP BANDING PELAPORAN MA

  42. IlustrasiHukum Formal:SuratAdministratif

  43. PASIF StrukturEkonomi SistemPemungutan Moral danIntelektualpenduduk AKTIF Tax Avoidance Tax Evasion PerlawananPajak

  44. CARA(STELSEL)PEMUNGUTAN PAJAK • Stelsel • Fiktif  PPh ps 25 • Riil  PPh ps 21, 23 • Campuran  PPh ps 29

  45. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK • Sistempemungutan • Official assessment  SKP, PBB • Self assessment  PPhtahunan • Withholding system  PPh 21, 23,

  46. YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK • Azaspemungutanpajak • Domisili / tempattinggal • Sumber • Kebangsaan

  47. TARIF PAJAK

  48. Terimakasih!

More Related