HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Oleh : Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.

DAFTAR PUSTAKA • Adnan Buyung dkk, Federalisme Untuk Indonesia, Penerbit Kompas, Jakarta, 2000 • Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2002 • Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982 • Ateng Syafrudin, Pemerintah Daerah dan Pembangunan, Sumur Bandung, Bandung, 1973 • -----------, Pasang Surut Otonomi Daerah, Binacipta, Bandung, 1985 • Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya), UNSIKA, Karawang, 1993

------------, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994; • ------------, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH Fakultas Hukum UII, Ygyakarta, 2001; • Bayu Surianingrat, Desentralisasi danDekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa, Dewa Ruci Press, Jakarta, 1980; • -----------, Otonomi Riil dan Seluas-luasnya Versus Nyata Dan Bertanggung jawab, IIP, Jakarta, 1980; • B.C., Smith. Decentralization The Territorial Dimention of The State, George Allen & Unwin, London, 1985; • Irawan Soejito, HubunganPemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1990; • Joeniarto, Perkembangan Pemerintah Lokal, Alumni, Bandung, 1982;

M. Arief Nasution, Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, 2000; • Mudrajad Kuncoro, Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta, 2004; • R.D.H. Koesoemahatmadja, Peranan Administrasi Dalam Pembangunan, Eresco, Bandung, 1979; • -----------, Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979; • Riant Nugroho, Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi (Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia), Elek Media Komputindo, Jakara, 2000; • Ryaas Rasyid, Perspektif Otonomi Luas DalamOtonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian, Suara Pembaruan, Jakarta, 2000; • Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung, 2002;

PENDAHULUAN • Istilah dan Pengertian 1. Hukum 2. Pemerintahan 3. Daerah • Apakah yang dimaksud dengan hukum ? 1. Penggolongan hukum 2. Unsur-unsur hukum

Hk. Adat Tidak Tertulis Hk.Kebiasaan Hukum Dikodifikasi Per-UU-an Tdk Dikodifikasi Tertulis Jurisprudensi Traktat

Unsur-unsur Hukum • Kumpulan peraturan • Perintah • Larangan • Sanksi bagi yang melanggar

PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN • Pemerintahan = bestuurvoering = pelaksanaan tugas pemerintah • Pemerintah = organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan • Pemerintah : - Luas (in the broad sense) = semua alat kelengkapan negara - Sempit (in the narrow sense) = kekuasaan eksekutif

ISTILAH PEMERINTAHAN • Pemerintahan sbg fungsi (bestuur als functie) = melaksanakan tugas-2 pemerintahan • Pemerintahan sbg organisasi (bestuur als orgaan) = mempelajari ketentuan-2 susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-2 departemen, badan, dinas dan instansi pemerintahan

Pengertian Daerah • Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai : 1. batas wilayah tertentu 2. berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 3. atas prakarsa sendiri

KESIMPULAN • Hukum Pemerintahan Daerah Kumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

LAHIRNYA PEMERINTAHAN DAERAH • Konsekuensi adanya teorti pembagian kekuasaan 1. pembagian kekuasaan secara horizontal a. eksekutif b. legislatif c. yudikatif 2. Pembagian kekuasaan secara vertikal a. satuan pemerintah pusat b. satuan pemerintah daerah

Dianutnya konsep negara kesatuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” • Negara Kesatuan ? : 1. kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah nasional; 2. penyerahan suatu kekuasaan atau wewenang kepada satuan pemerintah local hanya dapat dilaksanakan atas kuasa undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif nasional; 3.tidak ada satuan pemerintah yang lebih rendah yang mempunyai sifat staat.

ALASAN PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA VERTIKAL • Kemampuan Pemerintah berikut perangkatnya yang ada di daerah terbatas; • Wilayah negara sangat luas, terdiri lebih dari 3000 pulau-pulau besar dan kecil; • Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh dan segala macam kepentingan dan kebutuhan rakyat yang tersebar di seluruh pelosok negara; • Hanya rakyat setempatlah yang mengetahui kebutuhan, kepentingan dan masalah yang dihadapi dan hanya mereka yang mengetahui bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut; • Dilihat dari segi hukum, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menjamin adanya daerah dan wilayah;

Adanya sejumlah urusan pemerintahan yang bersifat kedaerahan dan memang lebih berdaya guna jika dilaksanakan oleh daerah; • Daerah mempunyai kemampuan dan perangkat yang cukup memadahi untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, maka desentralisasi dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Azas Penyelenggaraan Pemerintahan • azas desentralisasi, • azas dekonsentrasi, • azas tugas pembantuan (medebewind) • azas Kebijaksanaan (vrijsbestuur)

DESENTRALISASI • Secara etimologis berasal dari bahasa latin  berarti de = lepas dan centrum = pusat melepaskan dari pusat • sudut ketatanegaraan pelimpahan kekuasaan Pemerintah dari Pusat kepada Daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri • the transfer of planing, decission making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, …….

Pasal 1 huruf (e) UU No. 22 Tahun 1999 “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” • Pasal 1 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemrintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Keatuan Republik Indonesia”. • KESIMPULAN : (1) desentralisasi baru terwujud apabila terdapat “penyerahan” atau overdragen wewenang pemerintahan

KESIMPULAN 1. desentralisasi baru terwujud apabila terdapat “penyerahan” atau overdragen wewenang pemerintahan 2. pengakuan hanya ada satu bentuk desentralisasi, yakni otonomi. Padahal  otonomi hanyalah salah satu bentuk dari desentralisasi, di samping tugas pembantuan (zelfsbestuur).

ALASAN DIANUTNYA DESENTRALISASI • memperlancar roda pemerintahan • luasnya wilayah Indonesia • ketidak mampuan Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan; • Keadaan Indonesia yang pluralistik; • Untuk terciptanya daya guna dan hasil guna pemerintahan dan pembangunan.

Dilihat dari aspek pemberian wewenang,  Terdapat pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk : melaksanakan atau menangani urusan-urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri • Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan : 1. “meringankan” beban pekerjaan Pusat. 2. tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. 3. Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan

DESENTRALISASI DIDASARKAN KEPADA : • sudut politik sebagai permainan kekuasaan,  untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak ; • desentralisasi  tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan; • Desentralisasi semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien

DIMENSI UTAMA DESENTRALISASI : • dimensi ekonomi, dimana rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya; • dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik yang ditandai dengan lepasnya ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah; • dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) : 1. bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. 2. Tidak ada perasaan bahwa “orang pusat” lebih hebat dari pada “orang daerah”, dan sebaliknya

Ciri-ciri atau indikator desentralisasi • bentuk pemencaran adalah penyerahan • pemencaran terjadi kepada daerah (bukan perorangan); • yang dipencarkan adalah urusan pemerintahan; dan • urusan pemerintahan yang dipencarkan menjadi urusan pemerintah daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN • Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. (Ps. 1 (5) PP No. 38/2007)

Urusan Pemerintahan Meliputi : • Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah • urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT • meliputi politik luar negeri; • Pertahanan • Keamanan • Yustisi • moneter dan fiskal nasional • serta agama.

urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, meliputi : • pendidikan; • kesehatan; • pekerjaan umum; • perumahan; • penataan ruang; • perencanaan pembangunan; • perhubungan; • lingkungan hidup; • pertanahan; • kependudukan dan catatan sipil;

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; • keluarga berencana dan keluarga sejahtera; • sosial; • ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; • koperasi dan usaha kecil dan menengah; • penanaman modal; • kebudayaan dan pariwisata; • kepemudaan dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; • pemberdayaan masyarakat dan desa; • statistik; • kearsipan; • perpustakaan; • komunikasi dan informatika; • pertanian dan ketahanan pangan; • kehutanan;

energi dan sumber daya mineral; • kelautan dan perikanan; • perdagangan; dan • perindustrian.

Kelebihan Desentralisasi • Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan; • Dalam menghadapi masalah yang mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, Daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat; • Dapat mengurangi birokrasi; • Dapat diadakan pembedaan (defferensiasi) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. • Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat; • Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (selfgovernment); • Meningkatkan kontrol masyarakat setempat.

KELEMAHAN DESENTRALISASI • Karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintah bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi; • Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih terganggu; • Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut dengan daerahisme atau provinsialisme; • Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lambat karena memerlukan perundingan yang bertele-tele; • Dalam menyelenggarakan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memeperoleh keseragaman/uniformitas dan kesederhanaan.

PENGGOLONGAN DESENTRALISASI • desentralisasi jabatan (ambtelijke decentralisatie)  pemencaran kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan (ambt) dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja • desentralisasi kenegaraan (staatkundig decentralisatie) penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara

desentralisasi teritorial (territoriale decentralisastie) penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (autonomie), batas pengaturan tersebut adalah daerah • desentralisasi fungsional (functionele decentralisatie) pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tertentu

TUJUAN DIANUTNYA DESENTRALISASI • tidak terjadi penumpukan kekuasaan (concentration of power) • diharapkan terjadi distribusi kekuasaan (distribution of power) maupun transfer kekuasaan (transfer of power ) • terciptanya pelayanan masyarakat (public services) yang efektif, efisien dan ekonomis • terwujudanya pemerintahan yang demokratis (democratic government)

NILAI DESENTRALISASI BAGI PEMERINTAH PUSAT NILAI DESENTRALISASI BAGI PEMDA • pendidikan politik (political education) • latihan kepemimpinan (trainning of leadership) • stabilitas politik. • political equality • local accountability • local responsiveness

DEKONSENTRASI • pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan • UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf (f) “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah”.

berdasarkan Pasal 1 huruf (f) UU No. 22 Tahun 1999 yang menentukan bahwa : “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah”. • Pasal 1 ayat (8) UU No. 32 Tahun 2004 : “dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemrintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”.

CIRI-CIRI DEKONSENTRASI • bentuk pemencaran adalah pelimpahan; • pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri (perorangan); • yang dipencarkan (bukan urusan pemerintahan) tetapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu; • yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri.

KEUNTUNGAN DEKONSENTRASI • mengurangi keluhan-keluhan daerah • membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat • memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara Pemerintah dengan yang diperintah/rakyat

HUBUNGAN DESENTRALISASI DAN DEKONSENTRASI • pertama dekonsentrasi hakekatnya sama dengan desentralisasi, hal ini disebabkan keduanya mengandung “pemencaran” • Kedua dekonsentrasi hakekatnya merupakan subsistem desentralisasi, karena desentraslisasi bersifat kenegaraan, sehingga penyelenggaraan desentralisasi merupakan bagian dari organisasi negara dan menunjukan tatanan penyelenggaraan negara. Sedangkan dekonsentrasi bersifat kepegawaian (ambtelijke)

Dekonsentrasi adalah unsur desentralisasi Dekonsentrasi tidak lain dari pada salah satu jenis desentralisasi, dekonsentrasi adalah pasti desentralisasi tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi

DESENTRALISASI >< SENTRALISASI • Sentralisasi = pemusatan, desentralisasi = pemencaran • Kelebihan sentralisasi :  menjadi landasan kesatuan kebijaksanaan lembaga atau masyarakat;  mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan;

meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan serluruh wilayah dan bersifat serupa • terdapat hasrat lebih mengutamakan umum dari pada kepentingan daerah, golongan atau perorangan • Sentralisasi meletakan (dasar) kesatuan politik masyarakat (de politieke eenheid van de gemeenschap);

memperkokoh perasaan persatuan (perasaan setia kawan) (versterking van het saamhorigheidsgevoel); • Mendorong kesatuan dalam pelaksanaan hukum (de eenheid van rechtsbedeling); • membawa kepada penggalangan kekuatan (bundeling van krachten);

ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN • Bentuk desentralisasi  otonomi dan tugas pembantuan (medebewind) • Secara etimologi otonomi berasal dari kata oto(auto = sendiri) dan nomoi (= nomoi = nomos = undang-undang/aturan) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri

Di dalam tata pemerintahan otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri • Otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian (Zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (Onafhankelijkheid).

KESIMPULAN : otonomi tidak lain adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur sendiri (selfregeling) atau (zelfwetgeving) dan menyelenggarakan urusan serta kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah

JENIS OTONOMI • OTONOMI MATERIIL  urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga diperinci secara tegas, pasti dan diberi batas- batar (limitative), “zakelijk”  dalam prakteknya penyerahan ini dilakukan dalam UU pembentukan Daerah yang bersangkutan

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH