Oleh: RUCHYAT DENI DJ. Direktur Penataan Ruang Nasional

1. PENTINGNYA FAKTOR GEOLOGI SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENATAAN RUANG Workshop Nasional Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Berbasis Geologi Oleh: RUCHYAT DENI DJ. Direktur Penataan Ruang Nasional Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Bandung, 21 Juni 2005 DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

2. SISTEM & MEKANISME PENATAAN RUANG NASIONAL LEMBAGA OPERASIONAL STRUKTURAL LEMBAGA KOORDINASI PEMANFATAN PENGENDALIAN PERENCANAAN Dept/ Instansi Sektoral • Kebijakan Perwujudan Struktur • Ruang Nasional • Kebijakan Pengemb. Kawasan: • - Kaw Tertentu (Strategis Nas) • - KESR (Integrasi Ekonomi) • - Kawan/Kapet (Percepatan KTI) • Kebijakan Spasial Sektor al: RIPP, • Sistranas, Pesisir & Pulau2 Kecil • Perijinan • Skala Besar • Insentif & • Disinsentif • Sanksi • BKTRN • BP Kapet • Tim Kord. • KESR • MASY • DPKTI • DMI RTRW Nasional/ RTR Pulau Dinas Sektor Provinsi • BKPRD Provinsi • MASY • Strategi Perwujudan Struktur Lintas • Kab/Kota • Arah Pengembangan Kawasan Lintas • Kab/Kota • Arah Pembangunan Sektor Lintas • Kab/Kota • Perijinan • Pemantauan • & Pelaporan • Sanksi RTRW Provinsi (31) Dinas Sektor Kab/Kota • Perijinan • Pemantauan • & Pelaporan • Evaluasi • Sanksi • BKPRD Kab/Kota • MASY • Pembangunan Infrastruktur • Pembangunan Kawasan • Rencana Program Sektor RTRW Kab/Kota (325/91) Rencana Rinci, Rencana Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL) • FS/Pre-FS • DED Penunjang: S I S T E M I N F O R M A S I

3. SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG Kerangka Pengembangan Strategis Hirarki Sistem Perencanaan Tata Ruang Nasional Sistem Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sistem Perencanaan Tata Ruang Kab/Kota Rencana Umum TR RTRWN RTRWP RTRWK Rencana Operasional Operasionalisasi/tingkat kedalaman RTR Pulau, Kawasan Tertentu Nasional, RTR Kawasan Tertentu Prov RDTR Kab/Kota RTR Kawasan (skala Provinsi) Rencana OperasionalTeknis RTR Kawasan (Nasional) RTR

4. ISYU UTAMA (1) A. FAKTOR PEMBATAS PENGEMBANGAN WILAYAH • Memiliki 5 Pulau Besar, Gugus Pulau Samodra, Gugus Pulau Pantai yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 17000, dan adanya pegunungan tinggi; • Keberadaan jalur patahan dan sesar (bagian dari lempeng Eurasia dan Indo-Australia) sehingga menjadi negara potensial bencana tinggi; • Potensi konflik pemanfaatan ruang karena tumpang tindih kepentingan (kasus Jambi dan Dumai); • Ketersediaan data geologi dalam berbagai level skala masih terbatas, sementara kebutuhan untuk menyusun rencana tata ruang diperlukan skala sampai dengan 1:25.000

5. ISYU UTAMA (2) B. FAKTOR PENUNJANG PENGEMB. EKONOMI WILAYAH • Keberadaan / sebaran cekungan minyak dan gas (60 • Cekungan); • Potensi cadangan batubara di Kaltim dan Kalsel • Potensi cadangan emas di Busang, Mimika, Sulut dan NTT • Hidrothermal di wilayah perairan; • 9. Penemuan cadangan minyak di Cepu dan Gas di Bojonegoro; • 10. Potensi migas di kawasan Natuna; C. ISU-ISU LAINNYA • Peraturan banyak yang berorientasi sektor, seperti UU 41/99 tentang Kehutanan dan UU 11/67 tentang Pertambangan Umum • Perkembangan teknologi pemantauan dan pemanfaatan data-data geologi yang begitu pesat, ternyata lambat diadopsi di Indonesia • Kurangnya sosialisasi informasi geologi kepada masyarakat • Time frame pembangunan yang berbeda dengan sektor lain

6. KONDISI UMUM BENTANG WILAYAH Banda Aceh BANDAR SRI BEGAWAN KUALA LUMPUR Medan SINGAPORE Entikong Manado Gorontalo Pekanbaru Ternate Batam Pontianak Samarinda Sorong Jambi Biak Palu Palangkaraya Padang Pangkal Pinang Balikpapan Jayapura Mamuju Palembang Pangkalan Bun Banjarmasin Kendari Bengkulu Ambon Lampung Makasar JAKARTA Semarang Serang Surabaya Bandung Malang DILLI Yogyakarta Merauke Denpasar Mataram Kupang Bontang Pulau Besar Gugus Pulau Samudra Jalur Patahan dan Sesar Gugus Pulau Pantai Kota PKN Pegunungan Tinggi Batas Teritorial Batas ZEE

7. PETA DAERAH RAWAN TSUNAMI (BMG)

8. TSUNAMI BESAR DI INDONESIA Mindoro 1994 Panay 1948 Aceh 2004 Mindanao 1897 Mindanao 1918 Biak 1996 Sangihe 1856 Sulteng 1996 Seram 1965 Sulteng 1968 Sulsel 1969 Sumbar 1861 Sumbawa 1820 Bengkulu 1833 Banda 1674 Krakatau 1883 Taliabu 1998 Lomblen 1979 Banyuwangi 1994 Flores 1992 Sumba 1977 Sumber: Puspito, Kompas 2 Nov. 2002

9. GEMPA DI INDONESIA Sangat aktif; rata-rata 450 gempa M≥4.0 per-tahun

10. GEMPA DANGKAL M>6.0 1 8 7 9 2 6 3 10 4 5 Gempa di laut berpotensi menimbulkan tsunami

11. KAWASAN JABODETABEK-PUNJUR

12. KAWASAN JABODETABEK PUNJUR

13. SEBARAN CEKUNGAN MINYAK DAN GAS Sumber: Dep. Kelautan dan Perikanan

14. POTENSI SUMBER DAYA HIDROTHERMAL DI WILAYAH PERAIRAN Sumber: Dep. Kelautan dan Perikanan

15. CADANGAN MINYAK DI CEPU DAN BOJONEGORO

16. POTENSI MIGAS DI KAWASAN NATUNA Sumber:BPPT

17. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) • Mengakomodasi berbagai informasi potensi sumber daya mineral dan menganalisis kendala bahaya geologi (informasi geologi) dalam satu keterpaduan dan sinerji dengan kepentingan berbagai sektor yang membentuk pemanfaatan ruang optimal dalam suatu tujuan pembangunan untuk masyarakat yang sejahtera, adil dan berkelanjutan

18. FUNGSI RTRWN • DASAR PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN POKOK PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH NASIONAL: pembangunan infrastruktur, wilayah perkotaan dan perdesaan, kawasan lindung dan budidaya andalan (daratan, laut, dan udara) • LANDASAN KETERPADUAN, KETERKAITAN DAN KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH SERTA KESERASIAN ANTAR SEKTOR • ARAHAN LOKASI INVESTASI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAN/ATAU MASYARAKAT/SWASTA UNTUK SISTEM NASIONAL • ACUAN PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

19. RTRWN sebagai PRODUK PENATAAN RUANG • FUNGSI RTRWN • Pedoman perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang nasional • Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor • Mengarahkan lokasi investasi • Pedoman bagi Penataan Ruang Propinsi/Kabupaten/Kota • MUATAN RTRWN • Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional: • Kawasan lindung: 11 Taman Wisata Laut, 34 Taman Nasional, 6 Taman Nasional Laut, 14 Taman Hutan Raya • Kawasan andalan: 55 di KBI dan 57 di KTI • Kawasan andalan laut: 14 di KBI dan 23 di KTI • Kawasan tertentu: 21 di KBI dan 18 di KTI (kawasan perbatasan: 2 di KBI dan 8 di KTI) • Kawasan tertinggal: 73 di KBI dan 48 di KTI

20. Struktur Ruang Wilayah Nasional: • Sistem pusat permukiman nasional: 83 PKN, 128 PKW, 414 PKL • Sistem transportasi nasional: • 5 jalan lintas di KBI dan 12 jalan lintas di KTI • 17 pelabuhan internasional, 31 pelabuhan nasional, 33 pelabuhan regional • 18 bandara nasional, 10 bandara regional, 23 bandara lokal • Jaringan prasarana sumberdaya air nasional: 90 SWS, 59 SWS strategis/kritis, 13 propinsi strategis untuk ketahanan pangan • Jaringan prasarana tenaga kelistrikan: 500 KV, 275 KV, 150 KV • Jaringan telekomunikasi: mikro digital, fiber optik, kabel laut • Kriteria dan Pola Pengelolaan: • Kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan andalan/andalan laut, kawasan tertentu, kawasan tertinggal • Sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, sistem transportasi, sistem jaringan prasarana sumberdaya air, sistem jaringan tenaga kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi • Strategi Pentahapan Rencana Pemanfaatan Ruang lanjutan muatan….

21. upaya rencana terpadu mengatasi isu diatas Perlu dilaksanakan dalam keterpaduan program pembangunan nasional MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS (STRATEGIC DEVELOPMENT FRAMEWORK)

22. Teluk Benggala, Mediteran, Samudera Hindia (Timur Tengah, Eropa) Laut Cina Selatan (Jepang, Korea, Filipina) Laut Cina Selatan (Hongkong, Cina, Taiwan) Samudera Pasifik (Jepang, Korea, Amerika, Kanada) Banda Aceh BANDAR SRI BEGAWAN KUALA LUMPUR Medan Samudera Pasifik (Amerika, Kanada, Amerika Latin) SINGAPORE Entikong Manado Gorontalo Pekanbaru Ternate Batam Pontianak Samarinda Sorong Jambi Biak Palu Palangkaraya Padang Pangkal Pinang Balikpapan Jayapura Mamuju Palembang Pangkalan Bun Banjarmasin Kendari Bengkulu Ambon Lampung Makasar JAKARTA Semarang Serang Surabaya Bandung Samudera Hindia (Afrika, Australia) Malang DILLI Yogyakarta Merauke Denpasar Mataram Samudera Hindia (Australia, Selandia Baru) Kupang KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS PEMANTAPAN TERITORIAL NKRI Bontang Pulau Besar Kota PKN Jalur Patahan dan Sesar Gugus Pulau Samudra Poros Pengembangan Strategis Sub Regional Batas Teritorial Gugus Pulau Pantai Alur Pelayaran Internasional Batas ZEE Pegunungan Tinggi

23. Banda Aceh BANDAR SRI BEGAWAN KUALA LUMPUR Medan SINGAPORE Entikong Manado Gorontalo Pekanbaru Ternate Batam Pontianak Samarinda Sorong Jambi Biak Palu Palangkaraya Padang Pangkal Pinang Balikpapan Jayapura Mamuju Palembang Pangkalan Bun Banjarmasin Kendari Bengkulu Ambon Lampung Makasar JAKARTA Semarang Serang Surabaya Bandung Malang DILLI Yogyakarta Merauke Denpasar Mataram Kupang KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS BERORIENTASI KESEIMBANGAN ANTAR WILAYAH Bontang Lintas Barat Sumatra, Lintas Selatan Jawa, Kota PKN Jalur Patahan dan Sesar Lintas Tengah Kalimantan, Lintas Papua dan Sulawesi Kawasan Tertentu Batas Teritorial Orientasi Pengembangan Daerah Tertinggal Kawasan Tertinggal Batas ZEE

24. Lesson Learned dari Gempa Kobe, Jepang (1995) • Pemerintah segera menginformasikan kejadian gempa ke seluruh Jepang melalui TV dan radio; • Pemerintah segera melakukan tindakan evakuasi, penyelamatan dan penanganan korban gempa secara integratif; • Pemerintah menyiarkan proses monitoring penanganan gempa melalui berbagai media ke seluruh pelosok Jepang; • Pemerintah dan berbagai Lembaga Riset segera melakukan kajian terkait gempa (salah satunya kajian geologi); • Pemerintah melakukan pendidikan publik bahwa Jepang sebagai negara bahaya gempa dengan cara sistematis (melalui pendidikan formal dan informal) • Pemerintah melakukan sosialisasi peraturan (semacam NSPM) mengantisipasi dan menghadapi gempa secara besar-besaran

25. Masukan Upaya Mengatasi Isu(1) • Perlunya dilengkapi peta dan informasi geologi di seluruh wilayah tanah air, termasuk peta yang menggambarkan daerah-daerah mana yang mempunyai potensi bahaya geologi dan daerah yang aman terhadap bahaya geologi., juga sebagai informasi lokasi sumberdaya alam mineral ekonomis yang sangat diperlukan oleh para investor. Data geologi penting bagi penyusunan Rencana Tata Ruang • Perlunya disusun suatu peraturan yang mampu menginte-grasikan keperluan sektor, terutama dalam konservasi dan sustainabilitas sumberdaya alam , serta meminimasi konflik; • Perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan aspek geologi dalam penataan ruang;

26. Masukan Upaya Mengatasi Isu (2) • Perlu dilakukan revisi RTRW atas wilayah-wilayah yang pada dokumen rencana diperuntukkan sebagai kawasan yang banyak dihuni (padat penduduk) tetapi mempunyai bahaya geologi yang tinggi atau mempunyai daya dorong ekonomi tinggi; • Perlu langkah-langkah kongkrit pengembangan teknologi Early Warning System dan meng-upgrade teknologi pemantauan aktifitas geologi yang dilengkapi dengan Teknologi Informasi mutakhir yang mudah diakses oleh masyarakat.

27. Kesimpulan • Informasi Geologi sebagai salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai pembatas dalam penataan ruang • Informasi Geologi juga menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang pengembangan ekonomi wilayah

28. TERIMA KASIH