180 likes | 499 Views
Perencanaan Nasional. Perekonomian Indonesia. Oleh : Drs. Agus Luthfi , M.Si. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
E N D
PerencanaanNasional Perekonomian Indonesia Oleh: Drs. AgusLuthfi, M.Si.
SistemPerencanaan Pembangunan Nasional BerdasarkanUndang-undangNo. 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan NasionalPasal 3 bahwaSistemPerencanaan Pembangunan Nasionaladalah “Satukesatuantatacaraperencanaanpembangunanuntukmenghasilkanrencana-rencanapembangunandalamjangkapanjang, jangkamenengah, dantahunan yang dilaksanakanolehunsurpenyelenggaranegaradanmasyarakat di tingkatPusatdanDaerah”.
SistemPerencanaan Pembangunan Nasional • Mendukungkoordinasiantarpelakupembangunan • Menjaminterciptanyaintegrasi, singkronisasidansinergibaikantardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsipemerintahmaupunantarapusatdandaerah. • Menjaminketerkaitandankonsistensiantaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaandanpengawasan • Mengoptimalkanpartisipasimasyarakat • Menjamintercapainyapenggunaansumberdayasecaraefisien, efektif, berkeadilandanberkelanjutan.
Jenis-jenisPerencanaanNasional • RPJP (Rencana Pembangunan JangkaPanjang) yaitudokumenperencanaanuntukperiode 20 Tahun; • RPJM (Rencana Pembangunan JangkaMenengah) yaitudokumenperencanaanuntukperiodepembangunan 5 Tahun; • RKP (RencanaKerjaPemerintah) yaitudokumenperencanaannasionaluntukperiodepembangunan 1 tahun. Padadaerahdisingkat RKPD (RencanaKerjaPemerintah Daerah).
LandasanPerencanaan Pembangunan Nasional • Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional • PeraturanPemerintah No. 20 Tahun 2004 tentangRencanaKerjaPemerintah
Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Menyiapkan Rencana Pembangunan JangkaPanjang PemerintahPusat/ Daerah Hasil Rencana Pembangunan JangkaPanjangNasional (RPJPN) 2005-2025 menggariskanVisiIndonesia tahun2025 yaitu“Indonesia yang mandiri, maju, adildanmakmur, yang pelaksanaannyadibagikedalamempattahappembangunanjangkamenengah”. RPJM Nasional/Daerah (20 Tahun)
Penyusunan RPJP Nasional/ Daerah Definisi RPJP Nasionaladalahdokumenperencanaanpembangunanuntukperiode 20 tahun yang memuatvisi, misidanarahpembangunannasional. Pembangunan Daerah yang mengacupadarencanapembangunanjangkapanjangnasional. • Penyiapanrancanganawalrencanapembangunan • Musyawarahperencanaanpembangunan • Penyusunanrancanganakhirrencanapembangunan
Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) BAPPEDA RancanganAwal Menyiapkan Hasil • Dalam rangkamenyerapaspirasimasyarakat BAPPEDA mengundangLSM, AsosiasiProfesi, Pemuka Agama, PemukaAdat, PerguruanTinggisertaKalanganDunia Usaha. • BAPPEDA menyusunrencanaakhir RPJP Daerah yang ditetapkandenganPeraturan Daerah (Perda). MUSRENBANG MusyawarahPerencanaan Pembangunan
Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) Disusun Rencana Pembangunan JangkaMenengah PemerintahPusat/ Daerah • Dalam pasal 5 (2) Undang-Undang No. 25 Tahun2004 menyatakanbahwa: • RPJM Nasionalmerupakanpenjabarandarivisi, misi, dan programpembangunannasional yang penyusunannyaberpedomanpadaRPJP nasional. • Pembangunan daerah, penyusunannyaberpedomanpada RPJP daerahdenganmemperhatikanRPJM Nasional Hasil RPJM Nasional/Daerah (5 Tahun)
Rencana Pembangunan JangkaMenengahDaerah (RPJMD) RPJMD Penyusunan RPJMD UrutanKegiatan: Penyiapanrancanganawalrencanapembangunan; Penyiapan rancangan rencana kerja; Musyawarahperencanaanpembangunan; Penyusunanrancanganakhirrencanapembangunan Memuat : • Arahkebijakankeuangandaerah, • Strategipembangunandaerah, • Kebijakanumum, • Program satuankerjaperangkatdaerah, • Lintas satuan kerja perangkat daerah, • Program kewilayahan • Disertaidenganrencana-rencanakerjadalamrangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifatindikatif.
Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Penyusunan RKPD Penyiapanrancanganrencanakerja; Musyawarahperencanaanpembangunan; Penyusunanrancanganakhir RKPD RPT disebut juga RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacupada RPJPD yang memuatrancangankerangkaekonomidaerah, prioritaspembangunandaerah, rencanakerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakanlangsungolehpemerintahdaerahmaupunyang ditempuhdenganmendorongpartisipasimasyarakat