1 / 117

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 Bandung

PROFIL BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2011. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 Bandung. DASAR HUKUM. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

enan
Download Presentation

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 Bandung

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROFIL BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2011 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 Bandung

  2. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tanggal, 4 Desember 2007 tentang Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

  3. KEPALA BADAN SEKRETARIAT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN & PROGRAM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENGENDALIAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN KELUARGA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SUB BIDANG PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI PERAN SERTA MASY & ORG PEREMPUAN SUB BIDANG PERLINDUNGAN KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA SUB BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & ANAK SUB BIDANG KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL SUB BIDANG INFORMASI KELUARGA UPT

  4. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

  5. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan BPPKB Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2007, tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah”Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana” Tugas Pokok Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Fungsi Kewenangan Melaksanakan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandung sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 yang mencakup 14 Program dan 51 Kegiatan

  6. Visi Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak Dasar Penetapan Visi : Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I Masih tingginya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak

  7. Misi Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA)

  8. Tujuan : TERINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN PP DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA SEMUA KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDUNG TERWUJUDNYA 30 KECAMATAN YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK; BERPERANNYA LEMBAGA MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; PEMENUHAN PERMINTAAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG BERKUALITAS DALAM UPAYA PENURUNAN KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, DAN ANAK SERTA PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI; PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU POSITIF REMAJA TENTANG KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI, GUNA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN REPRODUKSI DALAM RANGKA MENYIAPKAN KEHIDUPAN KELUARGA UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GENERASI MENDATANG; PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN MEMPERHATIKAN KELOMPOK USIA PENDUDUK BERDASARKAN SIKLUS HIDUP, YAITU MULAI DARI JANIN DALAM KANDUNGAN SAMPAI DENGAN LANJUT USIA, DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA IDEAL; PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, SERTA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA, TERUTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI MASYARAKAT

  9. Kebijakan : MEMPERKUAT KOMITMEN POLITIS DAN OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN PUG & ANAK SERTA PENGELOLAAN KB DISEMUA TINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGERAKAN MASYARKAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA KECIL BERKUALITAS , KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK PENINGKATAN AKSESSIBILTAS MASYARAKAT & REMAJA, KELUARGA RENTAN THD INFORMASI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI YG BERKUALITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN & JARINGAN PENGELOLAAN PP KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK DAN PROGRAM KB DITINGKAT KOTA S/D LINI LAPANGAN PENINGKATAN DAN PENGGALANGAN KEMITRAAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN KELUARGA PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN BERBASIS GENDER & ANAK DIBERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KDRT)

  10. Strategi : SRATEGI BPPKB DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUN ADALAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DENGAN PENEKANAN PADA : A. PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KOTA BANDUNG; B. PENINGKATAN KOORDINSI DAN KEMITRAAN C. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAANGENDER DAN ANAK DI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT; D. PENGUATAN JEJARING KELEMBAGAAN BAIK PADA TINGKAT KOTA DAN REGIONAL. SRATEGI BPPKB DALAM KELUARGA BERENCANA ADALAH : A. PENYERASIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KB; B. PEMANTAPAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM; C. PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM DAN JARINGAN PELAYANAN PROGRAM KB D. PEMANTAUAAN, EVALUASI DAN AKUNTABILITAS PELAYANANKB

  11. KEWILAYAHAN • LUAS WILAYAH KOTA BANDUNG : 16.729,640 Ha • ( 168,06 Km2 ) JUMLAH PENDUDUK : 2,393.633 Jiwa • KEPADATAN PENDUDUK : 13,345 Km • JUMLAH KECAMATAN : 30 KECAMATAN • JUMLAH KELURAHAN : 151 KELURAHAN • JUMLAH RW : 1.559 RW • JUMLAH RT : 9.655 RT • JUMLAH KELUARGA : 528,049 Keluarga

  12. PERTAMBAHAN PENDUDUK (LPP : 1,15 %) MIGRASI (Mig in – Mig out) DAMPAK PROGRAM KB TERHADAP LPP/LPPA/TFR PENDUDUK : TH. 1970 = 1.201.730 TH. 1980 = 1.461.407 TH. 1990 = 2.058.649 TH. 2000 = 2.136.260 2,393.633 TH. 2010 = (TAHUN 2010) LPPA ( Lahir-Mati) MOBILITASPENDUDUK PROG. KB

  13. SASARAN DAN FOKUS PROGRAM KB UU NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN 2005-2025 MISI Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 : • ..dst • Mewujudkan bangsa yang berdaya saing . • ... s.d 8

  14. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING UU NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN 2005 - 2025 • MEMBANGUN SDM YANG BERKUALITAS , diukur dengan : • Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), • Indeks Pembangunan Genders (IPG) • Tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1. • Pengendalian LPP melalui Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. • Pendidikan • Kesehatan  meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. • Peningkatan kualitas hidup perempuan , kesejahteraan dan perlindungan anak.

  15. MDGs. Dengan 8 Indikatornya • MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS ( MDGs) TAHUN 2015 • Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan • Pendidikan dasar yang universal • Mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan • Menurunkan angka kematian anak • Memperbaiki kesehatan maternal • Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya • Menjamin kesenimbangan lingkungan hidup • Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

  16. ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG RPJP KOTA BANDUNG VISI ; MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT MISI : Pengembangan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesionaldanberdayasaing; Pengembanganperekonomiankota yang berdayasaingdalammenunjangpenciptaanlapangankerjadanpelayananpubliksertameningkatkanperananswastadalampembangunanekonomikota. Peningkatankesadaranbudayakota yang tertib, aman, kreatif, berprestasidalammenunjangkotajasa yang bermartabat. Penataankota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasanlingkungan. Peningkatankinerjapemerintahkota yang efektif, efesien, akuntabeldantransparandalamupayameningkatkankapasitaspelayanankota metropolitan. Peningkatankapasitaspengelolaankeuangandanpembiayaanpembangunankota yang akuntabeldantransparandalammenunjangsistempemerintahan yang bersihdanberwibawa. RPJM KOTA BANDUNG TAHUN 2009-2013

  17. AKSELERASI PP • PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER • PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG DAN ANAK • PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK • PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENINGKATNYA • Politik • TenagaKerja • Pendidikan • Kesehatan • Ekonomi • Sosial RPJP 2005-2025 MDG’s IPG RPJP 2005-2025 KOTA BDG IPM PROGRAM PRIORITAS MENURUNNYA • KDRT • KTA • Trafiking • Eksploitasi • Anakjalanan • Cacat • Lansia PROGRAM PP GEM

  18. Kondisi Kota Bandung • Kota Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat adalah salah satu kategori kota besar di Indonesia. Posisi demikian merupakan salah satu daya tarik meningkatnya arus urbanisasi. Meningkatnya arus urbanisasi dan masih cukup tingginya Total Fertility Ratio (FTR) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi meningkatnya laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung. • Peningkatan jumlah penduduk kota berdampak pada munculnya isu-isu strategis seperti : daya dukung dan daya tampung kota, daya tarik dan daya saing kota, kesejahteraan masyarakat, kualitas SDM & modal sosial maupun manajemen kota

  19. Secara geogarfis Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya Barat dan Timur yang menghubungkan dengan Ibu Kota Negara. Sedangkan batas wilayah, sebelah selatan dan utara adalah Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur Kabupaten Bandung dan sebelah Barat adalah Kota Cimahi secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter diatas permukaan laut, titik tertinggi 1.050 meter dan terendah 675 meter dengan temparatur rata-rata 26,6 derajat celcius dengan rata-rata curah hujan 156,mm dan jumlah hari hujan rata-rata 15 hari perbulan.

  20. SEKILAS TENTANG SEJARAH PERKEMBANGAN PERJUANGAN PEREMPUAN LATAR BELAKANG : • Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki. Keduanya diciptakan berbeda agar saling melengkapi guna membangun suatu kekuatan (sinergi) baru yang lebih kuat, dan bermanfaat bagi kelangsungan umat manusia dimuka bumi ini. • Dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi dominasi oleh satu pihak dengan yang lain, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga pada umumnya perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

  21. KonferensiWanitaSeduniakeempat (Beijing,1995) mencantumkanistilahGender Mainstreming, semuanegara-negarapesertatermasuk Indonesia secaraeksplisitmenerimamandatuntukuntukmengimplementasikanGender Mainstremingdinegaradantempatmasing-masing. • Pemerintah Indonesia melalui GBHN 1999 menyatakanbahwaPengarusutamaan Gender (PUG) merupakankebijakannasional yang harusdiembanolehlembaga yang mampumewujudkanKesetarandanKeadilan Gender (KKG) dantelahdikeluarkannyaInstruksiPresidenRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentangPengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

  22. PRIORITAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA PEREMPUAN KEMISKINAN LINGKUNGAN

  23. ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG RPJP KOTA BANDUNG VISI ; MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT MISI : Pengembangan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing; Pengembangan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota. Peningkatan kesadaran budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa yang bermartabat. Penataan kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan. Peningkatan kinerja pemerintah kota yang efektif, efesien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. RPJM KOTA BANDUNG TAHUN 2009-2013

  24. TUJUAN DAN SASARAN MISI : PENGEMBANGAN SDM YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING. TUJUAN 1 : JUMLAH PENDUDUK DAPAT DIKENDALIKAN SESUAI DENGAN DAYA DUKUNGDAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN. SASARAN : • KUALITAS SDM MENINGKAT • PERTUMBUHAN PENDUDUK TERKENDALI; • PENURUNAN ANGKA FERTILITAS TOTAL ( TFR ) TUJUAN 2 : ……………….. TUJUAN 3 : ……………….. TUJUAN 4: ……………….. TUJUAN 5 : TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SASARAN : • PENINGKATAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER • PENINGKATAN INDEK PEMBANGUNAN GENDER ( IDG ) • PENINGKATAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER ( GEM )

  25. PERMASALAHAN PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG • Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan. • Tindak kekerasan terhadap perempuan masih tinggi • Maraknya perdagangan perempuan dan anak, serta eksplorasi termasuk pornografi dan pornoaksi. • Kesenjangan gender diberbagai bidang kehidupan. • Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak seperti eksploitasi terhadap anak, penelantaran dan kekerasan terhadap anak.

  26. Masihrendahnyapemahamanmasyarakatakankonsepkesetaraandankeadilan gender. • Masihlemahnyakelembagaandanjaringanpengarusutamaan gender dananak. • Terbatasnya data pembangunanterpilahmenurutjeniskelamin, sehinggasulitmenemuikenalimasalah-masalah gender dananak yang ada. • Partisipasimasyarakatbelummaksimaldalammeningkatkankualitashidupperempuandanmeningkatkankesejahteraandanperlindungananak.

  27. TUJUAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK • Meningkatkanstatus, posisidankondisiperempuan agar mencapaikemajuan yang setaradenganlaki-laki. • Membangunanak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria danbertaqwasertaterlindungi.

  28. DENGAN INDIKATOR • Terintegrasikannya kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak pada semua kebijakan, program & lembaga pembangunan; • Terwujudnya kota yang responsif gender dan peduli anak; • Berperannya lembaga masyarakat dalam PP dan PKPA.

  29. SASARAN • Terjaminnyakeadilan gender dalamberbagai program pembangunan; • MeningkatnyaangkaGDI (Indek Pembangunan Gender) danAngka GEM (AngkaPemberdayaanPerempuan); • Menurunnyatindakkekerasanterhadapperempuan; • Meningkatnyakesejahteraandanperlindungananak; • Meningkatnyakemampuankelembagaandanjaringan PUG dananaktermasukketersediaan data danpeningkatanpartisipasimasyarakat.

  30. STRATEGI • Peningkatankordinasidankemitraan; • Penguatankelembagaanpengarusutamaan gender dananak; • Pelaksanaan aksi afimasi; • Penguatan jejaring kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

  31. PROGRAM POKOK • Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; • Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; • Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender; • Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.

  32. File : RAKOR PROGRAM PPKB-09-MATERI KEPALA AKSELERASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2009 RPJP 2005-2025 MDG’s MENINGKATNYA • Politik • TenagaKerja • Pendidikan • Kesehatan • Ekonomi • Sosial • PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER • PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG DAN ANAK • PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK • PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK IPG RPJP 2005-2025 KOTA BDG PROGRAM PRIORITAS IPM PROGRAM PP MENURUNNYA • KDRT • KTA • Trafiking • Eksploitasi • Anakjalanan • Cacat • Lansia GEM

  33. KERANGKA PIKIR PROGRAM KB Pada umumnya ada lima ciri pokok masalah kependudukan; Jumlah penduduk yang besar, Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, Penyebaran penduduk yang tidak merata, Komposisi struktur umur yang muda; Status sosial ekonomi yang terbelakang;

  34. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan dan potensi untuk peningkatan pengembangan pembangunan disegala bidang. Namun, jika penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas, maka akan menjadi beban bagi proses pembangunan dan dapat mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh penduduk

  35. Kebijakan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, diarahkan kepada; Pengendalian kuantitas penduduk, Pengembangan kualitas penduduk dan keluarga, Pengerahan mobilitas penduduk.

  36. Sesuai dengan matranya, kebijakan kependudukan dilakukan secara fungsional oleh Instansi/ Sektor, seperti : Masalah pengendalian kuantitas penduduk secara alami oleh Badan PPKB; Masalah Pendidikan Penduduk oleh Dinas Pendidikan; Masalah Kesehatan Penduduk oleh Dinas Kesehatan; Masalah Moral, Iman, dan ketaqwaan penduduk oleh Depag Masalah penduduk yang cacat, miskin dan tertinggal oleh Dinas Sosial. Dsb.

  37. Dalamrangkapengendaliankuantitasdankualiataspenduduk, Program KB memilikiamanatsesuai UU No. 52 / 2009: Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usiaideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pelaksanaanya, dilakukanbersamapemerintahdanmasyarakatdalammewujudkankeluargakecil, bahagiadansejahtera

  38. Pendekatan Program KB dalam pelaksanaan operasionalnya diprioritaskan kepada masalah sosio-kultural dan religius disamping pendekatan medis teknis. Diharapkan melalui pendekatan ini komitment masyarakat terhadap Program KB dipahami sebagai upaya perencanaan keluarga ( planning of the family ) dari pada pembatasan kelahiran ( birth control )

  39. Pelaksanaan Program KB di era otonomitelahberkembangdenganbaikmengarahpadakebutuhanmasyarakat yang menganutdesentralisasidanlebihdemokratis. Dengandemikianpolapembangunanmasyarakatpunmenjadiberagam, namunpadahakekatnyamengarahpadasatutujuan yang samayaitumewujudkan “Keluarga Kecil Bahagiadan Sejahtera”.

  40. Untuk mewujudkan keluarga sejahtera pendekatan yang dilaksanakan mengacu pada upaya mengatur jumlah keluarga yang kita kenal dengan perwujudan keluarga kecil. Untuk itu Program KB harus mencapai sasaran antara dengan indikator yaitu pencapaian peserta KB baru, yang selanjutnya dibina agar tetap menggunakan kontrasepsi dan menjadi peserta KB lestari.

  41. Lebih jauh yang perlu menjadi perhatian adalah menjadikan kesertaan pasangan usia subur dalam ber-KB menjadi kebutuhan dan budaya hidup dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Disamping itu pula, sasaran makro program Keluarga Berencana adalah Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP).

  42. Untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), indikator yang harus dicapai: Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2 anak per wanita usia subur. Net Reproductive Ratio (NRR) = 1 anak, yaitu rata-rata anak perempuan 1 orang pada setiap keluarga. Kesertaan pasangan usia subur menjadi peserta KB minimal 70%.

  43. Ketiga syarat tersebut harus dapat dipertahankan selama kurang lebih 30 sampai 40 tahun berturut-turut, tidak boleh mengendor apalagi memburuk. Oleh karena itu, maka sosialisasi KB tidak boleh tersendat apalagi berhenti. Agar masyarakat makin sadar betapa pentingnya program KB bagi pembangunan, karena sebesar apapun kue pembangunan yang kita capai, jika yang makannya banyak, tidak akan ada artinya, tetap akan stagnan.

  44. KESETARAAN & KEADILAN GENDER (KKG) Pengertian/Definisi PP: Adalah : suatu kondisi yang setara ,serasi, seimbang dan harmonis, antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.

  45. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) Adalahstrategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan programnya yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam peremcanaan, pelaksanaan , pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

  46. Kekerasanfisik adalahperbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuhsakit, ataulukaberat. (Ps. 6 UU PKDRT) : • ditendang • dipukuldengantangan • dipukuldenganalat • membenturkankepala • diludahi • dibanting/didorong • diseret • digunduli • dijenggutrambut

  47. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Ps. 7 UU PKDRT) • poligami tanpa ijin • dimaki-maki dengan kata-kata kasar • selingkuh • pemutusan hubungan silaturahmi dengan keluarga • larangan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar • suami otoriter

  48. Kekerasan seksual : adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu. (Penjelasan pasal 8 UU PKDRT) • Memaksa berhubungan seksual • Memaksa melakukan cara tertentu saat berhubungan seksual • Memaksa memasukkan benda ke dalam vagina • Memaksa istri berhubungan seksual dengan orang lain

More Related