KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN: Kemajuan Pembangunan Kesehatan Masalah yg dihadapi

1. RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH JAWA TENGAH • KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN: • Kemajuan Pembangunan Kesehatan • Masalah yg dihadapi • Kebijakan Pembangunan Keseheatan • KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMB. KES. • HIRARKHI PERENCANAAN • ISU STRATEGIS • GRAND STRATEGY • KEBIJAKAN PERENCAAN DAN ANGGARAN

2. I. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN • KEMAJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN • MASALAH YANG DIHADAPI • KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

3. Perbandingan peringkat HDI dg beberapa negara

4. PROGRAM ASKESKIN Th. 2005 : 36,1 juta jiwa (semester 1) 60 juta jiwa (semester 2) Th. 2006 : 60 juta jiwa Th. 2007 : 76,4 juta jiwa

5. PEMANFAATAN PROGRAM ASKESKIN TAHUN 2005 DAN 2006(dalam ribuan) 2006 2006 2005 2005 2006 2006 2005 2005

6. PENURUNAN HARGA OBAT • Harga 157 item/jenis obat generik telah dapat diturunkan sampai dengan 70% • Harga 1.418 item / jenis obat esensial generik bermerk dapat diturunkan antara 10 – 80 % • Telah dilakukan labelisasi obat generik pada kemasan dan pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) • Nilai penggunaan obat generik terus meningkat dari Rp 604,5 Miliar pada tahun 2004 menjadi Rp 2,6 Triliun pada tahun 2006. • Obat murah/Obat paket seribu & Apotek Rakyat.

7. HASIL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR • Tidak ada lagi kasus baru polio sejak Februari 2006. • Angka kematian (CFR) penyakit DBD dapat diturunkan dari 1,2% pada tahun 2004 menjadi 1,04% pada tahun 2006. • Angka kematian Flu Burung pada manusia dapat diturunkan dari 65% pada tahun 2005 menjadi 60% pada tahun 2007. • Dengan peningkatan active case finding, kasus AIDS yang diobati meningkat dari 2.682 pada tahun 2004 menjadi 8.194 pada tahun 2006, melalui pelayanan komprehensif HIV/AIDS dari 25 RS pada tahun 2004 menjadi 153 RS pada tahun 2006. • Menurunnya incidence rate penyakit TB dari 110/100.000 penduduk pada tahun 2004 menjadi 107/100.000 penduduk pada tahun 2005. • Malaria di Jawa-Bali sejak tahun 2005 sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat.

8. HASIL PENANGGULANGAN MASALAH GIZI DAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA • Prevalensi gizi kurang pada balita telah dapat diturunkan dari 25,8% pada tahun 2004 menjadi 23,6% pada tahun 2006. • Krisis kesehatan akibat bencana telah dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dengan pembangunan 9 Pusat Regional Penanggulangan Krisis Kesehatan.

9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT *) Baru dibentuk pada tahun 2006 **) 9.300 Polindes di Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi Poskesdes ***) Semua Polindes telah menjadi Poskesdes

10. MASALAH PEMBANGUNAN KESEHATAN • Sumberdaya kesehatan (SDM, Anggaran, Sarana/prasarana) yang terbatas, belum merata, dan belum efisien. • Disparitas status sosial-ekonomi, pendidikan, lingkungan pemukiman dan PHBS • Sistem Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP) belum terpadu • Meningkatnya beban penyakit: Emerging epidemics and Persistent Problems. Berbagai penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, TBC, dan HIV/AIDS masih belum dapat diatasi, sementara angka kesakitan penyakit tidak menular dan degeneratif seperti penyakit pembuluh darah dan jantung, kanker, dan diabetes mellitus telah meningkat, serta munculnya permasalahan mendesak serta akut dan mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan masyarakat, seperti: bencana alam dan masalah kesehatan akibat konflik sosial dan kecelakaan transportasi dan timbulnya penyakit2 baru. • Status kesehatan masyarakat Indonesia masih rendah yang ditunjukkan oleh masih tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu maternal (AKI).

11. kebijakan nasional pembangunan KESEHATAN RPJMN SKN RENBANGKES RENSTRA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

12. TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MENINGKATKAN KESADARAN, KEMAUAN, DAN KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG AGAR TERWUJUD DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA

13. PRIORITAS MASALAH DAN UPAYA KESEHATAN • Kesehatan Ibu dan Anak • Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin • Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana • Penanggulangan penyakit menular dan masalah gizi • Pemerataan sarana pelayanan kesehatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan

14. PERPRES NO.7 TAHUN 2005 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2004-2009

15. SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2004-2009

16. KEBIJAKAN • PENINGKATAN JUMLAH JARINGAN DAN KUALITAS PUSKESMAS • PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA MEDIS • PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN • PENINGKATAN SOSIALISASI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN POLA HIDUP SEHAT • PENINGKATAN PENDIDIKAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT SEJAK USIA DINI • PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DASAR

17. PERPRES No. 18 TAHUN 2007 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008

18. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2008 • Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja; • Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan; • Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi; • Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; • Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan; • Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; • Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri; • Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.

19. SASARAN PENINGKATAN AKSES & KUALITAS KESEHATAN • Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan kelas III rumah sakit mencakup 100 persen; • Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di 28.000 desa; • Meningkatnya persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) mencakup 95 persen; • Meningkatnya case detection rate tuberkulosis (TBC) mencakup lebih dari 70 persen; • Meningkatnya persentase penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditemukan dan ditangani mencakup 100 persen; • Meningkatnya persentase penderita malaria yang ditemukan dan diobati mencakup 100 persen; • Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang ditemukan dan mendapat pertolongan antiretroviral treatment (ART) mencakup 100 persen; • Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet zat besi (Fe) mencakup 80 persen; • Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif mencakup 65 persen; • Meningkatnya persentase balita yang mendapat Vitamin A mencapai 80 persen; • Meningkatnya persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat keamanan mencakup 70 persen; • Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mencakup 45 persen; • Menurunnya TFR menjadi sekitar 2,17 per wanita;

20. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar

21. Meningkatnya kinerja penanganan pasca bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun pemulihan, khususnya dalam penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias, serta di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah; • Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana, di antaranya dengan pendayagunaan penataan ruang wilayah, koordinasi kelembagaan antardaerah, dan pemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya pengurangan risiko bencana; • Meningkatnya pemberantasan penyakit menular, khususnya flu burung. SASARAN PENANGANAN BENCANA, PENGURANGAN RISIKO BENCANA, DAN PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

22. II. KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN • HIRARKHI PERENCANAAN • ISU STRATEGIS • GRAND STRATEGY • KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN

23. 20 Thn 5Thn 1Thn A. HIRARKI PERENCANAAN Nasional Kementerian Daerah RPJPNASIONAL RPJPK RPJPD RPJMNASIONAL RENSTRAKL (Depkes) RENSTRA SKPD RKP RK-KL (Depkes) RKPD & RKSKPD

24. TENTATIVE AGENDA PAGU INDIKATIF • Pagu Indikatif (Maret - April) • Pagu untuk RKP dan Renja-KL • Exercise di tingkat pemerintah. • SEB Menneg PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu. • Pagu Sementara (Juli-Agustus) • Pagu untuk penyusunan RAPBN (Nota Keuangan) dan RKA-KL. • Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dengan DPR. • Disusun berpedoman pada RKP berikut Pagu Indikatif-nya. • Ditetapkan dengan SE Menkeu. • Pagu Definitif (Oktober) • Pagu APBN dan RKA-KL untuk penyusunan DIPA. • Hasil pembahasan RAPBN dengan DPR. • Ditetapkan dengan SE Menkeu. PAGU SEMENTARA PAGU DEFINITIF

25. B. ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS NASIONAL ISU STRATEGIS KES • Banyak masalah kesehatan seharusnya dapat dideteksi dan diatasi secara dini pada tingkat paling bawah (“GRASS ROOT”) • Jumlah, kualitas dan penyebaran tenaga kesehatan • Aksessibilitas dan mutu sarana pelayanan kesehatan • Pembiayaan kesehatan belum fokus dan belum sinkron. • ASKESKIN : TT kelas 3 RS kurang; sistem pengelolaan (Planning & Governance) belum optimal • Kesadaran masarakat thd phbs masih sangat rendah • KEMISKINAN • KEADAAN DAN KEMAMPUAN ANTAR DAERAH YG SANGAT BERBEDA • DESENTRALISASI KESEHATAN YG BELUM OPTIMAL • PROSES PEMBELAJARAN DEMOKRATISASI • BENCANA ALAM DAN KLB PENYAKIT

26. C. GRAND STRATEGY DEPKES 3 1 MENINGKATKAN SISTEM SURVEILANS, MONITORING & INFORMASI KES MENGGERAKKAN & MEMBERDAYAKAN MASY UTK HIDUP SEHAT MASYARAKAT 2 4 MENINGKATKAN AKSES MASY THD YANKES YANG BERKUALITAS MENINGKATKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAMBANG H

27. GRAND STRATEGI DAN SASARAN DEPKES Menggerakkan Dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat • Setiap Orang Miskin Mendapat Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu • Setiap Bayi, Anak, Ibu Hamil Dan Kelompok Masyarakat Risiko Tinggi Terlindungi Dari Penyakit. • Di Setiap Desa Tersedia Sdm Kesehatan Yang Kompeten • Di Setiap Desa Tersedia Cukup Obat Esensial Dan Alat Kesehatan Dasar • Setiap Puskesmas Dan Jaringannya Dapat Menjangkau Dan Dijangkau Seluruh Masyarakat Di Wilayah Kerjanya • Pelayanan Kesehatan Di Setiap Rumah Sakit, Puskesmas Dan Jaringannya Memenuhi Standar Mutu • Seluruh Desa Menjadi Desa Siaga • Seluruh Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat • Seluruh Keluarga Sadar Gizi Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas • Setiap Kejadian Penyakit Terlaporkan Secara Cepat Kepada Kepala Desa/Lurah Untuk Kemudian Diteruskan Ke Instansi Kesehatan Terdekat • Setiap Kejadian Luar Biasa (Klb) Dan Wabah Penyakit Tertanggulangi Secara Cepat Dan Tepat Sehingga Tidak Menimbulkan Dampak Kesehatan Masyarakat • Semua Sediaan Farmasi, Makanan Dan Perbekalan Kesehatan Memenuhi Syarat • Terkendalinya Pencemaran Lingkungan Sesuai Dengan Standar Kesehatan • Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan Yang Evidence Based Di Seluruh Indonesia Meningkatkan Sistem Surveillance, Monitoring & Inf. Kesehatan Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan • Pembangunan Kesehatan Memperoleh Prioritas Penganggaran Pemerintah Pusat Dan Daerah • Anggaran Kesehatan Pemerintah Diutamakan Untuk Upaya Pencegahan Dan Promosi Kesehatan. • Terciptanya Sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan Terutama Bagi Rakyat Miskin.

28. V. SASARAN RPK 2008 (1) • Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. • Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 50%; persentase keluarga menggunakan air bersih mencakup 61%; dan persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 66,5%. • Meningkanya persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 80%. • Meningkatnya cakupan rawat jalan mencakup 15%. • Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencakup 85%. • Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) mencakup 87%; cakupan kunjungan neonatus (KN2) 87%. • Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit mencakup 100%.

29. SASARAN RPK 2008 (2) • Meningkatnya persentase rumah sakit yang memiliki pelayanan gawat darurat yang memenuhi standar mutu mencakup 50%; persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif mencakup 70%; meningkatnya persentase rumah sakit yang terakreditasi mencakup 70%. • Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di 28.000 desa. • Meningkatnya persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) mencakup 95%. • Meningkatnya Case Detection Rate TB mencakup > 70%. • Menurunnya angka Acute Flaccid Paralysis menjadi ≤ 1 per 100 ribu anak usia kurang dari 15 tahun. • Meningkatnya persentase penderita demam berdarah (DBD) yang ditangani mencakup 100%. • Meningkatnya persentase penderita malaria yang diobati mencakup 100%.

30. SASARAN RPK 2008 (3) • Menurunnya Case Fatality Rate diare saat KLB mencakup < 1,2%. • Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat pertolongan Anti Retroviral Treatment (ART) mencakup 100%. • Meningkatnya persentase penderita flu burung yang ditangani mencakup 100%. • Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe mencakup 80%. • Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif mencakup 65%. • Meningkatnya persentase balita yang mendapatkan Vitamin A mencapai 80%.

31. SASARAN RPK 2008 (4) • Meningkatnya persentase guru, dosen dan instruktur bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya mencakup 12%. • Meningkatnya persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat mencakup 70%. • Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mencakup 45%.

32. Prioritas 2008 • Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan • Arahan Presiden (dlm sidang kabinet): Bidang kesehatan : murah/gratis dan berkualitas (World Class)

33. D. KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN A. PENGUATAN SISTEM PERENCANAAN KESEHATAN B. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS C. PENATAAN ALOKASI DAN UTILISASI DANA PEMERINTAH: a) Pemanfaatan SPM b) Pro-equity Basis Formula D. PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERPADU E. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN F. PELAKSANAAN KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

34. DINKES R.S UPT PENGUATAN SIST. PERENCANAAN DALAM SISTEM KESEHATAN PROSES OUTPUT OUTCOME INPUT PEMBERDAYAAN MASY PEMBIAYAAN KES DERAJAD KES MASY YG SETINGGI-TINGGINYA PEMBANGUNAN KES YG BERMUTU & BERKEADILAN SEDIAAN FARMASI & PERBEKALAN KES UPAYA KESEHATAN SDM KES MANAJEMEN KES

35. PENGUKURAN KINERJA SKP • Status Keseh • DALE Indikator Pencapaian 106/ 191 Upaya kesehatan P’biayaan kesehatan Sumber daya manusia kesehatan Obat dan perbekalan kesehatan P’berdayaan masyarakat Manajemen kesehatan Tkt Ketanggpn (Respsvness) SKP Distribusi Tgkt Keseh Indikator Kinerja 92/ 191 Distrbs Tgkt Ketanggapan Distrbs Tgkt Pembiayaan

36. PERENCANAAN “How to allocate the Scarcity of resources” “Priority Setting PELAKSANAAN • Integratif • Systemic PENINGKATAN PENGENDALIAN • Pengembangan SIK • Pengembangan Sistem Perencanaan & Evaluasi Anggaran • Terpadu • RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASIONAL • PROGRAM (Rakor POP) berdasar PP 39/2006 • KEJELASAN ARAH • DAN TUJUAN • SISTEM BERJALAN DG • BAIK • MOBIISASI SUMBER • DAYA • RESULT BASED • LEADERSHIP EFISIENSI & EFEKTIVITAS PROGRAM

37. PENATAAN ALOKASI DAN UTILISASI DANA PEMERINTAH IMUNISASI PEMAN- FAATAN SPM MENJALIN KESEPAKATAN ANTARA MENKES DG GUBERNU DAN BUPATI/WALIKOTA TTG “COSTING” PEMBIAYAAN KESEHATAN

38. PENATAAN ALOKASI DAN UTILISASI DANA PEMERINTAH • UMUM: • Fiscal Capacity daerah • Alokasi APBD untu Kes • Manajemen Kes Daerah • KHUSUS: • Eppidemiological • Burden of Disease Pro-equity Basis Formula MEMENUHI PRINSIP “HOW TO ALLOCATE THE SCARCITY OF RESOURCES”

39. FISCAL CAPACITY ALOKASI APBD UNT KES

40. KEMBANGKAN SISTEM PERENCANAAN & EVALUASI TERPADU PROPINSI PI PI PI ROREN GAR PI PI PI KAB/KOTA

41. PAGU APBN (DEFINITIF) TAHUN 2008

42. MEKANISME RUJUKAN DESA SIAGA DASA WISMA POSYANDU KASUS PEMANTAUAN KESGA FORM DS 1 LAPOR PKD FORM DS 1 PELACAKAN KASUS FORM DS 2 FORUM DESA SIAGA P K D LAPOR HASIL PELACAKAN BAHAS HSL PELACAKAN FORM DS 3 SUSUN RTL PUSKESMAS FORUM KEC BAHAS LAP & PENINJAUAN LAPANGAN LAPOR HASIL PELACAKAN & TINDAKAN YG SDH DILAKSANAKAN FORUM KAB/ KOTA SEHAT D K K

43. TERIMA KASIH