1 / 62

PROGRAM PENDIDIKAN BREVET KONSULTAN PAJAK (PLUS)

TAX CENTRE DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA. PROGRAM PENDIDIKAN BREVET KONSULTAN PAJAK (PLUS) KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA ( KUP DAN PPSP ) Tim Dosen :

ervin
Download Presentation

PROGRAM PENDIDIKAN BREVET KONSULTAN PAJAK (PLUS)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TAX CENTRE DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA . PROGRAM PENDIDIKAN BREVET KONSULTAN PAJAK (PLUS) KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA ( KUP DAN PPSP ) Tim Dosen : IING SURATMAN . 1

  2. POKOK BAHASAN . 2

  3. Pajak • Pajak ? • Prof.Rochmat Soemitro • Iuran rakyat ke Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang …. • Prof.Adriani • Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, ….. • Slogan di USA • No Taxation whithout representation, • Taxation whithout representation is robbery, • Taxation whithout representation is tyranny. 3

  4. PERPAJAKAN INDONESIA MATERI KULIAH KUP DAN PPSP • UNDANG-UNDANG FORMIL PERPAJAKAN • UU KUP • UU PPSP • UU PP

  5. Sistem Perpajakan Indonesia Self Assessment System (Menghitung sendiri, bayar sendiri dan lapor sendiri pajak terutang) ( seperti PPh, PPN dan PPN BM, Bea Meterai, Bea Masuk, Cukai, BPHTB ) Official assessment System (Pajak terutang dihitung oleh Fiskus) ( seperti PBB) . Sistem Pembayaran Pajak • - Bayar sendiri pajak terutang/ketetapan pajak • Dipungut/dipotong oleh orang lain (withholding system) • Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 5

  6. Self Assessment System (SAS) • Mendaftarkan diri sendiri • Melaporkan usaha sendiri NPWP SP-PKP Pembukuan Pencatatan Dasar Pengenaan Pajak Pajak terutang MENGHITUNG SENDIRI • Ke Kas Negara melalui : • Kantor Pos, • Bank SSP MENYETOR SENDIRI PAJAK TERUTANG • Dasar Pengenaan Pajak, • Pajak terutang, • Pajak dibayar : • Melalui pihak III • Setor Sendiri MELAPORKAN SENDIRI SPT SSP = Surat Setoran Pajak SPT = Surat Pemberitahuan Pajak 6

  7. Wajib NPWP dan Pengukuhan PKP WAJIB Pengukuhan PKP SETIAP WAJIB PAJAK ; Orang Pribadi/Badan, yang berkewajiban untuk melaksanakan UU PPN dan PPn BM ( tidak termasuk Pengusaha Kecil ). • WAJIB NPWP • SETIAP WAJIB PAJAK ; - ORANG PRIBADI • ( penghasilan diatas PTKP) • - BADAN . • sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak bagi yang telah memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak; (Peredaran Usaha Rp. 600 juta atau lebih dalam suatu tahun pajak). • Pengusaha Kecil yang memilih sebagai PKP mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. • Bagi Pengusaha Kecil yang tidak memilih sebagai pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah peredaran usahanya mencapai batas sebagai Pengusaha Kecil. • Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan, 1 (satu) bulan sejak saat usaha mulai • Akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas telah melebihi PTKP setahun; • Orang Pribadi yang memerlukan NPWP, (meskipun penghasilannya belum mencapai PTKP) dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPWP, 7 Pasal 2 UU KUP jo KMK.No.516/PJ.2000

  8. Tempat Mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP dan Melaporkan usaha untuk Pengukuhan PKP . 7 8

  9. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) • TAHUN 2005 • Untuk Wajib Pajak • Tambahan untuk : • a. Wajip Pajak Kawin • b. Istri yg mempunyai penghasilan • c. keluarga lain (ayah,ibu, anak, anak angkat, mertua, yang menjadi tanggungan penuh paling banyak 3 orang TAHUN 2005 13.200.000 1.200.000 13.200.000 1.200.000 TAHUN 2006 13.200.000 1.200.000 13.200.000 1.200.000 . PTKP TAHUN 2006 TK/0 = 13.200.000 K/0 = 14.400.000 K/I/0 = 26.400.000 TK/1 = 14.400.000 K/1 = 15.600.000 K/I/1 = 27.600.000 TK/2 = 15.600.000 K/2 = 16.800.000 K/I/2 = 28.800.000 TK/3 = 16.800.000 K/3 = 19.000.000 K/I/3 = 30.000.000 Ps.7 UU PPh jo PMK No.137/PMK.03/05 9

  10. Contoh NPWP Sebelum tahun 2001 : 5.044.530.3-017 Setelah tahun 2001 : 05.044.530.3-017.000 Arti Nomor tersebut adalah : 05. : Wajib Pajak Orang Pribadi, 044.530. : Nomor Wajib Pajak, 3- : self cheking digit 017. : kode KPP (KPP Jakarta Pasar Minggu) 000 : status Wajib Pajak DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP : NAMA : ALAMAT : 05.044.530.3-017.000 BUSTAMAR AYZA, S.H., M.M. JL.ASSAKINAH NO.33 KEBAGUSAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN TERDAFTAR 18-10-2004 10

  11. Surat Pemberitahuan (SPT) SPT adalah : Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan (Ps.1.10 UU KUP) . SPT terdiri dari SPT Masaadalah : surat pemberita-huan untuk satu masa pajak, (Ps.1.11 UU KUP) PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal Final PPN SPT Tahunanadalah : surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak (Ps.1.12 UU KUP) PPh Org Pribadi : Formulir 1770 Formulir 1770-S PPh Badan : Formulir 1771-RP Formulir 1771-$ PPh Pasal 21 : Formulir 1721 11

  12. TataCara Pengisian SPT Ps.4 KUP • SPT wajib diisi dan disampaikan dengan benar lengkap dan jelas dan ditandatangani : • SPT Wajib Pajak badan ditandatangani oleh pengurus atau • Bilamana ditandatangani oleh kuasanya, harus dilampiri dengan surat • kuasa khusus, • - Bagi Wajib Pajak yang wajib pembukuan, SPT harus dilengkapi dengan • laporan keuangan berupa Negara dan laporan laba rugi serta keterangan- • keterangan lain untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. • Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana WP terdaftar. • Tanda Terima SPT : • Jika disampaikan langsung, diberi tanggal dan tanda terima oleh pejabat, • Jika disampaikan melalui Kantor Pos atau cara lain, tanggal dan tanda • pengiriman dianggap sebagai tanggal dan tanda terima SPT, sepanjang • SPT telah diisi dengan lengkap. . 12

  13. Wakil atau Kuasa Wajib Pajak Ps. 32 UU KUP Untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan WP dapat menunjuk : • WP Badan oleh pengurus, termasuk orang yang nyata-nyata berwenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan, • WP dalam Pembubaran/pailit oleh orang atau badan yang melakukan pemberesan (Kurator), • Warisan yang belum terbagi oleh Ahli Waris atau Pengurus Harta Peninggalan, • Anak yang belum dewasa oleh walinya, • Orang dalam pengampuan oleh Pengampunya, WAKIL KUASA Dengan Surat kuasa Khusus PPh Org Pribadi atau badan dapat menunjuk kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagai Konsultan Pajak (KMK.576/KMK.04/2000) Wakil bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang 13

  14. DASAR PENGISIAN SPT TAHUNAN Bagi WP Orang Pribadi yang penghasilannya dari pekerjaan . Bukti Pemotongan dan/atau Bukti Pemungutan Bagi yang membuat CATATANWPOrang Pribadi yang Pered.Usaha < 600 juta rph dalam suatu tahun pajak SPT Daftar Rekap : Perederan Usaha dan/atau Pekerjaan bebas Bagi yang Menyelenggarakan PEMBUKUAN Laporan Keuangan - Neraca, dan - Perhitungan L/R 14

  15. I S I S P T - Dasar Potongan/pungutan pajak - Potongan/Pungutan Pajak - setoran Pajak SPT Masa Berisi laporan tentang : PPh Badan(1771) / Orang pribadI (1770) • Identitas (subjek pajak) • Penghasilan (objek pajak) • Pembayaran pajak (kredit pajak/SSP) • Lampiran-lampiran • Pernyataan (ditanda tangani) SPT Tahunan Berisi laporan tentang : PPh Pasal 21(1771) • Identitas pemungut/pemotong • Identitas yang dipungut/dipotong • Penghasilan/ pemu./pemo- Pihak ke-tiga dan Penyetoran Pajak • Lampiran-lampiran • Pernyataan (tanda tangan) 15

  16. Pengisian SPT Orang Pribadi(SPT Sederhana dan SPT PENCATATAN) Formulir 1770S (SPT Sederhana) (tidak wajib membuat catatan/pembukuan) SPT Or.Pribadi Ph dari pekerjaan saja - • Penghasilan berdasarkan Bukti Po-/pu- PPh oleh Pihak Ketiga • Penghasilan lainnya (selisih kurs, deposito,hadiah,LN dsb) • Bukti Pembayaran Pajak (Kredit Pajak/SSP) • Daftar harta/utang, • Daftar Keluarga yang menjadi tanggungan penuh. SPT Or.Pribadi (1770) bagi yang Membuat Catatan (Pered.usaha < 600 juta setahun) SPT Or.Pribadi Ph. Dari Usaha/ Pek.Bebas • Rekap Catatan Peredaran Usaha Bruto (PUB) • Penghasilan = PUB x Norma Penghasilan Neto (objek pajak) • Pengh.lainnya/luar usaha (selisih kurs,deposito,hadiah dsb) • Bukti Pembayaran pajak (kredit pajak/SSP) • Daftar harta/utang • Daftar Keluarga yang menjadi tanggungan penuh 16

  17. Pengisian SPT PPh Orang Pribadi/Badan yang Menyelenggarakan PEMBUKUAN (KEP-(534/KMK.04/2000 jo KEP-141/PJ.’2004) Formulir 1770 (OP) Pembukuan Formulir 1771-RP (Badan) Pembukuan (Rupiah) • Daftar Pengurus dan Pemegang Saham (sesuai akte) (Kecuali 1770), • Neraca/ Perhit.Laba/Rugi (L/R komersial & L/R fiskal), • Penghasilan luar usaha (selisih kurs/ deposito/hadiah dsb), • Penghasilan Luar Negeri, • Daftar Aktiva dan Penyusutan, • Konpensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maks.5 tahun), • Bukti Pembayaran Pajak (Kredit Pajak/SSP), SPT PPh Pembukuan Formulir 1771-$ (Badan) Pembukuan (USD) • Dasar pengisian sama dengan 1771 • Ditambah potocopyIzin Menteri Keuangan atas pembukuan yang menggunakan mata uang asing 17

  18. Jatuh Tempo Pembayaran dan Jangka Waktu Penyampaian SPT Ps.9 (1KUPNo.541/KMK. 04/2000 jo No. 326/KMK.03/2003 Ps.3 (3)KUP Dapat diajukan penundaan paling lama 12 bulan (Ps. 9 (3) KUP) jo KMK. No. 541/KMK.04/2000 Dapat diajukan penundaan paling lama 6 bulan (Ps.3 (4) KUP) 18

  19. Tempat dan Cara Penyampaian SPT WAJIB PAJAK eFIN LANGSUNG (tanda terima) Electric SPT KANTOR POS (Tercatat) KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT WP TERDAFTAR eFIN – (electric Filing Identification Number), minta izin kepada KPP dimana WP terdaftar untuk mendapatkan digital certificate melalui Penyedia Jasa Aplikasi (KEP-05/PJ./05 tgl. 01-12-05) 19

  20. SANKSI ADMINISTRASI SPT Sanksi Adm. tidak/ terlambat menyampaikan SPT Ps. 7 KUP SPT Masa : Dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- tiap SPT SPT Tahunan Dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- tiap SPT 20

  21. Pembetulan SPT Ps.8 KUP Ps. 8 (1) KUP Ps. 8 (3) KUP Ps. 8 (4) KUP Ps. 8 (6) KUP 21

  22. Sanksi Pidana berkaitan dengan kewajiban SPT Pasal 38 KUP Pasal 39 KUP 22

  23. PENGEMBALIAN DAN KOMPENSASI PEMBAYARAN • Atas Permohonan Wajib Pajak, Kelebihan Pembayaran Pajak • berdasarkan : • SKP LB (Ps.17 KUP) • SKPLB (Ps.17B KUP) • SKPPKP (Ps.17C KUP) • Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, • Keputusan Pengurangan sebagai akibat dari Keputusan Keberatan/ • Putusan Banding; • dikembalikan kepada Wajib Pajak (restitusi) dengan memperhitung- • kan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya (kompensasi). • Atas persetujuan WP kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan • dengan : • Pajak yang akan terutang, • utang pajak atas nama WP lain. . 23

  24. I M B A L A N B U N G A Ps. 11, Ps.17B, Ps.27A KUP jo. KMK. No.540/KMK.04/2000 • Imbalan Bunga diberikan kepada WP dalam hal : • Keterlambatan pengembalian pajak (Ps. 11 (3) KUP) • Keterlambatan penerbitan SKPLB, (Ps.17B (3) KUP) • Kelebihan pembayaran pajakkarena Keputusan Keberatan/ Putusan • Banding, (Ps. 27A (1) KUP), • Kelebihan pembayaran sanksi adm. yang diterbitkan berdasarkan • Ps.36 UU KUP, karena Keputusan Keberatan/Putusan Banding (Ps. 27A (2) KUP). • Dengan perhitungan : • ad. 1) atas keterlambatan penerbitan SPMKP, dikenakan imbalan bunga sebesar • 2 % sebulan dihitung sejak 1 bulan setelah permohonan diterima sampai • diterbitkan SPMKP. • Ad.2) Atas terlambat menerbitkan SKPLB, dikenakan imbalan bunga sebesar 2% se- • bulan dihitung sejak 12 bulan setelah permohonan s/d diterbitkannya SKPLB. • Ad.3) kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga 2 % • sebulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan • pembayaran sampai dengan diterbitkannya Kep.Keberatan atau Putusan • Banding (maks.24 bulan) • Ad.4) kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga 2 % sebulan • dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pemba- • yaran sampai dengan diterbitkannya Kep.Pengurangan atau Penghapusan • Sanksi Administrasi (maks.24 bulan). • Catatan : bagian dari bulan dihitung satu bulan. . 24

  25. Penetapan Pajak Pajak Terutang JIKA TERDAPAT BUKTI ISIAN SPT TIDAK BENAR Dihitung sendiri oleh WP Pajak Terutang yang semestinga dihitung oleh DJP dan diterbitkan SKP-Kurang Bayar DENGAN MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT ke KPP Tidak ada bukti ketidak benaran SPT ? Pajak Terutang sesuai Isian SPT yang dihitung oleh WP Ps. 12 KUP 25

  26. SURAT KETETAPAN PAJAK (hasil pemeriksaan atau keterangan lain, SPT tidak disampaikan setelah ditegur, tidak seharusnya dikenakan PPN 0%, tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak meminjamkan pem-bukuan saat dilakukan pemeriksaan) (jika ditemukan data baru atau data yang belum terungkap) (berdasarkan hasil pemeriksaan) (berdasarkan hasil Pemeriksaan) (berdasarkan permohonan Wajib Pajak) (hasil pemeriksaan setelah diterbitkan SKPPKP) 1. SKPKB berdasarkan Ps. 13 KUP . 2. SKPKBT berdasarkan Ps. 15 KUP 3. SKPLB berdasarkan Ps. 17 KUP 4. SKPN berdasarkan Ps. 17A KUP 5. SKPLB berdasarkan Ps. 17 KUP 6. SKPKB Kenaikan 100% berdasarkan Ps. 17C KUP 26

  27. SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) Ps. 14 KUP • STP diterbitkan apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat pajak yang tidak/kurang dibayar atau WP dikenakan sanksi adm. : • a. PPh Tahun Berjalan tidak/kurang dibayar (+ bunga 2%/bulan) • Hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari salah tulis/salah hitung (+ bunga 2%/bulan) • c. WP dikenakan sanksi administrasi (mis. Tidak menyampaikan SPT setelah ditegur) • d. PKP yang tidak dikukuhkan,membuat FP (denda 2% dari DPP) • PKP yang telah dikukuhkantidak membuat FP atau membuat FP tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya FP. (denda 2% dari DPP) . 27

  28. PENAGIHAN PAJAK Ps.18 KUP • STP • SKPKB • SKPKBT harus dilunasi dalam • Kep.Pembetulan pajak terutang jangka waktu 1 (satu) • Kep.Keberatan menjadi bulan • Putusan Banding bertambah . Dalam jangka waktu 1 bulan tersebut pajak terutang tidak/ kurang dibayar Ditagih dengan SURAT PAKSA Berdasarkan UU No.19/1997 jo UU No. 19/2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) 28

  29. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA(PPSP) UU NO.19 TAHUN 1997 jo UU NO. 19 TAHUN 2000 PP 135 Thn 2000, Tatacara Penyitaan PP 136 Thn 2000, Tatacara Penjualan barang sitaan PP 137 Thn 2000, Tatacara Penyanderaan KMK: 561/KMK.04/2000: tentang PPSP,. KMK 562/KMK.04/2000 tentang Jurusita, KMK 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran KMK 564/KMK.04/2000 tentang Penyitaan di luar Wilayah Kerja KPP KMK 565/KMK.04/2000 jo.KMK 539/KMK.03/2002 ttg P’hapusan Piutang Pajak. KMK No.85/KMK.03/2002 tentang Penyitaan Piutang SKB Menkeu,Menkeh Ham 25 Juni 2003 tentang Penyanderaan . Peraturan pelaksanaannya Kep DJP No.503/PJ./2000 ttg Tata Cara Penerbitan STP PBB dan BPHTB, Kep DJP No.627/PJ./2001 ttg Pemblokiran dan Penyitaan Rekening di Bank, Kep DJP No.645/PJ./2001 dan No.474/PJ./2002 ttg Formulir, Penagihan Pajak, Kep DJP No.21/PJ./2002 ttg Pemberitahuan Penagihan Pajak diluar Wil. KPP Kep DJP No.459/PJ./2002 ttg Tata Cara Penyitaan, Kep DJP No.218/PJ./2003 ttg Penyanderaan Rehabilitasi. 29

  30. PEJABAT PENAGIHAN . PEJABAT PENAGIHAN ADALAH . 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Untuk Penagihan PPh. PPN dan PPn BM, . 2. Kepala Kantor Pelayanan PBB Untuk Penagihan, PBB, BPHTB. . 3. Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Untuk Penagihan Bea Masuk dan Cukai . 4. Gubernur Untuk Penagihan Pajak Daerah Tk.I . 5. Bupati/Walikota Untuk Penagihan Pajak Daerah Tk.II . 30

  31. WEWENANG PEJABAT PENAGIHAN Pejabat Penagihan Pajak berwenang : a. mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, b. menerbitkan surat-surat pelaksanaan penagihan pajak : - Surat Teguran, Surat Peringatan, - Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, - Surat Paksa, - Surat Perintah Melaksanakaan Penyitaan, - Surat Perintah Penyanderaan, - Surat Penjabutan Sita, - Pengumuman Lelang, - Surat Penentuan Harga Limit, - Pembatalan Lelang dan, - Surat-surat lain untuk melaksanakan penagihan pajak. . 31

  32. JURUSITA PAJAK • Jurusita pajak • adalah pelaksana tindakan penagihan yang ditunjuk oleh pejabat • bertugas untuk : • melaksanakan Surat Perintah PPSS, • memberitahukan Surat Paksa, • melaksanakan SPMP, • melaksanakan Surat Perintah Penyanderaan. • Syarat-Syarat Jurusita • PNS DJP/DJBC • ditunjuk/diangkat oleh Ka.KPP/KPPBB/KPBC • diambil sumpah menurut agama/kepercayaannya • Syarat lainnya : • = berpendidikan serendah-rendahnya SMU • = pangkat serendah-rendahnya II/a • = sehat/tidak cacat pisik, • = Lulus Pendidikan Jurusita, • = Jujur dan bertanggung jawab. . 32

  33. TAHAPAN PENAGIHAN . 33

  34. PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA • 1. Wajib Pajak orang pribadi, Surat Paksa diberitahukan kepada : • a.Kepada Wajib Pajak orang pribadi tersebut selaku Penanggung • Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang • memungkinkan, • b.orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, • c.Wajib Pajak telah meninggal dunia, Surat Paksa diberitahukan kpd : • - salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengurus • harta peninggalan, • - dalam hal harta warisan belum dibagi, para ahli waris, dalam hal harta warisan • telah dibagi. • 2. Wajib Pajak badan Surat Paksa diberitahukan kepada : • a.pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, • b.pemilik modal, baik di bertempat kedudukan badan yang bersang • kutan, ditempat tinggal mereka maupun tempat lain yang • memungkinkan, atau, • c.pegawai tetap ditempat kedudukan atau ditempat usaha badan yang • bersangkutan, apabila Jurusita tidak menjumpai salah seorang • tersebut diatas. 34

  35. PENYITAAN • Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak • berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) : • Jurusita Pajak harus : • - memperlihatkan Kartu Pengenal sebagai Jurusita Pajak, • - memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, • - memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. • Setiap melaksanakan penyitaan, harus membuat : • Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh : • - Jurusita Pajak, • - Penanggung Pajak, dan • - Saksi-saksi (dua orang). • Perincian barang-barang yang disita dicantumkan dalam : • Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita . 35

  36. BARANG MILIK WP YANG BOLEH DISITA • Barang-barang milik Wajib Pajak yang dapat disita adalah : • barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan • deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau • bantuk lain yang disamakan dengan itu, obligasi, saham atau • bentuk lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan • lain, dan/atau, • 2. barang tidak bergerak, termasuk • tanah, bangunan dan kapal . • TIDAK BOLEH DISITA : • pakaian dan tempat tidur serta perlengkapannya WP dan keluarganya, • persediaan makanandan minuman untuk keperluan satu bulan, • perlengkapan memasak yang berada dirumah, • perlengkapan dinas penanggung pajak yang diperoleh dari negara, • buku-buku yang bertalian dengan jabatan/pekerjaan Penanggung Pajak, • alat-alat pendidikan, kebudayaan dan keilmuan, • peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan • pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atau • peralatan penyandang cacat yang digunakan WP dan keluarganya. 36

  37. PENJUALAN BARANG SITAAN • - uang tunai, disetorkan ke Kas Negara , • - deposito berjangka, tabungan, saldo rekening • koran, giroatau bentuk lainnya dipindah buku • kan ke Kas Negara/Daerah atas permintaan • Pejabat penagihan kepada bank yang ber- • sangkutan • - obligasi, saham/surat berharga lainnya yang • diperdagangkan dibursa efek dijual di bursa • efek atas permintaan Pejabat Penagihan, • - obligasi, saham/surat berharga lainnya yang • tidak diperdagangkan di bursa efek segera • dijual oleh Pejabat Penagihan • - piutang, dibuatkan berita acara persetujuan • tentang hak menagih Penanggung Pajak ke • pada Pejabat Penagihan, dan • - penyertaan modal pada perusahaan lain dibu- • atkan akte persetujuan pengalihan hak men- • jual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat • Penagihan • barang yang mudah rusak/cepat busuk, • dijual untuk melunasi biaya penagihan/ • utang pajak. . MELALUI KANTOR LELANG NEGARA DIKECUALIKAN DARI LELANG NEGARA . KESEMPATANTERAKHIR untuk membayar utang pajak PERMINTAAN JADWAL/ TEMPAT LELANG Ke Kantor Lelang Negara PENGUMUMAN LELANG I Untuk barang bergerak/barang tak gerak PENGUMUMAN LELANG II Untuk barang tak gerak PELAKSANAAN LELANG Oleh Kantor lelang Negara HARGA LIMIT olek Pejabat Penagihan RISALAH LELANG oleh Kepala Kantor Lelang Negara 37

  38. HAK MENDAHULU PENAGIHAN PAJAK • Hak Mendahulu Tagihan Pajak • Negara mempunyai Hak Mendahulu untuk Tagihan Pajak • atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak. • dari hak mendahulu lainnya kecuali • Biaya perkara/penghukuman Karena lelang; • Biaya untuk menyelamatkan barang sitaan; • Biaya perkara/lelang dan penyelesaian suatu warisan. • Hak Mendahulu hilang setelah lampau waktu 2 thn sejak: • Tgl.penerbitan STP, SKP, SKPKBT, Kep.Pembetulan, • Kep. Keberatan atau Put.Banding, • Hak Mendahulu tertunda karena : • Adanya Pemberitahuan Surat Paksa • (2 tahun sejak pemberitahuan Surat Paksa) Ps.21 KUP . 38

  39. DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Ps.22 KUP • Hak untuk melakukan penagihan pajak (termasuk • bunga, denda, kenaikan dan biaya-biaya penagihan • daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun sejak : • Diterbitkannya Surat teguran dan Surat Paksa, • Adanya pengakuan utang dari pihak Wajib Pajak • baik langsung maupun tak langsung, • c. Diterbitkannya SKPKB Ps. 13 (5) KUP atau • SKPKBT Ps. 15 (4) KUP . - SKPKB Ps. 13 (5) KUP, atau - SKPKBT Ps. 15 (4) KUP dapat diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun apabiwa WP dipidana dalam jangka waktu 10 thn tersebut dipidana kerena tindak pidana pajak. 39

  40. UPAYA ADMINISTRASI DAN UPAYA HUKUM Sudah menurut semestinya OK Upaya administrasi . • Ke Dirjen Pajak • Pembetulan (Ps. 16 KUP) • Keberatan (Ps.25/26 KUP) • Pengurangan sanksi • Pengu-/Pembatalan ket. pajak yg tidak benar (Ps. 36 KUP) Keputusan Pejabat Pajak (SKP-KB dsb) Tidak menurut semestinya Keputusan Diterima: OK Tidak diterima Mata kuliah tersendiri Peradilan Administrasi Pajak Upaya Hukum • Ke Pengadilan Pajak • Kep. 2, ajukan Banding, (Ps.27 KUP) • Kep. 1.3, ajukan Gugatan, (Ps.23 (2) KUP) 40

  41. PEMBETULAN KEPUTUSAN DJP Ps. 16 KUP • Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan • Wajib Pajak dapat membetulkan : • Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB) • STP, • Kep. Keberatan, • Kep. Pengurangan atau Penghapusan sanksi, atau • Kep. Pengurangan atau Pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar • SMPKP, • SKPPKP, • Yang dalam penerbitannya terdapat : • - Salah tulis, • - Salah hitung, • - Salah menerapkan ketentuan tertentu dalam peraturan • perundang-undangan perpajakan • Atas Permohonan WP, Dirjen Pajak harus menerbitkan • keputusan dalam jangka waktu 12 bulan, tidak diterbitkan • dianggap diterima. • . . 41

  42. Keberatan Ps. 25 KUP • Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas : • - SKPKB, • - SKBKBT • - SKPLB • SKPN • Pemotongan dan Pemungutan oleh Pihak ketiga, • Syarat mengajukan Keberatan • 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, • 2. dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang • dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan • Wajib Pajak, • 3. dengan mengemukakan alasan yang jelas, • 4. dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan yang diajukan keberatan. • (Jangka waktu 3 bulan tidak mengikat dalam hal diluar kekuasaan Wajib Pajak). • Atas permintaan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan • keterangan tertulis hal-hal yang dijadikan dasar pengenaan pajak . 42

  43. Keputusan Keberatan Ps.26 KUP • Keputusan Direktur Jenderal Pajak : • DJP sudah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan, • lewat dari 12 bulan dianggap diterima. • Keputusan dapat berupa : • - menerima seluruhnya atau sebagian, • menambah besarnya pajak yang terutang. • Hak Wajib Pajak sehubungan dengan keberatan • Sebelum keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat mengajukan alasan • tambahan atau penjelasan tertulis. • Kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan keberatan • Apabila keberatan diajukan atas ketetapan pajak karena WP tidak menyam- • paikanSPT atau tidak menyelenggarakan pembukuan/tidak meminjamkan • buku/catatan pada saat dilakukan pemeriksaan, WP harus dapat membuti- • kan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut. . 43

  44. Pengurangan sanksi, Pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Ps. 36 UU KUP jo KMK.542/KMK.04/2000 • Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan WP dapat : • a. mengurangkan/menghapuskan sanksi adm. dalam hal sanksi tsb. Karena kekhilafan • atau bukan karena salahnya Wajib Pajak, • b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar • Ad.a dengan syarat : • Mengajukan permohonan secara tertulis, dalam bahasa Indonesia, dengan • memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan. • Diajukan ke KPP yang menerbitkan sanksi adm. tsb. • Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tgl. surat yang diajukan pengurangan/ pengha- • pusan sanksi. • - Tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak ybs. • Ad. b. dengan syarat : • Karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak • Diajukan satu permohonan untuk satu ketetapan pajak. • Permohonan harus menyebutkan jumlah pajak terutang menurut WP. • Keputusan : dalam jangka waktu 12 bulan, lewat 12 bulan dianggap diterima. • * Atas keputusan berkaitan dengan STP dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. • Atas keputusan berkaitan dengan ketetapan pajak dapat diajukan permohonan • kembali ke DJP dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan tersebut. . 44

  45. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN Pasal 28 KUP. • PEMBUKUAN : adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk • mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal • penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan, penyerahan barang atau jasa • yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba • rugi pada setiap tahun pajak berakhir. • Wajib Pajak yang Wajib Pembukuan adalah : • Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan • bebas di Indonesia. • Wajib Pajak Badan. • Wajib Pajak yang dikecualikana dari kewajiban pembukuan adalah : • Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto • dengan menggunakan penghitungan penghasilan neto, (tetapi wajib membuat • catatan), dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha • atau pekerjaan bebas {Pasal 28 ayat yat (2) UU KUP}, • - Wajib Pajak Orang pribadi yang tidak wajib SPT. {Pasal 28 ayat (10) UU KUP} • Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran usahanya telah mencapai Rp600 juta • atau lebih dalam suatu tahun pajak wajib menyelenggarakan pembukuan dan • tidak diperkenankan untuk melakukan pencatatan peredaran usaha. . 45

  46. Tatacara Pembukuan dan Pencatatan PEMBUKUAN diselenggarakan degan iktikat baik, men cerminkan keadaan yang sebenarnya, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin angka Arab satuan mata uang rupiah disusun dalam bahasa Indonesia diselenggarakan dengan prinsip taat asas (stelsel akrual atau kas) sekurang-kurangnya terdiri dari : - catatan mengenai harta, - kewajiban dan modal, - penghasilan dan biaya, serta - penjualan dan pembelian, - sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang PEMBUKUAN . Perubahan metoda/ tahun buku harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak Buku, catatan dokumen simpan selama 10 tahun di Indonesia Menggunakan bhs.asing dan mata uang selain rupiah, setelah mendapat Izin dari Men.Keuangan PENCATATAN PENCATATAN terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran usaha atau penerimaan bruto, dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk meng-hitung pajak terutang (termasuk penghasilan yang biukan objek pajak dan yang dikenakan PPh final 46

  47. . PEMERIKSAAN PAJAK WAJIB PAJAK Self Assessment System DITJEN PAJAK Kewajiban Pendaftaran/ melaporkan usaha Penyuluhan Pelayanan Pengawasan PERMO. NPWP/PKP Kewajiban Pencatatan/ Pembukuan Karikpa Kanwil KP-DJP Kewajiban SPT Masa/ Tahunan SPT Kantor Pelayanan Pajak PEMERIKSAAN PAJAK SPT BENAR (TIDAK ADA KOREKSI) PAJAK TERUTANG = MENURUT SPT => SKPN DIRJEN PAJAK MENDAPATKAN BUKTI, SPT TIDAK BENAR (PEMERIKSA MELAKUKAN KOREKSI POSITIF), DJP MENERBITKAN KETETAPAN PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA (SKPKB) MENGUJI KEPATUHAN TUJUAN LAIN 47 NPWP/PKP JABATAN

  48. TUJUAN PEMERIKSAAN PAJAK 1. Menguji Kepatuhan WP 2. Tujuan lain . • 1. MENGUJI KEPATUHAN WP • SPT-LB/SKPPKP • SPT yang menunjukan Rugi • SPT tidak disampaikan • SPT Kriteria seleksi • Ada indikasi lain selain c. • 2. TUJUAN LAIN • NPWP jabatan • Penghapusan NPWP • Pengukuhan/pencabutan PKP • WP mengajukan keberatan • Pengumpulan bahan Norma P-PN • Pencocokan data/alket • Penentuan WP lokasi • Penentuan satu/lebih t.t. PPN • Tujuan lainnya SPT Uji KMK.545/KMK.04/2000 48

  49. KEWAJIBAN, KEWENANGAN, LARANGAN BAGI PEMERIKSA PAJAK . Melanggar larangan = tindak pidana (delik aduan){Ps.41 (3) UU KUP} 49

  50. HAK WAJIB PAJAK DALAM HAL DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK . . 50

More Related