ANATOMY OF CRIME SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN THDP ORG/BRNG

1. ANATOMY OF CRIME SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN THDP ORG/BRNG LP 301/X/ 2013/ tanggal 21 Oktober 2013 PELAPOR An.SWITO, 48 Thn, Indonesia, Islam, Karyawan PTPN V SinamaNenek Kampar TERLAPOR TENGKU MEIKYO SYOFIAN ( PENGHASUT) ILYAS PIKAL REKKY FASRAH NAZARMAN ALS NAMAM MHD SOLEH DEBI HENDRA ERWIN RAHMAD YOSRIZAL ALS YOS SYAFRIANTO BIN MASNUR SYAHRIAL BIN INCUI SIN WAN RIKO FIRMASYAH GONTA RENO HARAHAP RIDWAN SIMON ANTONIUS ABI AIDIL WITRA FAJAR BUDIMAN BARANG BUKTI . Batu Sebilahpisau KORBAN SWITO,48 th,Karyawan PTPN V SUPARNO ( PURN TNI PAPAM) POSISI KASUS SENIN TGL 21 OKTBER 2013 PKL 09.30 WIB TERJADI DEMONSTRASI ANARKIS OLEH MASYARAKAT DESA SINAMA NENEK KAB. KAMPAR ( 300 ORG) THDP PARA KARYAWAN PTP V SEI KENCANA DGN MEMBAWA SAJAM, BOM MOLOTOV DAN SENAPAN ANGIN DGN CARA TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN ORASI YG DIPIMPIN OLEH TENGKU MEIKO SYOFIAN DI DEPAN POS SATPAM DENGAN ISI ORASI AGAR PTP V MENGEMBALIKAN TANAH ULAYAT SELUAS 2800 HA YG TDK MEMPUNYAI HGU SELANJUTNYA MENYERANG PARA KARYAWAN DENGAN MELEMPARI DENGAN BATU YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA DAN TERJADI KERUSAKAN ATAS POS SATPAM PTP V PENERAPAN PASAL Psl 170 KUHP Psl 160 KUHP RENC.TINDAK LANJUT Lak. koorddgnPemda Kampar Lak. koorddgnPemukamasyarakat Lak. Pam ditkpkonflik Lak. ProsesSidikthdpparatsk LANGKAH YG TLH DILAKUKAN : Riksa Para saksi ….org RiksaparaTsk 18 org TahanparaTsk 18 Org SitabarangBuktiberupa Tutup/amankan /OlahTkp

2. HISTORIS LEGALITAS/KONFLIK PENGELOLAAN PTPN V DI DESA SINAMANENEK KAB KAMPAR PT. PN V mendapatpencadanganlahanuntukperkebunanKelapaSawitseluas 30.000 Ha.  Sk. GubernurKepala Daerah Tingkat I Riau Kpts.131/V/1983. PT. PN V mendapat HGU ataspencadanganlahan 12.811,8 Ha dari yang dicadangkan 30.000 Ha. SuratNomor : 16/HGU/1988, tanggal 17 Oktober 1988. Tentangpengusulanpencabutan SK. GubernurKepala Daerah Tingkat I Riau Kpts.131/V/1983 tentangPencadanganlahanperkebuananseluas 30.000 Ha, danmengeluarkanlahantersebutseluas 2.800 Ha untukdiberikankepadamasyarakatDseaSenamaNenek. SuratBupati Kampar nomor : 525/.25/TP/VII/99/10.22, tanggal 14 Juli 1999, kepadaGubernur Riau

3. HISTORIS LEGALITAS/KONFLIK PENGELOLAAN PTPN V DI DESA SINAMANENEK KAB KAMPAR Yang isinyapadaintinyayaitumeminta PT. PN V agar memberikankesempatapengelolaanlahanseluas 2.800 Ha dengan 3 alternatif : Masyarakatmengelolalahandenganpola PIR ,Plasma. Mengeluarkantanahseluas 2.800 Ha dari PT. PN V untukdiberikankepadamasyarakatDesaSenamaNenekuntukdikelolasendiri. Apabilalahanseluas 2.800 Ha tersebuttelahdikelolaoleh PT. PN V ,agar dicarikanjalankeluardengancaramemperhitungkanseluruhbiaya yang dikeluarkandan PT. PN V menjadisebagaibapakangkat. SuratBadanKoordinasiPenanaman Modal Daerah No. 593.7/BPKPMD/466, tanggal 3 Desember 1999 kepadaDrektur PT. PN V Sei. Trantam ( Indukdari PT.PN V DesaSinamanenek) SuratGubernur Riau No. 525/ BKPMD/1050, tangal 8 Mei 2000. KepadaKakanwilBadanPertanahanProvinsi Riau. Agar dilakukanpengukuranterhadaplahanseluas 30.000 Ha yang dicanangkanuntuk PT PN V dantanah 2.800 Ha untukdimanfaatkanmenjadiperkebunanaKelapaSawitdenganPola PIR yang akandiperuntukanolehmasyarakatDesaSenamaNenek

4. HISTORIS LEGALITAS/KONFLIK PENGELOLAAN PTPN V DI DESA SINAMANENEK KAB KAMPAR Memberitahukanbahwatanahseluas 30.000 Ha yang dicanangkanuntuk PT. PN V dikab.Kampar , seluas 17. 338 Ha belummendapatkan HGU danmemintaBupati Kampar agar tanahseluas 2.800 Ha diakomodasikandalamRisalahPemeriksaantanah PTPN V SuratGubernur Riau No. 525.25/BPM/2034 tanggal 15 Agustus 2000, kepadaBupati Kampar SuratBupati Kampar no. 525. 25/TP/IX/2000/380, tanggal 21 September 2000, kepadaKakanwil BPN Provinsi Riau MemohonkepadaKakawinl BPN Provinsi Riau agar tanahseluas 2.800 Ha yang beradadi areal lahanpencadanganseluas 30.000 Ha dijadikankebun plasma untukmasyarakatDesaSenamaNenekdenganPolakemitraan KKPA. Terhadaplahanseluas 17.338 Ha dari 30.000 Ha yang dicanangkanuntuk PT. PN V yang belummendapatkan HGU, makadalamprosespembuatan HGU terhadaptanah 17.338 Ha, oleh BPN Provinsi Riau telahmenginklavseluas 2.800 Ha dandiarahkanmasyarakattempatanmelaluipolakemitraan. SuratKakanwil BPN Provinsi Riau No. 500/1114/BPN, tangal 11 November 2000, kepadaBupati Kampar.

5. HISTORIS LEGALITAS/KONFLIK PENGELOLAAN PTPN V DI DESA SINAMANENEK KAB KAMPAR Meminta agar PT. PN V menyerahkanlahanseluas 2.800 Ha kepadamasyarakatSenamaNenekdenganperjanjiankerjasamamelaluipolakemitraan KKPA dansegalabiaya yang telahdikeluarkanoleh PT. PN V untukpengelolaankebun yang telahditanamidiperhitungkandanmenjadiutangmasyarakatkarenadidalampengukuranuntukpembuatan HGU, BPN Provinsi Riau telahmenginclavetanahseluas 2.800 Ha tersebut, namunsampaisaatinitanahtersebutbelumdiserahkanoleh PT. PN V kepadaMasyarakatDesaSinamaNenek SuratBupati Kampar No. 525.25/ TP/V/2001/ 501, tanggal 29 Mei 2001, kepadaDireksi PT. PN V diPekanbaru. SuratBupati Kampar No. 100/Pem/V/2006/437, tanggal 24 Mei 2006, kepadaGubernur Riau. Tentangpenyelesaiantuntutanlahan 2.800 Ha masyarakatDesaSinamaNenekterhadap PTPN V MemohonkepadaGubernur Riau untukmenindaklanjutisekaligusmeneruskanperjuanganmasyarakatDesaSenamaNenekKec. TapungHuluKab. Kampar kepada ( KebodhanMenteri Negara BUMN agar masyarakatDesaSenamaNenekmendapatkanlahanseluas 2.800 Ha sebagaiwujudpelaksanaan program K2I Provinsi Riau.

6. HISTORIS LEGALITAS/KONFLIK PENGELOLAAN PTPN V DI DESA SINAMANENEK KAB KAMPAR PermohonanGubernur Riau kepadaMenterikeuangandanMenteri BUMN agar melepaskanlahanseluas 2.800 Ha diDesaSinamaNenekKec. TapungHuluKab. Kampar denganpertimbanganbahwalahanseluas 2.800 ha tersebuttidakdiprosesKanwilProvinsi Riau dalampembuatan HGU untuk PT. PN V danlahantersebutakandipergunakanuntukmasyarakattempatan ( DesaSenamaNenek) melaluipolakemitraan, dansegalabiaya yang telahdikeluarkanoleh PT. PN V untukpembuatankebundi areal seluas 2.800 Ha tersebut, pihakmasyarakatbersediamenggantisecaraangsurandantetapmengiginkankerjasa[a dengan PT. PN V SuratGubernur Riau No. 525/PH/02.19, tanggal 20 Juli 2009, kepadaMenteriKeungandanMenteri BUMN

7. Sekian & Terima kasih