Peradilan Tata Usaha Negara DAN KONFLIK ADMINISTRASI NEGARA

1. 154 08 039 – Eneng Siti Saidah 154 08 059 – Adila Isfandiari Peradilan Tata Usaha Negara DAN KONFLIK ADMINISTRASI NEGARA

2. SistematikaPembahasan

3. DEFINISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

4. Pengertian Tata Usaha NegaraUU No 51 Tahun 2009 • Pasal 1 ayat 7 : Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

5. Keputusan Tata Usaha Negara UU No 5 Tahun 1986 • Pasal 1 Ayat 3 Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

6. Pengertian Peradilan TataUsaha Negara • Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

7. Ciri-ciriPTUN

8. Posisi PTUN

9. Perbedaan PTUN denganPengadilanPerdata: • Hakim tatausahadapatmengujiseluruhkeputusanataskeabsahansuatukeputusan • AdanyaReformatio in Peius (Mengubahvonis yang merugikanpenggugat/pembanding) • Hakim tatausahanegarahanyadapatmembatalkansuatukeputusan

10. Karakteristikdan Prinsip PTUN

11. Bagan Kedudukan PTUN dalam Perencanaan

12. Konkret dan Individual • Membatasi kewenangan PTUN pada keputusan-keputusan yang tidak bersifat umum. • Pemerintah memberikan wewenang pada warga negara. • Contoh wewenang yang diberikan oleh pemerintah : • Izin yang diberikan kepada individu atau suatu badan tertentu, misalnya izin tambang. • Sanksi • Eminent Domain • SK Pelaksanaan Rencana, misalnya SK dilarang melalui suatu jalan selama jangka waktu tertentu. • Terhadap keempat hal di atas, warga negara yang merasa keberatan dapat mengajukan gugatan kepada pemerintah melalui PTUN.

13. KEWENANGAN PTUN

14. Wewenang PTUN YUDIKATIF • Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara • Antara orang atau badan hukum perdata vs Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

15. Hal yang merugikan masyarakat : • Detournement de pouvior • Aparat pemerintah yang membuat keputusan melampaui batas wewenangnya • Abus de droit • Kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukum saat menyelesaikan suatu masalah tertentu yang konkret

16. Undang-Undang yang Mengatur PTUN • UU No 5 Tahun 1986 • UU No 9 Tahun 2004 (Revisi 1) • UU No 51 Tahun 2009 (Revisi 2) • Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 • Pasal 10 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 (Revisi)

17. Wewenang PTUNUU No 5 Tahun 1986 • Pasal 49 : Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. SENGKETA PRODUK PERENCANAAN

19. PROTES TERHADAP PERDA • Perda dapat dicabut oleh Presiden melalui Mendagri tanpa melalui proses pengadilan. • Mendagri akan melakukan pemeriksaan terhadap Perda, lalu meminta Presiden untuk mencabut atau meneruskan Perda tersebut. Makamah Agung Presiden Mendagri PTUN Pemda

20. TINDAKAN PEMBELAAN DPRD • Apabila DPRD tidak menyetujui adanya pencabutan Perda yang dilakukan oleh Mendagri melalui Kepres, maka DPRD dapat mengajukan gugatan kepada Makamah Agung. • Makamah Agung akan melakukan uji materil dibawah UU yang ada. • Keputusan yang dikeluarkan MA merupakan keputusan final.

21. BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG DIGUGAT DI PTUN

22. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara • UU No 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat 2 : Badan atau pejabat TUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Badan Usaha Milik Negara BUMN digugat berdasarkan jenis keputusan, bukan pada jenis perusahaan. Contoh jenis perusahaan negeri : PDAM, PLN, Perumka, Pertamina.

24. Universitas Swasta • Dapat digugat di PTUN meskipun tidak didirikan berdasarkan hukum perdata.

25. Notaris • Notaris dianggap menyelenggarakan urusan kepemerintahan  mengesahkan surat kepemilikan tanah dalam kapasitas mereka sebagai pejabat yang berweang. ( PP No 10 Tahun 1961 )

26. Musyawarah Pimpinan Kabupaten (Muspika) • Merupakan koordinasi pemerintah lokal : bupati, kepala resor polisi dan komandan distrik militer setempat. • Fungsi : Badan konsultatif • Beberapa Muspika bertindak sebagai badan yang memiliki kekuasaan eksekutif dan menerbitkan keputusan TUN.

27. Badan Koordinasi dan Penasihat(Bakorstanas) • Fungsi : badan konsultatif • Namun, seringkali menerbitkan perintah dan melampaui mandatnya.

28. Partai Politik • Selama masa Orde Baru, PTUN telah menerima gugatan kepada parpol. • Akibat dari hakim tersebut tidak memahami hubungan sebenarnya antara negara dan parpol di masa Orde Baru.

29. Kesimpulan ... • Terdapat 2 konflik dalam PTUN : • Kesalahan dalam pembatasan wewenang Contoh : Muspika, Bakorstanas, dll. • Kekeliruan terhadap substansi yang ditetapkan Contoh : Kesalahan Badan TUN dalam memberikan izin.

30. Keputusan TUN Tertafsir • Pasal 3 Ayat 1 Pengadilan akan menafsirkan adanya keputusan bila badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya.

31. PEMBAGIAN PTUN

32. Kekuasaan KehakimanUU No 5 Tahun 1986 • Pasal 5 Ayat 1 : Kekuasaan Kehakiman di PTUN ada 2, yaitu : • Pengadilan Tata Usaha Negara • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Pasal 5 Ayat 2 : Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Tata Usaha Negara berpuncak pada Makamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

33. Pembentukan • PTUN : dibentuk dengan Kepres  UU No.5 Tahun 1986 Pasal 9 • PTTUN : dibentuk dengan UU • Susunanpengadilan TUN: • Pimpinan (Ketua PTUN danWakilKetua PTUN) • Hakim Anggota • Panitera • Sekretaris

34. Tempat KedudukanUU No 9 Tahun 2004 • Pasal 6 : • Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi

35. Pembagian PTUNUU No 5 Tahun 1986 • Pasal 8 : Pengadilan terdiri atas : a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama; b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.

36. Kekuasaan PengadilanUU No 5 Tahun 1986 • Pasal 48 : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh UU untuk menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara secara administratif. Pengadilan baru akan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut apabila seluruh upaya administratif telah digunakan.

37. Pemeriksaan Tingkat BandingUU No 5 Tahun 1986 • Pasal 122 : Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

38. Pemeriksaan Tingkat BandingUU no 5 Tahun 1986 • Pasal 51 ayat 1,2,3,4 : • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding, tingkat pertama sengketa (pasal 48), dan tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antara Pengadilan Tata Usaha negara di dalam daerah hukumnya. • Dapat diajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

39. Pemeriksaan Tingkat KasasiUU No 5 Tahun 1986 • Pasal 131 : Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

40. Pemeriksaan Peninjauan KembaliUU No 5 Tahun 1986 • Pasal 132 ayat 1 : Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

41. PembinaanUU No 9 Tahun 2004 • Pasal 7 ayat 1 : Pembinaanteknisperadilan, organisasi, administrasi, danfinansial MahkamahAgung.

42. PengawasanUU No. 51 Tahun 2009 • Pasal 13 A dan 13 C • Pengawasan internal pada PTUN dilakukan oleh Makamah Agung • Pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial

43. GUGATAN

44. GugatanUU No 9 Tahun 2004 • Pasal 53 : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis (berisi tuntutan) kepada PTUN

45. Hak Kedudukan Gugat • Belum dapat ditentukan organisasi mana saja yang dapat menggugat. • Kepentingan apa saja yang dapat digugat, dan cara pengganti kerugian.

46. Menurut Indroharto 1993 • Kepentingan : sesuatu yang memiliki nilai material dan non meterial yang merupakan milik individu atau organisasi dan harus dilindungi hukum

47. Batasan Daluwarsa PerkaraUU No 5 Tahun 1986 • Pasal 55 : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

48. PROSEDUR MENGGUGAT

49. Tata Cara MenggugatUU No 5 Tahun 1986 Pasal 59 : (1) Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan. (2) Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh Panitera Pengadilan. (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudah gugatan dicatat, Hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan, dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan. (4) Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.

50. Hakgugat: pasal 53 UU no 9 tahun 2004 • (1) Orangataubadanhukumperdata yang merasakepentingannyadirugikanolehsuatuKeputusanTata Usaha Negara dapatmengajukangugatantertuliskepadapengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, • dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.