Praktik Peradilan tata negara

1. PraktikPeradilantatanegara TaheggaPrimanandaAlfath, S.H., M.H. FakultasHukumUniversitasNarotama Surabaya Tahun 2014

2. Pengantar • HadirnyaMahkamahKonstitusi, sesudahreformasi, menjadibabakbaruperkembanganpraktikhukumtata Negara di Indonesia. • MahkamahKonstitusidiaturdalamPasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, sehinggatersedialahlahanpraktibberacara di pengadilanbagiilmuhukumtata Negara • Bidangkajian yang semulabersifatteoritis-politisberkembangmenjadibidangkajian yang dapatdipraktikkan di pengadilandenganorientasi juristic. • MahkamahKonstitusimemilikifungsisebagaipengawaldemokrasidankonstitusi (the guardian of democracy and the constitution) ataupunsebagaipenjagaatauperlindunghakkonstitusionalwarganegara (the protector of the constitutional rights)

3. Kedudukan, Fungsi, danWewenangMahkamahKonstitusi RI • KedudukanMahkamahKonstitusiadalahsebagaisalahsatupelakukekuasaankehakiman, haltersebutberdasarkanPasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. • MK adalahlembagaperadilan yang dibentukuntukmenegakkanhukumdankeadilandalamlingkupwewenang yang dimiliki • Tugasdanfungsi MK adalahmenanganiperkaraketatanegaraanatauperkarakonstitusionaltertentudalamrangkamenjagakonstitusi agar dilaksanakansecaarbertanggungjawabsesuaidengankehendakrakyatdancita-citademokrasi. Selainitukeberadaan MK dimaksudkansebagaikoreksiterhadappengalamanketatanegaraan yang ditimbulkanolehtafsirgandaataskonstitusi. (MukhtieFadjar, 2006) • Fungsitersebutdijalankanmelaluiwewenang yang dimiliki MK, yaitumemeriksa, mengadili, danmemutusperkaratertentuberdasarkanpertimbangankonstitusional.

4. Lanjutan.. Terdapat 5 (lima) fungsi yang melekatpadakeberadaan MK dandilaksanakanmelaluiwewenangnya, yaitu: • Sebagaipengawalkonstitusi (the guardian of the constitution) • Sebagaipenafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution) • Sebagaipelindunghakasasimanusia (the protector of the human rights) • Sebagaipelindunghakkonstitusionalwarga Negara (the protector of the citizen constitutional rights) • Sebagaipelindungdemokrasi (the protector of democracy)

5. WewenangdanKewajiban MK dalamPasal 24c Ayat (1) danayat (2) UUD NRI 1945 Wewenang MK • Mengujiundang-undangterhadapUndang-UndangDasar • Memutussengketakewenanganlembaga Negara yang kewenangannyadiberikanolehUndang-UndangDasar • Memutuspembubaranpartaipolitik • Memutusperselisihantentanghasilpemilihanumum Kewajiban MK • Memberikanputusanataspendapat DPR mengenaidugaanpelanggaranhukum yang dilakukanolehpresidendan/ atauwakilpresidenmenurutUndang-UndangDasar.

6. PengujianUndang-UndangterhadapUndangUndangDasar • UU terhadap UUD diujioleh hakim padamahkamahkonstitusi (constitutional court), sedangkanperaturanperundang-undangandibawah UU terhadap UU diujioleh hakim MahakamahAgung (Supreme Court) • JimlyAsshiddiqiemembedakanjikapengujianitudilakukanterhadapnormahukum yang bersifatabstrakdanumumsecara a posteriori, makapengujiantersebutdapatdisebutsebagai judicial review, akantetapijikaukuranpengujianitudilakukandenganmenggunakankonstitusisebagaialatpengukur, makadisebut constitutional review, yaitupengujianmengenaikosntitusionalitasdarinormahukum yang sedangdiuji (judicial review on the constitutionally of law). • Judicial review merupakanupayapengujianolehlembaga judicial terhadapprodukhukum yang diterapkanolehcabangkekuasaan legislative, eksekutif, ataupunyudikatifdalamrangkapenerapanprinsip check and balances berdasarkan system pemisahankekuasaan Negara (separatioan power)

7. Memutussengketakewenanganlembaga Negara yang kewenangannyadiberikanolehUndang-UndangDasar • Penyebablembaga-lembaga Negara dapatbersengketaadalah, dalam system ketatanegaraan yang diadopsikandalam UUD NRI 1945, mekanismehubunganantarlembaga Negara bersifat horizontal, tidaklagibersifat vertical. Jikasebelumnyakitamengenaladanyalembagatinggidanlembagatertinggi Negara. Makasekarangtidaklagilembagatertinggi Negara. MPR bukanlagilembaga yang paling kedudukannyadalambangunanstrukturketatanegaraan Indonesia, melainkansederajatdenganlembaga-lembagakonstituionallainnya, yaitu, Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK. (JimlyAsshiddiqie, 2005) • Perkarasengketakewenangankonstitusionallembaga Negara merupakanperkara yang pemohonnyaadalahlembaga Negara yang kewenangannyadiberikanoleh UUD NRI 1945 yang mempunyaikepentinganlangsungterhadapkewenangan yang dipersengketakan.

8. Memutuspembubaranpartaipolitik • Padaumumnyatujuanketentuanpembubaranpartaipolitikadalahuntukmelindungi • Demokrasi • Konstitusi • Kedaulatan Negara • Keamanan Negara • Ideologi Negara Perlindunganterhadapdemokrasidimaksudkan agar tatanandemokrasi yang sedangberjalantidakrusakdandigantikandengan system lain yang tidakdemokrasi . Pemerintahdemokrasiharusmencegahbentu-bentuk yang mengancamdemokrasi

9. Memutusperselisihantentanghasilpemilihanumum • Perkembanganbentukperselisihanpemilu di MK tidaksekedarterkaitpenentuanangka-angkahasilpemilu yang diperolehpesertapemilu, melainkanjugaterkaitkualitaspelaksanaanpemilu. • MK jugamenilaisubstansipelaksanaanpemilu, akandilihatpelaksanaanpemilusudahmampumengejahwantahkanasas-asaspemilu LUBER dan JURDIL • Apabilapemilubermasalahmaka MK dapatmemerintahkanpenyelanggarapemiluuntukmelakukanpenghitungansuaraulangataupemungutansuara (pemilu) ulang.

10. Memberikanputusanataspendapat DPR mengenaidugaanpelanggaranhukum yang dilakukanolehpresidendan/ atauwakilpresidenmenurutUndang-UndangDasar • BerdasarkanPasal 7A danPasal 7B UUD NRI 1945 dapatdiketahuibahwa proses pemberhentianPresiden/ WakilPresidenmelaluitigatahapan, yaitutahapan di DPR, tahapan di MK, dantahapan di MPR. • Tahapan di MK, apabilapendapatdari DPR tentangpelanggaranhukum yang dilakukanolehpresidendan/ atauwakilpresidentelahdisetujui , DPR selanjutnyamengajukanpendapattersebutkepada MK yang akanmemeriksa, mengadili, danmemutusdenganseadil-adilnyadalamwaktu 90 hari. MK dalamhalinidapatmemutuskanpendapat DPR terbuktiatautidak.