280 likes | 875 Views
POTENSI KERAWANAN PEMILU. Disampaikan dalam Training Jurnalisme Pengawasan Pemilu. Oleh : Ahsanul Minan. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU. LEGAL COMPLIANCE. SECURITY / CONFLICT. PELANGGARAN. BUKAN PELANGGARAN.
E N D
POTENSI KERAWANAN PEMILU Disampaikandalam Training JurnalismePengawasanPemilu Oleh: Ahsanul Minan BadanPengawasPemiluRepublik Indonesia
PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU LEGAL COMPLIANCE SECURITY / CONFLICT PELANGGARAN BUKAN PELANGGARAN KonflikantarPesertaPemilu / antarpendukung (horizontal conflict) SengketaPemilu PidanaPemilu KonflikantarapesertapemiludenganPenyelenggaraPemilu (KPU / Pengawas) vertical conflict AdministrasiPemilu SengketaHasilPemilu PELANGGARAN tidakterhadap UU Pemilu, tetapiberkaitandenganprosespemilu Konflikpesertapemilu/masyarakatdenganPemerintah KodeEtikPenyelenggaraPemilu
KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH Manipulasidanakampanye, manipulasihasilpenghitungansuara Pemasanganatribut Mengganggukeindahankota Dayarusakterhadapintegritaspemilu (fairness, accountability) Korupsipolitik (bansos), abuse of power Kampanyepawai Dayarusaktatanandemokrasidan good & cleand governance Menggangguketentramanmasyarakat Money politik, isusara Dayarusakterhadapmoralitasbangsa
KERAWANAN PEMILU AnalisaKerawananPemiludapatdilakukanmelaluipendekatan: • ANALISA AKTOR (analisaberbasisaktor yang berpotensimelakukanpelanggaranpemilu) • ANALISA MODUS (analisaberbasis modus pelanggaranpemilu) • ANALISA DAMPAK (analisaberbasisukurandampakpelanggaranpemilu, baikterhadapintegritasprosespenyelenggaraanpemilu, integritashasilpemilu, maupunterhadapkualitaskehidupandemokrasi)
TAHAPAN PEMILU • perencanaan program dananggaran, sertapenyusunanperaturanpelaksanaanpenyelenggaraanPemilu; • pemutakhiran data PemilihdanpenyusunandaftarPemilih; • pendaftarandanverifikasiPesertaPemilu; • penetapanPesertaPemilu; • penetapanjumlahkursidanpenetapandaerahpemilihan; • pencalonananggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; • masaKampanyePemilu; • MasaTenang; • pemungutandanpenghitungansuara; • penetapanhasilPemilu; dan • pengucapansumpah/janjianggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012)