1 / 18

POTENSI :

PROGRAM/KEGIATAN APBN PERIKANAN Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung T ahun Anggaran 201 3. Disampaikan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2013 03 MEI 2013.

jariah
Download Presentation

POTENSI :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROGRAM/KEGIATAN APBN PERIKANAN Sekretariat Badan Koordinasi PenyuluhanPertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 Disampaikan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2013 03 MEI 2013

  2. PENDAHULUAN …. potensi kelautan dan perikanan cukup besar. Yaitu  dengan luas perairan laut 24,820 km persegi atau 41,2% dari wilayah Provinsi Lampung, panjang garis pantai 1.105 km, dan 130 buah pulau kecil. POTENSI : Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung mencapai 162.007 Ton dan Perikanan Budidaya mencapai 120.442 Ton pada tahun 2011 (sumber: LDA 2012)

  3. LUAS LAHAN BUDI DAYA PERIKANAN: • POTENSI TAMBAK 37.963,81 Ha • POTENSI KOLAM 13.590,18 Ha • MINA PADI 1.125,71 Ha • KARAMBA 860,51 Ha • KJA 644,86 Ha • BUDIDAYA LAUT 1.288,75 Ha Sumber: LDA 2012

  4. REALISASI TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP di PROVINSI LAMPUNG 2009-2011 Sumber: www.bps.go.id

  5. REALISASI TOTAL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA di PROVINSI LAMPUNG 2009-2011 Sumber: www.bps.go.id

  6. PENYULUH PERIKANAN • PENYULUHAN PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN: • Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

  7. SEKTOR PERIKANAN DI SEJUMLAH DAERAH DI TANAH AIR TIDAK BERKEMBANG…… • KEKURANGAN PENYULUH PERIKANAN LAPANGAN. KONDISI YANG SAMA JUGA TERJADI PADA SEKTOR LAINNYA SEPERTI PERTANIAN DAN KEHUTANAN.

  8. PEMBANGUNAN PERIKANAN PEMBANGUNAN PERIKANAN PADA HAKEKATNYA ADALAH : • PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA, • PENINGKATAN PENDAPATAN, • PENINGKATAN TARAF HIDUP, DAN KESEJAHTERAAAN NELAYAN, • PEMBUDIDAYA IKAN, • PENGOLAH IKAN DAN KELUARGANYA. • PENYULUHAN PERIKANAN YANG KANDUNGAN MATERINYA BERISIKAN INFORMASI TEKNOLOGI (TEKNIS, EKONOMIS, DAN SOSIAL) KELAUTAN DAN PERIKANAN SANGAT DIPERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

  9. Harus dibangun dan dikembangkan SISTEM PENYULUHAN YANG MAMPU MENINGKATKAN KAPABILITAS • Pelaku utama dan Pelaku Usaha • Penyuluh Perikanan • Aparat pendukung lainnya mengembangkan bisnis perikanan

  10. MAKA DIPERLUKAN PENYULUH PERIKANAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL

  11. KERAGAAN PENYULUH PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG 1. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN 14 KAB/KOTA: 13 PERDA MURNI, 1 PERDA CAMPURAN 2. KETENAGAAN PENYULUHAN PERIKANAN: PNS = 56 ORANG SWADAYA = ± 120 ORANG PPTK = 38 ORANG (per April 2013) 3. KELOMPOK PELAKU UTAMA PEMBUDIDAYA IKAN = 157 KELOMPOK PENANGKAP IKAN = 100 KELOMPOK P2HP = 27 KELOMPOK (data penerima PUMP 2012)

  12. B. KEGIATAN TAHUN 2013 • PENUMBUHAN DAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN UNTUK 124 KELOMPOK DI7 KABUPATEN/KOTA (BANDAR LAMPUNG, PESAWARAN, TANGGAMUS, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG TIMUR, LAMPUNG TENGAH DAN TULANG BAWANG). • PEMBINAAN PENYULUH KELAUTAN PERIKANAN PROVINSI. • PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KELAUTAN PERIKANAN MELALUI OPTIMALISASI BOP UNTUK 52 ORANG Rp. 320.000/ bln • PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KELAUTAN PERIKANAN SWADAYA 245 ORANG DENGAN INSENTIF Rp. 800.000/thn • FASILITASI OPERASIONAL SIMLUH KP (PENYUSUNAN DATABASE SISTEM PENYULUHAN KP DI PROVINSI) • DOKUMEN EVALUASI, PELAPORAN, DAN DOKUMENTASI

  13. PENGERTIAN : KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN ADALAH LEMBAGA YANG TUMBUH KEMBANGKAN DARI OLEH DAN UNTUK PELAKU UTAMA PELAKU UTAMA PERIKANAN ADALAH NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, PENGOLAH IKAN DAN MASYARAKAT YANG MELAKUKAN USAHA DIBIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BESERTA KELUARGA DAN INTINYA. GAPOKKAN : GABUNGAN KELOMPOK PERIKANAN POKDAKAN : KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN POKLAHSAR : KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASARAN POKMASWAS : KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS KELOMPOK PELAKU PERIKANAN MANDIRI : KELOMPOK YANG SUDAH MEMILIKI KEMAMPUAN DAN MENJALANKAN KEGIATAN ORGANISASI KELOMPOKNYA.

  14. C. PENGELOLAAN KEGIATAN 1. PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN MERUPAKAN KEGIATAN UNTUK MEMFASILITASI PELAKU UTAMA DALAM PROSES PEMBELAJARAN, WAHANA KERJASAMA, UNIT PENYEDIA SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI, UNIT PRODUKSI, UNIT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN, SERTA UNIT JASA PENUNJANG. KELOMPOK INI DIFASILITASI DAN DIBERDAYAKAN UNTUK MENJADI ORGANISASI YANG KUAT DAN MODERN DALAM MENGEMBANGKAN BISNIS PERIKANAN SASARAN : MENINGKATNYA KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK. • TAHAPAN KEGIATAN : • IDENTIFIKASI KELOMPOK OLEH PENYULUH PERIKANAN • IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELAKU OLEH PENYULUH PERIKANAN PNS • PENETAPAN KELOMPOK OLEH BAPEL PENYULUH • PEMBERIAN DUKUNGAN OLEH BAKORLUH PROVINSI • PEMBINAAN OLEH PENYULUH PNS • PENETAPAN LOKASI DAN PENYULUH PELAKSANA OLEH PROVINSI DAN • KABUPATEN/KOTA WAKTU PELAKSANAAN JANUARI S.D. DESEMBER

  15. PEMBINAAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI • TUJUAN : PENINGKATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN INTEGRASI MELALUI PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT MAUPUN DAERAH • SASARAN : SINERGITAS PROGRAM KEGIATAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN. • WAKTU : JANUARI S.D. DESEMBER 2013 3. BOP : DUKUNGAN BIAYA UNTUK PENYULUH MELAKSANAKAN KUNJUNGAN PENYULUH Rp. 320.000/bln DIBAYARKAN SETIAP PENYULUH TUJUAN : LAKU, MATERI, PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN SASARAN : MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENYULUH PNS TAHAPAN : - USUL BAKORLUH PROVINSI/ BAPEL KAB/KOTA - SK OLEH KPA - DITRANSFER LANGSUNG SETELAH ADA REKOMENDASI DARI KORLUH/ATASAN LANGSUNG SECARA TRIWULAN, SETELAH MENYERAHKAN PROGRAM RKT, LAPORAN BULANAN KEGIATAN SELAMA TRIWULAN SEBELUMNYA

  16. FASILITASI OPTIMALISASI PENYULUH KELAUTAN PERIKANAN SWADAYA • ADALAH : DUKUNGAN OPERASIONAL Rp. 800.000/thn, PENGGUNAANNYA DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAN DANA UNTUK ADMINISTRASI, TRANSPORTASI, DAN KONSUMSI. • TUJUAN : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN • PENYULUHAN MELALUI KUNJUNGAN , PENDAMPINGAN, FASILITASI PENYUSUNA RENJA DAN PELAPORAN • SASARAN: PENINGKATAN DUKUNGAN PENYULUHAN 5. SIMLUH KP : UPDATING DATA PENYULUH TUJUAN :MENDAPATKAN DATA DAN INFORMASI PENYULUH YANG AKURAT WAKTU : 12 BULAN

  17. DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN PADA TAHUN 2014 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN FASILITASI MATERI PENYULUHAN (CETAK, ELEKTRONIK) FASILITASI PEMBINAAN PELAKU UTAMA FASILITASI PENYUSUNAN DATABASE PENYULUHAN KP

  18. Terima Kasih.....

More Related