1 / 12

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013. DASAR HUKUM. UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2011.

faxon
Download Presentation

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013

  2. DASAR HUKUM • UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, dirubahdengan UU No. 8 Tahun 2011. • UU N0. 42 Tahun 2008 tentangPemilihanUmumPresidendanWakilPresiden • PMK No. 17 Tahun 2009 tentangPedomanBeracaeadalamPerselisihanHasilPemilihanUmumPresidendanWakilPresdien (Mencabut PMK Nomor 05/PMK/2004 tentangProsedurPengajuanKeberatanatasPenetapanHasilPemilihanUmumPresidendanWakilPresiden.

  3. DEFINISI • PHPU PresidendanWakilPresidenadalahperselisihanantaraPesertaPilpresdan KPU mengenaipenetapanperolehansuarahasilPilpres. • PasanganCalonPresdiendanWapresadalahPesertaPilpres yang diusulkanolehParpolataugabunganParpol yang telahmemenuhipersyaratan. • Presidential Threshold : PasanganCalondiusulkanolehParpolatauGabunganPartaiPolitikpesertapemilu yang memenuhipersyaratanperolehankursi paling sedikit 20% darijumlahkursi DPR ataumemperoleh 25% darisuarasahnasionaldalamPemiluanggota DPR, sebelumpelaksanaanPemiluPresidendanWakilPresiden (Pasal 9 UU Pilpres & Putusan MK No: 51-52-59/PUU-VI/2008)

  4. PARA PIHAK • PasanganCalonsebagaiPemohondan KPU sebagaiTermohon. • PasanganCalonselainPemohondapatmenjadiPihakTerkaitdalamPersidangan, baikatasnamapermintaansendirimaupunataspenetapan MK. • Pihakterkaitditetapkanoleh MK. • Pemohon, TermohondanPihakTerkaitdapatdiwakiliolehkuasahukumnyaberdasarkansuratkuasakhususdan/ataudidampingiolehpendampingberdasarkansuratketerangan yang dibuatkhususuntukitu.

  5. OBJEK PERSELISIHAN Penetapan perolehan suarat hasil Pilpres yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi : • Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pilpres; atau • Terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

  6. PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH (Pasal 159 UU Pilpres) • PasanganCalonterpilihadalahPasanganCalon yang memperolehsuaralebihdari 50% darijumlahsuaradalamPemiluPresidendanWakilPresidendengansedikitnya 20% suaradisetiapprovinsi yang tersebardilebihdari ½ jumlahprovinsidi Indonesia • DalamhaltidakadaPasanganCalonterpilih , 2 PasanganCalon yang memperolehsuaraterbanyakpertamadankeduadipilihkembali. • Dalamhalperolehansuaraterbanyakdenganjumlah yang samadiperoleholeh 2 PasanganCalon, keduaPasanganCalontersebutdipilihkembali • Dalamhalperolehansuaraterbanyakdenganjumlah yang samadiperoleholeh 3 (tiga) PasanganCalonataulebih, penentuanperingkatpertamadankeduadilakukanberdasarkanpersebaranwilayahperolehansuara yang lebihluassecaraberjenjang. • Dalamhalperolehansuaraterbanyakkeduadenganjumlah yang samadiperoleholehlebihdari 1 (satu) PasanganCalon, penentuannyadilakukanberdasarkanpersebaranwilayahperolehansuara yang lebihluassecaraberjenjang

  7. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN • Permohonan Pembatalan paling lambat 3X24 jam sejak penetapan oleh KPU. • Diajukan dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 rangkap • Permohonan sekurangnya memuat : • Identitas lengkap Pemohon dan kopi KTP dan bukti sebagai peserta Pilpres • Uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta permintaan pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon • Permohonan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

  8. PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN • JawabanTermohon • KeteranganPihakTerkait • PembuktianolehPihakPemohon, TermohondanPihakTerkait • Kesimpulan PHPU Pilpresdiperiksadandiputussecaracepatdansederhana

  9. ALAT BUKTI • Surat atau tulisan; • Keterangan saksi; • Keterangan ahli; • Keterangan para pihak; • Petunjuk; • Informasi elektronik; dan • Dokumen elektronik.

  10. PUTUSAN • Pemeriksaan PHPU Pilpres diputus paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). • Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. • Amar Putusan dapat menyatakan : • Permohonan tidak dapat diterima dan/atau tidak memenuhi syarat. • Permohonan dikabulkan , dan MK membatalkan penetapan KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar. • Permohonan ditolak . • Salinan Putusan disam;paikan kepada MPR, Presdien, KPU, Pasangan Calon, dan Parpol atau Gabungan Parpol yang mengajukan calon. • KPU wajib menindaklanjuti Putusan MK.

  11. PUTUSAN PHPU PRESIDEN PHPU Presiden 2004 : • GugatanDitolak, MK TegaskanPelanggaranKualitatifakanmenjadiPerhatian (062/PHPU.B-II/2004) PHPU Presiden 2009 : • TiadaPelanggaranTerstruktur, SistematisdanMasif, GugatanDuaPasanganCapres-CawapresDitolak (108-109/PHPU.B-VII/2009)

  12. THANKS

More Related