MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013

1. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA HUKUM ACARA SENGKETA PEMILUKADA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013

2. Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 menyatakanbahwa ‘rezim” pemilihankepaladaerahlangsungwalaupunsecara formal ditentukanolehpembentuk UU bukanmerupakanrezimPemilu, tetapisecarasubstantifadalahPemilusehinggapenyelenggaraannyaharusmemenuhiasas-asaskonstitusionalPemilu. Putusanini yang menjadilatarbelakanglahirnya UU No. 22 Th. 2007 tentangPenyelenggaraPemiludan UU 12 th. 2008 tentangPerubahanKeduaatas UU No. 32 Th. 2004. PERKEMBANGAN REZIM PEMILU

3. UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU 32/2004 (Pasal 236 C) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Kewenangan mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada dialihkan dari MA ke MK Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) harus dipilih secara demokratis UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kemudian dikategorikan sebagai Pemilu yang juga harus diselenggarakan oleh KPU Rezim Pemilu

4. Perkembangan Wewenang/Pengalihan Wewenang • Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008mengamanatkan pengalihan wewenang memutus PHPU Kada dari MA ke MK • Selambat-lambatnya 18 bulan setelah diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2008 • Pengalihan dilakukan melalui penandatanganan berita acara oleh Ketua MA dan Ketua MK pada 29 November 2008. • Sejak saat itulah secara resmi memutus perselisihan hasil Pemilukada menjadi bagian dari wewenang MK. 4

5. PASAL 24C AYAT (1) UUD 1945. PASAL 10 AYAT (1) UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MK (UU MK) UU NO. TAHUN 32 TAHUN 2004 JUNCTO UU NO. 12 TAHUN 2008. UU NO. 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU. PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (DISINGKAT PP 6/2005). PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PMK 15/2008). BERITA ACARA PENGALIHAN WEWENANG MENGADILI KEBERATAN ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA DARI MAHKAMAH AGUNG KE MAHKAMAH KONSTITUSI TANGGAL 29 OKTOBER 2008. DASAR HUKUM KEWENANGAN MKPHPU KADA

6. ASAS OPENNES DAN TRANSPARANSI ASAS INDEPENDENSI DAN IMPARSIAL ASAS FAIR TRIAL DAN OBJEKTIF ASAS AUDIE ET ALTERAM PARTEM:HAK SEMUA PIHAK UNTUK DIDENGAR ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN MURAH: HARUS DIPUTUS DALAM TENGGAT 14 (EMPAT) HARI SETELAH PERMOHONAN KEBERATAN DIREGISTRASI DAN PRO DEO. ASAS PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT (FINAL AND BINDING): TIDAK TERSEDIA MEKANISME UPAYA HUKUM APAPUN, BAIK UPAYA HUKUM BIASA MAUPUN LUAR BIASA TERHADAP PUTUSAN MK. SEMUA PIHAK, BAIK PENYELENGGARA PEMILUKADA MAUPUN PESERTA PEMILUKADA, SERTA PIHAK-PIHAK LAINNYA, TERMASUK PEMERINTAH, WAJIB MELAKSANAKAN PUTUSAN MK. Asas Peradilan PHPU

7. PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA ADALAH PERSELISIHAN YANG BERUPA KEBERATAN PASANGAN CALON ATAS PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA OLEH KPU PROVINSI ATAU KPU KOTA/KABUPATEN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA. PENGERTIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA

8. PEMOHON : PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA TERMOHON : PENYELENGGARA PEMILUKADA, YAITU KPU/KIP PROVINSI ATAU KPU/KIPKABUPATEN/KOTA. PIHAK TERKAIT: PASANGAN CALON PEMILUKADA SELAIN PEMOHON PARA PIHAK (SUBJECTUM LITIS) DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA(TERKAIT LEGAL STANDING PARA PIHAK)

9. OBJEK PERSELISIHAN (OBJECTUM LITIS)HASIL PEMILUKADA ADALAH PENETAPAN KPU PROVINSI ATAU KPUKABUPATEN/KOTA MENGENAI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA YANG SECARA SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI: TERPILIHNYA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH; PENENTUAN PASANGAN CALON YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILUKADA PUTARAN KEDUA. OBJEK PERSELISIHAN (OBJECTUM LITIS)

10. PELANGGARAN PEMILUKADA, BAIK PELANGGARAN ADMINISTRASI MAUPUN PELANGGARAN PIDANA. PELANGGARAN ADMINISTRASI DISELESAIKAN OLEH PENITIA PENGAWAS PEMILUKADA, SEDANGKAN PELANGGARAN PIDANA DISELESAIKAN OLEH PERADILAN UMUM. APABILA PELANGGARAN TIDAK DITANGANI OLEH YANG BERWENANG, MK AKAN MENEGAKKAN ASAS PEMILU LUBER & JURDIL (PASAL 22E AYAT 1), TERUTAMA APABILA PELANGGARAN PEMILUKADA BERSIFAT SISTEMATIK, TERSTRUKTUR, DAN MASIF. BUKAN OBJEK PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA

11. PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI KERJA SETELAH PENYELENGGARA PEMILUKADA MENETAPKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIBUKTIKAN DENGAN BUKTI SURAT BERUPA KEPUTUSAN TERMOHON MENGENAI HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA DAN AKTA PENERIMAAN PERMOHONAN OLEH PANITERA MAHKAMAH KONSTITUSI. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

12. KEBERATAN DIAJUKAN DALAM BENTUK PERMOHONAN OLEH PEMOHON ATAU KUASANYA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI. PERMOHONAN DIBUAT SECARA TERTULIS DENGAN BAHASA INDONESIA DALAM RANGKAP 12 (DUA BELAS) DAN DISERTAI BUKTI-BUKTI AWAL YANG MENDUKUNG. TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

13. Pengajuan Permohonan Perselisihan Pemilukada • PERMOHONAN • 12 rangkap • ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa Pengajuan Permohonan 3 x 24 jam Penerimaan Permohonan Oleh MK Pengumuman Hasil Pemilu Termohon 13

14. PERMOHONAN KEBERATAN MINIMAL MEMUAT: IDENTITAS PEMOHON PRINSIPAL DAN KUASA HUKUMNYA; POSITA: URAIAN YANG JELAS MENGENAI FAKTA DAN BUKTI ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON DAN PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON; PETITUM: PERMINTAAN AGAR MK MEMBATALKAN PENETAPAN TERMOHON MENGENAI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA DAN MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR. ISI PERMOHONAN KEBERATAN

15. Proses Penerimaan Permohonan Penerbitan Akta Penerimaan Berkas Permohonan TIDAKLENGKAP Penerimaan Permohonan TIDAK LENGKAP Berkas Permohonan Dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam Waktu 1 X 24 jam Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Diterbitkan Akta Registrasi Perkara Diterbitkan Akta Pernyataan Permohonan Tidak Diregistrasi Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan LENGKAP LENGKAP 15

16. PERMOHONAN YANG SUDAH LENGKAP DAN MEMENUHI SYARAT SUBJECTUM LITIS & OBJECTUM LITIS DIREGISTRASI OLEH PANITERA DALAM BRPK, YANG BELUM LENGKAP DAN MEMENUHI SYARAT HARUS DIPERBAIKI SELAMA MASIH DALAM TENGGAT PENGAJUAN PERMOHONAN. SALINAN PERMOHONAN DIKIRIM KEPADA TERMOHON PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH REGISTRASI DISERTAI PERMINTAAN KETERANGAN TERTULIS TERMOHON BESERTA ALAT BUKTI YANG MENDUKUNG. MAHKAMAH MENETAPKAN HARI SIDANG PERTAMA PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH PERMOHONAN DIREGISTRASI. REGISTRASI & JADWAL SIDANG

17. PEMERIKSAAN PERMOHONAN DILAKUKAN OLEH PANEL HAKIM YANG MINIMAL TERDIRI DARI TIGA ORANG HAKIM KONSTITUSI ATAU PLENO HAKIM YANG MINIMAL DIHADIRI OLEH 7 (TUJUH) ORANG HAKIM KONSTITUSI. PEMERIKSAAN PERMOHONAN DILAKUKAN DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM. PEMERIKSAAN PERMOHONAN MELIPUTI: PEMERIKSAAN PENDAHULUAN UNTUK MEMERIKSA KELENGKAPAN DAN KEJELASAN PERMOHONAN. DALAM HAL PERMOHONAN BELUM LENGKAP DAN BELUM JELAS, PEMOHONAN DAPAT MEMPERBAIKI DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 X 24 JAM; MENDENGARKAN KETERANGAN DAN PENJELASAN DARI PEMOHON; MENDENGARKAN KETERANGAN DAN PENJELASAN DARI TERMOHON; MENDENGARKAN KETERANGAN DAN PENEJLASAN DARI PIHAK TERKAIT APABILA ADA; MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI TULIS DARI PARA PIHAK; MEMERIKSA PARA SAKSI DARI PARA PIHAK; LAIN-LAIN AGENDA YANG TERKAIT PERMOHONAN. PEMERIKSAAN PERMOHONAN

18. ALAT BUKTI BERUPA ALAT BUKTI TULIS, KETERANGAN SAKSI DAN/ATAU AHLI, KETERANGAN PARA PIHAK, PETUNJUK, DAN ALAT BUKTI LAIN BERUPA INFORMASI DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK. ALAT BUKTI

19. ALAT BUKTI TULIS BERUPA SURAT DAN/ATAU DOKUMEN RESMI MENGENAI PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA YANG DIKELUARKAN OLEH TERMOHON, PANWASLU, LEMBAGA PEMANTAU RESMI, DAN SURAT ATAU DOKUMEN TERTULIS LAINNYA. ALAT BUKTI TULIS HARUS DILEGALISASI DAN DIBUBUHI MATERAI CUKUP SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ALAT BUKTI TULIS

20. SAKSI ADALAH SESEORANG YANG MELIHAT, MENDENGAR, DAN MENGALAMI SENDIRI PROSES PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILUKADA DARI SEMUA TINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA. YANG DAPAT MENJADI SAKSI DALAM SIDANG MK ADALAH: SAKSI RESMI PASANGAN CALON DALAM PENGHITUNGAN SUARA; SAKSI DARI PANWASLU DAN PEMANTAU PEMILU; SAKSI LAIN YANG DIPANGGIL OLEH MK. SEBELUM MEMBERI KETERANGAN SAKSI HARUS DISUMPAH ATAU BERJANJI MENURUT AGAMANYA. KETERANGAN SAKSI

21. RPH DIADAKAN UNTUK MENGAMBIL PUTUSAN ATAS PERKARA SETELAH PEMERIKSAAN PERMOHONAN SELESAI; RPH BERSIFAT TERTUTUP DAN MINIMAL DIHADIRI OLEH TUJUH ORANG HAKIM KONSTITUSI; PENGAMBILAN PUTUSAN DALAM RPH DILAKUKAN SECARA MUSYAWARAH MUFAKAT DAN APABILA MUSYAWARAH TIDAK MENCAPAI MUFAKAT PUTUSAN DIAMBIL DENGAN SUARA TERBANYAK; RPH MENYIAPKAN PUTUSAN YANG TELAH DIAMBIL UNTUK DIBACAKAN DALAM SIDANG PLENO. RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH)

22. PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DIBACAKAN/DIUCAPKAN PALING LAMBAT 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH PERMOHONAN DICATAT DALAM BRPK; PUTUSAN DIBACAKAN/DIUCAPKAN DALAM SIDANG PLENO TERBUKA UNTUK UMUM YANG MINIMAL DIHADIRI OLEH 7 (TUJUH) ORANG HAKIM; BUNYI AMAR PUTUSAN DAPAT MENYATAKAN: PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA APABILA TAK MEMENUHI SYARAT SUBJECTUM LITIS DAN OBJECTUM LITIS; PERMOHONAN DITOLAK APABILA TIDAK BERALASAN; PERMOHON DIKABULKAN APABILA BERALASAN. PUTUSAN YANG AMARNYA MENGABULKAN JUGA MENYATAKAN PEMBATALAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON DAN MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT MAHKAMAH; ADA KEMUNGKINAN AMAR PUTUSAN MEMERINTAHKAN TERMOHON UNTUK MELAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG. PUTUSAN

23. Tahap Pemeriksaan Sidang Perselisihan Hasil Pemilukada Pemeriksaan Permohonan Pemeriksaan Pembuktian Putusan Pemeriksaan bukti yang diajukan Pemohon, keterangan Termohon, & bukti- bukti yang diajukan oleh Termohon serta pernyataan Pihak Terkait (Pernyataan Termohon & Pihak Terkait dapat dipertimbangkan pada tahap Pemeriksaan) Melalui 2 tahap: Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mengambil putusan yang tertutup untuk umum Pengucapan Putusan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum • Memeriksa • materi • Permohonan • yangmeliputi: • Kewenangan • Kedudukan hukum • Isi Permohonan Kelengkapan dan Kejelasan Permohonan 23

24. PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT; TERMOHON DAN PEMERINTAH, SERTA PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT LAINNYA WAJIB MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MAHKAMAH; PUTUSAN DISAMPAIKAN KEPADA PARA PIHAK, DPRD SETEMPAT, PEMERINTAH, DAN PIHAK-PIHAK LAIN YANG TERKAIT. TINDAK LANJUT PUTUSAN

25. PUTUSAN PHPU KADA • MK PerintahkanPemungutandanPenghitunganSuaraUlang (41/PHPU.D-VI/2008) • PelanggaranSeriusdanSignifikanPemilukada Timor Tengah Selatan (44/{HPU.D-VII/2008) • PelanggaranAsasJujurBerakibatDiskualifikasiCalon (57/PHPU.D-VII/2008) • KategoriPelanggaranPemilukadaSeriusdanSignifikan (49/PHPU.D-VI/2008) • JalaniPidanaPercobaan, MK AnulirPasanganCalon (12/PHPU.D-VIII/2010) • MK LangsungTetapkanPemenangPemilukadaKotawaringin Barat (45/PHPU.D-VIII/2010)

26. PUTUSAN PHPU KADA • PemungutanSuaraBagiPemilih yang BelumGunakanHakPilih (116/PHPU.D-VIII/2010) • PenjabaranKategoriPelanggaranSistematis, Terstruktur, danMasif (116/PHPU.D-VIII/2010) • MK BeriKedudukanHukumBakalCalonPemilukada (196-197-198/PHPU.D-VIII/2010) • MK AnulirPasanganCalon yang TidakDiusulkanParpol (82/PHPU.D-IX//2011) • MK PerintahkanKampanyeUlangdiProvinsi Papua Barat (84/PHP.D-IX/2011) • PemungutanSuara Tata Cara HukumAdatSah (3/PHPU.D-X/2012) • PenentuanTahapanPemiluBagiandari PHPU (108/PHPU.D-IX/2011)

27. THANKS