MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013

1. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013

2. Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU MK • PMK Nomor 8/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

3. Putusan 05/PUU-IV/2006 Pengujian UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU 22/2004 tentang KY : • Main state organ, principal state organ (MPR, DPR, DPD, Presiden & Wapres, MA, BPK, MK) • Auxiliary state organ, Auxiliary agencies (KY, POLRI, TNI, BI, KPU, Wantimpres dan sebagainya) LEMBAGA NEGARA

4. Pemohon: • Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diper-sengketakan (Pasal 61 ayat (1) UU MK) • Berpihak sebagai Pemohon maupun Termohon • DPR, DPD, Presiden, BPK, Pemda dan Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD (Pasal 2 PMK No. 8 Tahun 2006) • MA dan MK tidak dapat menjadi pihak, baik Pemohon maupun Termohon (Pasal 65 UU MK) – Pasal ini sudah dihapus dalam UU No. 8 Th. 2011 Alasan: • Adanya kewenangannya yg diberikan UUD diabaikan oleh lembaga negara yang lainnya, atau • Dilakukan oleh lembaga negara lain yang tidak berwenang Pemohon dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dan Alasan Permohonan

5. Pasal 2 PMK 08/2006 (1) Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); • Dewan Perwakilan Daerah (DPD); • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); • Presiden; • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); • Pemerintahan Daerah (Pemda); atau • Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD 1945. (2) Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945 Legal Standing Pemohon SKLN

6. Pihak Termohon adalah lembaga negara yang juga kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dipersengketakan dengan Termohon Dalam permohonannya Pemohon wajib meng-uraikan dengan jelas mengenai kepentingan langsung Pemohon dan menguraikan pula kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang menjadi Termohon.

7. Sidang Pendahuluan dilakukan dalam sidang Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim atau oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim untuk memeriksa kelengkapan permohonan, kelengkapan bukti, meminta penjelasan materi permohonan, dan memberikan nasihat perbaikan. Perbaikan permohonan diberi waktu paling lama 14 hari. Pelaksanaan Persidangan

8. Pemeriksaan Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim yg sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim atau Panel 3 (tiga) orang Hakim berdasarkan keputusan RPH. • Pemeriksaan persidangan dilakukan untuk mendengarkan materi permohonan, tanggapan termohon, tanggapan pihak terkait (bila ada), mendengarkan saksi/ ahlidan memeriksa dan mengesahkan bukti tambahan. Pelaksanaan Persidangan

9. Sebelum MK menjatuhkan putusan, MK dapat mengeluarkan penetapan yang isinya memerintahkan pada Pemohon dan/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang diper-sengketakan hingga dijatuhkan putusan MK. Putusan SKLN

10. Jika Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat seperti ketentuan Pasal 61, maka permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima. • Jika permohonan tidak beralasan hukum, maka permohonan dinyatakan ditolak. • Jika permohonan Pemohon beralasan hukum, maka permohonan dikabulkan.

11. Apabila permohonan dikabulkan, maka dalam putusan MK menyatakan secara tegas bahwa Termohon tidak berwenang melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.

12. Pelaksanaan putusan yang menyatakan Termohon tidak berwenang untuk melakukan kewenangan yang dipersengketakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima dengan sanksi jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan tersebut batal demi hukum

13. Putusan MK mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden

14. PUTUSAN MK DALAM PERKARA SKLN • SKLN I : Antara anggota DPD melawan Presiden dgn DPR 14 November 2004 : Kewenangan Pemilihan BPK (068/SKLN-II/2004) • Ukuran Legal Standing SKLN dalam Putusan SKLN Bupati Bekasi (004/SKLN-IV/2006) • KPUD ajukan PK bukan SKLN (002/SKLN-IV/2006) • MK Menunda Pemilukada Aceh (1/SKLN-X/2012) • Divestasi Saham Newmont harus persetujuan DPR (2/SKLN-X/2012) • KPU berwenang melaksanakan Tahapan Pemilu Gubernur Papua (3/SKLN-X/2012)

15. THANKS