MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013

Ius Curia Novit • Persidangan Terbuka untuk Umum • Independent dan Imparsial • Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan • Hak Untuk didengar secara seimbang • Asas Praduga Keabsahan (praesumtio iustea causa) Asas-Asas Hukum Acara MK

DasarHukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 PeraturanMahkamahKonsitusiNomor 06/PMK/2005TentangPedomanBeracaradalamPerkaraPengujianUndang-Undang PeraturanMahkamahKonsitusiNomor 16 TAHUN 2009tentangPedomanBeracaraDalamPerselisihanHasilPemilihanUmumAnggotaDewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah PeraturanMahkamahKonsitusiNomor 15 TAHUN 2008PedomanBeracaraDalamPerselisihanHasilPemilihanUmumKepalaDaerah PeraturanMahkamahKonsitusiNomor 17 TAHUN 2009tentangPedomanBeracaraDalamPerselisihanHasilPemilihanUmumpresiden Dan WakilPresiden

DasarHukum PeraturanMahkamahKonsitusiNomor 08/PMK/2006TentangPedomanBeracaraDalamSengketaKewenanganKonstitusionalLembaga Negara PeraturanMahkamahKonsitusiNomor 12 TAHUN 2008TentangProsedurBeracaraPartaiPolitik PMK Nomor 21 TAHUN 2009tentangPedomanberacaradalammemutuspendapatDewanPerwakilan Rakyat mengenaidugaanpelanggaranolehPresidendan/atauWakilPresiden PeraturanMahkamahKonsitusiNomor 11/PMK/2006TentangPedomanAdministrsiyustisialmahkamahKonstitusi PeraturanMahkamahKonsitusiNomor 07/PMK/2005TentangPemberlakuanDeklarasiKodeEtikdanPerilaku Hakim Konstitusi

DasarHukum PMK Nomor 2 TAHUN 2012tentangPersidanganMahkamahKonstitusi PMK Nomor 19 TAHUN 2009tentangTata TertibPersidangan PMK Nomor 18 TAHUN 2009 tentangPedomanPengajuanPermohonanElektronik (Electronic Filing) Dan PemeriksaanPersidanganJarakJauh (VideoConference) PeraturanMahkamahKonsitusiNomor 03/PMK/2003Tentang Tata TertibPersidanganpadaMahkamahKonstitusi PeraturanMahkamahKonsitusiNomor 02/PMK/2003TentangKodeEtikdanPedomanTingkahLaku PMK No18 Th 2009 : Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (electronic filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh(video conference)

TahapanPemeriksaan Pendaftaran Permohonan; Registrasi Permohonan; Penyampaian Salinan Permohonan; Pemeriksaan Pendahuluan; Pemeriksaan Perbaikan Permohonan; Pemeriksaan Persidangan; Pengucapan Putusan; Penyampaian Salinan Putusan; Pemuatan Putusan dalam Berita Negara.

PendaftaranPermohonan • Penerimaan pendaftaran dan konsultasi pendaftaran permohonan • PHPU Legislatif  3x24 jam sejak pengumuman penetapan oleh KPU secara nasional • PHPU Pilpres 3x24 jam sejak pengumuman penetapan oleh KPU secara nasional • PHPU Kada 3 hari kerja setelah penetapan KPU • Pencatatan permohonan dalam Buku Penerimaan Berkas Permohonan • Penerbitan Akta Penerimaan Berkas Permohonan (APBP) dan Tanda terima

RegistasiPermohonan • Pemeriksaan kelengkapan permohonan • Lengkap Akta Registrasi Perkara (ARP) • Pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) • Lengkap  dicatat dalam BRPK • PUU dan SKLN Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima APBP • Pemberitahuan kekuranglengkapan berkas permohonan • PUU dan SKLN 7 hari kerja • PHP Legislatif 1x24 jam • PHPU presiden dalam tenggat 1x24 jam • Melengkapi berkas yang sudah diregistrasi • Tidak Lengkap Akta Tidak Diregistrasi • Pengembalian berkas permohonan

PemeriksaanPendahuluan • Penetapan Hari Sidang Pertama • PUU  14 hari sejak dicatat dalam BRPK • SKLN  14 hari kerja sejak diregistrasi • PHPU Legislatif 7 hari kerja sejak dicatat dalam BRPK • PHPU Pilpres 3 hari kerja sejak diregistrasi • PHPU Kada 3 hari kerja sejak diregistrasi • Penetapan Hari Sidang • Ketetapan – jadwal sidang • Pemanggilan Pemohon • PUU, SKLN, PHPU Legislatif 5 hari sebelum sidang • PHPU Presiden  1x24 jam sebelum sidang • PHPU Kada 3 hari kerja sejak registrasi • Penyusunan Risalah Persidangan • 1x24 jam setelah sidang • Penyusunan Berita Acara Sidang • 3 hari setelah sidang

PemeriksaanPerbaikanPermohonan(PUU dan SKLN) • Penetapan Hari Sidang • Ketetapan (dalam sidang, RPH) – jadwal sidang • Pemanggilan Pemohon • 5 hari sebelum sidang • Penyusunan Risalah persidangan • 1x24 jam setelah sidang • Penyusunan Berita Acara Sidang • 3 hari setelah sidang

PemeriksaanPersidangan • Penetapan Hari Sidang • Ketetapan (dalam sidang, RPH) – jadwal sidang • Pemanggilan Pemohon • PUU dan SKLN 5 hari sebelum sidang • PHPU  resmi dalam sidang • Penyusunan Risalah persidangan • 1x24 jam setelah sidang • Penyusunan Berita Acara Sidang • 3 hari setelah sidang

JangkaWaktu PemeriksaanPersidangan • PembubaranPartaiPolitik • 60 harikerjasejakdicatatdalam BRPK • Pemilu • Pilpres - 14 harikerjasejakdicatatdalam BRPK • Pileg – 30 harikerjasejakdicatatdalam BRPK • Pemilukada – 14 harikerjasejakdicatatdi BRPK • PemberhentianPresidendan/atauWaPres • 90 harikerjasejakdicatatdalam BRPK • JikaPemberhentian KD dan WKD : 30 harisejakditerima MA (Psl 29 (4) hrf c UU Pemda)

PengucapanPutusan • Penetapan Hari Sidang • Ketetapan (dalam sidang, RPH) – jadwal sidang • Pemanggilan Pemohon • PUU, SKLN, PHPU 5 hari sebelum sidang atau disampaikan resmi dalam sidang • Penyusunan Risalah Persidangan • 1x24 jam setelah sidang • Penyusunan Berita Acara Sidang • 3 hari setelah sidang

Putusan MK • PutusanProvisidanPutusanAkhir • Ultra Petita • SifatPutusan • PengambilanPutusan • IsiPutusan • PendapatBerbeda(Dissenting Opinion) • KekuatanHukumPutusan

PascaPutusan • Penyampaian salinan putusan kepada para pihak • Paling lambat 7 hari kerja sejak pengucapan putusan • Pemuatan Putusan Dalam Berita Negera • PUU  amar mengabulkan paling lambat 30 hari kerja • PPP  14 hari sejak putusan diterima Pemerintah

THANKS

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013