PROSEDUR & TATA CARA PERPAJAKAN

1. PROSEDUR & TATA CARA PERPAJAKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012 MOH. SALEH ISMAIL

2. PENDAFTARAN

3. NPWP • NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya • Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan NPWP. • Kewajiban mendaftarkan berlaku pula thd wanita kawin yg dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan & harta.

4. PPKP • Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan. • Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil . (Pasal 1 angka 15 UU PPN) • Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600juta (Kep. Menkeu No:571/KMK.03/2003).

5. JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DIRI • WP badan dan OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah saat saat pendirian atau saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata dimulai, kepadanya diberikan NPWP • Orang pribadi yg tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya s/d suatu bulan yg disetahunkan telah melebihi PTKP setahunwajib mendaftarkan diripaling lama pada akhir bulan berikutnya kepadanya diberikan NPWP • Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yg dilakukan oleh orang pribadi yg mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yg tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008

6. Contoh BADAN • Jika saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan, maka kewajiban pendaftaran dimulai setelah 1 bulan saat usaha benar-benar dilaksanakan. ORANG PRIBADI • Feri seorang bujangan (TK/-) mulai bekerja pada l 1 April 2012 sebagai karyawan pada perusahaan swasta dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp 2.000.000,00. • Karena Feri belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan maka PTKP setahun adalah Rp. 15.840.000,00. • Asumsi penghasilan neto tetap, maka pada bulan ke-7 (Oktober 2012) penghasilan neto adalah Rp16.000.000,00 telah melebihi PTKP. • Feri wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir November 2012.

7. JANGKA WAKTU PELAPORAN USAHA • WP badan dan OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebasSebagai PENGUSAHA yang menyerahkan BKP/JKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP. • PENGUSAHA KECIL yang memilih sebagai PKP atau Tidak memilih sebagai PKP sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku OMSET BKP &/ JKP melebihi batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008

8. Contoh • PT Auto Mandiri adalah pedagang besar komputer. Akte pendirian dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 10 Mei 2008. Usaha mulai aktif dijalankan yaitu dengan mulai menjual komputer pada tanggal 1 Juni 2008. • PT Auto Mandiri adalah Wajib Pajak badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 10 Juni 2008. • PT Auto Mandiri adalah PENGUSAHA, karena dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan • PT Auto Mandiri adalah PENGUSAHA KENA PAJAK karena yang diserahkan adalah komputer yang merupakan Barang Kena Pajak • PT Auto Mandiri wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan BKP, yaitu sebelum tanggal 1 Juni 2008 (bersamaan dengan kewajiban mendaftarkan diri).

9. Contoh • PT Sedap Rasa adalah perusahan yang mengelola rumah makan berdasarkan perjanjian franchise dengan pemilik merk “Kentucky Fried Chicken” di USA. Akte pendirian dibuat 10 Januari 2008. Usaha mulai aktif dijalankan 1 Maret 2008 dan rumah makan mulai dibuka 1 April 2008. • PT Sedap Rasa adalah WP badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah tanggal 10 Januari 2008. • PT Sedap Rasa adalah PENGUSAHA, karena dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dan memanfaatkan barang tidak berwujud (franchise) dari luar Daerah Pabean. • Namun PT Sedap Rasa bukan PENGUSAHA KENA PAJAK karena yang diserahkan adalah makanan minuman di rumah makan (bukan BKP) • PT Sedap Rasa tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

10. NPWP & PKP JABATAN • Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan usahanya. • Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

11. NPWP & PKP JABATAN • Misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak tahun 2003, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2003. • Terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB (Pasal 13 ayat 2 UU KUP).

12. TEMPAT PENDAFTARAN Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi : • tempat tinggal WP &/tempat kegiatan usaha, apabila WP OP melakukan kegiatan usaha bagi WP OP • tempat kedudukan Wajib Pajak bagi WP Badan • Ditetapkan oleh Dirjen Pajak Bagi WP tertentu : KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badan & Orang Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP WP Besar (Kep-67/PJ./2004 jo Per-91/PJ/2005). • Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja KPP, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

13. TEMPAT PENDAFTARAN Kantor DitjenPajak yang wilayahkerjanyameliputi : • tempatkedudukanWajibPajakbadan/ tempattinggal WP orangpribadiUntukkewajibanperpajakan : PPhbadan/PPhOrangPribadi (PPhPasal 25 dan 29), PPh Pot Put , PPN danPPnBM. • tempatkegiatanusahaapabila WP OP melakukankegiatanusaha/ kantorcabangUntukkewajibanperpajakan: PPh Pot Put dan PPN danPPnBM Bagi WP OP yang berstatussebagaikaryawan : • Di KPP Domisili • Melalui KPP Lokasi : KPP yang wilayahkerjanyameliputitempatkegiatanusahaPemberiKerja/BendaharawanPemerintahterdaftar, KPP lokasimengirimkanpermohonanpendaftaranke KPP Domisilidan NPWP diberikanoleh KPP Domisili

14. TEMPAT PELAPORAN USAHA Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi : • Tempat kegiatan usaha Wajib Pajak • PKP tertentu Ditetapkan oleh Dirjen Pajak : KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badan & Orang Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP WP Besar (Kep-67/PJ./2004 jo Per-91/PJ/2005)

15. SANKSI DALAM OENDAFTARAN ADMINISTRATIF : • Apabila WP tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan atau PKP tidak melaporkan usahanya, maka Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan atau mengukuhkan PKP secara jabatan • Terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. PIDANA : • Setiap orang yang dengan sengaja : a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ; b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PPKP; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

16. PEMINDAHAN WP • Dalam hal WP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain • Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya • KPP Lama menerbitkan Surat Pindah paling lama pada hari kerja berikutnya, untuk diberikan ke KPP baru • KPP Baru menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya atau setelah menerima Surat Pindah Kep-161/PJ./2001

17. PEMINDAHAN WP • Dalam hal surat pernyataan pindah berisikan pernyataan pindah sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka KPP lama menerbitkan Surat Pindah paling lama pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap dari PKP atau pemberitahuan adanya surat pernyataan pindah dari KPP baru • KPP baru menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan bila diperlukan sekaligus menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Surat Pindah dari KPP lama • KPP lama menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak setelah diterimanya tembusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP baru paling lama pada hari kerja berikutnya. Kep-161/PJ./2001

18. PENGHAPUSAN NPWP Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila : • Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP dan/atau ahli warisnya apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; • WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; • WP bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau • Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 2 angka 6 UU KUP)

19. Lanjutan… • Termasuk wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan • Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk WP orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (Pasal 2 angka 7 UU KUP)

20. PENCABUTAN PKP • Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 2 angka 8 UU KUP) • Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap (Pasal 2 angka 9 UU KUP)

21. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

22. SPT SPT adalahsurat yang olehWajibPajakdigunakanuntukmelaporkanpenghitungandanataupembayaranpajak, objekpajakdan/ataubukanobjekpajakdan/atauhartadankewajiban, sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. SPT Tahunan : Surat Pemberitahuan untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak SPT Masa : Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak PPh Pasal 21 dan Pasal 26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 dan Pasal 26 PPh Pasal 25 PPh Pasal 4 ayat 2 PPh Pasal 15 PPN (Form 1107) PPN bagi Pemungut (Form 1107 PUT) SPT Tahunan PPh WP Badan SPT Tahunan PPh WP OP SPT Tahunan PPh Pasal 21 SPT Tahunan Pembetulan

23. SPT • SuratPemberitahuandianggaptidakdisampaikanapabila : • Surat Pemberitahuan tidak ditandatanganioleh WP ataukuasanya; • Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumensebagaimanadiaturPeraturanMenteriKeuangan ; • Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau • Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

24. CARA MENYAMPAIKAN SPT Disampaikan Secara langsung diberi bukti penerimaan oleh petugas yang ditunjuk tanda bukti bukti pengiriman surat Disampaikan melalui pos tercatat tanda bukti bukti pengiriman surat Disampaikan melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir kepada WP diberikan Bukti Penerimaan Elektronik e-Filing melalui ASP (Penyedia Jasa Aplikasi) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007

25. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT • untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; • untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP OP, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau • untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. • WP dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa, antara lain WP usaha kecil : • Masa Pajak sekaligus dgn syarat pembayaran seluruh pajak yg wajib dilunasi menurut SPT Masa tsb dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir; dan/atau • menyampaikan SPT Masa selain huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dgn syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak ybs

26. PEMBAYARAN

27. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) • SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuanga • TelahdisahkanolehPejabatkantorpenerimapembayaran yang berwenangatauapabilatelahmendapatkanvalidasi

28. JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK • Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.(Pasal 9 ayat 1 UU KUP) • Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. (Pasal 9 ayat 2 UU KUP) • Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (Pasal 9 ayat 3 UU KUP)

29. JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK • Bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.(Pasal 9 ayat 3a UU KUP) • Dirjen Pajak atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 9 ayat 4 UU KUP)

30. SANKSI ADMINISTRATIF • Sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran/ penyetoran pajak terutang pada suatu masa pajak • Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.(Pasal 9 ayat 2a UU KUP) Contoh: Angsuran masa PPh Pasal 25 TH. 2008 sejumlah Rp10juta per bulan. Angsuran Masa Pajak Mei Tahun 2008 dibayar tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2008. Tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Sanksi bunga dalam STP dihitung 1 (satu) bulan = 1x 2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00

31. SANKSI ADMINISTRATIF • Sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh • Atas pembayaran atau penyetoran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Contoh: SPT Tahunan PPh Badan PT ABC yang melaporkan PPh terutang sebesar Rp100juta dengan kredit pajak sebesar Rp80juta disampaikan tanggal 10 Mei 2009. Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp20juta dibayar pada tanggal 9 Mei 2009. Disamping dikenai sanksi administrasi karena terlambat menyampaikan SPT, atas keterlambatan pembayaran pajak yang kurang dibayar tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% dengan masa 1 bulan (1 Mei 2009 – 9 Mei 2009): 1x 2% x Rp20.000.000,00 = Rp400.000,00

32. SANKSI ADMINISTRATIF • Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat 1 UU KUP) • Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat 2 UU KUP)

33. SANKSI PIDANA • Sanksi pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut • Setiap orang yang dengan sengajatidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 39 ayat 1 huruf i UU KUP) • Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (Pasal 39 ayat 2 UU KUP)

34. PEMERIKSAAN

35. PEMERIKSAAN • Ruang Lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan • Jenis pemeriksaan terdiri dari Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan (Per. Menkeu No. 199/PMK.03/2007)

36. PEMERIKSAAN Pokok Pajak > Kredit Pajak SKPKB KETETAPAN Pokok Pajak < Kredit Pajak SKPLB PRODUK PEMERIKSAAN Pokok Pajak = Kredit Pajak SKPN Ada data baru & utang pajak SKPKBT STP Sanksi adm. BUKTI PERMULAAN

37. KETETAPAN

38. KETETAPAN • Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang, yang berupa SKP. (Pasal 12 ayat 3 UU KUP) • Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ditjen Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB(Pasal 1 angka 15 UU KUP)

39. TERIMA KASIH...!!! enny, 2008