1 / 6

Laporan Keuangan Wajib Audit Akuntan Publik

Laporan Keuangan Wajib Audit Akuntan Publik. Penggalian Potensi Pajak. Dasar Hukum. Pasal 3 ayat (7) huruf b UU KUP Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila: Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

finnea
Download Presentation

Laporan Keuangan Wajib Audit Akuntan Publik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Laporan Keuangan Wajib Audit Akuntan Publik Penggalian Potensi Pajak

  2. Dasar Hukum • Pasal 3 ayat (7) huruf b UU KUP Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila: Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) • Pasal 4 ayat (4b) UU KUP Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak Jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b • Pasal 68 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

  3. Siapa yang wajib diaudit oleh akuntan publik? • kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat • Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat • Perseroan merupakan Perseroan Terbuka • Perseroan merupakan persero • Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) • diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

  4. Langkah Pertama : Identifikasi Wajib Pajak wajib audit akuntan publik • Cari wajib pajak yang menghimpun dana masyarakat yaitu yang memilki klasifikasi lapangan usaha : perbankan, asuransi dan perusahaan kontrak investasi kolektif. • Cari wajib pajak yang menerbitkan surat pengakuan utang, data bisa diperoleh di website Bapepam-LK • Cari wajib pajak yang memilki nama yang mengandung kata “persero” atau “Tbk” • Cari Wajib Pajak yang memiliki aset/peredaran usaha dengan junlah paling sedikit Rp.50 milyar

  5. Langkah kedua: Daftar WP wajib audit akuntan publik • Membuat daftar Wajib Pajak yang wajib audit akuntan publik namun dalam SPT-nya belum melampirkan Laporan Keuangan hasil audit akuntan publik. • Mengirimkan surat permintaan laporan keuangan hasil audit ke Wajib Pajak

  6. Langkah ketiga: Bandingkan Membandingkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan hasil audit akuntan publik Semoga potensi pajak dapat tergali SEKIAN

More Related