Keuangan Publik

1. KeuanganPublik UNIVERSITAS BUDI LUHUR JULI 2010

2. Referensi Musgrave, Richard A dan Peggy B. Musgrave. 1989. Public Finance in Theory and Practice. International Edition. United States: McGraw-Hill, Inc. Rosen, Harvey S. 2002. Public Finance (Sixth Edition), McGraw Hill, New York. Nota Keuangan Republik Indonesia Laporan Keuangan Bank Indonesia Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi Era Baru Kebijakan Fiskal Dll

3. GAMBARAN UMUM KEUANGAN PUBLIK

4. Pengertian…..(1) Keuangan publik menjelaskan dan menganalisis: Belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara Mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah • Yang termasuk pemerintah: • Seluruh unit pemerintah • Institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah

5. Pengertian……(2) Fokus keuangan publik adalah: Pendapatan dan Belanja Pemerintah Menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. • Keuangan publik mempelajari: • Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, setiap keputusan akan mempunyai pengaruh terhadap ekonomi, keuangan rumah tangga dan swasta • Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang efisien atau optimal, arti keadilan, dan antisipasi akibat finansial maupun ekonomi atas suatu keputusan publik.

6. Alasan mempelajari keuangan publik (1) Keuangan publik erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan berdasar asas demokrasi  Politik Anggaran Apabila para pemilih wakil rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, maka para wakil rakyat ini tentunya akan bekerja lebih keras dan berusaha meyakinkan para pemilihnya bahwa kontribusi mereka atas pembayaran-pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang lebih baik bagi masyarakat. Pertama

7. Alasan mempelajari keuangan publik (2) Kedua Sektor publik telah mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu dalam jumlah yang sangat besar nilainya. • Mengapa pemerintah memerlukan anggaran sebanyak itu, digunakan untuk apa uang-uang itu, dan apakah uang tersebut digunakan dengan bijaksana? • Apakah hasil penerimaan pajak (terutama pajak penghasilan) dari rumah tangga memang relevan dengan aktivitas-aktivitas sektor publik ini? • Apakah pengeluaran-pengeluaran untuk masing-masing jenis tersebut dilakukan dengan bijaksana?

8. Alasan mempelajari keuangan publik (3) Masyarakat akan menaruh perhatian lebih pada aktivitas belanja publik setelah mereka membayar pajak, sebagai akibat berkurangnya porsi pengeluaran pribadi. Ketiga

9. Pentingnya Sektor Publik (1) Pemerintah bertanggung jawab melakukan tiga kegiatan publik utama • Penyediaan Pertahanan Nasional, • Menjaga Keadilan Sosial • Melaksanakan Pekerjaan Umum yang tidak dilakukan oleh swasta. Menurut John Stuart Mill : • Pemerintah harus memelihara perdamaian & melindungi masyarakat terhadap serangan dari dalam maupun dari luar  perlu pertahanan nasional • Pemerintah harus bersifat inferior dalam kegiatan industri & perdagangan  kegiatan ini biasanya dilakukan oleh sektor swasta • Individu akan lebih percaya diri apabila mengerjakan sesuatu untuk kepentingannya sendiri  untuk barang publik / kepentingan publik perlu pemerintah

10. Pentingnya sektor publik (2) Alasan-alasan di atas selanjutnya diterapkan dalam ekonomi kapitalis, namun akhirnya gagal karena mekanisme pasar dlm sistem kapitalis mempunyai beberapa kelemahan • Adanya barang publik  tidak dapat disediakan oleh pasar • Adanya perbedaan biaya pribadi & biaya sosial, manfaat pribadi & manfaat sosial, sehingga perlu pemerintah untuk mengelola biaya & manfaat sosial • Adanya risiko yang sangat besar yang tidak mungkin dikelola oleh swasta • Adanya sifat monopoli dalam bidang usaha tertentu • Adanya inflasi & deflasi yg tidak dapat diselesaikan secara otomatis oleh meknisme pasar • Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar pelaku ekonomi pasar

11. Kriteria dalam menilai pentingnya sektor publik Komposisi output pengeluaran publik haruslah sesuai dengan keinginan konsumen, Adanya preferensi pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, Tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar, karena mekanisme pasar tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi. Karakteristik kebijakan publik mempunyai sifat mengarahkan, mengoreksi dan melengkapi peranan mekanisme pasar

12. Kriteria mengevaluasi kebijakan publik (1) Kewajaran dalam persepsi sosial dan fair tidaknya suatu kebijakan publik terhadap isu hak kepemilikan: Misalnya Apakah wajar untuk menutup suatu perusahaan yang menyebabkan polusi udara dimana dalam pertimbangan lainnya, perusahaan tersebut juga menyediakan banyak kesempatan kerja pada saat tingginya tingkat pengangguran Apakah wajar mempertimbangkan untuk menutup bisnis penebangan hutan di sisi lain menghasilkan penghasilan bagi warga setempat  Issue Climate Change? Apakah wajar mengenakan pajak yang digunakan untuk kebijakan pendidikan pada semua penduduk termasuk pada keluarga tanpa anak? 1. Equity & Fairness (Keadilan dan kewajaran)

13. Kriteria mengevaluasi kebijakan publik (2) 2. Economic Efficiency (Efisiensi Ekonomi) Kebijakan publik dapat dianalisis dari sudut Pareto Efficiency yaitu melalui realokasi sumber daya sehingga mencapai kondisi dimana seseorang atau beberapa orang mengalami kepuasan lebih baik tanpa menyebabkan pihak lain terbebani 3. Paternalism (Sistem Paternal) Kebijakan publik dapat dievaluasi dari asumsi bahwa pemerintah adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan penduduk suatu negara dan pemerintah bebas menentukan kebijakan apa saja Contoh, orang tidak akan menabung dalam jumlah yang cukup untuk pensiun sehingga pemerintah harus mengalokasikan penerimaan pajak agar penduduk usia lanjut dapat memperoleh manfaat

14. Kriteria mengevaluasi kebijakan publik (3) 4. Freedom of choice (Kebebasan Individu) Apakah kebijakan pemerintah dapat mendorong kebebasan individu dalam bertransaksi ekonomi 5. Stabilization (Stabilisasi) • Apakah kebijakan yang diambil pemerintah mampu meningkatkan pengeluaran agregat? • Apakah ekonomi sektor swasta - yang dapat memberi pekerjaan pada setiap orang - perlu diintervensi pemerintah? 6. Trade Off • Apakah pilihan kebijakan tidak akan mengorbankan tujuan lainnya? • Apakah manfaat agregat dapat melampaui beban agregat?

15. BARANG PUBLIK

16. Karakteristik barang publik Dua karakteristik kunci dalam mengklasifikasikan suatu barang menjadi barang publik: Nonrivalry (tidak ada persaingan dalam konsumsinya) Nonexcludability(tidak dapat dikecualikan). Barang publik tidak dikonsumsi dalam artian dipakai habis, melainkan barang tersebut dapat dinikmati

17. Nonrival in consumption Barang publik merupakan nonrival in consumption: Kuantitas dari barang publik dapat dinikmati oleh lebih dari satu konsumen tanpa mengurangi jumlah yang dinikmati oleh konsumen yang lainnnya. Sifat pokok: Barang ini tidak dapat dimiliki. Sekali sudah tersedia, maka barang barang ini akan tersedia merata bagi semua orang. Akibatnya: Konsumsi barang publik oleh satu orang tidak mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain, Tidak perlu bagi seseorang untuk memilikinya agar dapat memanfaatkannya.

18. Nonexcludability Tidak ada cara yang mungkin untuk mengecualikan siapapun agar dapat memanfaatkan barang publik misalnya pertahanan nasional. manfaatnya akan diperoleh oleh masyarakat dalam bentuk perlindungan dari serbuan luar negeri yang berlaku secara tidak terbagi untuk seluruh masyarakat, dan tidak ada yang dikecualikan dari manfaat manfaat ini. Manfaatnya akan berlaku sama bagi semua orang, meskipun mereka dapat mempunyai preferensi yang berbeda beda.

19. Perbedaan antara Barang Publik dan Barang Pribadi Pertukaran barang pribadi dalam mekanisme pasar tidak akan menghasilkan eksternalitas, sedangkan pertukaran barang publik selain dapat menghasilkan manfaat eksternal juga akan dapat menyebabkan beban eksternal bagi pihak lain. Contoh barang publik yang menghasilkan manfaat eksternal adalah pertahanan nasional dan contoh barang publik yang menghasilkan beban eksternal adalah penyediaan mesin atau peralatan yang menyebabkan adanya polusi udara Biaya marjinal untuk distribusi barang publik kepada konsumen adalah nol Hal ini merupakan efek dari sifat non rival consumption Biaya atau manfaat yang muncul yang diakibatkan karena adanya transaksi pasar dimana biaya ataupun manfaat tersebut tidak tercermin dalam harga barang

20. Alasan Terjadinya Perbedaan antara Barang Publik dengan Barang Pribadi

21. (1) Karena kegagalan mekanisme pasar Mekanisme pasar didasarkan pada pertukaran dan pertukaran hanya terjadi jika terdapat hak eksklusif bagi pihak yang membelinya. Dalam sistem Pasar : • Produsen akan memproduksi barang jika Konsumen membutuhkan barang itu  Hanya pihak yang bersedia membayar barang yang dapat memperoleh manfaat atas barang • Dalam kondisi ini, pasar menjadi efisien, karena transaksi pemanfaatan barang dianalogikan sebagai suatu tender terbuka dan setiap orang boleh mengikuti tender sehingga tidak ada yang dirugikan

22. (2) Dalam Penyediaan barang publik tidak terjadi mekanisme pasar yang efisien. Satu orang tidak akan dapat secara ekslusif memanfaatkan barang publik, karena apabila orang tersebut mengkonsumsi, pada saat yang sama orang atau pihak lain dapat mengkonsumsi barang publik tersebut secara bersama-sama. Konsumen juga tidak bersedia untuk melakukan pembayaran atas barang publik tadi, dengan pertimbangan bahwa orang lain juga menikmati barang yang sama. Manfaat yang dirasakan oleh satu pihak akan sama dengan manfaat yang dirasakan pihak lain, sehingga pembayaran hanya oleh satu konsumen tidak signifikan. Hubungan antara produsen dan konsumen menjadi tidak ada dan dengan demikian maka tugas pemerintahlah yang harus bersedia memproduksi barang publik tersebut. Pemerintah juga harus mengambil tindakan apabila mekanisme pasar tersebut tidak berjalan.

23. Permasalahan yang muncul ditinjau dari proses penyediaan barang publik Mereka tidak dapat menyatakan kepada pemerintah berapa nilai pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Persediaan barang publik tidak banyak dipengaruhi oleh kontribusi individu. Konsumen tidak mempunyai hak suara secara perorangan untuk menyatakan bagaimana nilai pelayanan yang nyata bagi mereka, kecuali ada jaminan konsumen lain juga akan melakukan hal yang sama. Konsumen akan dapat memilih sebagai free rider atas apa yang disediakan oleh pemerintah. Dari sisi Pemerintah • Bagaimana pemerintah harus menentukan berapa banyak barang publik yang perlu diadakan. • Kesulitan akan terjadi dalam menentukan jenis dan kualitas barang publik, berapa konsumen yang harus membayar dan bagaimana manfaat ini akan dapat dinilai oleh konsumen Dari sudut pandang konsumen

24. Free Rider Problem (1) Contoh: Penghuni Apartemen Mewah Mempunyai kepentingan yg sama Jumlah orang terbatas Shg mudah untuk kompromi dalam penyediaan barang publik spt: kemanan, pembangunan jalan, dll Sebuah sistem yang meminta kontribusi masyarakat secara sukarela untuk penyediaan dan pembiayaan barang publik akan dapat berjalan apabila komunitas publiknya hanya terdiri dari beberapa individu Dalam kelompok kecil, dimana masing-masing orang kenal satu sama lain, apabila mereka mempunyai gagasan terhadap penyediaan suatu barang akan lebih mudah mencapai kompromi  setiap anggota mudah mengidentifikasi manfaat barang tersebut

25. Problem akan muncul jika jumlah free rider bertambah banyak  krn akhirnya semua anggota kelompok tidak dapat menikmati kenyamanan barang publik Free Rider Problem (2) Kompromi dlm penyediaan brg publik akan sulit terjadi jika jumlah orang yang terlibat dlm proses pengambilan keputusan bertambah  karena Informasi tentang selera, kemampuan ekonomi, tentang manfaat nyata atas pengadaan barang publik semakin kurang Akibatnya • Beberapa orang dengan sukarela memberikan kontribusi untuk penyediaan barang publik • Namun di lain pihak, terdapat segelintir orang yang enggan memberikan kontribusinya secara sukarela  disebut free rider (orang yang mengambil manfaat barang publik tanpa memberikan kontribusi apa pun)

26. EKSTERNALITAS

27. Pengertian (1) Karena adanya eksternalitas, maka biaya produksi wajib mememasukkan biaya biaya yang timbul sebagai akibat dari proses produksi (polusi, kebisingan dll) karena pasar tidak akan memperhitungkan biaya tersebut Proses menambahkan biaya sosial kedalam biaya produksi dan nantinya tercermin dalam biaya pasar disebut proses internalisasi eksternalitas (internalizing externalities) Adalah biaya yang dibebankan pada pihak ketiga atau keuntungan yang diperoleh oleh pihak ketiga diluar transaksi pasar, dimana biaya biaya tersebut tidak dapat dibebankan pada yang menimbulkannya atau keuntungan yang diperoleh seseorang tanpa dipungut biaya bagi yang menikmati keuntungan tersebut Pada umumnya akan muncul dalam transaksi penyediaan dan atau pertukaran barang publik, karena karakteristik dasarnya Eksternalitas

28. Pengertian (2) Misalnya, peraturan mengharuskan produsen untuk memperhatikan keamanan pekerjanya, mengurangi emisi gas buang, mengurangi kebisingan dalam metode produksinya Dengan adanya eksternalitas, pemerintah menjamin bahwa pihak yang diuntungkan akan memberikan kompensasi dan menjamin bahwa pihak yang dirugikan akan menerima kompensasi dari orang atau perusahaan yang mengakibatkan biaya biaya tersebut Eksternalitas Caranya : Membebankan pajak atau memberikan subsidi yang sesuai untuk menyamakan nilai nilai perorangan dan masyarakat

29. Positive Externalities (manfaat eksternal) Pendidikan untuk anak, misalnya, tidak hanya memberi manfaat bagi anak-anak dan keluarganya, akan tetapi juga bagi masyarakat PKH Sampah lingkungan yang diangkut secara teratur, yang mengakibatkan risiko kesehatan kita akan berkurang, dan nilai properti kita akan mengalami peningkatan. Ketika lampu penerangan jalan ada di seberang blok rumah kita, yang dibayar oleh para warga dalam kompleks tersebut, kita dapat berjalan dalam kondisi aman di malam hari. Ketika sebuah keluarga memperbaiki rumah dan lingkungan sekitar dengan indah, manfaat tidak hanya dinikmati oleh warga sekitar, akan tetapi juga dinikmati oleh orang-orang yang lewat di perumahan tersebut.

30. Negative Externalities (Biaya eksternal) Eksternalitas Konsumsi: Perokok pasif – orang yang ikut menghirup asap rokok meskipun dia tidak merokok – mengganggu kesehatan, Eksternalitas Produksi: Polusi air yang diakibatkan oleh limbah pabrik Biaya yang menjadi beban bagi pihak ketiga yang tidak tercermin dalam harga pasar barang

31. FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

32. Fungsi pemerintah Fungsi Alokasi Fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik & bagaimana komposisi barang publik ditetapkan Fungsi Distribusi Fungsi penyesuaian atas distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan Fungsi Stabilisasi Fungsi penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabiliatas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran

33. Peran Pemerintah dalam Perekonomian Partnership Role Pemerintah menjadi mitra swasta dalam penyediaan peraturan, pembangunan infrastruktur dasar dan perlindungan dari risiko dan kerugian Provider Role • Pemerintah menyediakan barang publik untuk menjamin stabilitas ekonomi makro, keadilan, penyelesaian konflik, dan perlindungan hak asasi Kondisi sekarang • Pemerintah lebih banyak dibutuhkan dalam peranannya sebagai: • Regulator dari mekanisme pasar • Fasilitator dari lingkungan kelembagaan dan pengaturan yang kondusif atas pembangunan sektor swasta

34. MATERI PEMBAHASAN BERIKUTNYA

35. Topik Pembahasan Keuangan Publik • Struktur dan Siklus Anggaran • Penerimaan Negara • Belanja Negara • Pembiayaan Defisit Anggaran dan Pengelolaan Utang • Risiko Fiskal • Desentralisasi Fiskal

36. Presentasi (1) • Dalam satu kelas dibagi dalam 12 kelompok • Setiap kelompok akan mempresentasikan topik yang ada dalam buku Era Baru Kebijakan Fiskal • Ada 6 (enam) Bab yang harus dipresentasikan dan setiap Bab diambil dua topik • Periodisasi Kebijakan Fiskal • Perpajakan, Kepabeanan, dan Pengelolaan Kekayaan Negara • Perkembangan Kebijakan Belanja Negara • Pengelolaan Utang Pemerintah dan Pasar Modal • Desentralisasi Fiskal • Peningkatan Kualitas dan Pengamanan Pelaksanaan Kebijakan Fiskal

37. Presentasi (2) • Topik untuk masing-masing kelompok akan ditentukan oleh Pengajar • Setiap kelompok wajib membuat paparan untuk presentasi dan diserahkan kepada pengajar • Jadwal dan waktu presentasi akan diatur oleh pengajar dan diharapkan setiap kali pertemuan ada presentasi dari mahasiswa • Jadwal presentasi dimulai pada pertemuan minggu depan

38. Terima Kasih