Kode Etik Akuntan Publik

1. KodeEtikAkuntanPublik IKATAN AKUNTANSI INDONESIA

2. AturanEtikainiharusditerapkanolehanggotaIkatanAkuntan Indonesia - KompartemenAkuntanPublik (IAI-KAP) danstafprofesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukananggota IAI-KAP) yang bekerjapadasatu Kantor AkuntanPublik (KAP). • Dalamhalstafprofesional yang bekerjapadasatu KAP yang bukananggota IAI-KAP melanggarAturanEtikaini, makarekanpimpinan KAP tersebutbertanggungjawabatastindakanpelanggarantersebut.

3. Definisi/Pengertian • 1. Klienadalahpemberikerja (orangataubadan), yang mempekerjakanataumenugaskanseseorangataulebihanggota IAI - KAP atau KAP tempatAnggotabekerjauntukmelaksanakanjasaprofesional. Istilahpemberikerjauntuktujuaninitidaktermasukorangataubadan yang mempekerjakanAnggota. • 2. LaporanKeuanganadalahsuatupenyajian data keuangantermasukcatatan yang menyertainya, bilaada, yang dimaksudkanuntukmengkomunikasikansumberdayaekonomi (aktiva) danataukewajibansuatuentitaspadasaattertentuatauperubahanatasaktivadanataukewajibanselamasuatuperiodetertentusesuaidenganprinsipakuntansi yang berlakuumumatau basis akuntansikomprehensifselainprinsipakuntansi yang berlakuumum.

4. Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam penugasan atestasi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan.

5. 3. Kantor AkuntanPublik (KAP) adalahsuatubentukorganisasiakuntanpublik yang memperolehizinsesuaidenganperaturanperundangan-undangan yang berusahadibidangpemberianjasaprofesionaldalampraktikakuntanpublik. • 4. IAI (IkatanAkuntan Indonesia) adalahwadahorganisasiprofesiakuntan Indonesia yang diakuipemerintah. • 5. IkatanAkuntan Indonesia – KompartemenAkuntanPublik (IAI-KAP) adalahwadahorganisasiparaakuntan Indonesia yang menjalankanprofesisebagaiakuntanpublikataubekerjadi Kantor AkuntanPublik. • 6. Anggotaadalahsemuaanggota IAI-KAP.

6. 7. Anggota Kantor AkuntanPublik (anggota KAP) adalahanggota IAI-KAP danstaf professional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukananggota IAI-KAP) yang bekerjapadasatu KAP. • 8. AkuntanPublikadalahakuntan yang memilikiizindariMenteriKeuanganuntukmenjalankanpraktikakuntanpublik. • 9. PraktikAkuntanPublikadalahpemberianjasaprofesionalkepadaklien yang dilakukanolehanggota IAI-KAP yang dapatberupajasa audit, jasaatestasi, jasaakuntansidan review, perpajakan, perencanaankeuanganperorangan, jasapendukunglitigasidanjasalainnya yang diaturdalamstandarprofesionalakuntanpublik.

7. 100. INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS • 101. Independensi. • Dalammenjalankantugasnyaanggota KAP harusselalumempertahankansikap mental independendidalammemberikanjasaprofesionalsebagaimanadiaturdalamStandarProfesionalAkuntanPublik yang ditetapkanoleh IAI. Sikap mental independentersebutharusmeliputiindependendalamfakta (in facts) maupundalampenampilan (in appearance). • 102. IntegritasdanObjektivitas. • Dalammenjalankantugasnyaanggota KAP harusmempertahankanintegritasdanobjektivitas, harusbebasdaribenturankepentingan (conflict of interest) dantidakbolehmembiarkanfaktorsalahsaji material (material misstatement) yang diketahuinyaataumengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannyakepadapihak lain.

8. 200. STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI. • 201. StandarUmum. • Anggota KAP harusmematuhistandarberikutinibesertainterpretasi yang terkait yang dikeluarkanolehbadanpengaturstandar yang ditetapkan IAI: • A. KompetensiProfesional. Anggota KAP hanyabolehmelakukanpemberianjasaprofesional yang secaralayak (reasonable) diharapkandapatdiselesaikandengankompetensiprofesional. • B. KecermatandanKeseksamaanProfesional. Anggota KAP wajibmelakukanpemberianjasaprofesionaldengankecermatandankeseksamaanprofesional. • C. PerencanaandanSupervisi. Anggota KAP wajibmerencanakandanmensupervisisecaramemadaisetiappelaksanaanpemberianjasaprofesional. • D. Data Relevan yang Memadai. Anggota KAP wajibmemperoleh data relevan yang memadaiuntukmenjadidasar yang layakbagikesimpulanataurekomendasisehubungandenganpelaksanaanjasaprofesionalnya.

9. 202. KepatuhanterhadapStandar. • Anggota KAP yang melaksanakanpenugasanjasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansimanajemen, perpajakanataujasaprofesionallainnya, wajibmematuhistandar yang dikeluarkanolehbadanpengaturstandar yang ditetapkanoleh IAI. • 203. Prinsip-PrinsipAkuntansi. • Anggota KAP tidakdiperkenankan: • (1) menyatakanpendapatataumemberikanpenegasanbahwalaporankeuanganatau data keuangan lain suatuentitasdisajikansesuaidenganprinsipakuntansi yang berlakuumumatau

10. (2) menyatakanbahwaiatidakmenemukanperlunyamodifikasi material yang harusdilakukanterhadaplaporanatau data tersebut agar sesuaidenganprinsipakuntansi yang berlaku, apabilalaporantersebutmemuatpenyimpangan yang berdampak material terhadaplaporanatau data secarakeseluruhandariprinsip-prinsipakuntansi yang ditetapkanolehbadanpengaturstandar yang ditetapkan IAI. Dalamkeadaanluarbiasa, laporanatau data mungkinmemuatpenyimpangansepertitersebutdiatas. Dalamkondisitersebutanggota KAP dapattetapmematuhiketentuandalambutiriniselamaanggota KAP dapatmenunjukkanbahwalaporanatau data akanmenyesatkanapabilatidakmemuatpenyimpangansepertiitu, dengancaramengungkapkanpenyimpangandanestimasidampaknya (bilapraktis), sertaalasanmengapakepatuhanatasprinsipakuntansi yang berlakuumumakanmenghasilkanlaporan yang menyesatkan.

11. 300. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN • 301. Informasi Klien yang Rahasia. • Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk : • (1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi

12. (2) mempengaruhikewajibananggota KAP dengancaraapapununtukmematuhiperaturanperundang-undangan yang berlakusepertipanggilanresmipenyidikanpejabatpengusutataumelarangkepatuhananggota KAP terhadapketentuanperaturan yang berlaku • (3) melarang review praktikprofesional (review mutu) seorangAnggotasesuaidengankewenangan IAI atau • (4) menghalangiAnggotadaripengajuanpengaduankeluhanataupemberiankomentarataspenyidikan yang dilakukanolehbadan yang dibentuk IAI-KAP dalamrangkapenegakandisiplinAnggota.

13. Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review diatas, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.

14. 302. Fee Profesional. • A. Besaran Fee • Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. • Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

15. B. Fee Kontinjen • Fee kontinjenadalah fee yang ditetapkanuntukpelaksanaansuatujasaprofesionaltanpaadanya fee yang akandibebankan, kecualiadatemuanatauhasiltertentudimanajumlah fee tergantungpadatemuanatauhasiltertentutersebut. Fee dianggaptidakkontinjenjikaditetapkanolehpengadilanataubadanpengaturataudalamhalperpajakan, jikadasarpenetapanadalahhasilpenyelesaianhukumatautemuanbadanpengatur. • Anggota KAP tidakdiperkenankanuntukmenetapkan fee kontinjenapabilapenetapantersebutdapatmengurangiindepedensi.

16. 400. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI • 401. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. • Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

17. 402. Komunikasi antar akuntan publik. • Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. • Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

18. Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

19. 500. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN • 501. Perbuatandanperkataan yang mendiskreditkan. • Anggotatidakdiperkenankanmelakukantindakandan/ataumengucapkanperkataan yang mencemarkanprofesi. • 502. Iklan, promosidankegiatanpemasaranlainnya. • Anggotadalammenjalankanpraktikakuntanpublikdiperkenankanmencariklienmelaluipemasanganiklan, melakukanpromosipemasarandankegiatanpemasaranlainnyasepanjangtidakmerendahkancitraprofesi.

20. 503. Komisidan Fee Referal. • A. Komisi • Komisiadalahimbalandalambentukuangataubarangataubentuklainnya yang diberikanatauditerimakepada/dariklien/pihak lain untukmemperolahpenugasandariklien/pihak lain. Anggota KAP tidakdiperkenankanuntukmemberikan/menerimakomisiapabilapemberian/penerimaankomisitersebutdapatmengurangiindependensi. • B. Fee Referal (Rujukan). • Fee referal (rujukan) adalahimbalan yang dibayarkan/diterimakepada/darisesamapenyediajasaprofesionalakuntanpublik. • Fee referal (rujukan) hanyadiperkenankanbagisesamaprofesi.

21. 504. Bentuk Organisasi dan Nama KAP. • Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.