RISIKO PELAPORAN KEUANGAN (Bagi Akuntan Publik dan Manajemen)

1. Sesi III RISIKO PELAPORAN KEUANGAN(Bagi Akuntan Publik dan Manajemen) Fasilitator: Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H. (Praktisi pelaporan keuangan dan akademisi di Bandung)

2. PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM

3. PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK KodeEtikProfesi AP: 140.1 Prinsip-prinsipkerahasiaanmewajibkansetiappraktisiuntuktidakmelakukantindakan-tindakansebagaiberikut: • Mengungkapkaninformasi yang bersifatrahasia yang diperolehdarihubunganprofesionaldanhubunganbisniskepadapihakdiluar KAP ataujaringan KAP tempatnyabekerjatanpaadanyawewenangkhusus, kecualijikaterdapatkewajibanuntukmengungkapkannyasesuaidenganketentuanhukumatauperaturanlainnya yang berlaku; dan, • Menggunakaninformasi yang bersifatrahasia yang diperolehdarihubunganprofesionaldanhubunganbisnisuntukkeuntunganpribadiataupihakketiga.

4. PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK KodeEtikProfesi AP: 140.7 Di bawahinimerupakansituasi-situasi yang mungkinmengharuskanpraktisiuntukmengungkapkaninformasi yang bersifatrahasiaatauketikapengungkapantersebutdianggaptepat: • Pengungkapan yang diperbolehkanolehhukumdandisetujuiolehklienataupemberikerja…………………….

5. PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK LEX GENERALIS Pasal 170 KUHAP: Mereka yang karenapekerjaan, harkatmartabatataujabatannyadiwajibkanmenyimpanrahasia, dapatdimintadibebaskandarikewajibanuntukmemberiketerangansebagaisaksi, yaitutentanghal yang dipercayakankepadamereka, Hakim menentukansahatautidaknyasegalaalasanuntukpermintaantersebut.” Pasal 322 KUHP: Barangsiapadengansengajamembukasesuaturahasia yang iawajibmenyimpannyaolehkarenajabatanataupekerjaannyabaik yang sekarangmaupun yang dahulu, dihukumdenganhukumanpenjaraselama-lamanyasembilanbulanataudendasebanyak-banyaknyaRp 600,- Jikakejahataninidilakukanterhadapseseorang yang tertentumakainihanyadituntutataspengaduanorangitu.”

6. PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK LEX SPECIALIS Pasal 68 UU PM: Akuntan yang terdaftarpadaBapepam yang memeriksalaporankeuanganEmiten, Bursa Efek, LembagaKliringdanPenjaminan, LembagaPenyimpanandanPenyelesaian, danPihak lain yang melakukankegiatandibidangPasar Modal wajibmenyampaikanpemberitahuan yang sifatnyarahasiakepadaBapepamselambat-lambatnyadalamwaktu 3 (tiga) harikerjasejakditemukanadanyahal-halsebagaiberikut : • pelanggaran yang dilakukanterhadapketentuandalamUndang-undanginidanatauperaturanpelaksanaannya; atau • hal-hal yang dapatmembahayakankeadaankeuanganlembagadimaksudataukepentinganparanasabahnya.

7. PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK LEX SPECIALIS Pasal 35 UU KUP: Apabiladalammenjalankanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakandiperlukanketerangan, ataubuktidari bank, akuntanpublik, notaris, konsultanpajak, kantoradministrasidanpihakketigalainnya, yang mempunyaihubungandenganwajibpajak yang diperiksaataudisidik, ataspermintaantertulisdariDirekturJenderalPajak, pihak-pihaktersebutwajibmemberikanketeranganataubukti yang diminta. Dalamhalpihak-pihaksebagaimanadimaksudpadaayat (1) terikatolehkewajibanmerahasikan, untukkeperluanpemeriksaanpajakataupenyidikanpajak, kewajibanmerahasikantersebutditiadakan, kecualiuntuk bank kewajibanmerahasikanditiadakanatasperintahdaritertulisdariMenteriKeuangan”

8. PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK LEX SPECIALIS Pasal 41A UU KUP: Setiaporang yang menurutPasal 35 Undang-Undanginiwajibmemberikanketeranganataubukti yang dimintatetapidengansengajatidakmemberiketeranganataubukti, ataumemberiketeranganataubukti yang tidakbenar, dipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahundengandenda paling banyakRp 10.000.000,00 (sepuluhjuta).

9. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Buktihukum: Direct evidence Circummtantial evidence, Substitute evidence, Testimonial evidence, Real evidence, Demonstrative evidence, Documentary evidence Direct evidence, Seseorangdenganmatakepalasendirimelihatseorangrampokmenembakkasirhinggatewasdengansenjataapi. Circumtantial evidence, Seseorangmendengarbunyitembakan, kemudianberlarikearahtembakantersebutdanmenemukanseorangkasirtelahtewasdanseorangrampokmemegangsenjata. Didasarkan pada pengetahuan atau observasi Didasarkan pada kesimpulan semata

10. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Substitute evidence, Bukti yang tidakperludibuktikanlagisecaralangsungatautidaklangsungkarenamenyangkuthal yang sudahmenjadipengetahuanumumataupengetahuanhukum Testimonial evidence, Terdiridari 3, yaitufactual testimony, opinion testimonydanexpert opinion. Real evidence Objekfisikdarisesuatu yang berkaitandengankejahatan. Demonstrative evidence Bukti yang digunakanmenjelaskanfakta-faktadidepanpenyidik, misalnyarekonstruksi. Documentary evidence Bukti yang meliputitulisantangan, fotografi, transkriprekamandanalatbuktitertulislainnya.

11. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Agreed Upon Procedure (SA Seksi 622) Laporan khusus (SA Seksi 623) Laporan konsultasi Akuntan Publik Alat bukti petunjuk Testimonial evidence Documentary evidence

12. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Pasal 183 KUHAP: Hakim tidakbolehmenjatuhkanpidanakepadaseorangkecualibiladengansekurang-kurangnyaduaalatbukti yang sahiamemperolehkeyakinanbahwasuatutindakpidanabenar-benarterjadidanbahwaterdakwalah yang bersalahmelakukannya. Pasal 184 ayat 1 KUHAP: (1) Alat bukti yang sah ialah: Keterangansaksi Keteranganahli Surat Petunjuk Keteranganterdakwa Urutan berdasarkan tingkat kekuatan bukti

13. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Akuntan Publik bukan penyidik atau penyelidik! Pasal 1 KUHAP: PenyidikadalahpejabatpolisinegaraRepublik Indonesia ataupejabatpegawainegerisipiltertentu yang diberiwewenangkhususolehundang-undanguntukmelakukanpenyidikan. Akuntan Publik Pasal 1 KUHAP: Penyidikanadalahserangkaiantindakanpenyidikdalamhaldanmenurutcara yang diaturdalamundang-undanginiuntukmencarisertamengumpulkanbukti yang denganbuktiitumembuatterangtentangtindakpidana yang terjadidangunamenemukan tersangkanya.

14. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Akuntan Publik bukan penyidik atau penyelidik! Pasal 1 KUHAP: PenyelidikadalahpejabatpolisinegaraRepublik Indonesia yang diberiwewenangolehundang-undanginiuntukmelakukanpenyelidikan. Akuntan Publik Pasal 1 KUHAP: Penyelidikanadalahserangkaiantindakanpenyelidikuntukmencaridanmenemukansuatuperistiwa yang didugasebagaitindakpidanagunamenentukandapatatautidaknyadilakukanpenyidikanmenurutcara yang diaturdalamundang-undangini.

15. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Akuntan Publik adalah ahli. “Deskundige” Orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas sesuatu bidang ilmu. “Experienced, trained by experience or practice, skilled, skillful”. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang saksi ahli adalah netral dan tidak memihak. Akuntan Publik

16. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Akuntan Publik adalah ahli Pasal 1 KUHAP: Keterangansaksiadalahsalahsatualatbuktidalamperkarapidana yang berupaketerangandarisaksimengenaisuatuperistiwapidana yang iadengarsendiri, Ialihatsendiridaniaalamisendiridenganmenyebutalasandanpengetahuannyaitu. Akuntan Publik Pasal 1 KUHAP: Keteranganahliadalahketerangan yang diberikanolehseorang yang memilikikeahliankhusustentanghal yang diperlukanuntukmembuatterangsuatuperkarapidanagunakepentinganpemeriksaan.

17. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam penyidikan • Pasal 7 ayat 1 KUHAP: • Menerimapengaduan, • Melakukantindakanpertama • Melakukanpenahanan, penangkapan, penggeledahandanpenyitaan, • Mengambilsidikjari, • Memanggilsaksi (termasukakuntansebagaiahli), • Menghentikanpenyidikan, • Dan lain-lain yang merupakanwewenangnya. Penyidik

18. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam penyidikan Pasal 120 ayat 1 KUHAP: Dalamhalpenyidikmenganggapperlu, iadapatmintapendapatorangahliatauorang yang memilikikeahliankhusus. Penyidik Pasal 120 ayat 2 KUHAP: AhIitersebutmengangkatsumpahataumengucapkanjanjidimukapenyidikbahwaiaakanmemberiketeranganmenurutpengetahuannya yang sebaik-baiknyakecualibiladisebabkankarenaharkatsertamartabat, pekerjaanataujabatannya yang mewajibkaniamenyimpanrahasiadapatmenolakuntukmemberikanketerangan yang diminta.

19. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam peradilan Pasal 180 ayat 1 KUHAP: Dalamhaldiperlukanuntukmenjernihkanduduknyapersoalan yang timbuldisidangpengadilan, hakim ketuasidangdapatmintaketeranganahlidandapat pula minta agar diajukanbahanbaruoleh yang berkepentingan. • Pasal 184 ayat 1 KUHAP: • (1) Alatbukti yang sahialah: • keterangansaksi; • keteranganahli; • surat; • petunjuk; • keteranganterdakwa. Hakim

20. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam peradilan Pasal 185 ayat 1 KUHAP: Keterangansaksisebagaialatbuktiialahapa yang saksinyatakandisidangpengadilan. Pasal 185 ayat 2 KUHAP: Keteranganseorangsaksisajatidakcukupuntukmembuktikanbahwaterdakwabersalahterhadapperbuatan yang didakwakankepadanya. Hakim Bagaimana dengan penunjukan 2 AP oleh pihak-pihak yang bertikai?

21. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam peradilan • Pasal 187 ayat 1 KUHAP: • SuratsebagaimanatersebutpadaPasal 184 ayat (1) huruf c, dibuatatassumpahjabatanataudikuatkandengansumpah, adalah: • ……… • suratketerangandariseorangahli yang memuatpendapatberdasarkankeahliannyamengenaisesuatuhalatausesuatukeadaan yang dimintasecararesmidanpadanya; Hakim

22. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam peradilan Pasal 188 ayat 1 KUHAP: Petunjukadalahperbuatan, kejadianataukeadaan, yang karenapersesuaiannya, baikantara yang satudengan yang lain, maupundengantindakpidanaitusendiri, menandakanbahwatelahterjadisuatutindakpidanadansiapapelakunya. Pasal 188 ayat 2 KUHAP: Petunjuksebagaimanadimaksuddalamayat (1) hanyadapatdiperolehdari; a.keterangansaksi; b.surat; c.keteranganterdakwa. Hakim

23. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam peradilan Pasal 188 ayat 3 KUHAP: Penilaianataskekuatanpembuktiandarisuatupetunjukdalamsetiapkeadaantertentudilakukanoleh hakim denganariflagibijaksana, setelahiamengadakanpemeriksaandenganpenuhkecermatandankesaksamaanberdasarkanhatinuraninya. Pasal 229 ayat 1 KUHAP: Saksiatauahli yang teIahhadirmemenuhipanggilandalamrangkamemberikanketerangandisemuatingkatpemeriksaan, berhakmendapatpenggantianbiayamenurutperaturanperundang-undangan yang berlaku. Hakim

24. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Documentary evidence, Keasliandokumen, Isidokumen, Apakahdokumendilaksanakansesuaidenganisinya. KasusSisminbakun: RomliAtmasasmitadidakwamelakukantindakpidanakorupsikarenamenandatanganiSuratPerjanjianPembagianAccess Fee antaraKoperasiPengayomanPegawaiDepartemenKehakimandan HAM denganDirjen AHU Depkeh & HAM tertanggal 25 Juli 2001. Romlimenolakbuktiberupafoto copy suratperjanjiantersebutdenganalasantidakpernahmenandatanganiperjanjiantersebut, tidakadasaksi yang mendukungbuktitersebutdanberkali-kali diminta, namundokumenaslitidakpernahdiserahkan.

25. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Norma = Kesepakatan Norma Akuntansi = Kesepakatan Terkait Kaidah Yang Diguna kan Dalam Penyusunan dan Penyajian L/K Kesepakatan Siapa

26. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM UU No.10 Tahun 2004 TentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan: UUD 1945 UU/PeraturanPemerintahpengganti UU PeraturanPemerintah PeraturanPresiden Peraturan Daerah Di luar ini tidak dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan.

27. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Bola Masuk Gawang = Goal!!! Kesepakatan masyarakat dunia dan dianggap sebagai suatu aturan yang diterima umum (Generally Accepted Rules) SAK = kaidah yang berlaku umum

28. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Due process? SAK = Generally Accepted Principles? Element van Dwang? Legitimasi Lembaga yang Mengeluarkan? Diterima oleh siapa? Masyarakat yang mana?

29. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Due process? Good Legislation? D S A K S A K Discussion paper? Exposure draft? Public hearing? Round table meeting? Pengesahan?

30. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Element van Dwang? Enforcement? D S A K S A K Pasal 69 ayat 3 UU PT Pasal 69 ayat 1 UU PM

31. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Legitimasi Lembaga yang Mengeluarkan? Legitimate? D S A K S A K Penjelasan Pasal 69 ayat 3 UU PT??(Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah) Penjelasan Pasal 69 ayat 1 UU PM?? (IAI dan BAPEPAM-LK)

32. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Komponen PABU: Sumber: SA Seksi 411

33. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM Lex superiori derogat legi inferiori √ Lex posteriori derogat legi priori √ Lex spesialis derogat legi generalis √ Undang-Undang Tidak Belaku Surut X Undang-Undang Tidak Dapat Diganggu Gugat X Asas Welvaarstaat X

34. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM

35. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM

36. PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM

37. Questions?