1 / 30

PARADIGMA ARUS BALIK PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA

PARADIGMA ARUS BALIK PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA. Muhammad Zuhri Bahri Alumnus Sosiatri 1986. Pembangunan Nasional.

fitzgerald-oconnor
Download Presentation

PARADIGMA ARUS BALIK PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PARADIGMA ARUS BALIK PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA Muhammad ZuhriBahri Alumnus Sosiatri 1986

  2. Pembangunan Nasional • Pembangunan nasionaldapatdiartikanmerupakanrangkaianupayapembangunan yang berkesinambungandanmeliputiseluruhkehidupanmasyarakat, bangsa, dannegarauntukmelaksanakantugasmewujudkanTujuanNasional. • Pelaksanaanpembangunanmencakupaspekkehidupanbangsa, yaituaspekpolitik, ekonomi, sosialbudaya, danpertahanankeamanansecaraberencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahapdanberkelanjutanuntukmemacupeningkatankemampuannasionaldalamrangkamewujudkankehidupan yang sejajardansederajatdenganbangsa lain yang lebihmaju

  3. Terminologi • Pembangunan Sosial : Proses yang berdimensijamak yang melibatkanperubahan-perubahanbesardalamstruktursosial, sikapmasyarakatdankelembagaannasional. Seperti ; percepatanpertumbuhanekonomi, pengangguran, ketidakmerataandanpemberantasankemiskinan absolute ( Todaro;1987)

  4. Pembangunan Sosialmemiliki 3 aspek; 1. Pengadaanpelayananmasyarakat 2. upayaterencanauntukmecapaitujuansosial yang kompleksdanbervariasi 3. upayauntukmeningkatkankemampuanmanusia (Moeljarto;1987)

  5. Strategi Pembangunan StrategiPertumbuhan • Economic Oriented • Konglomerasi • Sentralistik • Kesenjangan • Manusiasebagaiobjek • Dominasi Negara

  6. ParadigmaBaru StrategiPemerataan • Kesetaraanpembangunandalamberbagaiaspek • Desentralisasi (Undang-UndangNomor 32 Tahun2004) • Penguatan civil society • Pembangunan berbasisMasyarakat • Human Capital

  7. Peluang Dan Tantangan Pembangunan Sosial Peluang : • Jumlahpenduduk 250 juta • SumberDayaAlam • SumberDayaSosial Tantangan : • Kualitas SDM • IPM ( Rangking 111 dari 182 Negara) • Kemiskinan 28,28 jutaatau 11,25% • Pengangguran; jumlahangkatankerja 125,3 juta, bekerja 118,2 juta, pengangguranterbuka 7,1 jutaatau 5,70% • PertumbuhanEkonomi 5,6% • Kesenjangan

  8. AsumsiDasar Pembangunan Sosial • Tidakbisaberdirisendiri • Terkaitdenganaksessibilitaspelayanansosialdasar ( pendidikan,kesehatan,danekonomi) • Perlindungansosial (kelompokrentan) • Terkaitdengankeberfungsiaansosialdidalammasyarakat ( empowerment) • PengembanganKualitasManusia

  9. StrategiDasar • Makro Regulasi, Kebijakan,Program, PenguatanInfrastrukturSosialdanPemeberdayaanMasyarakat 2. Mezzo Pemberdayaanlembaga-lembagasosial / pranata-pranatasosialsertalembaga-lembagapengembangan SDM 3. Mikro Awareness, Pendampinganmasyarakat, danPenguatanfungsi-fungsisosialdidalammasyarakat.

  10. BEBERAPA PERMASALAHAN POKOK SDM INDONESIA • Output pendidikan formal yang belum siap kerja • Kualitas SDM Indonesia yang tidak merata (kesenjangan pembangunan ekonomi, gap antara Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur • Keterbatasan lapangan kerja • Kualitastenagakerja yang dicerminkandaritingkatpendidikanmasihrendah • Trend penganggur terbuka bergeser dari angkatan kerja berpendidikan rendah menjadi angkatan kerja berpendidikan tinggi • Status pekerjaanutamadidominasipekerja informal • Belum semua industri merekrut SDMnya berbasis kompetensi

  11. PentingnyaPengembangan SDM dalam Pembangunan Sosial

  12. PengembanganKualitas SDM PerspektifKetenagakerjaan GLOBALISASI PENGANGGURAN & KEMISKINAN PERTUMBUHAN & KESEJAHTERAAN AFTA WTO APEC AEC DAYA SAING PELUANG ANCAMAN PRODUKTIVITAS & KUALITAS KOMPETENSI & PROFESIONALISME SDM BANG KARIR DIKLAT PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI

  13. STRATEGIPENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI INDUSTRI KKNI SKKNI DIKLAT PROFESI (CBT) SERTIFIKASI KOMPETENSI BNSP / LSP LDP

  14. PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI PelatihanBerbasisKompetensi yang selanjutnyadisingkat PBK adalahpelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakuppengetahuan, keterampilan, dansikapsesuaidengan standar yang ditetapkandanpersyaratanditempatkerja

  15. Pelatihan berbasis kompetensi Pemberlakuan Akreditasi LDP Penerapan Standar Lisensi LSP Sertifikasi Kompetensi SDM Profesional Kompeten Kompetitif Pengembagan Standar MRA Harmonisasi Standardisasi Kerjasama Notifikasi Pembinaandan Pengendalian SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL SKKNI

  16. KEBUTUHAN AKAN PELATIHAN KERJA ADJUSTMENT TRAINING TRANSMIGRAN BALATRANS/ BLK AKIBAT PHK DN/LN TAMATAN SEKOLAH FORMAL/ NON FORMAL TUNTUTAN USAHA MANDIRI ADJUSTMENT TRAINING ADJUSTMENT TRAINING TUNTUTAN DUNIA USAHA LEMBAGA DIKLAT/ BLK LEMBAGA DIKLAT/ BLK ADJUSTMENT TRAINING TUNTUTAN BEKERJA DI LUAR NEGERI

  17. TARGET/SASARAN PELATIHAN ANGKATAN KERJA SUDAH BEKERJA BELUM BEKERJA ADJUSMENT TRAINING FULL TRAINING PENEMPATAN WIRAUSAHA DALAM NEGERI LUAR NEGERI TRANSMIGRASI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK)

  18. SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL (PP NO. 31 TAHUN 2006) BNSP  LSP KKNI  SKKNI Std.Itl.& Khs D U/D I PROGRAM PBK TENAGA KERJA INDONESIA LULUSAN NAKER KOMPETEN SE L EKS I UJ K SERTIFI- KASI Sarana/Prasarana Instruktur Biaya Manajemen NAKER PENGALAMAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA LALPK AKREDITASI AKREDITASI LEMBAGA KOORDINASI PELATIHAN KERJA NASIONAL

  19. PENYEBAB PENGANGGURAN INTELEKTUAL SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL & SISTEM KETENAGAKERJAAN NASIONAL LEMBAGA ILMIAH/ UNIVERSITAS INTELEKTUAL KAPITAL BELUM LINK & MATCH BELUM BERFUNGSI OPTIMAL PENGANGGURAN LULUSAN DIPLOMA DAN UNIVERSITAS 19

  20. SINERGITAS SISTEM KEPENDUDUKAN, SISTEM PENDIDIKAN DAN SISTEM KETENAGAKERJAAN SISTEM PENDIDIKAN HCD HCI : Human Capital Investment DCD : Human Capital Development ESC : Employment Sercice Centre BKO : Bursa Kerja On Line KEAHLIAN KETRAMPILAN & KOMPETENSI IPTEK SISTEM KEPENDUDUKAN HCI TENAGA KERJA BERDAYA SAING SISTEM KETENAGAKERJAAN Bursa Kerja On line (BKO)/ ESC Pelatihan, Sertifikasi Penempatan (3 IN 1) 20

  21. SISTEM MANAJEMEN KEPENDUDUKAN • PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK • KUALITAS PENDUDUK : moral, mental, budaya dan Kecukupan Gizi. • PENYEBARAN PENDUDUK 21

  22. SINERGITAS SISDIKNAS DENGANSISNAKERNAS LINK & MATCH SEMULASMU > SMK(60% : 40%) MENJADI SMU < SMK(40% : 60%) KURIKULUM PT/UNIVERSITASBERBASIS PASAR KERJA MENCEGAH PENGANGGURAN KESESUAIANPENCARI KERJA DAN LOWONGAN KERJA 22

  23. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(kkni) KKNI 9 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 8 7 6 5 4 3 2 1

  24. KESETARAAN JENJANG KUALIFIKASI PADA KKNI DENGAN JENJANG PENDIDIKAN, PELATIHAN KERJA, DAN/ATAU PENGALAMAN KERJA JENJANG KUALIFI KASI KKNI JCP MELALUI PELATIHAN KERJA DAN/ATAU PENGALAMAN KERJA JENJANG CAPAIAN PEMBELAJARAN (JCP) PENDIDIKAN FORMAL

  25. MULTI JALUR PENINGKATAN KUALITAS SDM S3 Perpres. No. 8 Thn. 2012 KKNI S2 9 Sp S1D4 8 Ahli D3 DUNIA KERJA PELATIHAN & PENGALAMAN KERJA DUNIA PENDIDIKAN - GELAR • Peningkatankualitas SDM dapatditempuhmelalui : Pendidikan; Pelatihan & PengalamanKerja; DuniaProfesidanatauBelajarSendiri • Dengan KKNI, kualitasdankompetensitenagakerjadariberbagaijalurakanmendapatpengakuan yang sama yang dibuktikandengansertifikatkompetensisetelahmelaluiujikompetensi D2 7 D1 SMA Teknisi 6 SMP 5 Operator S K L SKKNI 4 3 2 Professional Pengalaman individual atau belajar sendiri 1 DUNIA PROFESI DAN SERTIFIKAT PROFESI MASYARAKAT - PENGALAMAN ATAU BELAJAR MANDIRI

  26. Jumlah Lembaga/Balai Pelatihan Kerja di Indonesia(per Desember 2013) • LembagaPelatihanKerjaSwasta (LPKS) PemerintahPusat Pemerintah Daerah BLKLN • 6 Balai Latihan Ketransmigrasian • 21 balai latihan ketransmigrasian 7850 Lembaga 262 Balai • 22 balai latihan produktivitas • 2 Balai Latihan Produktivitas • 13 Balai Latihan Kerja Industri • 260 balai latihan kerja

  27. LembagaPendidikan (9.878.272) LembagaPelatihan (192.299) • KAPASITAS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PELATIHAN (ORANG/TAHUN) BLK UPTP 21.065 SD 4.131.533 SMP 2.934.123 BLK UPTD 106.497 SMA 1.196.285 LPK SWASTA 83.550 SMK 926.787 PERGURUAN TINGGI 689.564

  28. TERIMAKASIH

More Related