230 likes | 762 Views
HUKUM PAJAK 2. Landasan hukum , asas-asas , sistem pemungutan pajak , teori pembenaran , penggolongan pajak. Landasan Hukum Perpajakan :. Landasan Falsafah Pancasila . asas-asas dalam hukum perpajakan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dari Pancasila.
E N D
HUKUM PAJAK 2 Landasanhukum, asas-asas, sistempemungutanpajak, teoripembenaran, penggolonganpajak
Landasan Hukum Perpajakan : • Landasan Falsafah Pancasila . asas-asas dalam hukum perpajakan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dari Pancasila. • Landasan Konstitusional UUD 1945 . pasal 23 A UUD 1945 : “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang –undang . Eka Sri Sunarti - FHUI
Pasal 27 (1) UUD 1945 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Eka Sri Sunarti - FHUI
Asas- asas Pemungutan Pajak : A. Asas – asas menurut Adam Smith Adam Smith kelahiran Skotlandia (1723-1790) termasuk dalam mashab klasik mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “The Wealth of Nation” (Kemakmuran Bangsa-bangsa , Th 1776), ada 4 kaedah yang harus diperhatikan dalam membuat undang-undang perpajakan . Four maxim atau four canons , yaitu : Eka Sri Sunarti - FHUI
Equality and equity : Kesamaan / keseimbangandanKeadilan ; • Certainty : Kepastian ; • Conveniencyof Payment : pajakharus dipungutpadasaat yang tepat ; 4. Efficiency / Economic of collection : pajak harusdipungutdenganbiaya yang rendah. Eka Sri Sunarti - FHUI
B. Asas menurut Falsafah Hukum pajak harus mengabdi pada keadilan . C. Asas Yuridis pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan . D. Asas Ekonomis pajak tidak boileh menghambat perekonomian rakyat . E. Asas Financial pengenaan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat . Eka Sri Sunarti - FHUI
Sistem Pemungutan Pajak • Official assessment system kantor pajak ; • Self assessment system wajib pajak ; • Withholding tax system pihak ketiga Eka Sri Sunarti - FHUI
Teori Pembenaran Pemungutan Pajak (Justifikasi Pemungutan Pajak ) Eka Sri Sunarti FakultasHukumUniversitas Indonesia Eka Sri Sunarti, FHUI
1. TeoriPerjanjianMasyarakat (le contrat social). DikemukakanolehJ.J.Rousseau (1712-1778). Dalamnaskah ‘LegesFundamentalis’ penguasaakanmelindungidanmenguruskepentinganwargamasyarakatnyadanmasyarakatakanmembayarbiayatersebut. Eka Sri Sunarti, FHUI
2. TeoriAsuransi Menurutteoriasuransi, fiskusberhakmemungutpajakdaripenduduknyakarenanegaradianggapsamadenganperusahaanasuransi. Wajibpajakadalahtertanggung yang wajibmembayarpremidalamhalinipajak. Karenanegaramelindungisegenapmasyarakat Eka Sri Sunarti, FHUI
3. TeoriKepentingan Penduduknegaramempunyaikepentingankepadanegara . Makin besarkepentinganpendudukkepadanegara , makamakinbesar pula perlindungannegarakepadanya. Contoh : pendudukdesa perlu KTP, Pendudukkota KTP, Paspor, suratketeranganuntuksekolah, SIM, suratnikah, dll. Eka Sri Sunarti, FHUI
4. TeoriBakti Pendudukadalahbagiandarisuatunegara , pendudukterikatpadakeberadaannegarasehinggapendudukwajibberbaktikepadanegaradenganmembayarpajak. Eka Sri Sunarti, FHUI
5. Teori Gaya Pikul Pemerintahdalammemungutharussesuaidengandayapikuldariwajibpajak. Wajibpajakhanyamembayarpajaksesuaidengandayapikulnya. Biayauntukmempertahankanhidupnyaharuslahdikeluarkanterlebihdahulusebelumdikenakantarifpajak. Biaya yang dikeluarkantersebutdisebutpenghasilantidakkenapajak (PTKP) atau minimum of subsistence. Delangen . Eka Sri Sunarti, FHUI
6. TeoriDayaBeli Dampakdaripemungutanpajakyaitupositifkarenaakantersediadanauntukmembiayaikeperluanumumnegara . Eka Sri Sunarti, FHUI
7. Teori Pembangunan Dana yang dipungutdaripajakdipergunakanuntukpembangunan yang akanmembuatrakyatmenjadiadil, makmur, sejahteralahirmaupunbathin . Jadipemerintahdiperbolehkanmemungutpajak . Eka Sri Sunarti, FHUI
Asas pengenaan pajak : Asastempattinggal Asaskebangsaan Asassumber Eka Sri Sunarti, FHUI
Stelselpenghitunganpemungutanpajak : Stelselnyata (riilstelsel) Stelselanggapan (fictive stelsel) Stelselcampuran Eka Sri Sunarti, FHUI
Klasifikasi Hukum Pajak : HukumPajakFormil : yaitumengaturmengenaicaramelaksanakanhukumpajakmateril . diaturdalamundang-undang KUP , undang-undang PPSP danundang - undangPeradilanPajak Eka Sri Sunarti, FHUI
2. HukumPajak Materiel : hukum yang mengatursubjekpajak, objekpajak, tarifpajak, sanksi, hakdankewajibanwajibpajak . Diaturdalamundang-undangPajak Penghasilan , undang-undangPajak PertambahanNilai, undang-undang Bea Meterai. Eka Sri Sunarti, FHUI
Penggolongan Pajak • Pajak langsung (direct tax) • Pajak Subjektif • Pajak Pusat • Pajak Tertulis • Pajak tidak langsung (indirect tax ) • Pajak Objektif • Pajak Daerah • Pajak tidak tertulis Eka Sri Sunarti, FHUI
Terima kasih Semogabermanfaat Eka Sri Sunarti, FHUI