HUKUM ADAT 2 SKS

1. HUKUM ADAT2 SKS • 2 SKS,pengajarnya 2 orang tiap kelas. • Tim pengajar: 1. Trusto Subekti, SH, MHum. 2. Rochati, SH, MHum. 3. Hj. Siti Muflichah, SH, MH. • MetodePembelajaran: 1. diskusi dan partisipasi aktif. 2. bersifat analisis (pisau analisa). 3. mahasiswa wajib memiliki diktat kuliah. • Metode Penilaian: 1. tugas terstruktur dan ujian sisipan/utama. 2. ujian bersifat open book (bukan beo). • Disiplin dan tertip serta sopan. • Dihimbau masuk kelas sebelum dosen datang.

2. HUKUM ADAT • Pendekatan Bahasa Hukum = Genus/umum/ruang lingkup/Diterangkan. Adat = Species/khusus/bagian/Menerangkan. • Pendekatan Hukum Sebagai Model 1. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law System)  Kebiasaan. 2. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System)  Kodifikasi. 3. Sistem Hukum Negara-negara Sosialis. 4. Sistem Hukum berbasis Agama. • Pendekatan Bentuk Hukum Prof. Soepomo: Hukum Tertulis (UU) adalah hukum yang dibuat melalui prosedur dan teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. • Pendekatan Cara Berpikir Hukum 1. Ius Constituendum dan Ius Constitutum. 2. Paradigma Hukum: NILAI  ASAS-ASAS  NORMA PERBUATAN

3. DASAR HUKUMARTI PENTING PASAL II AP UUD 1945BAGI TATA HUKUM REPUBLIK INDNESIA • Merdeka memiliki arti sebagai penjebolan tata hukum Hindia Belanda untuk diganti dengan tata hukum Republik Indonesia. • Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 baru lahir pada tangal 18 Agustus 1945. • Bertujuan mengisi kekosongan hukum. • Berlakunya Tata hukum Hindia Belanda dalam Tata hukum Republik Indonesia, dan bersifatsementara sampai dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan atas dasar UUD 1945. • Tata hukum Hindia Belanda terdiri atas: 1. Sistim Hukum Tertulis (Hukum Barat). 2. Sistim Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat dan Hukum Islam) • Politik Hukum pergolongan rakyat masih berlku untuk sementara. • Bagaimana analisisnya: • Seseorang yang memiliki harta kekayaan semasa Tt hk. Hindia Belanda setelah merdeka. • Status hukum pernikahan yg dilakukan sebelum merdeka. • 3. Status hukum napi/status hukum jabatan pamong yang ditetapkan sebelum merdeka.

4. Tata Hukum Hindia Belanda 1. Pasal 131 ayat 2 Sub. b IS: bagi golongan hukum Indonesia asli dan timur asing berlaku hukum adat mereka. 2. Pasal 134 ayat 2 IS: “Dalam perkara perdata antara orang muslim dan hukum adat mereka me- minta penyelesaiannya, maka penye- lesaiannya diselenggarakan oleh Hakim Agama, kecuali jika Ordonansi telah menetapkan lain”. 3. Pasal 163 IS: Kaula Negara Hindia Belanda, ditentu- kan: Gol. Eropa, Gol. Timur Asing dan lain-lainnya, serta Gol. Bumi Putera. Tata Hukum Rep. Indonesia 1. Pasal II AP UUD 1945. 2. Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950: “sgl putusan Pengadilan harus berisi ala- san ………..menyebut aturan UU dan a- turan kebiaaan yg dijadikan dasar..” 3. Pasal 1 ayat 2 UU Darurat No. 1/1951: Dasar hukum berlakunya Pengadilan Swa Praja dan Pengadilan Adat. 4. UU No. 19/1964 Tentang Pokok Keku- asaan Kehakiman Pasal 17: “…..adanya hukum tetulis dan hukum tidak tertulis ……” 5. Pasal 27 ayat 1 UU No. 14/1970: “Hakim wajib menggali nilai-nilai yg hidup….” DeskriptifDasar Hukum Berlakunya Hukum Adat

5. KERANGKA BERPIKIR DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL KONSEP HUKUM NASIONAL Hukum yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, walaupun ada kemungkinan beberapa bagian dari Hukum Nasonal Indonesia itu diambil dari Hukum Belanda atau Hukum Filipina, Hukum Australia, Hukum Amerika atau Hukum Yugoslavia (Sunaryati Hartono, Makalah 13 September 1985)

6. KERANGKA SISTEM HUKUM NASIONAL KERANGKANYA: • UUD 1945 • Hukum Pokok atau Kodifikasi-kodifikasi • Hukum sektoral, yaitu peraturan-peraturan hukum yang secara khusus mengatur sektor-sektor pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh GBHN

7. POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Sistim Hukum Adat Sistim Hukum Adat Sistim Hukum Islam Sistim Hukum Islam Sistim Hukum Barat Sistim Hukum Barat Sistim Hukum Nasional

8. Posisi Hukum Dalam Perspektif Kedepan Dalam Pembangunan Hukum Nasional

9. KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTIM TATA HUKUM REPUBLIK INDONESIA HUKUM ADAT PERSEPSI PROF. SOEPOMO 1. Sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (Unstatory Law). 2. Sebagai hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badanhukum negara (Convention). 3. Sebagai hukum yang timbul karena putusan-putusan Hakim (Judge Made Law). 4. Sebagai hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (Customary).

10. ORIENTASI HUKUM ADATDalam cara berpikir sistem dalam tata hukum Republik Indonesia, orientasi hukumnya pada hukum tertulis, dan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis berposisi sebagai melengkapi.Hukum UU Perjanjian  Kebiasaan (adat)  Penemuan Hukum (rechtsvinding)PENYELESAIAN SISTEM APABILA ADA PERTENTANGAN ANTARA:

11. FUNGSI MEMPELAJARI HUKUM ADATPendekatan obyek materia dan obyek forma dengan ditentukan posisi pendekatannya dan Hukum Adat dikonsepsikan sebagai apa

12. ISTILAH HUKUM ADATIstilah Adat dari bahasa arab = kebiasaanPendekatan Sejarah (dengan penelusuran ke masa lalu)

13. PENEMUAN HUKUM ADATmasyarakat apabila ditanya mengenai hukum, jawabannya menyebut Hukum Agama (Islam) atau hukum undang-undang dan apabila ditanya tentang apa kebiasaannya barulah mereka menjelaskan tentang hukum adat

14. DALAM PERUNDANG-UNDANGAN HINDIA BELANDA HUKUM ADAT DIKENAL DALAM BERBAGAI ISTILAH/PENYEBUTAN 1. Dalam A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving) pasal 11 dipakai istilah “Godsdientige Wetten, Volksinstellingen En Gebruiken” Peraturan-perturan keagamaan, lembaga-lembaga Rakyat dan kebiasaan-kebiasaan). 2. Dalam R.R. 1854 pasal 75 ayat 3: “Godsdientige Wetten, Instellingen En Gebruiken” (Peraturan-perturan Keagamaan, Lembaga-lembaga dan kebiasaan). 3. Dalam I.S. (Indische Staatsregeling = Peraturan Hukum Negara Belanda semacam UUD bagi Hindia Belanda) pasal 128 ayat 4: “Instellingen des Volks” (Lembaga-lembaga dari rakyat). 4. Dalam I.S. pasal 131 ayat 2, sub b: “Met Hunne Godsdienten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen” (Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasan-kebiasaan mereka. 5. Dalam R.R. 1854 pasal 78 ayat 2: ‘Godsdientige Wetten en Oude Herkomsten” (Peraturan-peraturan keagamaan dan naluri-naluri). 6. S. 1929 No. 221 jo. 487: “Adat-Recht” (Hukum Adat) Iman Sudiyat, 1981:1 – 2). • Ajaran Situation Gebundenheid (Karl Manheim) • Ajaran Historische Bepalheid (Hora Sicana) • Teori Receptio In Complexu (Salmon Keyser dan Van Den Berg) • Teori Receptio sebagian (Van Vollenhoven) • Komentar atas teori Van Vollenhoven  teori iblis (Hazairin)

15. HUKUM ADAT DALAM PANDANGAN PARA SARJANA HUKUMDalam kuliah ini disajikan 3 pendapat sarjana yang dipandang representatif untuk mendekripsikan Hukum Adat dalam perspektif yang obyektif (Van Vollenhoven, Ter Haar, Bzn, Djojodigoeno) VAN VOLLENHOVEN Menjelaskan mengenai hukum terlebih dahulu (genusditerangkan) baru kemudian mengenai adat (speciesmenerangkan) Berdampak positif dan negatif Positif: Pengakuan, kamar adat, ilmu hukum adat Negatif: introduksi pemikiran barat, distorsi nasionalisme (individualisme) Adatrecht Keseluruhan aturan tingkah laku positif, yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu “hukum”) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikaskan (oleh karena itu “adat”). • Definisi atau batasan merupakan konsep yang menjelaskan sesuatu fenomena dengan berangkat dari • Konsep yang bersifat umum, kemudian dilakukan pembatasan dengan ciri-ciri yang bersifat khusus, • Sehingga diperoleh penjelasan yang konkrit. • Unsur-unsur: • Keseluruhan aturan tingkah laku (meliputi: asli 19 lingkungan hukum, agama, tertulis, td tertulis). • Positif (formalisme  prosedural). • Mempunyai sanksi (introduksi pengertian hukum barat  4 konsep norma dan membedakan • mana hukum dan yang bukan hukum. • 4. Dalam keadaan idak dikodifikasikan (pembukuan hukum: sistematis, lengkap, bulat dan tuntas)

16. B. Ter Haar Bznintrodusir pemikiran Common Law System dengan penyesuaian dan indikator pembeda hukum dan bukan hukum dengan konsep yang didasarkan pada ajaran keputusan. Perlu diingat perbedaan antara sistim :Precedent” di Inggris dengan Sistim “Yurisprudensi” yang dianut di Indonesia. “Beslissingenleer” (ajaran keputusan) Tulisan tahun 1930 dan direvisi tahun 1937 (Iman Sudiyat, 1981) • Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan: keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa darikepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum; atau dalam pertentangan kepentingan oleh keputusan para Hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-kepuusan itu – karena kesewenangan atau kurang pengertian – tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, diterima/diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya. • Hukum adat itu – dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja – adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keptusan para Fungsionaris Hukum (dalam arti luas) yang mempunai wibawa (macht, authority) serta pengaruh dan dipatuhi dengan sepenuh hati. (Fungsionaris disini terbatas pada 2 kekuasaan, yaitu Eksekutif dan Yudikatif). Dengan demkian Hukum Adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionarishukum; bukan saja para Hakim, tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas dilapangan agama, petugas-petugas desa lainnya. Keputusan itu bukan saja mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga diluar itu berdasarkan kerukunan (musyawarah). Keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan itu.

17. SKEMA “BESLISSINGENLEER”PENDAPAT TAHUN 1930 AN REVISI TAHUN 1937 Keputusan para warga masyarakat K E P U T U S A N Perbuatan hukum Keputusan Kepala Rakyat Kesadaran hukum rakyat Sengketa Keputusan Hakim • Hukum Adat itu – mengabaikan bagian yang tertulis (peraturan-peraturan desa dan surat • perintah Raja). • Keputusan para Fungsionaris Hukum (dalam arti luas) yang punya wibawa (macht, authoriy) --. • Eksekutif dan Yudikatif. • Keputusa Eksekutif: Kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas agama dan petugas lainnya. • Keputusan Yudikatif: para Hakim pada waktu mengadili suatu perkara.

18. BINGKAI SISTIMATIKA HUKUM ADAT(Pendapat Van Vollenhoven dan Ter Haar) • Kesadaran bahwa mereka adalah orang belanda (orang asing). • Tidak paham aspek substansial (falsafah) dari Hukum Adat. • Pemikirannya diformat dalam suatu bingkai (pigura)  suatu sistimatika hukum adat. • Aspek isinya (substansialnya) diserahkan pada orang (sarjana) Indonesia sendiri. • Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistim, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu • kebulatan berdasar atas kesatuan alam pikir;begitu pula Hukum Adat. Untuk memahami Hukum • Adat orang harus menyelami alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. • Masyarakat Adat  bersifat Kolektivistis. • Masyarakat Barat  bersifat rasionalistis dan individualistis. Hukum memiliki hubungan fungsional dengan masarakatnya, masyarakat individualistis  hukumnya akan bercorak individualistis, dan masyarakat kolektvistis  maka hukumnya akan bercorak kolektivistis pula. • Sistimatika KUHPerdata (BW) • tentang orang • Tentang benda • Tentang perikatan/perjanjian • Tentang pembuktian dan daluwarsa

19. SISTIMATIKA HUKUM ADAT

20. DJOJODIGOENO “ Hukum adalah suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata yang adil dalam tingkah laku dan perbuatan orang, dalam perhubungan pamrihnya, serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri Yang menjadi substratumnya (dasarnya/alasnya) UNSUR-UNSUR: • Karya masyarakat tertentu hukum adalah budaya, agama tidak termasuk, ubi societas ibi ius, Volkgeist/geestestruktuur. • Yang bertujuan tata yang adil nilai antinomi, orientasi tata, kepastian hukum, tetapi utamakan adil. • Dalam tingkah laku dan perbuatan orang konsep tingkah laku dan konsep perbuatan, serta konsep orang. • Dalam perhubungan pamrihnya hukum tidak menyentuh aspek guyub atau batin seseorang (gemeinschaft dan gesselschaft). • Serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang menjadisubstratumnya. prinsip hukum adat adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

21. CAKUPAN HUKUM • Perundang-undangan. • Yurisprudensi. • Keputusan pejabat kekuasaan • Lainnya, serta keputusan • Kekuasaan yang tertinggi dari • Negara  perang, perjanjian, • Perdamaian. RANGKAIAN UGERAN Kekuasaan negara HUKUM Merupakan ugeran/ Kristalisasi nilai-nilai • Tingkah laku adat kebiasaan. • Keputusan rakyat melalui • lembaga-lembaga kemasyara- • Katan, yaitu: rukun kampung, • Lembaga pelayatan yang men- • Jadi adat kebiasaan. • 3. Pemberontakan. BUKAN RANGKAIAN UGERAN Pernyataan rakyat

22. Paradigma Hukum NILAI IUS CONSTITUENDUM ABSTRAK ASAS-ASAS Gambar diatas merupakan gambaran konstruksi paradigma hukum tertulis, sedangkan untuk paradigma hukum tidak tertulis cukup diilangkan unsur norma IUS CONSTITUTUM NORMA KONKRIT PERBUATAN • Hukum bukan dilafalkan oleh peraturan • Hukum positif, dalam arti hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu • masyarakat tertentu • Hukum yang berlaku kini dan disini, hic et nune adalah : ius constituendum, dan bukan • ius constitutum • Ius constitutum hanya merupakan berkas saja (mayat, layon teori), merupakan • pernyataan waktu yang lampau • Hukum sebagai gejala masyarkat, yang bergerak dinamis (social change) • Konsep living law (hukum yang hidup) dan implisit law.

23. Tugas diskusi • Perbandingan efektifitas hukum undang-undang dengan hukum adat dalam masyarakat • Landasan pemikiran hukum adat sebagai hukum tidak tertulis ditaati oleh masyarakat • Hambatan-hambatan berlakunya hukum undang-udang dalam masyarakat

24. SIFAT UMUM HUKUM ADATF.D. HOLLEMANPandangan nilai yang dikandung dalam Hukum Adat adalah pandangan menurut cara berpikir hukum alam, pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta (Makro Kosmos) • MAGISCH RELIGIEUS(RELIGIO MAGIS) Pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti pre logika (irrational – rational) • COMMUN (KOMUNAL) sifat yang mendahuluka kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. • CONTANT (TUNAI) prestasi dan contraprestasi dilakukan sekaligus (bersamaan). • VISUAL (KONKRIT) setiap perbuaan diwujudkan dengan suatu bukti/simbolisasi  panjar. • Pertanyaan yang timbul adalah: • Apakah sifat – sifat tersebut masih ada sampai sekarang? • Apakah ada korelasi antara sifat umum hukum adat tersebut dengan type masyarakat ?

25. SISTEM KEKERABATAN TERBENTUKNYA HUKUM ADAT PROSES TERBENTUKNYA HUKUM ADATHanya bisa dijelaskan dengan membuat suatu konstruksi logika (teori) TANPA POLA CARA MATRILINEAL KEBIASAAN PATRILINEAL TATA KELAKUAN PARENTAL ADAT Proses terbentuknya hukum adat terjadi secara: EVOLUSI: terjadi secara bertahap seperti dalam skema diatas REVOLUSI: melalui suatu penetapan karena adanya hal baru

26. ISTILAH HUKUM ADATVariasi penyebutan yang menunjukan ruang lingkupnya (konteksnya) • Adat Istiadat Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tidak difikirkan asal usulnya dan merupakan kebiasaan yang dimulai sejak nenek moyang (Toverking = bulatan yang tidak diketahui ujung pangkalnya  statis ------Van Vollenhoven) • Adat Nan Teradat adat baru timbul yang betentangan dengan adat lama, masyarakat menerima adat baru tersebut, karena itu tumbuh menjadi hukum adat  Hukum Adat tumbuh secara evolusi seperti tumbuhnya padi. • Adat Nan Diadatkan. adat yang menjadi hukum adat adala karena keputusan-keputusan dari Hakim atau pejabat (tetua adat) yang berwenang (revolusi).

27. Hukum Adat Berorientasi pada hal-hal yang baik, artinya terhadap hal-hal yang tidak baik menurut masyarakat maka perilaku tesebut akan ditinggalkan. Hukum Adat akan mati, menjadi tidak ditaati lagi oleh masyarakat. Rational, artinya walau Hukum Adat sering dilihat sebagai suatu yang irrational, akan tetapi hukum adat akan selalu berkembang mengikuti pekembangan rational dari masyarakatnya. Bersifat dinamis dan progresif (plastis), artinya Hukum Adat akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan berorientasi pada kemajuan, sehingga Hukum Adat bersifat plastis luwes dalam rangka menyelesaikan segala permasalahan masyarakat. Tradisi Tidak berorientasi pada hal itu baik atau tidak baik untuk dilakukan, arrtinya tradisi tersebut akan selalu dilakukan oleh masyarakat, dan tidak berpikir itu baik atau tidak baik. Irrational dan didasarkan pada legenda atau mitos, artinya tradisi itu terjadi karrna suatu mitos atau legenda sehingga bersifat irrational. Seperti upacara-upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat (labuhan dilaut, dsb.). Bersifat statis, artinya perilaku tradisi tersebut selalu dilakukan demikian dengan tanpa perubahan. Tidak terpengaruh oleh perkembangan jaman. HUKUM ADAT & TRADISIMenurut pendapat Van Vollenhoven

28. SUMBER HUKUM DAN DASAR HUKUM • Sumber Hukum Bahan untuk membuat hukum; asal tempat diketemukannya hukum. • Dasar Hukum Yang menjadikan suatu ketentuan hukum menjadi sah, berlaku, mempunyai kekuatan hukum, kekuatan normatif atau efektif, adanya kesesuaian. • Filosofis Berorientasi pada pandangan tentang nlai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentang apa yang baik dan yang tidak baik. Kristalisasinya adalah budaya (kultur) sebagai simbolisasi jiwa/semangat rakyat (volkgeist) atau struktur alam pikir (geestesstructuur). • Yuridis Berorientasi pada pengertian sah, berlaku dan prosedural, formal normatif sebagai hukum positif dan tertib hukum. Suatu pandangan hukum yang dapat dijelaskan dengan mengikuti cara berpikir aliran Hukum Murni (Hans Kelsen). • Sosiologis Berorientsi pada faktor empiris (sosial ekonomi) dalam kehidupan masyarakat (perkembangan ekonomi, pengangguran, industri, perilaku individu dan lainya.

29. SKEMA SUMBER DAN DASAR HUKUM FILOSOFIS DASAR HUKUM SUMBER HUKUM YURIDIS SOSIOLOGIS MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, HUKUM ITU BERFUNGSI SEBAGAI: SOCIAL ENGINEERING, SOCIAL CONTROL, SOCIAL EMPOWERING

30. EFEKTIFITAS HUKUMMANA LEBIH DITAATI ANTARA UU DIBANDINGKAN HUKUM ADAT HUKUM (UU) PROSES PEMBUATAN HUKUM • INDUKSI • NASKAH AKADEMIK • RUU • UJI PUBLIK • DEDUKSI • SOSIALISASI HUKUM • STRUKTURALISASI • INTERNALISASI BEKERJANYA HUKUM MASYARAKAT

31. KONSEP MASYARAKAT (1) • KOMUNITAS: Suatu kesatuan wilayah yang merupakan suatu kesatuan adat istiadat, rasa identitas, rasa solidaritas, yang merupakan ciri-ciri dan pangkal patriotisme dan nasionalisme (ada ikatan wilayah dan kesadaran wilayah). • Sering pengertian Komunitas dengan pengertian Masyarakat menjadi tumpang tindih, karena masyarakat terlihat sebagai komunitas dan komunitas terlihat sebagai masyareakat. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah komunitas terlihat pada cirinya adanya ikatan wilayah dan kesadaran wilayah)  ada rasa sentimen diantara mereka.

32. KONSEP MASYARAKAT (2)Merupakan dasar pemikiran mengenai masyarakat hukum T D T E R A T U R NEGARA KOTA M A S Y A R A K A T ARTI LUAS KOMUNITAS DESA RUKUN WILAYAH SUKU RUKUN TETANGGA T E R A T U R MARGA ARTI SEMPIT CLAN DSB

33. MASYARAKAT HUKUM VAN VOLLENHOVEN MASYARAKAT HUKUM ADALAH SUATU KESATUAN KEMASYARAKATAN YANG MEMPUNYAI WIBAWA (AUTHORITY) DI DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN SERTA PEMBINAAN HUKUM ITU SENDIRI. TER HAAr Bzn. Masyarakat hukum bukanlah badan hukum biasa, melainkan badan hukum yang mempunyai kewibawaan dalam kreasi, pelaksanaan dan pemeliharaan hukum, sebab: selaku masyarakat perlengkapannya disebut pejabat-pejabat kewibawaan; masyarakat hukum dilawankan dengan subyek hukum. Masyarakat hukum digambarkan sebagai suatu kelompok teratur yang bersifat tetap dengan tata urusan sendiri dan harta benda serta harta cita sendiri Menurut Ter Haar sebagai contohnya adalah: persekutuan wilayah, gabungan desa-desa, terutama adalah desa. • CIRI-CIRI ATAU UNSUR-UNSUR MASYARAKAT HUKUM • ada organisasi yang selenggarakan kepengurusan masyarakat (Pemerintahan berwibawa); • 2. sistem norma yang berlaku sebagai pengikat dan pengendali masyarakatnya; • 3. wilayah sebagai “ajang hidup”nya atau tempat hidup dari masyarakatnya; • 4. memiliki harta kekayaan sendiri, dapat berupa harta benda dan harta cita (budaya).

34. DESA Merupakan kesatuan kemasyarakatan atas dasar ketunggalan wilayah atau territorial, yang anggotanya dalam organisasi didasarkan atas tradisi yang hidup dalam suasana rakyat, yang mempunyai badan tata urusan pusat yang berwibawa siseluruh lingkungan wilayahnya (jangan disamakan pengertian Desa dengan Desa atau kalurahan menurut UU). • Merupakan subyek hak purba (hak ulayat, hak pertuanan, beschikkingrechts) atas tanah dan air, yangf merupakan wilayahnya. • merupakan masyarakat hukum yang paling utama, dalam arti; badan hukum yang berwibawa dalam perkembangan dan poemeliharaan Hukum Adat. FUNGSI DESA

35. PERSEKUTUAN HUKUMJUGA DISEBUT MASYARAKAT HUKUM

36. SKEMA DASAR PEMBENTUKAN MASYARAKAT DASAR PEMBENTUKAN MASYARAKAT KETUNGGALAN WILAYAH (TERITORIAL) KETUNGGALAN SILSILAH (GENEALOGIS) • NEGARA • KOTA • DESA • RUKUN WILAYAH • RUKUN TETANGGA KEWANGSAAN HUBUNGAN SILSILAH HUBUNGAN DARAH • PATRILINEAL • MATRILINEAL • PARENTAL ANAK, CUCU, BUYUT, CANGGAH, WARENG, UDEG-UDEG GANTUNG SIWUR, PETARANGAN BUBRAH

37. HUBUNGAN GENEALOGISPATRILINEAL • Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya terbentuk atas dasar hubungan genealogis merunut garis keturunan laki-laki (Patri = bapak; lini = garis). • Kesatuan masyarakatnya biasanya menggunakan nama keluarga (marga) laki-laki. • Anggota utama adalah anak laki-laki,sedangkan anak perempuan bila menkah akan meninggalnya marga. • Perkawinannya dengan sistem “pembayaran jujur”, artinya pihak wanita dibeli oleh pihak suami, dan ikut masuk kedalam marga suaminya dan biasanya dengan sistem “asymetris connubium”  Dalian Ana Tolu ( di Batak). • Anak laki-laki menjadi penerus silsilah. • Ada larangan kawin semarga (exogam marga). • Kehidupan keluarga ditopang oleh harta pusaka, dalam konstruksinya bersifat komunalistik. • Anak laki-laki menjadi ahli waris, sebaliknya anak perempuan tidak mewaris. • Perekembangan terjadi dengan munculnya harta pencarian sebagai embrio harta besama (bersifat individual  anak perempuan dapat ikut menerima warisan).

38. HUBUNGAN GENEALOGISMATRILINEAL • Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas garis keturunan perempuan (matri = ibu; lini = garis)  Minangkabau dengan sistem buah paruik (buah perut). • Kesatuan kemasyarakatannya menggunakan bentuk Clan (kaum), dan di Minangkabau ada Clan Piliang dan Clan Caniago. • Perkawinan mengunakan sistem “semenda”, artinya tidak memutuskan hubungan dengan kaum/clan orang tuanya. Walau dalam hal ini di Minangkabau ada sistem “uang Japuik” menjemput suami. • Anggota utama adalah perempuan dan anak perempuan sebagai penerus silsilahnya. • Solidaritas terjadi antara anak-anak (laki-laki dan perempuan) dengan ibu dan para pamannya, sedankan dengan bapaknya secara kelembagaan tidak ada hubngan. • Kehidupan kaum ditopang dengan harta kaum. • Perkembangan munculnya harta suarang” sebagai embrio harta bersama.

39. HUBUNGAN GENEALOGISPARENTAL • Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas hubungan garis keturunan bapa dan ibu (parent = kedua orang tua). • Kesatuan kemasyarakatan besar disebut “Trah” dan kesatuan kemasyarakatan yang terkecil disebut “Keluarga”. • Perkawinannya menggunakan sistim “semenda”. • Anggota kesatuan kemasyarakatannya adalah anggota laki-laki dan perempuan dan anak-anak menjadi penerus silsilah. • Setiap individu (ego) memiliki dua hubungan genelogis, dari jalur bapak dan jalur ibu. • Kehidupan keluarga ditopang oleh harta keluarga yang terdiri atas harta asal suami, harta asal isteri dan harta bersama. • Ada tujuh derajat keanggotaan silsilah dimulai dari anak (sederajat adalah saudara “misan” dan saudara “mindo”), cucu, buyut (cicit), canggah, wareng, udeg-udeg gantung siwur dan petarangan bubrah.

40. MAKNA KONSEKUENSI HUBUNGAN KEWANGSAAN DAN SILSILAH Suatu komunitas dapat terbentuk atas dasar hubungan genealogis, di samping yang terbentuk atas dasar ketunggalan wilayah (territorial). Dalam hal ini perlu diberikan suatu pemahaman mengenai aspek yang terkait dalam konteks hubungan genealogis ini, yaitu : hubungan darah atau hubungan “kewangsaan” dan hubungan silsilah (“lineage”, “clanship “ = kesukuan).

41. Terima kasih • Selamat ujian semoga sukses • Ingat pahami dulu pertanyaannya dan barulah dijawab apa yang ditanyakan. • Jawaban cukup singkat saja jangan mendongeng. • Jangan jadi beo,jawablah dengan cara berpikir analisis anda sendiri. • Jangan menyontek dari buku & catatan.