1 / 9

ARAH PENYEMPURNAAN KMDN 29/2002 PASCA PEMBERLAKUAN PP 24/2005.

ARAH PENYEMPURNAAN KMDN 29/2002 PASCA PEMBERLAKUAN PP 24/2005. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. JAKARTA 9 Agustus 2005. Pasal 21. HAK. Pasal 22. KEWAJIBAN. Desain Pengelolaan Keuangan Daerah. Money Follows Fuction. Pasal 23 (1) (2). KELOLA & IMPLEMENTASI. UU 32/2004.

fleta
Download Presentation

ARAH PENYEMPURNAAN KMDN 29/2002 PASCA PEMBERLAKUAN PP 24/2005.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ARAH PENYEMPURNAANKMDN 29/2002PASCA PEMBERLAKUANPP 24/2005. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 9 Agustus 2005

  2. Pasal 21 HAK Pasal 22 KEWAJIBAN Desain Pengelolaan Keuangan Daerah Money Follows Fuction Pasal 23 (1) (2) KELOLA & IMPLEMENTASI UU 32/2004 Pemerintahan Daerah • Pendapatan • Belanja • Pembiayaan REVISI PP 105/2000 KEPMENDAGRI 29/2002 KESRA DEMOKRASI RKPD Pengelolaan Keuda • Urusan • Wajib • Pilihan • Concurrent Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial Perhatikan aturan hukum (UU/PP) • Pasal 167 ayat (3) • SAB • SPM • Standar Harga • Tolok Ukur Kinerja

  3. ARAH PENYEMPURNAAN KMDN 29/2002 PASCA PP 24/2005 PASAL 35 LAP. KEU BERDASAR “SAP” PASAL 71 (AYAT 4) LAP. KEU BERDASAR “SAP” UU 22/1999 LAPORAN KEUANGAN BERKUALITAS PP 105/2000 KEPMENDAGRI 29/2002 UU 25/1999 MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH • LAP KEU: • DIPAHAMI • RELEVAN • ANDAL • DAPAT • DIBANDINGKAN TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH LAP.KEUANGAN Menurut PP105/Kepmendagri29 (Lap. Perhitungan APBD,; Nota Perhit. APBD, LAP.Aliran KAS; Neraca) LAP.KEUANGAN PP 24/2005 : (NERACA; LAP.ARUS KAS; LAP. REALISASI ANGGARAN; CATATAN ATAS LAP. KEUANGAn BERDASAR SAP MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH UU 17/2003 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PP105 REVISI Audit Oleh BPK : Meningkatkan Kredibilitas Lap. Keuangan UU 32/2004 UU 33/2004 PP 24/2005 UU 15/2004 PASAL 32 (AYAT 1) LAP. KEU BERDASAR SAP

  4. Strategi Implementasi (1) 1. Menerbitkan Omnibus Regulation - Revisi PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002 2. Merevisi Perda/Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundangan Kepada Stake Holders

  5. Omnibus Regulation UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004 PP PP PP misal: SAP, dstnya UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 REVISI PP 105 (Omnibus Regulation) Pemerintahan Daerah

  6. Strategi Implementasi (2) 4. Merevisi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah : - Selektif, - Bertahap - Berkesinambungan 5. Melakukan Aliansi Strategis : - Pendampingan/asistensi - Pengembangan Kompetensi SDM 6. Melakukan Penataan Kelembagaan

  7. Strategi Implementasi (3) 7. Membangun dan Mengembangkan “Daerah Media Inkubator” 8. Melakukan Evaluasi dan Monitoring. 9. Memberlakukan Masa Transisi Penerapan Peraturan Perundang-undangan

  8. PEMBANGUNANDAN PENGEMBANGAN“ DMI “ SISTEM INFORMASI GRAND DESIGN URUSAN PEMERINTAHAN KELEMBAGAAN KESRA PERSONIL NATIONAL ACTION PLAN D M I GOOD GOVERNANCE KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN DEMOKRASI PELAYANAN PUBLIK PENGAWASAN CAPACITY BUILDING

  9. SEKIAN

More Related