PANDANGAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI GAWAT DARURAT

1. PANDANGAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI GAWAT DARURAT MARIUS WIDJAJARTA YAYASAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN KESEHATAN INDONESIA / MR 2 DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN KRISIS CENTER TG 13 MEI 2014 DI BANDUNG

2. LATAR BELAKANG PELAYANAN KESEHATAN DIDUNIA SEKITAR TH 1980 – TH 200O AN TERJADI PERUBAHAN DIDUNIA PELAYANAN KESEHATAN YANG SOSIAL MENJADI PELAYANAN KESEHATAN YANG KOMERSIAL LALU TIMBUL GERAKAN “ PATIENT SAFETY “ WHO ASSEMBLY PADA TGL 18 JANUARI 2002,WHO EXCECUTIVE BOARD 32 WAKIL DARI 191 NEGARA ANGGOTA ADA RESULUSI YANG DISPONSORI OLEHINGGERIS,BELGIA,ITALIA DAN JEPANG UNTUK MEMBENTUK PROGRAM PATIENT SAFETY YG TERDIRI DARI 4 ASPEK UTAMA .

3. LANJUTAN 4 ASPEK UTAMA ITU ANTARA LAIN : * PENETAPAN NORMA,STANDAR DAN PEDOMAN GLOBAL MENGENAIPENGERTIAN,PENGATURAN DAN PELAPORAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENERAPAN ATURAN UNTUK MENURUNKAN RESIKO SITUASI KONDISI PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA PEMERINTAH PADA TGL 5 APRIL 2005 MENGELUARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 496 /MENKES/SK/IV/2005 TENTANG PEDOMAN AUDIT MEDIS DIRUMAH SAKIT ( MENURUT BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENKES KETENTUAN INI MASIH BERLAKU )

4. LANJUTAN KEPMENKES NO 496/MENKES/SK/IV/2005 TENTANG PEDOMAN AUDIT MEDIS DI RUMAH SAKIT TGL 5 APRIL 2005 DIMANA : PADA TUJUAN KHUSUS : b.UNTUK MENGETAHUI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MEDIS C.UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN PERBAIKAN PELAYANAN MEDIS SESUAI KEBUTUHAN DAN STANDAR PELAYANAN MEDIS TANGGAL 29 MARET 2006 LAHIRLAH “ LONDON DECLARATION : PATIENTS FOR PATIENT SAFETY,WHO WORLD ALLIANCE FOR PATIENT SAFETY “ TANGGAL 12-14 JULI 2006 DI NEW DELHI ,INDIA CONSIDERING THE RECOMMENDATIONS OF THE FIRST WHO REGIONAL WORKSHOP ON PATIENT SAFETY TANGGAL 19 JULI 2007 LAHIRLAH “ JAKARTA DECLARATION ON PATIENTS FOR PATIENT SAFETY IN COUNTRIES OF THE SOUTH-EAST ASIA REGION

5. PERLU STANDAR PELAYANAN NASIONAL : 1.MEMBERIKAN PELAYANAN BERMUTU , KENDALI BIAYA UNTUK MELINDUNGIPROFESI DAN PASIEN 2. UNTUK MEMBUAT CLINICALPATHWAY SEHINGGA DAPAT MENENTUKAN UNIT COST YANG SEBENARNYA SEHINGGA TIDAK TERJADI PELECEHAN JASA PROFESI CATATAN STANDAR : WAJIB PEDOMAN : TIDAKWAJIB UNDANG – UNDANG / PERATURAN YANG ADA DI INDONESIA : UUD 1945 PS 28 H AYAT 1 DAN PASAL 34 AYAT 3 UU NO 8 / 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO 29 TH 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN UU NO 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH UU NO 40 TH 2004 TTG SJSN

6. LANJUTAN • UU NO 11 TH 2005 TTG PENGESAHAAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC,SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS • UU NO 11 TH 2008 TTG KETERBUKAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK • UU NO14 TH 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK • UU NO 25 TH 2009 TTG PELAYANAN PUBLIK • UU NO 36 TH 2009 TENTANG KESEHATAN • UU NO 44 TH 2009 TENTANG RUMAH SAKIT • UU NO 43 TH 2009 TENTANG KEARSIPAN • UU NO 24 TH 2011 TENTANG BPJS

7. UU NO 44 TH 2009 TENTANG RUMAH SAKITUU NO 24 TH 2011 TENTANG BPJSUU NO 36 TH 2009 TENTANG KESEHATAN HANYA ADA 3PP DARI 32 PP YANG DIAMANATKAN UU NO 44 TH 2009 TENTANG RUMAH SAKIT ADA 1PP SEPERTI YANG DIAMANATKAN UU NO 40 TH 2004 TENTANG SJSN DAN UU NO 24 TH 2011 TENTANG BPJS BARU 1 JANUARI 2014 AKAN DILAKSANAKAN

8. HAK KONSUMEN SEBAGAI PASIEN UU NO.8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan MemilihInformasi yang benar, jelas, dan jujur Didengar pendapat dan keluhannya Mendapatkan advokasi, pendidikan & perlindungan konsumen Dilayani secara benar, jujur, tidak diskriminatif Memperoleh kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain

9. KEWAJIBAN KONSUMEN SEBAGAI PASIEN Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur Beritikad baik Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

10. DOKTER : MORAL DAN NORMA DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN ATURAN PENERAPAN KEILMUAN KEDOKTERAN DISIPLIN ATURAN HUKUM KESEHATAN ,RUMAH SAKIT DAN KEDOKTERAN HUKUM ETIKA ATURAN PENERAPAN ETIKA KEDOKTERAN(KODEKI) HUKUM UMUM MISALNYA : PIDANA PERDATA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

11. HAK PASIEN SESUAI UU PRAKTEK KEDOKTERAN NO 29 TAHUN 2004 MENDAPAT PENJELASAN LENGKAP TTG TINDAKAN MEDIS : DIAGNOSIS & TATA CARA TINDAKAN MEDIS TUJUAN TINDAKAN MEDIS ALTERNATIF & RESIKO RESIKO & KOMPLIKASI YG MUNGKIN PROGNOSIS / PERKIRAAN KONDISI MENDATANG

12. LANJUTAN HAK PASIEN 2. MINTA PENDAPAT DR / DRG LAIN 3. MENDAPATKAN LAYANAN SESUAI KEBUTUHAN 4. MENOLAK TINDAKAN MEDIS 5. MENDAPAT ISI REKAM MEDIS 6. LAIN LAIN DIJAGA KERAHASIAANNYA

13. BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN SESUAI DENGAN UU PRAKTEK KEDOKTERAN NO 29 TH 2004 TIDAK KOMPETEN/ CAKAP TIDAK MERUJUK PENDELEGASIAN KPD NAKES YG TDK KOMPETEN DR/ DRG PENGGANTI TDK BERITAHU KE PASIEN, TDK PUNYA SIP TDK LAIK PRAKTIK (KESEHATAN FISIK & MENTAL) KELALAIAN DLM PENATALAKSANAAN PASIEN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN BERLEBIHAN

14. 8. TDK BERIKAN INFORMASI YG JUJUR 9. TDK ADA INFORMED CONSENT 10. TDK BUAT/ SIMPAN REKAM MEDIK 11. PENGHENTIAN KEHAMILAN TANPA INDIKASI MEDIS 12. EUTHANASIA 13. PENERAPAN PELAYANAN YG BLM DITERIMA KEDOKTERAN 14. PENELITIAN KLINIS TANPA PERSETUJUAN ETIS 15. TDK MEMBERI PERTOLONGAN DARURAT 16. MENOLAK/ MENGHENTIKAN PENGOBATAN TANPA ALASAN YG SAH 17. MEMBUKA RAHASIA MEDIS TANPA IZIN 18. BUAT KETERANGAN MEDIS TDK BENAR 19. IKUT SERTA TINDAKAN PENYIKSAAN BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

15. PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIK/NARKOTIK TANPA INDIKASI PELECEHAN SEKSUAL, INTIMIDASI, KEKERASAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN PROFESI, PALSU MENERIMA KOMISI THD RUJUKAN/ PERESEPAN PENGIKLANAN DIRI YG MENYESATKAN KETERGANTUNGAN NAPZA STR, SIP, SERTIFIKAT KOMPETENSI TDK SAH IMBAL JASA TDK SESUAI TINDAKAN TDK BERIKAN DATA/ INFORMASI ATAS PERMINTAAN MKDK ADA KESEPAKATAN BERSAMA ETIKA PROMOSI OBAT IDI DENGAN GP FARMASI DAN TURUT MENYATAKAN MENKES DAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA . TGL 11 JUNI 2007. DOKTER DISARANA PEMERINTAH WAJIB MENULISKAN RESEP OBAT GENERIK . BENTUK PELANGGARAN DISIPLINKEDOKTERAN

16. PELAYANAN GAWAT DARURAT PADA SARANA KESEHATAN • DIFINISI KAGAWATAN DARURAT SERING TERJADI PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA TENAGA KESEHATAN DENGAN MASYARAKAT • SUMBER DAYA MANUSIA : KEGAWATAN MULAI DARI PEMBUAHAN SAMPAI MANUSIA MENINGGAL , SAAT INI TAMABAHANNYA AL ATLS,ACLS ,BTLS DAN BCLS . BAGAIMANA DENGAN PROGRAM PPGD INDONESIA YANG LEBIH MENYELURUH DAN SESUAI DENGAN NEGARA INDONESIA TIDAK TERDENGAR LAGI ?

17. LANJUTAN • SARANA : TRANSPORTASI : AMBULAN GADAR AMBULAN TRANSPORT • LOKASI GAWAT DARURAT • ALAT ALAT GAWAT DARURAT • LABORATORIUM • PEMERIKSAAN PENUNJANG • OBAT 2 AN • UANG MUKA • BIAYA • DOKUMENTASI

18. 720 KASUS PENGADUANSAMPAI JUNI 2013

19. HASIL PEMETAAN MR2 / YPKKI DI 22 PROPINSI DI INDONESIA DALAM RANGKA PRA BPJSTANGGAL PELAKSANAAN 10 MEI 2012 S/D 21DESEMBER 2013 • 22 PROPINSI IALAH : • SUMATERA UTARA • RIAU • SUMATERA SELATAN • DKI JAYA • JAWA TENGAH • JAWATIMUR • BALI • NTB • KALIMANTAN TIMUR • KALIMANTAN BARAT • SULAWESI SELATAN • SULAWESI UTARA

20. LANJUTAN 13.JAWA BARAT 14.KALIMANTAN TENGAH 15.KALIMANTAN SELATAN 16.NTT 17.MALUKU UTARA 18.LAMPUNG 19.BANTEN 20.JAYAPURA 21.SULAWESI TENGGARA 22.SUMATERA BARAT

21. TEMPAT PELAKSANAAN • RUMAH SAKIT PEMERINTAH : 45 RUMAH SAKIT • RSUPN • RSUP • RS PENDIDIKAN • RSUD • RS TENTARA DAN POLRI • RUMAH SAKIT SWASTA : 26 RUMAH SAKIT • TOTAL RUMAH SAKIT : 71 RUMAH SAKIT

22. LANJUTAN PENGAMBILAN DATA : PENGAMATAN DAN WAWANCARA PASIEN /KELUARGA PASIEN PESERTA ASKES SOSIAL,JAMKESMAS DAN JAMKESDA LOKASI :SEKITAR RS,PINTU MASUK,HALAMAN,TEMPAT PARKIR,RUANG TUNGGU,LOKET,UGD, RAWAT JALAN ,RAWAT INAP, PEMBUANGAN LIMBAH,KAMAR JENAZAH ,PINTU KELUAR RUMAH SAKIT ANALISA : UU NO 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO 29 TH 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN UU NO 32 TTG PEMERINTAHAN DAERAH UU NO 11 TH 2008 TTG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UU NO 25 TH 2009 TTG PELAYANAN PUBLIK

27. CATATAN KHUSUS PELAYANAN DI GAWAT DARURAT KHUSUS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN ATURAN DAN MASALAH BIAYA PASIEN HARUS DIBUAT ATURAN KHUSUS TARIF BIAYA YANG MASIH TERLALU KECIL ( TARIF POKOKE SK MENKES / INA CBG ) SEHINGGA PERLU DIBUAT TARIF YANG SEBENARNYA DENGAN MEMBUAT STANDAR PELAYANAN MEDIK , CLINICAL PAT BARU DITENTUKAN UNIT COST DENGAN MELIBATKAN SELURUH INSTITUSI KESEHATAN YANG TERKAIT JASA PROFESI UNTUK DOKTER,PERAWAT,BIDAN ,APOTEKER DAN TENAGA KESEHATAN LAIN TIDAK JELAS DAN TERLALU KECIL MASIH ADA BIAYA UNTUK MEMBELI ALAT KESEHATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEMBAYARAN JAMKESDA TERTUNDA SAMPAI HAMPIR 2 TAHUN LOKET PELAYANAN DIPERBESAR DENGAN SIRKULASI UDARA YANG BAIK DAN BERSIH PERBEDAAN PENGERTIAN GAWAT DARURAT OLEH MASYARAKAT BERBEDA OLEH TENAGA KESEHATAN MASALAH UANG MUKA PADA LAYANAN KESEHATAN GADAR

28. LANJUTAN CATATAN KHUSUS: MINIMNYA INFORMASI PADA SAAT PELAYANAN GADAR KESEHATAN SEHINGGA SERING TERJADI SENGKETA PENANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN LAYANAN GAWAT DARURAT PADA SAAT BENCANA SEHINGGA TIMBUL KESAN LEMPAR2AN ANTARA PEMERINTAH PUSAT& DAERAH LAYANAN APOTEK / FARMASI DIPERBANYAK HUTANG PEMERINTAH TERHADAP RUMAH SAKIT , PRODUSEN OBAT DAN ALAT KE SEHATAN YANG CUKUP BESAR SANGAT MENGGANGGU OPRASIONAL PELAYANAN DI GAWAT DARURAT BANYAKNYA BEREDAR OBAT PALSU TERMASUK OBAT EMERGENCY ALAT KESEHATAN YANG MUTUNYA DIBAWAH STANDAR KURANGNYA SOSIALISASI TTG PELAYANAN GAWAT DARURAT KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT

29. CONTOH KASUS 2 GAWAT DARURAT BAYI KEMBAR SIAM YANG TIDAK DIRUJUK OLEH BIDAN DI BANTUL JATENG SEHINGGA IBUNYA MENINGGAL

30. BAYI MISKIN LAHIR TANPA DINDING PERUT DITOLAK DIGAWAT DARURAT DIBEBERAPA RUMAH SAKIT AKHIRNYA SEPSIS DAN MENINGGAL

31. JARI KELINGKING PUTUS SETELAH DIINFUS DIGAWAT DARURAT

32. CONTOH OBAT PALSU TERMASUK OBAT EMERGENCY ANTARA LAIN : ALBUMIN, ATS, ANTISEPTIK DAN ALKOHOL

33. OBAT EMERGENCY PALSU OBAT ALINAMIN F DIPALSUKAN MENJADI OBAT DOPAMIN

34. BEREDARNYA ALAT KESEHATAN BEKAS( SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PPNS UNTUK ALAT KESEHATAN )

35. PELAYANAN GAWAT DARURAT YANG POSITF SAAT 2 TERAKHIR PELAYANAN ASKES KEPADA PESERTA ASKES SOSIAL SEBELUM TERJADINYA PERUBAHAN SISTIM MANAJEMEN MENUJU BPJS

36. KESIMPULAN PEMERINTAH : MEMBUAT DIFINISI TENTANG GAWAT DARURAT , LALU DISOSIALISASIKAN KEPADA PEMBERI LAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT MENYELESAIKAN PERATURAN YANG BELUM ADA SOSIALISASI DITINGKATKAN UNTUK PPK DAN MASYARAKAT MENGHITUNG JASA PROFESI DENGAN BAIK UNTUK PPK MELUNASI HUTANG 2 KEPADA PPK KARENA DAPAT MENGGANGGU KELANCARAN PELAYANAN GAWAT DARURAT MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN GAWAT DARURAT MENINDAK DENGAN TEGAS TERHADAP PEMALSU OBAT DAN ALAT KESEHATAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR L

37. LANJUTAN MASYARAKAT : MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELAKSANAKAN PROGRAM PREVENTIF DAN PROMOTIF PEMBERILAYANAN KESEHATAN MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN SECARA PATIENT SAFETY SETELAH PERMASALAHAN YANG SEBULUMNYA DISELESAIKAN OLEH PEMERINTAH MELATIH TENAGA VERIFIKATOR INTERN UNTUK MEMPERLANCAR PROSES PEMBAYARAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM

38. PROGRAM PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN 1 JANUARI 2014 WAJIB DILAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL , TRANSPARAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SEKIAN DAN TERIMA KASIH

39. CURRICULUM VITAE Nama : Marius Widjajarta . Tempat / Tgl lahir : Jakarta , 25 September 1952 Riwayat pendidikan : Dokter Umum dan Sarjana Ekonomi di Indonesia Kursus konsumen kesehatan di Perancis , Malaysia , Philipina , Thailand , Singapore dan Jepang . Riwayat Pekerjaan : Dokter umum di RSPusat Pertamina Jakarta . Inpres daerah terpencil di Riau . Pejabat direktur RSUD Kab . Kampar Riau . Saat ini konsultan keselamatan pasien dan praktek dokter umum sejak th 1989 di RS. St. Carolus Jakarta . 16 tahun di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia bidang kesehatan . 15 Tahun sebagai Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia . Dosen tamu tetap di Fak Kesehatan Masyarakat UniversitasIndonesia program SI dan SII untuk perlindungan konsumen kesehatan . Dosen tamu tetap di Fak Kedokteran jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Gajah Mada program SII . Pembimbing tugas akhir / skripsi untuk perlindungan konsumen kesehatan mahasiswa S I Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mewakili Konsumen Kesehatan bersama Prof dr Hasbulah Tabrani Phd ( Wakil Akademisi ) dan dr Merdias Altmasir SpS ( Ketua PB IDI ) Tahun 1999 mengusulkan Amandemen UUD 1945 sehingga disyahkannya pasal 28 H ( kesehatan sebagai Hak Asasi )& pasal 34 ( Fakir miskin dan orang terlantar kesehatannya wajib ditanggung oleh penyelenggara Negara ) Anggota tim perumus Jakarta Declaration On Patient For Patient Safety In Countries Of The South – East Asia Region (WHO )

40. Presentasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Indonesia dengan Fak Kedokteran Univ.Gajah Mada di Thailand Delegasi Indonesia untuk Kongres ASEAN TRADITIONAL MEDIS di Thailand Delegasi Indonesia untuk IBFAN ( International Babby Food Action Net work ) Di Manila Anggota penyusun buku pedoman pasien cerdas di Konsil Kedokteran Indonesia Anggota penilai perundang2an / peraturan kesehatan di Kementerian Hukum dan HAM RI Ketua tim pengkajian hak dan kewajiban tenaga kesehatan di Kementerian Hukum dan HAM RI Anggota tim perumus hukum pidana bioteknologi di bidang kesehatan di Kementerian Hukum dan HAM RI Anggota tim pembuat naskah akademik untuk Undang undang Wabah yang baru di Kementerian Hukum dan HAM RI Narasumber Badan Pengawas Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan Konsultan masalah kesehatan di YLBHI/ YLBH Jakarta . Konsultan masalah kesehatan di ICW Anggota TII ( Transparency International Indonesia ) Anggota team rasionalosasi harga obat di Kementerian Kesehatan Anggota Panitia Teknis SNI ( Stantaradrisasi Nasional Indonesia ) untuk makanan dan minuman

41. Staf ahli dibidang Kesehatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) Narasumber bidang kesehatan di Komisi Ombudsmen Narasumber bidang kesehatan di Komisi IX DPR RI Ketua team independen penelitian kepuasan pasien dari ypkki untuk peserta PT Askes selama 12 Tahun di 33 provinsi di Indonesia Ketua team penelitian kepuasan peserta Jamkesmas di 31 provinsi di Indonesia th 2009 s/d 2010 Ketua team penelitian kepuasan pasien di RS Fatmawati th 2005 Ketua team penelitian kepuasaan pasien di RS Persahabatan th 2008 Narasumber media cetak / elektronika dalam dan luar negeri untuk perlindungan konsumen kesehatan di Indonesia Narasumber tetap utk Radio BBC London , AP Amerika, CNN dan VOA Organisasi : Anggota Ikatan Dokter Indonesia . Anggota Persatuan Wartawan Indonesia . Anggota Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia ( PERSI ) Anggota Keselamatan Pasien di Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia ( PERSI ).