1 / 32

KONSEP DASAR TRANSFER PRICING

KONSEP DASAR TRANSFER PRICING. ( Istilah lain Transfer Pricing adalah intracompany pricing, intercorporate pricing dan interdivisional atau internal pricing ). HUBUNGAN ISTIMEWA, THE ARM’S LENGTH PRINCIPLE, COMPARABILITY ANALYSIS,

galvin-shepherd
Download Presentation

KONSEP DASAR TRANSFER PRICING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONSEP DASAR TRANSFER PRICING ( Istilah lain Transfer Pricing adalahintracompany pricing, intercorporate pricing dan interdivisional atau internal pricing ) HUBUNGAN ISTIMEWA, THE ARM’S LENGTH PRINCIPLE, COMPARABILITY ANALYSIS, TRANSFER PRICING METHOD, AND EXTERNAL DATABASE

  2. Referensi : • Transfer Pricing : Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen dan Pajak • S-153/PJ.04/2010, tanggal 31 Maret 2010 Perihal : Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi • PeraturanDirjenPajakNomor PER-43/PJ/2010 std PeraturanDirjenPajakNomor PER-32/PJ/2011

  3. APA ITU Transfer Pricing ? • Transfer pricingmerupakantransaksibarangdanjasaantarabeberapadivisipadasuatukelompokusahadenganharga yang tidakwajar, bisadenganmenaikkanharga(mark-up) ataumenurunkanharga (mark-down), kebanyakandilakukanolehperusahaan global (Multi-National Enterprise). • Tujuannya: • Pertama, untukmengakalijumlah profit sehinggapembayaranpajakdanpembagiandividenmenjadirendah. • Kedua, menggelembungkan profit untukmemoles (window-dressing) laporankeuangan. Negara dirugikantriliunan rupiah karenapraktektransfer pricingperusahaanasingdi Indonesia. (KONTAN, 20 Juni 2012)

  4. DefinisiTransfer Pricing ? • Definisi Transfer Pricing darisisiperpajakanadalahpenetapanhargauntuktujuanintra perusahaanyang terjadipadaperusahaanafiliasi. (Willey, 2004:3) Sedangkantransaksiafiliasiadalahtransaksiantarpihak yang memilikihubunganistimewa. • Transfer pricing didefenisikansebagaisuatuhargajualkhusus yang dipakaidalampertukaranantar divisional untukmencatatpendapatan unit penjual (selling division) dan unit divisipembeli (buying divison) dalam group perusahaan yang sama. (Henry Simamora, 1999:272)

  5. Transfer Pricing ? Harga yang diperhitungkanuntukkeperluanpengendalianmanagemenatas transfer barangdanjasaantarpusatresponbilitas “profit” atau “cost” (Tsurumi,1984). Penentuanhargaantarabeberapaentitas yang secarahukumpemiliknyabisasamaataupunberbeda(Wisselink,1979). Suaturekayasamanipulasihargasecarasistematisdenganmaksudmengurangilabaartifisial, mengupayakan agar perusahaan “ rugi “, sertamenghindaripajakataubeadisuatunegara(Plassachaert,1979).

  6. What is Transfer Pricing Determining transfer pricing in the absence of market forces makes it possible for MNE to report incorrect amount of taxable income. This has led to the rise of transfer pricing regulations which prevent MNE for setting any arbitrary price between related parties.

  7. Kapan Transfer Pricing mulai ?

  8. CONTOH : Negara yang mengenakantarifpajakrendah : British Virgin Island, Channel Island, Swiss, Hongkong. Negara yang tidakmengenakanpajaksamasekali : Bahama, Bahrain, Bermuda, Cayman Island, Monaco, Nauru, Turki Tax Haven Countryadalahnegara yang mengenakantarifpajakrendahatau samasekalitidakmengenakanpajak

  9. Ilustrasiberikutiniadalahpraktik transfer pricing. SebuahperusahaanotomotifPT.Xmemproduksimobildenganbiaya Rp.700 danmenjualnyakePT.Y (perusahaanafiliasi) diluarnegeriseharga Rp.725. PTY inihanya dummy yang beradadinegaraberpajakrendah (tax haven country). Dari PT.Y, mobildijualkePT.Z (non-afiliasi) denganharga Rp.1.000. Karena PT.Y tidakmemilikiusahariil, sebenarnya yang terjadiadalahpenjualanmobildari PT.X kepada PT.Z Profit PT.X yang dilaporkandalam SPT adalah Rp.725 - 700 atauRp.25 per mobil. Seharusnya profit PT.X adalah Rp.1000 - 700 = Rp.300. Selisihhargajualinimerupakanbentuk TP berupa mark-down. Negara rugikarenaseharusnyapajakdikenakanatas profit sebesar Rp.300 per mobil. Di sisi lain, pemegangsahamminoritasjugarugikarenapenjualanperusahaanmenjadilebihrendahsehingga profit lebihkecil.

  10. Model transfer pricinglainnyadenganmembayarroyaltikeindukusaha. Contoh : PT. AREMA di Indonesia, selakuanakusahaRM Ltd, mendapatlisensiuntukmenjualanproduk RM Ltd. Selainitu RM Ltd jugamemberilisensikeperusahaan non afiliasidi Indonesia, yaituPT. MU Atasomsettahunan, PT. AREMA membayarroyaltikeRM Ltd sebesar Rp.10 milyar. Denganjumlahomset yang hampirsama, PT. MU hanyamembayarroyaltike RM Ltd sebesar Rp.2,5 milyar. Atasperbedaanpembayaranroyaltitersebut, perluadapenelitianlanjut, kemungkinanpembayaranroyalti PT. AREMA adalahpembayarandividenterselubungkeRM Limited selakupemegangsaham. Hubungan Istimewa VSKewajarandanKelaziman Usaha

  11. HUBUNGAN ISTIMEWA • Hubungan Istimewa adalahhubungansebagaimanadimaksuddalampasal 18 ayat (4) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 TentangPajakPenghasilansebagaimanatelahbeberapa kali diubah, terakhirdenganUndang-UndangNomor 36 Tahun 2008. • Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimanantelahbeberapa kali diubah, terakhirdengan UU Nomor 42 tahun 2009 tentangPPN danPPnBM.

  12. HUBUNGAN ISTIMEWA • UU PPhNomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) : “Hubunganistimewasebagaimanadimaksudpadapasal 18 ayat (3) sampaidenganayat (3d), pasal 9 ayat (1) huruf f danpasal 10 ayat (1) dianggapadaapabila : • Wajibpajakmempunyaipenyertaan modal langsungatautidaklangsungpaling rendah 25%padawajibpajak lain; hubunganantarawajibpajakdenganpenyertaan paling rendah 25% padaduawajibpajakataulebih; atauhubungandiantaraduawajibpajakataulebih yang disebutterakhir. • Wajibpajakmenguasaiwajibpajaklainnyaatauduaataulebihwajibpajakberadadibawahpenguasaan yang samabaiklangsungmaupuntidaklangsung; atau • Terdapathubungankeluargabaiksedarahmaupunsemendadalamgarisketurunanlurusdan/ataukesampingsatuderajat.”

  13. HUBUNGAN ISTIMEWA • UU PPN danPPnBMPasal 2 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimanatelahbeberapa kali diubah, terakhirdengan UU Nomor 42 Tahun 2009 : “Hubunganistimewadianggapapabila: • Pengusahamempunyaipenyertaanlangsungatautidaklangsungsebesar 25 % ataulebihpadapengusaha lain ataulebihpadapengusaha lain, atauhubunganantarapengusahadenganpenyertaan 25% ataulebih, demikian pula hubunganantaraduapengusahaataulebih yang disebutterakhir. • Pengusahamenguasaipengusahalainnyaataulebihpengusahaberadadibawahpenguasaan. Penguasaan yang samabaiklangsungmaupuntidaklangsung; atau • Terdapathubungankeluargabaiksedarahmaupunsemendadalamgarisketurunanlurussatuderajatdan/ataukesampingsatuderajat.”

  14. Pasal 18 ayat (4) (a) UU PajakPenghasilan C A A B B C = WajibPajakatauseseorang Penjelasan - Hubungan Istimewa

  15. Pasal 18 ayat (4) (b) UU PajakPenghasilan Hubungan antara dua atau lebih Wajib Pajak yang berada di bawah pemilikan atau penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. HubunganistimewadiantaraWajibPajakdapatjugaterjadikarenapenguasaanmelaluimanajemenataupenggunaanteknologiwalaupuntidakterdapathubungankepemilikan. Hubunganistimewadianggapadaapabilasatuataulebihperusahaanberadadibawahpenguasaan yang sama. Demikianjugahubungandiantarabeberapaperusahaan yang beradadalampenguasaan yang samatersebut. Penjelasan - Hubungan Istimewa

  16. Pasal 18 ayat (4) (b) UU PajakPenghasilan Contoh Hubungan Istimewa Karena Penguasaan A Mr. X/ Management A Luar Negeri 60% 20% B Indonesia C Mr. X/ Management A A, B dan C merupakan pihak-pihak yang saling mempunyai hubungan istimewa, meskipun kepemilikan saham A pada B hanya 20%.

  17. Article 9 (1) Tax Treaty • Paragraph 1 of Article 9 of the UN Model Tax Convention provides specific definition of related parties, that is : • an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or • the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

  18. HUBUNGAN ISTIMEWA Art. 9 OECD Modelmengaturhubunganistimewadalamkonteks Transfer Pricing sebagaiberikut : • Perusahaan X di Negara A “berpartisipasi (participate) baiksecaralangsungmaupuntidaklangsungdalammanajemen, pengendalianataukepemilikan modal” dariperusahaan Y di Negara B; • Pihak yang sama (bisaberbentukorangpribadimaupunperusahaan) ‘‘berpartisipasi (participate) baiksecaralangsungmaupuntidaklangsungdalammanajemen, pengendalianataukepemilikansaham” dariperusahaan X di Negara A danperusahaan Y di Negara B. OECD = Organization Of Economic Coorporation and Development

  19. PengertianPengendalian “Pengendalian” manajemenbaiksecaralangsungmaupuntidaklangsung, danpengendalianatasperusahaanmelaluikepemilikansaham” menurutDavid Grecian dalamkongres International Fiscal Assosiationmenyatakanbahwa yang dimaksuddenganpengendalianantara lain adalah : • Mempunyaikewenanganuntukmembuatkeputusan yang terkaitdengankebijakankeuangandanoperasidarisuatuperusahaan; • Mempunyaipengaruhuntukmenentukanbesarnyaharga yang ditetapkan Jadiberpartisipasidalamsuatumanajemenadalahikutterlibatdalampembuatankeputusanataskegiatanoperasisuatuperusahaan. Adapun yang dimaksuddenganmanajemenadalahbisa level direkturmaupun level manajer.

  20. HUBUNGAN ISTIMEWA Pasal 18 ayat (4) (c) UU PajakPenghasilan terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Yang dimaksuddengan "hubungankeluargasedarahdalamgarisketurunanlurussatuderajat" adalahayah, ibu, dananak. sedangkan "hubungankeluargasedarahdalamgarisketurunankesampingsatuderajat" adalahsaudara. Dan "keluargasemendadalamgarisketurunanlurussatuderajat" adalahmertuadananaktiri. Sedangkan yang dimaksud "hubungankeluargasemendadalamgarisketurunankesampingsatuderajat" adalahipar.

  21. ARM’S LENGTH PRINCIPLE Pasal 18 ayat (3) UU PPh: DirekturJenderalPajakberwenanguntukmenentukankembalibesarnyapenghasilandanpengurangansertamenentukanutangsebagai modal untukmenghitungbesarnyaPenghasilanKenaPajakbagiWajibPajak yang mempunyaihubunganistimewadenganWajibPajaklainnyasesuaidengankewajarandankelazimanusahayang tidakdipengaruhiolehhubunganistimewa.

  22. ARM’S LENGTH PRINCIPLE PenjelasanPasal 18 ayat (3) UU PPh: Maksuddiadakannyaketentuaniniadalahuntukmencegahterjadinyapenghindaranpajak yang dapatterjadikarenaadanyahubunganistimewa. Apabilaterdapathubunganistimewa, kemungkinandapatterjadipenghasilandilaporkankurangdarisemestinyaataupunpembebananbiayamelebihidari yang seharusnya. Dalamhaldemikian, DirekturJenderalPajakberwenanguntukmenentukankembalibesarnyapenghasilandan/ataubiayasesuaidengankeadaanseandainyadiantaraparaWajibPajaktersebuttidakterdapathubunganistimewa. Dalammenentukankembalijumlahpenghasilandan/ataubiayatersebutdigunakanmetodeperbandinganhargaantarapihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metodehargapenjualankembali (resale price method), metodebiaya-plus (cost-plus method), ataumetodelainnyasepertimetodepembagianlaba (profit split method) danmetodelababersihtransaksional (transactional net margin method).

  23. ARM’S LENGTH PRINCIPLE PenjelasanPasal 18 ayat (3) UU PPh: Demikian pula kemungkinanterdapatpenyertaan modal secaraterselubung, denganmenyatakanpenyertaan modal tersebutsebagaiutangmakaDirekturJenderalPajakberwenanguntukmenentukanutangtersebutsebagai modal perusahaan. Penentuantersebutdapatdilakukan, misalnyamelaluiindikasimengenaiperbandinganantara modal danutang yang lazimterjadidiantaraparapihak yang tidakdipengaruhiolehhubunganistimewaatauberdasar data atauindikasilainnya. Dengandemikian, bunga yang dibayarkansehubungandenganutang yang dianggapsebagaipenyertaan modal itutidakdiperbolehkanuntukdikurangkan, sedangkanbagipemegangsaham yang menerimaataumemperolehbungatersebutdianggapsebagaidividen yang dikenaipajak.

  24. ARM’S LENGTH PRINCIPLE Pasal 2 PER-43/PJ/2010 • Ayat (1) dan (2) menyatakanbahwatransaksi yang dilakukanWajibPajakdenganpihak-pihak yang mempunyaihubunganistimewayang dapatmengakibatkanpelaporanjumlahpenghasilandanpenguranganuntukmenghitungbesarnyaPenghasilanKenaPajakbagiWajibPajaktidaksesuaidenganPrinsipKewajarandanKelaziman Usaha (Arm’s Length Principle) meliputiantara lain : • penjualan, pengalihan, pembelianatauperolehanbarangberwujudmaupuntidakberwujud; • sewa, royalti, atauimbalan lain yang timbulakibatpenyediaanataupemanfaatanhartaberwujudmaupuntidakberwujud; • Penghasilanataupengeluaransehubungandenganpenyerahanataupemanfaatanjasa; • Penyerahanatauperolehanhartadalambentukinstrumenkeuangan, danpenghasilanataupengeluaran yang timbulakibatpenyerahanatauperolehanhartadalambentukinstrumenkeuangandimaksud.

  25. ARM’S LENGTH PRINCIPLE Pasal 1 butir 6 PER-43/PJ/2010 menjelaskan: PrinsipKewajarandankelaziman Usaha (arm’s length principle/ALP) merupakanprinsip yang mengaturbahwaapabilakondisidalamtransaksi yang dilakukanantarapihak-pihak yang mempunyaiHubunganistimewasamaatausebandingdengankondisidalamdalamtransaksi yang dilakukanantarapihak-pihak yang tidakmempunyaiHubungan Istimewa yang menjadipembanding, makahargaataulabadalamtransaksi yang dilakukanantarapihak-pihak yang mempunyaiHubungan Istimewa harussamadenganatauberadadalamrentanghargaataulabadalamtransaksi yang dilakukanantarapihak-pihak yang tidakmempunyaiHubungan Istimewa yang menjadipembanding.

  26. ARM’S LENGTH PRINCIPLE

  27. Sebagaicontoh : Y Ltd. adalahsebuahperusahaan yang berkedudukandinegara Z. Perusahaan Y Ltd. menguasai 90% sahampada PT. X yang berkedudukandi Indonesia. Barang yang diproduksi PT. X seluruhnyadijualke Y Ltd. Apabilamenggunakanhargapasar yang wajar (tanpa transfer pricing), dimanapenjualandari PT. X ke Y Ltd. adalahsebesarRp. 1.000.000.000.,  denganasumsitarifpajakdinegara Z adalahsebesar 20%  sedangkandi Indonesia adalahsebesar 25%, makabebanpajak yang dibayaroleh group perusahaaniniadalahsebesarRp. 44.500.000, sehinggalabasetelahpajakadalahsebesarRp. 140.500.000 (lihattabelberikut).

  28. Akantetapi, apabilatransaksimenggunakan transfer price denganhargalebihrendahyaitusebesarRp. 900.000.000, makabebanpajak yang dibayarkanoleh group perusahaaniniadalahhanyasebesarRp. 37.500.000, sehinggadiperolehlabasetelahpajaksebesarRp. 145.500.000 (lihattabelberikut), lebihbesardariapabilatransaksimenggunakanhargapasar. Denganadanyapraktek transfer pricing ini, maka  Indonesia akandirugikankarenaterjadipenurunanpenerimaanpajaksebesarRp. 37.500.000 – Rp. 12.500.000 = Rp. 25.000.000.

  29. ANTISIPASI DirektoratJenderalPajak Untukmencegahpenghindaranpajakkarenapenentuanhargatidakwajar (non arm's length price), munculPeraturanDirjenPajak No.PER-42/PJ/2011tanggal 11 November 2011. Aturaninimembahaspenerapanprinsipkewajarandankelazimanusaha (arm’s length principles) terkaittransaksiantarawajibpajakdenganpihak yang memilikihubunganistimewa. Aturaninimengharuskanwajibpajakuntukmenggunakannilaipasarwajardalambertransaksidenganpihakistimewa (related parties). Kategorihubunganistimewadi Indonesia, diaturPasal 18 UU No.36/2008 yaitupenyertaan modal minimal 25 persen, keterkaitanpengelolaanmanajemendanhubungankeluargasederajatsedarahmaupunsemenda. Apabilawajibpajaktidakbisamenunjukkanbuktipendukungkewajaranhargatransaksi, makaDitjenPajakakanmenetapkanhargatransaksi yang wajarantarapihak-pihak yang terafiliasi. Namunsekarangadapengecualian, kewajibanpelaporan TP dibatasiuntuknilai minimal sebesar Rp.10 milyardalamsatutahunpajak.

  30. AlasanutamamengapaperluadaPedoman Transfer Pricing? Pedomanpenentuanharga transfer (transfer pricing) di Indonesia diaturdalamPeraturanDirjenPajakNomor PER-43/PJ/2010 sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanDirjenPajakNomor PER-32/PJ/2011. Alasanutama-nyakarenaperbedaantarifpajak Indonesia dengannegara lain dapatdimanfaatkanolehWajibPajakuntukmelakukanpenghindaranpajak (tax avoidance) dengancaramengaturharga transfer untukmemindahkanlabakenegara yang tarifpajaknyarendah. Pengamatpajak UI, Prof. Gunadi, menilaipositifupayaini. Sebab, perkiraandia, 60%, wajibpajakbadandi Indonesia melakukan transfer pricing. Bahkanhampirsemuaeksportirdi Indonesia melakukan transfer pricing. "Kerugiannegara 25% darinilaiekspor," kata Prof. Gunadi.

  31. Perludikajibeberapahaluntukmengurangi transfer pricing : 1. MengaktifkanperanAkuntanPublik. 2. Memperluaskriteria transfer pricing tidakhanya related parties, tetapimelebar kesemuatransaksi yang diindikasikandibawahhargapasarwajar, termasuk denganperusahaan non afiliasi. 3. Menggunakan data pembandingEksternaldaripelaporan DHE (DevisaHasil Ekspor) untukmendeteksialirandanadan underlying transaksiekspor. 4. Mengumumkankepubliktentangproses banding olehwajibpajak yang melakukan transfer pricing, sebagaibentuktekanan moral. 5. Perluada data center, seperti Indonesian Coal Index, yang meng-update harga terbarukomoditastambang. Hargaterbarukomoditasdiperlukanuntuk assesmentkewajaranomsetpenjualanpada SPT tahunanperusahaan pertambangan. 6. Pembentukan single document window (SDW) antarnegara yang telah menerapkan tax treaty, dan forum multilateral, seperti APEC. Model SDW efektifuntukmengawasihargapengirimanbarangantarnegaraprodusendan konsumen. Dengan model SDW, penerbitan invoice olehperusahaanperantara abal-abaldi tax haven country akanterkenapajak, sehingga modus transfer pricing tidakefisienuntukperusahaantersebut.

  32. End of sesion TP -1 TERIMA KASIH

More Related