1 / 54

LAYANAN PENGELOLAAN PTK DIK DAS BERDASARKAN DUKUNGAN DAPODIK TAHUN 2014

LAYANAN PENGELOLAAN PTK DIK DAS BERDASARKAN DUKUNGAN DAPODIK TAHUN 2014. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 01 Mei 2014. 1. Biodata. Nama : Tagor Alamsyah Harahap. M.Kom Tgl Lahir : Batangtoru, 1 9 Oktober 19 69 Pendidikan :

gavin-spears
Download Presentation

LAYANAN PENGELOLAAN PTK DIK DAS BERDASARKAN DUKUNGAN DAPODIK TAHUN 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LAYANAN PENGELOLAAN PTK DIKDAS BERDASARKAN DUKUNGAN DAPODIK TAHUN 2014 DirektoratJenderal PendidikanDasar KementerianPendidikandanKebudayaan 01 Mei 2014 • 1

  2. Biodata • Nama : Tagor Alamsyah Harahap. M.Kom • TglLahir : Batangtoru, 19Oktober 1969 • Pendidikan : • SDN : 3 Gunungtua Padang bolak - Lulus1982 • SMPN : 1 Gunungtua Padang bolak - Lulus1985 • SMAN 4 Padang Sidempuan – Lulus 1988 • S1 : UniversitasBudi Luhur JurusanTeknikInformatika (2004) • S2: UniversitasBudi Luhur JurusanTeknikInformatika (2008) • S3: UniversitasPertanian Bogor, Jurusan PSL (Kuliah) • Bergabung di DepdiknassejakTahun1994 • Staf pada Direkorat Dikmenum 1994 – 1996 • Kasi Kompetensi Guru, Direktorat PMPTK 2009 • Kasi Penyusunan Program Direktorat P2TK Dikdas, 2010 - sekarang

  3. Reformasi Birokrasi Hasil yang Diharapkan 1.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Terbangunnyaorganisasi yang tepatfungsidantepatukuran (right size) Agenda Reformasi Kemdiknas 2.PENATAAN TATA LAKSANA Terbangunnyasistem, prosesdanprosedurkerja yang jelas, efektif, efisien, terukurdansesuaidengan prinsip good governance 3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Regulasi yang lebihtertib, tidaktumpangtindihdankondusif Terwujudnyakemampuanlembagadalammemberikanpelayanan prima 4. PENINGKATAN MUTU LAYANAN PUBLIK Layanan Satuan Pendidikan Layanan Peserta Didik Layanan PTK Layanan Substansi Pendidikan Layanan Kebudayaan/Kebahasaan Terbangunnyakualitas SDM aparaturberintegritas, profesional, modern dansejahtera 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Adanyaperubahanmind set danculture set. Serta terbangunnyabirokrasidenganintegritasdankinerjatinggi 6. TRANSFORMASI BUDAYA/ PERUBAHAN 7. PENGUATAN PENGAWASAN Meningkatnyapenyelenggaraanfungsipendidikan yang bersih & bebas KKN Meningkatkankapasitasdanakuntabilitaskinerja birokrasi 8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

  4. 1 Apa itu dapodik?

  5. Skema Kebijakan Pengembangan Pendidikan Nasional

  6. D. Mekanisme Pendataan 2013 • Sekolah : penggandaan, entri data, kirim data • UPTD Kecamatan / sekolah gugus/ Sekolah induk/ Forum operator : sebagai technical support operational aplikasi • Dinas Pendidikan Kabkota : sosialisasi dan bimbingan teknis, verifikasi dan validasi front end (cek Dokumen) • Dinas Pendidikan Provinsi : medorong, membina dan memonitoring sekolah • Pengawas Sekolah : Memonitoring dan Memverifikasi kebenaran data sekolah binaannya. (cek fisik) • Pusat : • Sekretariat : membangun sistem, helpdesk, validasi backend pengumpul-pengguna- penyaji data • Direktorat : membangun sistem pengolahan dan pemanfaatan data sesuai dengan TUPOKSI

  7. WEBSITE TUNJANGAN SIKLUS DATA DAN INFORMASI PENERBITAN SK TUNJANGAN Cek Data Guru setiap saat Info data guru baik yg valid atau tidak Memenuhi syarat atau tidak? SERVER P2TK DIKDAS KAB. AAAA SERVER DAPODIK Feedback Perbaikan data jika belum valid Ambil Data Guru, Siswa dan Rombel untuk tunjangan KAB. BBBB OPERATOR KAB/KOTA MENERIMA SOFTCOPY SK TRANSFER SECARA ON-LINE (Yg dibayar Kab/Kota) OPERATOR DAPODIK DISEKOLAH Ambil Data SISWA, UNTUK BOS, BSM, REHAB RUANG Cetak SK jika sudah Valid (Yg dibayar melalui Pusat) Kirim dapodik Setiap Semester, minimal setiap saat jika ada perubahan SERVER DIT. SD SERVER DIT. PKLK SERVER DIT. SMP

  8. 2 Penggunaan Dapodik Untuk Tunjangan Guru

  9. Persyaratan menerima Tunjangan Profesi Menurut PP 74 Tahun 2008 Pasal 15 • Mengajar sesuai sertifikat pendidik • Melaksanakan Beban Mengajar min. 24 Jam /minggu • Sebagai Guru Tetap di Departemen • Mengajar pada satuan pendidikan sesuai rasio minimal • Usia max 60 tahun • Tidak terikat sbg tenaga tetap di instansi lain

  10. PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI PNSD, TH. 2014 BADAN PSDM & PMP DIREKTORAT P2TK SEKOLAH KPPN/BANK PENYALUR KAB/KOTA Mengirimkanlaporanonline Kelulusan baru 2013 Minggu ke-4 BulanMaret SP2D Penerima Lama Februari 2014 SK Tunjangan Baru & Lama) Informasi Dari sekolah Pemutahiran data dan informasi dari Direktorat status SK dan pencairan tunjangan Dapodik Penerbitan SP2D NRG dan Sertifikatmengajar • Cek persyaratan penyaluran sesuai PP 74 th. 2008 • Bebanmengajar 24 Jam • Rasiosiswa guru • Masa Kerja, Gol, • Gaji Pokok, NPWP Penyaluran ke rekening penerima Pencairan (SPP/SPM) Memenuhi Syarat? Display di website Penyaluran Tunjangan Minggu ke-3 bulanMaret Tdk ya Maret 2014 Buku Tabungan Penerima Rekening Guru Lulusan baru SK Tunjangan Baru & Lama) Maret2014

  11. JADWAL PENERBITAN SKTP 2014 Berbasis Data Dapodik Batas Pergantian tahun ajaran baru sehingga dapodik harus diupdate DAPODIK SEMESTER 2 T.A. 2013/2014 DAPODIK SEMESTER 1 T.A. 2014/2015 5 bulan waktu untuk perbaikan data 3 bulan waktu untuk perbaikan data SK yg terbit di Semester I dengan masa berlaku SK hanya 6 bulan untuk membayar TW I dan II (Jan – Juni) SK yg terbit di Semester II dengan masa berlaku SK hanya 6 bulan untuk membayar TW III dan IV (Juli – Des)

  12. LAYANAN INFO PTK BERBASIS WEBSITE Setelah sekolah mengirimkan data online melalui aplikasi DAPODIK ke server pusat, maka guru dapat melihat status kebenaran data di Layanan INFO PTK yang berbasis website dgn alamat : http://223.27.144.195:8081 http://223.27.144.195:8082 http://223.27.144.195:8083 http://223.27.144.195:8084 http://223.27.144.195:8085 http://223.27.144.195:8086 http://223.27.144.195:8087 http://223.27.144.195:8088 http://223.27.144.195:8089 dan dapat mengirimkan kembali hasil koreksi jika terdapat kesalahan. Hal ini hanya bisa dilakukan sebelum penerbitan SK tunjangan.

  13. 3 Contoh Informasi PTK Yang Sudah Memenuhi Syarat Untuk Penerbitan SK

  14. CONTOH INFO DATA GURU YANG SUDAH MEMENUHI SYARAT

  15. Halaman Lanjutan......

  16. Halaman Lanjutan......

  17. Halaman Lanjutan......

  18. 4 Contoh Informasi PTK Yang Belum Memenuhi Syarat Untuk Penerbitan SK

  19. CONTOH INFO DATA GURU YANGBELUM MEMENUHI SYARAT

  20. Halaman Lanjutan......

  21. Halaman Lanjutan......

  22. KEBIJAKAN PENATAAN RASIO SISWA : GURU TAHUN 2016 • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • 08 Februari 2014 26

  23. JENJANG SD BERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015 Tunjangan guru yg jumlah siswanya kurang dari 20 KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 18 20 22 17 22 21 120 PAGI 120/9 = 13,3

  24. JENJANG SD BERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015 KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 18 20 22 17 22 21 120 PAGI 20 18 22 17 25 21 SIANG 120 240/9 = 26,6

  25. JENJANG SD BERLAKU SETELAH DESEMBER 2015 Tunjangan guru yg jumlah siswanya kurang dari 20 KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 18 20 22 17 22 21 120 PAGI 120/9 = 13,3

  26. JENJANG SD BERLAKU SETELAH DESEMBER 2015 KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 18 20 22 17 22 21 120 PAGI 20 18 22 17 25 21 SIANG 120 240/13 = 18,5

  27. JENJANG SMP 7.1 7.2 7.3 25 25 25 75 Kelas 7 8.1 8.2 8.3 30 30 33 93 Kelas 8 9.1 9.2 9.3 9.4 20 20 22 22 84 Kelas 9

  28. JENJANG SMP 7.1 7.2 7.3 7.4 20 20 20 15 75 Kelas 7 8.5 8.1 8.2 8.3 8.4 15 20 20 20 18 93 Kelas 8 9.1 9.2 9.3 9.4 20 20 22 22 84 Kelas 9

  29. JENJANG SMP BERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015 7.1 7.2 7.3 7.4 20 20 20 15 75 Kelas 7 8.5 8.1 8.2 8.3 8.4 15 20 20 20 18 93 Kelas 8 9.1 9.2 9.3 9.4 20 20 22 22 84 Kelas 9 252 12 16 21 15.75

  30. JENJANG SMP BERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015 7.1 7.2 7.3 7.4 20 20 20 15 75 Kelas 7 8.5 8.1 8.2 8.3 8.4 15 20 20 20 18 93 Kelas 8 9.1 9.2 9.3 9.4 20 20 22 22 84 Kelas 9 252 12 16 21 15.75

  31. JENJANG SMP MULAI BERLAKU JANUARI 2016 7.1 7.2 7.3 7.4 20 20 20 15 75 Kelas 7 8.5 8.1 8.2 8.3 8.4 15 20 20 20 18 93 Kelas 8 9.1 9.2 9.3 9.4 20 20 22 22 84 Kelas 9 252 12 16 21 15.75

  32. PEMANFAATAN DAPODIK UNTUK KOMPETENSI GURU DENGAN TUNJANGAN PROFESI

  33. REGULASI PEMBAYARAN/PEMBERHENTIAN TUNJANGAN GURU PERMENDIKNAS 35 TAHUN 2010 Pasal 2 (1) Guru yang tidak dapat memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, padahal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian, beban kerjanya dikurangi sehingga kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka atau dianggap melaksanakan beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka. Juknis Permendiknas 35 Tahun 2010 H. S A N K S I 1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja, padahal tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional akan mendapatkan sanksi sebagai berikut. a. dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi; 2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum akan mendapatkan sanksi sebagai berikut. a. diberhentikan sebagai guru; b. wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernahditerima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; c. wajib mengembalikan seluruh tunjangan fungsional yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; dan 3. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota sesuai kewenangannya. a. Menteri menetapkan sanksi berupa penghilangan hak untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu. Catatan : Jika pembayaran dilakukan pusat maka tugas diatas dapat dikendalikan pusat, dengan dukungan SIMPAK dan DAPODIK

  34. PROSES PENYETARAN DAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL, PKB, & PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM RANGKA PEMBINAAN KARIR PENILAIAN DOKUMEN PNS ? YA TIDAK Inpassing sudah Berakhir des 2011 (Permendiknas 22 th. 2010) SUDAH INPASSING ? YA TIDAK SK INPASSING SESUAI PERMENEGPAN 84 Proses pengganti Inpassing PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS (PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2014)) PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PNS (SESUAI PERMENEGPAN 16) PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT AWAL SETIAP GURU SIKLUS PEMBINAAN KARIR GURU (DILAKUKAN BERULANG-ULANG) Guru Profesional TARGET ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN DIRI melalui CPD YA Naik Pangkat Tunj. Profesi UNSUR UTAMA (Min.90%) PUBLIKASI ILMIAH dan/atauKARYA INOVATIF KECUKUPAN ANGKA KREDIT? PENILAIANKINERJA Penyesuaian Ijazah yg relevan TIDAK UNSUR PENUNJANG (Max.90%) Penyesuaian Ijazah tidak relevan, tandajasa, dsb Tidak Naik Pangkat Jam mengajar dikurangi Tunj. Profesi tidak terima

  35. PENATAAN DAN PENGAMBANGAN SIM DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN PTK PERENCANAAN KEBUTUHAN PTK PEMBINAAN KARIR KESEJAHTERAAN INPASSING

  36. DUKUNGAN DAPODIK TERKAIT PENDATAAN DAN PENYALURAN TUNJANGAN (Penentuan Gaji Terbaru Guru dari SIMPAK) Bisa menginformasikan gaji terbaru berdasarkan Penilaian Angka Kredit (Permenegpan No.16/2009) PENILAIAN ANGKA KREDIT Kemdikbud Data Guru Sekolah Kecukupan Angka Kredit Data Individu Siswa/PTK NPSN NISN NUPTK Rombel Daerah khusus Pelaksanaan Beban Mengajar 24 jam TUNJANGAN PROFESI Data Guru Status telah Sertifikasi Dapodik STF Status GBPNS KEMENKEU PETA KELEBIHAN /KEKURANGAN GURU P2TK DIKDAS Kebutuhan Anggaran Tahun Berikutnya didapat dari nominal setiap dana yg masuk ke rekening guru dan dimungkinkan tunjangan disalurkan setiap bulan Kebutuhan Guru TUNJANGAN KHUSUS Bertugas di daerah khusus Status Kuliah dan Ijazah BANTUAN KUALIFIKASI AKADEMIK Kebutuhan Guru Data Guru BANK MITRA RASIO DAN BEBAN MENGAJAR Pelaksanaan Beban Mengajar 24 jam PENYETARAAN GBPNS/PENYESUAIAN JAFUNG DAN ANGKA KREDIT AWAL No. Rek Guru Kebutuhan Guru Kesejahteraan Guru Profesional

  37. DATA DAPODIK DAPAT MENDUKUNG INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN GURU SECARA ON-LINE (KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA ) Kode Referensi (K) Statistik Pendidikan (K) Row Data Pendidikan (M) KAB/KOTA Peta Kelebihan/ kekurangan guru (M) Angka Kredit (M) SK Tunj. Profesi PNSD (M) Usulan Tunjangan Profesi Transfer Daerah (M). Kekurangan Dana (M) PDSP Usulan Mutasi dari Kab/Kota (K) Permintaan pengangkatan dari Kab/Kota (K) PUSAT DATA KEMDIKBUD KEMENKEU SEKOLAH KEMDIKBUD Informasi Kebutuhan per Kab/kota Data Individu Siswa/PTK BKD Kuota Calon Guru menurut Jurusan (M) Lulusan dan Kuota PPG (K) Dapodik DIKTI Kuota Sertifikasi (M) Kelulusan Sertifikasi (K) Nilai PKB dan PK Guru (K) Nilai UKG (K) Row data individu guru (M) Perencanaan Kebutuhan PTK (K) Tunj. Profesi (K) Pembinaan Karir (K) Kebutuhan Angaran Tunjangan Profesi (K) Formasi CPNS Guru dari BKD Informasi Kebutuhan guru per Kab/kota (M) Tranfer Tunj. Profesi Non PNS (M) Laporan Realisasi Transfer Tunj. Profesi (K) MENPAN P2TK PUSBANG PRODIK Ketarangan : M = Masuk ke Sistem eksternal K = Keluar dari Sistem eksternal BANK MITRA

  38. RASIO PENDIDIK SEKOLAH DASAR 2013 Rasio Minimal Siswa:Guru Secara Nasional Rasio SD saat ini adalah 1:17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41 Nasional 1 : 17 KELEBIHAN GURU

  39. RASIO PENDIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2013 Rasio Minimal Siswa:Guru Secara Nasional Rasio SMP saat ini adalah 1:17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41 Nasional 1 : 16 KELEBIHAN GURU

  40. RASIO PENDIDIK SEKOLAH DASAR 2013 Rasio Minimal Siswa:Guru Secara Nasional Rasio SD saat ini adalah 1:17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41 Nasional 1 : 17 KELEBIHAN GURU

  41. RASIO PENDIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2013 Rasio Minimal Siswa:Guru Secara Nasional Rasio SMP saat ini adalah 1:17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41 Nasional 1 : 16 KELEBIHAN GURU

More Related