PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014: MEMANTAPKAN DUKUNGAN BAGI PELAKSANAAN JKN

1. RAKONAS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TH. 2014 PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014: MEMANTAPKAN DUKUNGAN BAGI PELAKSANAAN JKN Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Batam, 19 Maret 2014

2. AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN • PELAKSANAAN PROGRAM TA. 2013 • KEBIJAKAN PROGRAM TA. 2014 • PARTISIPASI DAERAH • RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PROGRAM 2015-2019 SUSUNAN PRESENTASI

3. AMANAT PERUNDANG-UNDANGANdi bidang kefarmasian dan alat kesehatan

4. UU No. 40 Tahun 2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional • UU No. 35 Tahun 2009: Narkotika • UU No. 36 Tahun 2009: Kesehatan • UU No. 24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial • PP No. 72 Tahun 1998: Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan • PP No. 51 Tahun 2009: Pekerjaan Kefarmasian • Perpres No. 72 Tahun 2012: Sistem Kesehatan Nasional • Perpres No. 12 Tahun 2013: Jaminan Kesehatan • SK Menkes No. 186 Tahun 2006: Kebijakan Obat Nasional • SK Menkes No. 381 Tahun 2007: Kebijakan Obat TradisionalNasional • SK Menkes No. 1144 Tahun 2010: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan • SK Menkes No. 32 Tahun 2013: Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014

5. PELAKSANAAN PROGRAM TA. 2013

6. STATUS CAPAIAN KINERJA TW.4 2013PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Sumber: e-monev BAPPENAS, 28 Januari 2014

7. RaporHijauPelayananPublik (Ombudsman RI), khususnyapelayananregistrasialatkesehatan E - Register E- Catalogue Alkes E – NSW E-procurement Award 2013 (LKPP), atas kesungguhan jajaran Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah menggunakan e-catalogue E- Planning E – Monitoring APRESIASI ATAS KEBERHASILAN PROGRAM

8. Sertifikasi ISO 9001:2008, sebagaipengakuanmanajemenmutupadasektor: • pelayananpublikperizinansaranaproduksi & distribusikefarmasian • Dukunganmanajerialdanpelaksanaantugasteknislainnya • pelayananpublikperizinansaranaproduksi & distribusialat kesehatan RegistrasiAlkesdan PKRT on-line, untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pada pelayanan perizinan di bidang alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebelum beredar APRESIASI ATAS KEBERHASILAN ... (lanjutan)

9. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dalam hal audit CDAKB, CPAKB • Komitmenmanajemenstakeholderdalampelaksanaanpelayanankefarmasiankurang optimal • Pelaksanaandekonsentrasi yang kurang optimal • Jumlahdandistribusitenagakefarmasian yang belummerata • Pelaporanketersediaanobattergantungkepadakepatuhandaerahuntukmelapor • Implementasie-catalogueobat (masalahpengiriman, penetapanharga, dll) PERMASALAHAN

10. Integrasievaluasi-pelaporandenganperencanaan (dekonsentrasi TA 2014) • Peningkatankompetensi SDM dalamhal audit CDAKB dan CPAKB • Peningkatanadvokasikepada stakeholder pelayanankefarmasian • Peningkatankapasitasteknistenagakefarmasian, danmengeksplorasipeluangpemberdayaantenagakesehatan yang adadalampelaksanaanpekerjaankefarmasian • Evaluasiterpadue-catalogue obatbersama LKPP • Perbaikanperencanaandanpelaksanaandekonsentrasi • Pengumpulan data & sisteminformasiterpadu RENCANA TINDAK LANJUT

11. KEBIJAKAN PROGRAM TA. 2014

12. FORMULARIUM NASIONAL GPP Good Prescribing Practice E-catalog Dispensing E-logistic SIKLUS MANAJEMEN OBAT DAN BMHP MESO PTO EPO POR GDP GSP

13. MANFAAT OBAT DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PelayananKesehatanbagiPesertaJaminanKesehatan* Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS, ditetapkan oleh Menteri (UU SJSN ps 25, Perpres Jamkes ps 32) KETERSEDIAAN KETERJANGKAUAN POR JAMINAN KEAMANAN, MUTU & MANFAAT KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA

14. KRITERIA PEMILIHAN OBAT

15. FORNAS mencakup semua tingkat pelayanan (tingkat pertama, tingkat lanjutan dan rujuk balik). Agar penerapanFORNAS mencapaitujuannya, harus didukung dengan pelayanan kesehatan yang mematuhi Pedoman Pelayanan Klinis yang komprehensif dan implementasi Sistem Rujuk Balik Setiapfasyankeswajibmengacu FORNAS agar efektifitasdanefisiensipelayanankesehatandapattercapai, mutudanbiayapelayanankesehatanterkendali, sertakeamananbagipasien (patient safety) dapatdijamin. PENERAPAN FORNAS

16. KelasTerapi : 29 • Sub kelasterapi : 90 • 519 item obat/zataktif, (dalam923 kekuatan/bentuksediaan), terdiridari: • 468 item obat /zataktif (dalam838 kekuatan/bentuksediaan) yang sudahada di dalam DOEN 2013, DPHO 2013 danFormulariumJamkesmas 2013 • 51 obat/zataktif (dalam55 kekuatan/bentuksediaan) diluar DOEN 2013, DPHO 2013 danFormulariumJamkesmas 2013, • 30kekuatandanbentuksediaanbarudari30 item obat/zataktif yang sudahadadidalamDOEN FORMULARIUM NASIONAL

17. Independen Nasional • Kompetisi • RKO • Daftar Obat Jaminan suplai E-Catalogue Obat Generik

18. LELANG SATUAN HARGA OBAT E - CATALOGUE • NAMA GENERIK • KEMASAN • PENYEDIA • HARGA TRANSPARAN AKUNTABEL EFEKTIF EFISIEN IF KAB/KOTA IF RUMAH SAKIT APOTEK E - PURCHASING PEMANFAATAN E – CATALOGUE

19. PENETAPAN HARGA OBAT MELALUILELANG HARGA SATUAN TAHUN 2014

20. E-logistic TUJUAN • Memastikan ketersediaan obat danperbekesdidaerah • Meningkatkanefektifitaspemantauanketersedianobatdanperbekesdidaerah • Mempermudah relokasi obat dari daerah yang berlebih ke daerah yang kekurangan obatsehinggaobatdanperbekesdapatdiserapdengan optimal SASARAN Tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang akurat, tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan bidang kesehatan khususnya obat

21. KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL (KOTRANAS) 2007 Tujuan: • Mendorongpemanfaatansumberdayaalamdanramuantradisionalsecaraberkelanjutan • Menjaminpengelolaanpotensialam Indonesia agar memilikidayasaing • Tersedianyaobattradisional • Menjadikanobattradisionalsebagaikomoditiunggul

22. TanamanObat Simplisia P4TO UKOT UMOT PED Ekstrak Yankes Produk OT IOT PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL

23. PeningkatanPelayananPublik Peningkatan Produk Alkes Dalam Negeri yg berbasis riset & berdaya saing Penguatan Premarket Persiapan Harmonisasi Regulasi Penguatan Postmarket • Tuntutanmasyarakatterhadap good & Clean Governance • MenjaminKeamananMutudanManfaatAlkes & PKRT • PeningkatanPengawasan • Penerapan AMDD • PeningkatanKemadirianAlatKesehatan STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALKES

24. PersiapanMASYARAKAT EKONOMI ASEAN PenguatanPENGAWASAN ALAT KESEHATAN Alatkesehatanyang amanbermutubermanfaat, tepatgunadanterjangkau.. E Watch alkesadalahsistempengawasanalkesNasional yang dibangunolehKementrianKesehatan , merupakansuatu System pelaporanelektronikdarikejadian yang tidakdiinginkanakibatpenggunaanalkes di fasilitaspelayanankesehatan Hasilpelaporanakanditindaklanjutioleh Tim PengawasNasionalAlkesdanmerupakaninformasiuntukpertimbangandalampengadaanalatkes di fasyankes . E CataloqAlkes Telahtercantum: 30 kategorialkes 16 Penyediaalkes 1540 jenisalkes

25. LAUNCHING E-WATCH ALKES

26. PARTISIPASI DAERAHdalam Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

27. 71% indikator satuan kerja Ditjen Binfar dan Alkes membutuhkan partisipasi Daerah, sehingga dekonsentrasi relevan dilakukan • Tren pemanfaatan (serapan) dana dekonsentrasi dibawah 90%, sehingga perlu penajaman terhadap menu dan pelaksanaan dekonsentrasi • Agar perencanaan dan penganggaran dekonsentrasi disesuaikan dengan kemampuan penyerapan masung-masing daerah • Menu dekonsentrasi disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah sesuai pembagian urusan di bidang kesehatan Dekonsentrasi

28. Kepatuhan Pelaporan DAK

29. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019di bidang kefarmasian dan alat kesehatan

30. Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan Ketersediaan vaksin dan obat cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian belum sesuai standar Penggunaan obat secara rasional rendah Penggunaan obat generik di fasyankes baru mencapai 83% Pengetahuan penduduk tentang obat generik sangat rendah Mutu produk obat dan makanan beredar masih rendah Harga obat relatif mahal (rantai distribusi, bahan baku impor) Pemahaman masyarakat yang kurang benar tentang vaksin

31. APPLY PRODUCE Ketersediaan, keterjangkauan, keamanan obat dan BMHP Tugas teknis dalam skala nasional PROVIDE Efektivitas biaya dalam pelayanan kesehatan dengan penggunaan obat rasional dan farmakoekonomi Pelayanan publik bidang kefarmasian dan alkes Keahlian dan dukungan aplikasi pelaksanaan kebijakan Kebijakan Direktif – Strategik Pembinaan dan peningkatan daya saing industri farmasi dan obat tradisional Pengembangan kapabilitas dinamik Penilaian, standarisasi dan sertifikasi alat kesehatan Dukungan Keputusan Strategis Kebijakan Taktikal – Opersional Penyajian data, informasi dan pengetahuan yg valid dgn aksesablitas tinggi Pengelolaan Data dan Informasi Pengelolaan anggaran Pengelolaan SDM Efektivitas pengelolaan sumberdaya dengan tatalaksana yang baik Tatakelola dan tatalaksana Pengelolaan sarana dan prasarana kerja MANAGE KERANGKA KONSEP PROGRAM Ketersediaan anggaran Pengukuran Kinerja Perencanaan

32. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik • Peningkatanpromosipenggunaanobatdanteknologirasionaloleh provider dankonsumen • Penguatankapasitasinstitusidalammanajemensupply chain obatdanteknologi • Peningkatanproduksilokal BBO, obattradisional, danalatkesehatan • Peningkatanpelayanankefarmasian • Penguatan pengawasan postdanpre market alatkesehatan • Peningkatanpengendaliandan monitoring danevaluasihargaobat • Peningkatan kualitas sarana produksidandistribusikefarmasiandanalkes, sertasaranapelayanansediaan farmasi STRATEGI PROGRAM 2015-2019

33. Terima kasih.