PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU)

1. PENGELOLAAN KEUANGANBADAN LAYANAN UMUM(PK-BLU)

2. KEDUDUKAN PENGELOLA KEUANGAN BLU KEMENDIKNAS UNMUL (Satker BLU) (Satker PNBP, SatkerBiasa) INSTANSI PEMERINTAH UU NO. 1 TH. 2004 & PERATURAN PER UU (PP, PMK, PERDIRJEN) SATU : SATKER, DIPA, KPA, PPSPM, SATU BENDAHARA, PPABP. BEBERAPA : PPK, PPABP, BENDAHARA PEMBANTU

3. PEJABAT PENGELOLA BLU • Pemimpin BLU (penanggungjawab BLU) • PejabatKeuangan • PejabatTeknisbidangmasing-masing. Pejabatpengelola BLU danpegawai BLU dptterdiridari PNS dan / atautenagaprofesional non PNS.

4. PENGAWAS PENGELOLAAN BLU DEWAS SPI BLU • Fungsi : • - Pengawasan • - Penasehat • Pemberi saran • Tanggapan • - Pelaporan • - Akuntabilitas • Pemeriksaan : • - SPI • - Kepatuhan • SIM • SDM • - Program • Penilaian • Khusus

5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU (1) DewanPengawas (Dewas) BLU adalah organ BLU yang bertugasmelakukanpengawasanterhadappengelolaanBLU yaituterhadap : - pelaksanaanRencanaStrategisBisnis (RSB), - RencanaBisnisdanAnggaran (RBA), - RKA K/L, - DIPA dan - kepatuhanterhadapperaturanperundang- undangan. PMK 109/PMK.05/2007

6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU (2) • Menelaah RKA K/L dan RBA serta kebenaran pencantuman saldo awal dan saldo akhir pada RBA dan DIPA. • Menandatangani RBA selaku pihak yang mengetahui RBA. • Memberikanpendapatdan saran kepadaMenteri/ PimpinanLembagadanMenteriKeuanganmengenai RSB dan RBA. • MelaporkankepadaMenteri/PimpinanLembagadanMenteriKeuanganjikaterjadigejalapenurunankinerja BLU. • Mengikutiperkembangankegiatan BLU, memberikanpendapatdan saran kepadaMenteri/PimpinanLembagadanMenteriKeuangan.

7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU (3) • Memberikanmasukan, saran, atautanggapanataslaporankeuangandanlaporankinerja BLU kepadapejabatpengelola BLU. • Memberikanmasukan, saran, atautanggapanataskelayakan, kualitas, jumlahdanhargabarang yang dibeli. • Mengawasidan memberikan nasehat pelaksanaanpengelolaankeuangan BLU dan kepatuhanterhadapperaturan. PMK 109/PMK.05/2007

8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU (4) • Memberikanpersetujuan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLU dengan jumlah lebih dari Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta per penanggung utang. PMK 230/PMK.05/2009 • Memberikanpersetujuan atas pinjaman jangka pendek untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% s.d. 15% dari jumlah pendapatan BLU TA sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terikat. PMK 77/PMK.05/2007

9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU (5) Pasal 2 BLU MenyusunRenstra BLU PMK 92/PMK.05/2011 BLU Menyusundanmenetapkan RBA Tahunan, Ikhtisar RBA, StandarBiaya, danUsulan SPM PersetujuanDewasatas RBA Pasal 2 BLU Menyampaikan RBA, StandarBiaya, danUsulan SPM kepadaMenteri Pasal 14 Menteri : Menelaah RKA-K/L Menelaah RBA MenelaahStandarBiaya Menyetujuidanmenetapkan SPM PersetujuanDewasatasPerubahan RBA Pasal 15 MenteriKeuangan : Mengkajidanmembahas RKA-K/L Menelaah RBA MenelaahStandarBiaya Menetapkandanmenyetujuidalambentuk DIPA PersetujuanDewasatas RBA Definitif Pasal 16

10. KARAKTERISTIK BLU • Fleksibilitasdalampengelolaankeuangansecara (otonomi) berdasarkanprinsipekonomi, efisien, efektifdanproduktivitas, pendapatanlangsungdapatdibelanjakan (digunakan) denganmengajukanpengesahanke KPPN setempat.

11. FLEKSIBILITAS BLU • Penggunaanlangsungpendapatan. • Belanjadapatmelebihibataspagusepanjangambangbatas. • Saldokasygberasaldariselisih PNBP BLU danbelanja BLU dapatdigunakanuntukbiayaoperasional (Blj. BarangdanBlj. Modal) dalamtahunanggaranberikutnya. • Surplus kasdapatdimanfaatkandalaminvestasijangkapendekdenganresikorendahsepertideposito. • Kerjasamadgnfihak lain untukhasilusaha (menyewakanasettetap BLU -> kantorkas bank, ATM, cafe, kantin, aula, kantin, GOR, wisma, dll).

12. REMUNERASI Pejabatpengelola, DewasdanPegawai BLU • Gaji • Honorarium • Tunjangantetap • Insentif • Bonus atasprestasi • Pesangon • Pensiun

13. BESARAN REMUNERASI • Pemimpin BLU 100 %. • PejabatKeuangandanTeknis 90 % dariPemimpin BLU. • KetuaDewas 40 % dariPemimpin BLU. • AnggotaDewas 36 % dariPemimpin BLU. • SekretarisDewas 15 % dariPemimpin BLU.

14. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) Dokumenperencanaanbisnisdanpenganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dananggaransuatusatker BLU.

15. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RBA • BLU menyusunrenstrabisnis 5 tahunanmengacurenstra K/L. • BLU menyusun RBA tahunanmengacurenstrabisnis 5 tahunan. • RBA diketDewasdiajukankpdmenterisebagaibagiandari RKA-K/L utkditeruskankeMenkeugunamemperolehpagu APBN. • RBA disesuaikandgnpagu APBN, diketDewas, disetujuimenterisebagai RBA definitif.

16. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RBA RBA disusunberdasarkan : • Basis kinerjadanperhitunganakuntansibiayamenurutjenislayanannya. • Kebutuhandankemampuanpendapatan yang diperkirakanakanditerima. • Basis akrual.

17. MUATAN RBA • Seluruh program dankegiatan • Target Kinerja (output). • Kondisikinerjatahunberjalan. • Asumsimakrodanmikro. • Kebutuhanbelanjadankemampuanpendapatan. • Perkiraanbiaya. • Perkiraanmaju.

18. KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN PENDAPATAN BLU Kebutuhan : • Merupakanpagubelanja yang dirincimenurut program, kegiatan, output, akunbelanjadan detail belanja KemampuanPendapatan : • Pendapatanygdiperolehdarilayanan. • Hibah. • Hasilkerjasamadan/atauhasilusahalainnya (pdptjasalembagakeuangan, penjualanasettetapdansewa). • Penerimaanlainnyaygsah. • Penerimaandari APBN.

19. FORMAT RBA (1) RingkasanEksekutif : • Memuaturaianringkasmengenaikinerjasatker BLU tahunberjalan (20XX-1) dan target kinerjatahun 20XX yang hendakdicapai, termasuk asumsi2 penting yang digunakanserta faktor2 internal daneksternal yang akanmempengaruhipencapaian target kinerja.

20. FORMAT RBA (2) BAB I : PENDAHULUAN, memuat : • Umum 1. Keteranganringkaslandasanhukum operasionalsatker BLU, sejarah berdirinya, perkembangandan peranannyabagimasyarakat. 2. Karakteristikkegiatan/layanansatker BLU terutamalayananunggulan.

21. FORMAT RBA (3) B. VisidanMisiBadanLayananUmum 1. Keterangansatker BLU yad. 2. UpayaSatker BLU mencapaivisi/misi. 3. Ringkasanrencanakerja 1 tahun. C. BudayaBadanLayananUmum Berisi nilai2 budayadalammencapaivisi/misi. Perubahanpolapikir ala korporat, pemberdayaan SDM, peningkatankerjasama, peningkatankinerjadanpembelajaranpola manajemen.

22. FORMAT RBA (4) D. SusunanPejabatPengelola BLU danDewas 1. Susunansesuai SK. 2. UraiantugasDewas. 3. Uraianpembagiantugas masing2 Pengelola BLU.

23. FORMAT RBA (5) BAB II : Kinerja BLU TahunBerjalan 20XX-1 dan RBA Tahun 20XX, memuat : • GambaranKondisiSatker BLU 1. Kondisi Internal : Berisiuraiankekuatan & kelemahankondisipelayanan, keuangan, organisasi, SDM, sarana & prasarana . Contoh : - Pelayanan -> telahmemilikisertifkat ISO • Keuangan -> telahmemilikisisteminformasiakuntansiygmendukungpelaporankeuangan • Organisasi & SDM -> memilikipegawailatarbelakangakuntan, pengembangan SDM & SDM bidangteknismemadai. • Sarana & Prasarana -> Cukupmemadaidalammelaksanakanlayananmasyarakat (kapasitastempattidur RS, ruang & fasilitaskuliah).

24. FORMAT RBA (6) 2. KondisiEksternal : Berisiuraiankondisieksternalygmungkinakanmempengaruhipencapaian target kinerja & tidakmampumengendalikannya. Faktortsb al. Produk/kebijakanhukumpemerintah, bencanaalam, kondisiekonomiasional/regional/global. Contoh : - Apakahsatkermampudgnadanyakondisipersainganpenyediaanbrg/jasa. • Pemenuhanstandar minimal -> apakah BLU mampumemenuhinya. • Sistemmanagemendisesuaikandgnkonsepmutakhirsistempelayanandanpembiayaanterintegrasi (managed-care). • Pengaruhtingkat BI rate thdptarifsubsidibunga (perumahan). 3. AsumsiMakro : Indikatorekonomimempengaruhiaktivitas BLU, contohperubahannilaitukarberpengaruhthdppengadaanperalatanygdibelidgnmatauangasing 4. AsumsiMikro Kebijakanekonomimikrodptmempengaruhiaktivitas BLU, sptadanyaperubahanstandarakuntansi, subsididaripemerintah, asumsitarif, asumsi volume pelayanan, pengembanganpelayananakanmempengaruhi target pendapatan

25. FORMAT RBA (7) B. PencapaianKinerjadan Target Kinerjasatker BLU • Pengukuranpencapaiankinertahunberjalanandilakukandenganmembandingkan target dgnrealisasisaatmenyusun RBA + prognosasdakhirtahun. • Uraianpencapaian target kinertahunberjalandirinci per unit kerja. Unit kerjadisesuaikandgnkebutuhansatkerbahwa unit kerjatsb : a. Mendapatpenugasanutkmencapai target. b. Memilikipejabatygbertanggungjawabdlmpencapaian target. c. Memilikialokasidana. Contoh unit kerja : Inst. Farmasi, UGD dlldi RS. Unit kerja pd rektorat, Fakultas2, LPPM dlldi BLU Pendidikan.

26. FORMAT RBA (8) • Rumusan Program, Kegiatandan Output samadgn Program, Kegiatandan Output Renstra, Renjadan RKA-KL. a. Program : • Penjabaranvisi/misi K/L, rumusannyamencerminkantugas & fungsieselon I K/L, berisikegiatanutkmencapaihasildgnindikatorkinerjaygterukur. • DisertaiIndikatorKinerjaUtama (IKU) Program sebagaisbginstrumenmengukurhasil pd tingkat program. • Hasilmrpkanprestasikerja-> mencerminkanberfungsinya output kegiatandlm program. b. Kegiatan : • Penjabarandari Program -> rumusannyamencerminkantugas & fungsisatker BLU ataupenugasan K/L utkmencapai output dgnindikatorkinerjaygterukur. • IndikatorKinerjaKegiatan (IKK) sbginstrumenmengukur output padatingkatkegiatan. c. Output : • Prestasikerjaberupabarangataujasadarisuatukegiatandlmrangkapencapaiansasaran program. • Output dapatdijabarkandalam sub output.

27. FORMAT RBA (9) 4. Basis Akuntansi : a. PenyusunanAnggaran BLU berbasisKas : • Pendapatandiakuipadasaatkasditerima • Belanjadiakuipadasaatkasdikeluarkan. b. Perhitunganbiayalayanan per unit kerja : Biayasudahdiakuidandicatatsaatterjadinyatransaksitanpamemperhatikansaatkastelahdibayarkanataubelum. Apabilasatker BLU telahmenyusunstandarbiayaberdasarkanperhitunganakuntansibiaya yang ditetapkanPemimpin BLU, dapatmenggunakanstandarbiayatsbdalamperhitunganbiayalangganan per unit kerja. RBA yang disusunmenggunakanstandarbiayaberdasarkanperhitunganakuntansibiayaharusdilampiri SPTJM. Apabilabelummenyusunstandarbiaya, menggunakanstandarbiayaMenteriKeuangan.

28. Tabel : RincianPendapatan per Unit Kerja

29. Tabel : RincianBelanja per Unit Kerja

30. Tabel : Pengelolaan Dana Khusus a. PerkembanganPengelolaan Dana s.d.akhirtahun 20XX-1 b. Kebutuhan Dana tahun 20XX

31. Tabel : Ikhtisar RBA – Target Pendapatanmenurut Program danKegiatan TA 20XX

32. Tabel : Ikhtisar RBA – Target Belanja/PembiayaanmenurutProgram danKegiatan TA 20XX

33. Tabel : PendapatandanBelanjaAgregat

34. Tabel : PendapatandanBelanjaAgregat

35. Tabel : PendapatandanBelanjaAgregat

36. Tabel : PendapatandanBelanjaAgregat

37. Tabel : PerhitunganBiayaLayanan per Unit TA 20XX

38. Tabel : PerhitunganBiayaLayanan per Unit TA 20XX

39. Tabel : PerkiraanMajuPendapatan BLU Tabel : PerkiraanMajuBelanja BLU

40. DIPA 2013 • Beberapa Perubahan Dalam • Penyusunan dan Pengesahan DIPA: • Jenis DIPA; • Penanda tangan DIPA; • Pernyataansyaratdanketentuan (disclaimer). Jakarta, 12November 2012

41. Jenis DIPA • Mulai TA 2013, masing-masing kelompok dibedakan dalam 2 jenis DIPA yaitu DIPA Induk dan DIPA Petikan. • DIPA Induk yaitu DIPA yang merupakan akumulasidari DIPA per Satkeryang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga, dan disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan. • Dalam hal Unit Eselon I mengelola lebih dari satu Program, maka DIPA Induk yang disusun memuat seluruh Program yang menjadi tanggung jawabnya. • DIPA Petikan yaitu DIPA yang memuat alokasi anggaran untuk masing-masing Satuan Kerja dan merupakan penjabaran dari DIPA Induk. • Dalam hal Satker mengelola lebih dari satu Program dan berasal dari satu unit Eselon I, maka DIPA Petikan memuat seluruh Program yang menjadi tanggung jawabnya, dan • Dalam hal sebuah Satker mendapat alokasi anggaran yang berasal dari beberapa Unit Eselon I K/L, maka Satker mengelola beberapa DIPA Petikan.

42. Penanda tangan DIPA • Sejalandenganadanyaperubahanjenis DIPA, makapejabatpenandatangan DIPA jugamengalamiperubahandarisemula DIPA ditandatanganioleh KPA masing-masingSatuanKerjadiubahdenganrinciansebagaiberikut : • UntukDIPA Induk, yang menandatanganiadalahSekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/pejabateselon I sebagaipenanggungjawab Program danmemilikiportofoliopadaBagianAnggaran K/L, atasnamaMenteri/PimpinanLembaga. • UntukDIPA Petikan, secara formal tidakditandatangani. Sebagaipenggantifungsipengesahan, setiap DIPA Petikandiberikodepengamanberupa “digitalstamp”sebagaipenggantitandatanganpengesahan (otentifikasi). • Sementaraitu, dalamrangkapengesahan DIPA jugaterdapatperubahandarisemula SP DIPA ditandatanganioleh DirjenPerbendaharaan/DirekturPelaksanaanAnggaran/Kepala Kanwil DJPBNdiubahmenjadi : • SP DIPA Induk, ditandatanganiolehDirekturJenderalAnggaran. • SP DIPA Petikan, secara formal tidakditandatangani. Sebagaipenggantifungsipengesahan, setiap SP DIPA Petikandiberikodepengamanberupa “digitalstamp”sebagaipenggantitandatanganpengesahan (otentifikasi).

43. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) pada DIPA Induk • DIPA Induk yang telahdisahkaninilebihlanjutdituangkandalam DIPA Petikan. • Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. • DIPA Petikan digunakansebagaidasarpelaksanaankegiatanSatkerdanpencairandana/pengesahanbagi BUN/Kuasa BUN yang merupakankesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk. • DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi); • InformasimengenaiKuasaPenggunaAnggaran, BendaharaPengeluarandanPejabatPenandatangan SPM untuktiap-tiap SatkerterdapatpadaDIPA Petikan. • RencanaPenarikan Dana danPerkiraanPenerimaan yang tercantumdalamHalaman III DIPA Induk diisisesuaidenganrencanapelaksanaankegiatan. • Tanggungjawabterhadappenggunaandana yang tertuangdalamDIPA Petikan sepenuhnyaberadapadaPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran. • DIPA Indukiniberlakusejaktanggal 1 Januari 2013 sampaidengan 31 Desember 2013.

44. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) pada DIPA Petikan • DIPA Petikaninimerupakanbagian yang tidakterpisahkandari DIPA Induk (Unit Eselon Idan Kementerian Negara/Lembaga). • DIPA Petikandicetaksecaraotomatismelaluisistem yang dilengkapidengankodepengamanberupa “digital stamp”sebagaipenggantitandatanganpengesahan. • DIPA PetikanberfungsisebagaidasarpelaksanaankegiatanSatkerdanpencairandana/pengesahanbagi BUN/Kuasa BUN. • RencanaPenarikan Dana danPerkiraanPenerimaan yang tercantumdalamHalaman III DIPA Petikan diisisesuaidenganrencanapelaksanaankegiatan. • Tanggungjawabterhadappenggunaandana yang tertuangdalamDIPA PetikansepenuhnyaberadapadaPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran. • Dalamhalterdapatperbedaan data antaraDIPA Petikandengandatabase RKA-K/L-DIPA KementerianKeuangan, yang berlakuadalah data yang terdapatdidalamdatabase RKA-K/L-DIPA KementerianKeuanganberdasarkanbukti-bukti yang ada. • DIPA Petikaniniberlakusejaktanggal 1 Januari 2013 sampaidengan 31 Desember 2013.

45. REVISI ANGGARAN BLU RBA DIPA Sumberdana RM & PNBP Sumberdana PNBP Sumberdana RM PER DJPBN 55/PB/2011 PER DJPBN 55/PB/2011 PMK 32/PMK.02/2012 PMK 32/PMK.02/2012

46. REVISI ANGGARAN BLU RKA – K/L UP DATING RBA & Ikhtisar RBA BERDAMPAK PERUBAHAN PADA DIPA REVISI

47. REVISI RBA Unit KerjaSatker BLU RBA DEFINITIF - MenteriYbs - Menkeu - DasarKegiatanSatker USUL PejabatKeuangan BLU TELAAH DIKETAHUI Pemimpin BLU DEWAS MENGESAHKAN S.D. PAGU DIPA MELEBIHI PAGU DIPA (DALAM & LEBIH AMBANG BATAS) PENGGUNAAN SALDO AWAL

48. REVISI DIPA Dapatdilakukansepanjang • Dalam program yang sama. • Tidakmengurangi volume keluaranKegiatanPrioritasNasional. • Tidakmengurangianggaranuntuk : a. Pembayarantunggakan b. Paketmultiyears c. Paketpekerjaanygtelahdikontrakkan.

49. REVISI DIPA DIPERLUKAN • Adanyarevisi RBA Definitif : a. Pergeseran / perubahanrinciananggaran. b. Penambahanpagu. - Melebihipagu, masihdalamambangbatas. - Melebihiambangbatas. - Penggunaaansaldoawalkas. • Adanyahal-halkhusus : a. Pencantumansaldoawalkas. b. Penggunaansaldoawalkasdlmrangka mismatch

50. REVISI DIPA ATAS PERUBAHAN /PERGESERAN ANGGARAN • Pagutetap • Belanjamelebihipagu, masihdalamambangbatas. • Belanjamelebihiambangbatas. • Penggunaansaldoawalkasuntukmenambahpagubelanja. • Pencantumansaldoawalkas. • PenggunaansaldoawalkasdalamrangkaMismatch.