1 / 55

Disiplin PNS

Disiplin PNS. PP Nomor 53 Tahun 2010. KANREG I BKN YOGYAKARTA. DISIPLIN PNS.

gella
Download Presentation

Disiplin PNS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Disiplin PNS PP Nomor 53 Tahun 2010 KANREG I BKN YOGYAKARTA

  2. DISIPLIN PNS kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari laranganyang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin (hudis).

  3. PELANGGARAN DISIPLINsetiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. UCAPAN Setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar orang lain; dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, TV, rekaman atau alat komunikasi dll. TULISAN Pernyataan pikiran dan / atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan, gambar karikatur, coretan yang serupa itu. PERBUATAN Setiap tingkah laku, sikap atau tindakan.

  4. PERBANDINGAN Perka BKN No. 21 Tahun 2010

  5. TINGKAT DAN JENIS HUDIS

  6. Kewajiban, pelanggaran dan tingkat hudis

  7. Penghitungan kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan

  8. Larangan, pelanggaran dan tingkat hudis

  9. kewenangan penjatuhan hudis Presiden

  10. PPK Pusat

  11. Kepala Perwakilan RI di LN

  12. KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenangmenghukum, maka kewenangan menjatuhkan hudis menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hudis kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan Hudis kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tsb dijatuhi Hudis oleh atasannya. Hudis yang dijatuhkan adalah hudis yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

  13. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PNS YANG DIDUGA MELANGGAR DISIPLIN PEMANGGILAN I SECARA TERTULIS OLEH ATASAN LANGSUNG 7 HARI KERJA HADIR TDK HADIR PEMERIKSAAN PEMANGGILAN I I 7 HARI KERJA HADIR TDK HADIR PEMERIKSAAN PENJATUHAN HUDIS OLEH PJBW BERDASARKAN ALAT BUKTI & KETERANGAN YANG ADA PEMANGGILAN

  14. PNS YANG DIDUGA MELANGGAR DISIPLIN PEMERIKSAAN OLEH ATASAN LANGSUNG TERTUTUP TTD PEJABAT YANG MEMERIKSA & PNS YANG DIPERIKSA BAP PNS TIDAK BERSEDIA MENANDATANGANI BAP PNS DIBERI PHOTO COPY BAP DISEBUTKAN JENIS PELANGGRAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN PENJATUHAN HUDIS • PEMERIKSAAN

  15. PENJATUHAN HUDIS • Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan hudis kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : • atasan langsung ybs, maka atasan langsung tsb wajib menjatuhkan Hudis. • pejabat yang lebih tinggi,maka atasan langsung tsb wajib melaporkan secara hierarki disertai BAP. • Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat dapatdibentuk Tim Pemeriksa oleh PPK. • Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

  16. PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin & kemungkinan akan dijatuhi hudis tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak ybs diperiksa.

  17. PENYAMPAIAN HUDIS • Setiap penjatuhan hudis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. • Keputusan hudisdisampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS ybs serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. • Penyampaian keputusan hudis dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. • Dalam hal PNS yang dijatuhi hudis tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hudis, keputusan dikirim kepada ybs.

  18. upaya administratif

  19. Proseduryang ditempuholehpns yang tidakpuasterhadaphudis : • keberatan • banding administratif Diajukankepadaatasanpejabat yang berwenangmenghukum DiajukankepadaBadanPertimbanganKepegawaian (Bapek)

  20. hudisyang tidakdapatdiajukanupayaadministratif : • hudisyang dijatuhkanolehPresiden • hudisyang dijatuhkanolehPPK  teguranlisan/tertulis – pernyataantidakpuassecaratertulis - penundaankgbselama 1 th – penundaankpselama 1 th – turunpangkatsetingkatlebihrendahselama 1 thatau 3 th – demosi – danpembebasandarijabatan • hudisyang dijatuhkanolehGubernurselakuwakilpemerintah  demosi – danpembebasandarijabatan

  21. hudisyang dijatuhkanolehKepalaPerwakilan RI  teguranlisan – tegurantertulis– pernyataantidakpuassecaratertulis – demosi – danpembebasandarijabatan • hudisringan yang dijatuhkanolehpejabat yang berwenangmenghukum  hudisteguranlisan – tegurantertulis– pernyataantidakpuassecaratertulis

  22. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN KEBERATAN DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN PYBMenghukum (tanggapan 6 hrkerja) Atasan PYB Menghukum; 21 Hari kerja Tdkadakeputusan = bataldemihukum • PNS yang dihukum; 14 Hari kalender

  23. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF KE BAPEK PYBMenghukum (tanggapan 21 hr kerja) BAPEK 180HariKalender • PNS Yang Dihudis PDH/PTDH 14 Hari Kalender

More Related